Perlindungan Purna Bekerja Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan purna bekerja bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan menganalisis kesesuaian perlindungan tersebut dengan asas keadilan social yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Jenis bahan hukum yang di gunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi yang di analisis secara deduktif. Hasil dari penelitian ini berupa perlindungan pekerja migran Indonesia setelah bekerja terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, pengaturan Internasional mengenai pekerja migran terdapat dalam Konvensi ILO khususnya Konvensi Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) 1949 dan Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan) 1975. Perlindungan setelah bekerja dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia masih belum mencerminkan asas keadilan sosial yang menekankan kepada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban karena hanya perlindungan tersebut hanya tertuju pada PMI procedural tanpa melibatkan PMI non procedural.