Private Law

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri

Santika Dewi, Sahruddin Sahruddin — Wed, 12 Jun 2024 22:52:54 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir praktik nikah siri dan faktor penyebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang datanya bersumber dari data lapangan (primer) dan data kepustakaan (sekunder). Hasil penelitian ini terungkap bahwa peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat dalam meminimalisir terjadinya nikah siri ialah melakukan kerjasama dengan penyuluh non PNS, melakukan kerja sama dengan beberapa SMA, melakukan pemberitahuan atau pemahaman pada saat acara perkawinan tentang dampak buruk dari adanya pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau terkait perkawinan yg tidak dicatatkan. dan KUA Kecamatan Jonggat juga memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan terkait faktor penyebebab terjadinya nikah siri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah ini disebabkan karena faktor poligami, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor syarat administrasi nikah, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Perkebunan Aren Dengan Penyadap

Nur Melinda, H. Zaenal Arifin Dilaga — Wed, 12 Jun 2024 22:54:34 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan aren yang berlaku di Desa Longserang, Kecamatan Lingsar dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan perkebunan aren dengan penyadap dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat di Desa Longserang masih menggunakan bentuk perjanjian lisan atau tidak tertulis. Mayoritas penduduk mengandalkan mata pencaharian sebagai petani, menjadikan perjanjian bagi hasil tanah pertanian atau perkebunan umum dilakukan. Aktivitas pertanian memiliki peran vital dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Mereka biasanya membuat perjanjian bagi hasil dengan dasar rasa saling percaya. Penyelesaian Sengketa antara pemilik lahan perkebunan aren dengan penyadap diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu mediasi Proses ini dilakukan melalui mediasi adat setempat yang dibantu oleh seorang mediator atau penengah yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan di desa tersebut. Mediator dalam hal ini adalah kepala dusun atau kepala desa.

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Jual Beli Tanah Kavling Secara Angsuran

Faessler Hasan Basri, Aris Munandar — Wed, 12 Jun 2024 22:55:44 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme jual beli tanah secara angsuran yang dilakukan CV. Sulthan Alam Suziwa dengan konsumennya dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap debitur jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli di CV. Sulthan Alam Suziwa. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konsepsual, dan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah CV. Sulthan Alam Suziwa dalam melakukan transaksi jual beli tanah kavling secara angsuran telah mengikuti regulasi yang ada yaitu melalui tahap negosisasi, pembuatan perjanjian jual beli berupa akta di bawah tangan maupun akta notaril, dan pembuatan akta jual beli di PPAT. Jika kreditur melakukan wanprestasi, maka debitur bisa melakukan somasi terlebih dahulu. Jika tidak menemukan solusi yang tepat, maka debitur dapat melakukan gugatan melalui pengadilan.

Perbandingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Konsilisasi Dan Mediasi Di Departemen Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta

Muhammad Rezaldi, Paryadi — Wed, 12 Jun 2024 23:00:00 +0000

The aim of this research is to determine and analyze the number of industrial relations disputes resolved through conciliation and mediation in 2021 at the Department of Labor of the Special Region of Yogyakarta and to determine and analyze the factors that lead to the resolution of industrial relations disputes at the Department of Labor of the Special Region of Yogyakarta through conciliation is used less often than mediation. Types of juridical research. Data sources use primary and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature study. Data analysis techniques are descriptive qualitative. The results of the research show that the industrial relations disputes handled by mediators at the Manpower and Transmigration Service of the Special Region of Yogyakarta most often involve disputes regarding termination of employment. The only industrial relations disputes handled by mediators at the Yogyakarta Special Region Manpower and Transmigration Service which must continue the dispute to the Industrial Relations Court are cases of employment termination. Factors that cause the resolution of industrial relations disputes at the Yogyakarta Special Region Manpower and Transmigration Service include industrial relations mediation being considered more effective than conciliation, the absence of conciliators at the Yogyakarta Special Region Manpower and Transmigration Service since March 2020 due to death, differences authority between mediators and conciliators in terms of handling types of industrial relations problems and mediation has advantages over conciliation.

Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Kiara Beautymed Di Kabupaten Bantul

Dian Nur Aisyiah, R. Triyuli Purwono — Wed, 12 Jun 2024 23:04:23 +0000

Law Number 13 of 2003 concerning Employment is a milestone in the protection of workers in Indonesia. The hypothesis of this research is that there are companies that still make fixed-term work agreements (PKWT) that do not pay attention to existing regulations and the interests of workers. The purpose of companies using PKWT is market demands which require a fast process in improving company services. This research aims to determine the suitability of implementing a fixed-term work agreement at PT. Kiara BeautyMed is in accordance with the applicable regulations of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, as well as to identify obstacles in implementing PKWT at PT. Kiara BeautyMed and how to solve it. This research uses an Empirical Juridical approach method. The specifications used are descriptive, the data sources used are primary data and secondary data. The analysis used is qualitative analysis. The research location was carried out at PT. Kiara BeautyMed. Based on this research, the results showed that PT Kiara BeautyMed as the first party and second party workers had implemented a certain time work agreement properly and in accordance with the provisions of the applicable laws. This suitability is proven by the absence of a trial work period for contract workers. This is in accordance with article 58 paragraphs 1 and 2 of Law no. 13 of 2003 concerning Employment obstacles that occur at PT Kiara BeautyMed in the form of administrative problem.

Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai Di Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta

Maria Goreti Beto Tapobali, Wiwin Budi Pratiwi — Wed, 12 Jun 2024 23:12:12 +0000

PT Pegadaian Ngupasan Branch in Yogyakarta City in providing money loans can make an agreement with the pawn giver, the pawn giver must have collateral. Without bringing a collateral object a pawn giver will not get the loan money, so the existence of a collateral object is a condition of borrowing money at PT Pegadaian Ngupasan Branch. This research was conducted at PT Pegadaian Ngupasan Branch which aims to determine and analyze the form of legal protection provided by PT Pegadaian Ngupasan Branch Yogyakarta City to the pawn giver in terms of making a pawn agreement and knowing and analyzing the efforts made by PT Pegadaian Ngupasan Branch Yogyakarta City if there is a pawn giver who defaults on the pawn agreement. This research uses normative legal research and empirical juridical approaches. The data source used is secondary by collecting data from document studies and field research based on interview guidelines, then analyzed using qualitative descriptive methods. Respondents in this study were the head of the ngupasan branch pawnshop and two pawnbrokers. The results showed that 1) Legal protection of the pawn giver in general is preventive legal protection, PT Pegadaian as a pawn holder has an obligation to secure and maintain collateral and repressive legal protection, if a dispute occurs, the dispute is first resolved by deliberation to reach consensus through the handling of internal guidance. 2) The action taken by PT Pegadaian Ngupasan Branch if there is a pawn giver who defaults on the pawn agreement is to notify the pawn giver that the credit payment is due by contacting or calling the pawn giver three times, in accordance with the stipulated provisions.

Penerapan Peta Zona Nilai Tanah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Lombok Timur

Ahmad Setatriaya, Hera Alvina Satriawan — Wed, 12 Jun 2024 23:13:23 +0000

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penerapan peta zona nilai tanah dalam peralihan hak atas tanah, hambatan apa saja yang ditemui, serta solusi yang ditempuh untuk mengatasi semua hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris, hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat, selanjutnya penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis dan dilengkapi dengan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan peta zona nilai tanah dalam peralihan hak atas tanah dilakukan dengan melakukan plotting bidang tanah tersebut setelah di plotting kemudian akan muncul nilai tanah yang menunjukkan warna zona nilai tanah. Dari warna nilai tanah tersebut dapat menunjukkan harga perkiraan dari tanah tersebut. Adapun hambatan hambatan yang ditemui dalam penerapan peta zona nilai tanah dalam peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur antara lain kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya fasilitas, adanya perbedaan nilai tanah dilokasi yang berbatasan dengan kabupaten/kota, terdapat satu bidang tanah terpecah menjadi dua di berbagai zona, sering terjadinya gangguan diaplikasi sehingga mengakibatkan tidak munculnya menu zona nilai tanah di KKP sehingga penghitungan biaya/tarif layanan tersebut mengacu pada nilai NJOP.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Jual Beli Pada Retail Online

Hilmianti Isnaini, Diangsa Wagian — Wed, 12 Jun 2024 23:14:51 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli, dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam jual beli pada retail Online. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jual beli pada retail Online konsepnya sama dengan jual beli secara konvensional tetapi memiliki perbedaan, Dimana jual beli pada retail Online menggunakan aplikasi atau website sebagai tempat melakukan jual beli dengan memanfaatkan media elektronik. Penyelesaian sengketa jual beli pada retail Online dilakukan dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), diluar pengadilan (non litigasi) ataupun melalui pengadilan (litigasi), sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Rumah Bersama Dalam Eksekusi Hak Tanggungan

Nilna Aulia Abdat, Wiwiek Wahyuningsih — Wed, 12 Jun 2024 23:16:48 +0000

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan dan prosedur hukum dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan objek jaminan rumah bersama. Penelitian ini bertajuk pada penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menegaskan pengaturan terkait adanya perlindungan hukum dalam hak tanggungan serta menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik rumah bersama dalam eksekusi hak tanggungan ialah berupa perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat diperoleh melalui penerapan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan melalui perantara debitur sebagai pihak yang terikat perjanjian secara langsung dengan kreditur, ataupun melalui gugatan ke pengadilan.

Pertanggungjawaban Atas Pemenuhan Pembayaran Hutang Oleh Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris

Ahmad Muzanni Mahirsan Saesel, Shinta Andriyani — Wed, 12 Jun 2024 23:47:17 +0000

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban ahli waris dalam pemenuhan pembayaran hutang pewaris menurut KUHPerdata, dan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang pewaris oleh ahli waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3297 K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitiannya adalah pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang oleh ahli waris terhadap hutang pewaris merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi ahli waris yang telah bersedia menerima harta warisan untuk melunasi hutang pewaris akan tetapi ahli waris itu tidak wajib membayar utang pewaris itu lebih daripada jumlah warisan yang diterimanya, dan bagi ahli waris yang menolak harta warisan maka terbebas dari tanggungan hutang pewaris.

Legalitas Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertanian Oleh Masyarakat Di Kabupaten Dompu

Muzakir Muzakir, Arief Rahman — Wed, 12 Jun 2024 23:49:47 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan serta legalitas dari pemanfaatan kawasan hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Dompu. Kawasan hutan adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap, pemanfataan kawasan hutan tersebut harus dilakukan dengan tidak merusak kelestarian hutan tersebut. Berdasarkan fungsinya, Pemanfaatan kawasan hutan hanya dapat dilaksanakn di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (observational research) dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Peraturan Perudang-Undangan (Statute Aproach, Pendekatan Konseptual (Conceptual Aproach, dan Pendekatan Sosiologis (Sosiological Approach). Hasil dari penelitian ini yaitu yang Pertama, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan di kabupaten dompu yaitu mulai dari dengan melakukan rehabilitasi kawasan hutan, lalu melakukan sosialisasi, pengarahan dan/atau bimbingan serta pemantauan terhadap masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan tersebut. Kedua, secara legalitas, terdapat kawasan yang dimanfaatkan secara legal dan terdapat pula yang illegal. Namun didalam pelaksanaannya walaupun masyarakat telah mendapatkan izin untuk melaksanakan pemanfaatan kawasan, tetapi belum bisa dilaksanakan secara maksimal dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan

Fitriani Aprilliya, Rahmawati Kusuma — Wed, 12 Jun 2024 23:51:03 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari perspektif hukum di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016 telah sesuai dengan hukum di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data yang telah diperoleh, selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi, kemudian data-data tersebut dihubungkan dengan teori peraturan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja telah di atur secara jelas dalam peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan serta dalam putusan MA telah menerapkan keadilan dan sesuai dengan peraturan di Indonesia mengenai perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan kerja.

Tanggung Jawab Hukum Praktek Mandiri Rumah Sunat Al- Farabi Terhadap Pasien Yang Mengalami Infeksi Tindakan Medis

Baiq Tiari Reta Novia, Eka Jaya Subadi — Wed, 12 Jun 2024 23:52:16 +0000

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggungjawab perdata praktek mandiri Rumah Sunat Alfarabi jikat terjadi infeksi setelah tindakan. Hasil penelitian diketahui bahw proses penyelesaian problematika dalam penyunatan modern yaitu lebih banyak menggunakan jalur mediasi yang dimana jika dampak yang dialami konsumen ringan dan masih bisa disembuhkan dan tidak menimbulkan kecacatan, maka pasien akan meminta pertanggung jawaban ganti kerugian. Namun jika menimbulkan dampak yang besar, yaitu mengakibatkan kecacatan permanen sehingga alat vital pasien tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya (misalnya terpotongnya kepala penis pasien). Maka pasien akan meninta ganti rugi yang sebesar-besarnya dan membuat laporan terjadinya tindakan pidana ke kepolisian. Tanggung jawab perdata dokter/ perawat jika terjadi infeksi tindakan medis dalam aspek hukum perdata yaitu selain menggunakan Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang kesehatan, pasien dapat mengajukan untuk meminta gati rugi kepada tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.Upaya yang dilakukan pasien atau selaku orang apabila terjadi infeksi setelah tindakan oleh penyedia layanan khitan atau dalam hal ini Rumah Sunat Al-Farabi yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya adalah meliputi semua upaya baik itu melalui lembaga peradilan (litigasi) dan diluar lembaga peradilan (non litigasi) dan meminta bantuan lembaga bale media Lombok Timur.

Peran Bpom Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platforrm E-Commerce

Anggun Yesi Aulia, Allan Mustafa Umami — Wed, 12 Jun 2024 23:53:30 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab sejauh mana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembelian obat dan makanan melalui platform e-commerce dan tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam platform e-commerce. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan yang diperdagangkan melalui platforme-commerce ialah mengawasi peredaran produk Obat dan Makanan khususnya produk makanan pangan olahan.Tanggung jawab BPOM dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen di platform e-commerce ialah melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif sepanjang life cycle produk, dari pre-market hingga post-market dikarenakan produk obat dan makanan yang beredar online tetap harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang sama seperti produk yang dijual offline.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisan Dalam Kasus Wanprestasi Pengadaan Barang/Jasa Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

Zita Zohara Anjany, Hasan Asy'ari — Thu, 13 Jun 2024 00:11:16 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb. dalam memberikan putusannya menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Jenis bahan yang di gunakan terdiri atas bahan primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang berasal dari buku ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan tersier berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang di analisis secara deskriptif-deduktif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 02/PDT.G/2014/PN.Atb. dalam memberikan putusannya menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memenuhi aspek yuridis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis. Hasil penelitian kedua tentang kekuatan hukum perjanjian lisan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. harus memiliki keabsahan hukum terlebih dahulu, dalam hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, jika perjanjian lisan tersebut telah memiliki keabsahan hukumnya, maka selanjutnya tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa tersebut, karena dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum perjanjian lisan tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa Pengadilan setempat.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Konsultasi Pemeriksaan Kesehatan Online Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019

Reni Saskia, Any Suryani Hamzah — Thu, 13 Jun 2024 00:12:39 +0000

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dalam konteks pelayanan konsultasi pemeriksaan kesehatan online atau telemedicine menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah perlindungan yang didapatkan oleh pasien dalam layanan konsultasi Kesehatan online berupa perlindungan terhadap hak-hak pasien, rekam medis dan pertanggungjawaban dokter. Kemudian pertanggung jawaban dokter dalam kesalahan pemeriksaan Kesehatan secara online dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi.

Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Pasangan Kawin Yang Terpidana

Rosdiana_putri Lukman as, Lalu Hadi Adha — Thu, 13 Jun 2024 00:13:40 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya nafkah biologis bagi narapidana dan untuk memahami faktor yang menghambat pemenuhan nafkah biologis bagi narapidana. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian, bahwa akibat hukum tidak terpenuhinya kebutuhan biologis terhadap istri di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kuripan Lombok Barat, akibat hukum seperti ketidak harmonisan keluarga yang menyebabkan perceraian dan berbagai kasus penyimpangan sexsual yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Faktor penghambat Pemenuhan nafkah biologis bagi pasangan kawin yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Lombok Barat seperti:Tidak adanya peraturan yang mengatur, penjaminan bahwa itu adalah istri dari narapidana, kondisi lembaga pemasyarakatan yang belum sepenuhnya jadi dan ruangan untuk pemenuhan nafkah biologis tidak ada, over kapasitas 32,7%, Jumlah pegawai yang kurang, pengamanan yang harus di tambah, banyak penyimpangan yang tidak seharusnya seperti melakukan hubungan dengan yang bukan istri sahnya.

Peran Hukum Optimalisasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kuripan Selatan

Maulana Farhan Abdillah, Arief Rahman — Thu, 13 Jun 2024 00:15:40 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pemanfaatan HKm dan Upaya untuk mengoptimalkan HKm guna perekonomian masyarakat di Desa Kuripan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun hasil temuan dalam penelitian yaitu HKm Desa Kuripan Selatan terdapat 4 faktor penghambat yakni faktor yuridis, faktor sosiologis, faktor ekologis dan faktor ekonomis. Salah satu yang dapat dilakukan untuk Pengoptimalan HKm yaitu melakukan penguatan sistem kelembagaan agar Kelola Kawasan dan Kelola Usaha dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, terhadap pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan HKm wajib mengetahui adanya hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan HKm. Dalam hal ini harus dilakukan pendampingan berupa pengawasan, monitoring & evaluasi oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan HKm serta di harapkan adanya aturan yang menindaklanjuti berupa PERDES terkait pengelolaan dan pemanfaatan HKm di Desa Kuripan selatan guna HKm Desa Kuripan Selatan dapat teroptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tanggung Jawab Pabrik Arang Terhadap Pencemaran Lingkungan Didesa Bengkaung Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

Indrayani Mega Kartika Putri, Wahyuddin Wahyuddin — Thu, 13 Jun 2024 00:17:08 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, dampak dari pabrik arang serta tanggung jawab yang muncul apabila terjadinya pencemaran lingkungan akibat polusi pabrik arang di Desa Bengkaung Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Metode yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di desa Bangkaung adalah karena tidak adanya kesadaran pelaku usaha pabrik arang dalam melindungi lingkungan serta minimnya peran pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan akibat polusi pabrik arang; (2) Pabrik arang memberikan dampak positif terhadap ekonomi desa namun juga dampak negatif terhadap lingkungan desa; (3) tanggung jawab perdata pelaku usaha pabrik arang terhadap pencemaran lingkungan di Desa Bengkaung menggunakan prinsip tangggung jawab berdasarkan kesalahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Perlindungan Hukum Pasien Fisioterapi Akibat Kelalaian Tenaga Medis Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Fania Adelia Maulidya, H. Zaeni Asyhadie — Thu, 13 Jun 2024 00:18:18 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien fisioterapi yang menjadi korban kelalaian medis oleh tenaga medis berdasarkan hukum positif diindonesia dan mengetahui pengaturan penyelesaian sangketa medis akibat dari kesalahan atau kelalaian medis pada pasien fisioterapi di Indonesia. Jenis penelitian normatif. Hasil penelitian di dapat bahwa perlindungan hukum pasien fisioterapi yang mengalami kelalaian oleh tenaga medis diindonesia mencakup kompleksitas hukum positif yaitu melalaui beberapa hukum yang relevan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Praktek Fisioterapi,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Praktek Fisioterapi,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,KUHP dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dan penanganan sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yakni jalur ligitasi (pengadilan) yakni sebuah proses di mana pengadilan menjatuhkan keputusan yang mengikat para pihak yang berselisih dalam suatu proses hukum yang terlihat dalam tingkat mana hukum dan kewajiban dan non-ligitasi yang berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan melalui negosisasi, konsolidasi, mediasi.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Petani Tembakau Dengan PT. Alliance One Indonesia Tbk

Baiq Lestari Oktofiana, Allan Mustafa Umami — Thu, 13 Jun 2024 00:20:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan mekanisme perjanjian kerjasama kemitraan antara Petani Tembakau dengan PT.Alliance One Indonesia Tbk (AOI). Metode yang digunakan yakni metode penelitian empiris. Hasil penelitian yang didapatkan pelaksanaan perjanjian kerjasama sudah sesuai dengan isi perjanjian dan syarat sah perjanjian menrut Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk pola kerjasama kemitraan antara petani dengan PT.Alliance One Indonesia tbk adalah pola inti-plasma. Pola inti-plasma merupakan sistem yang melakukan kerjasama dengan memberikan persiapan dan persediaan untuk sarana produksi tembakau Virginia yang berkualitas sesuai standar mutu pihak perusahaan tembakau.

Pelaksanaan Perjanjian Pengambilalihan Manajemen Kerja Antara UD. Je Celluler Dengan UC. Cm Celluler

Baiq Fany Linvia Ningrat, Wahyuddin Wahyuddin — Thu, 13 Jun 2024 00:21:04 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara UD. JE Celluler dengan UD. CM Celluler dalam hal pengambilalihan manajemen kerja yang menimbulkan persoalan pembayaran bagi hasil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ini terjadi di bawah tangan, dimana perjanjian ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata, adapun ketentuan mengenai pengenaan denda sebagai beban wanprestasi yang tidak tercantum dalam perjanjian kepada pihak kedua karena tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran bagi hasil secara tepat waktu maka dalam pasal 1319 KUH Perdata tetap berlaku terhadap perjanjian.

Pelaksanaan Hak Perempuan Dan Hak Anak Akibat Ari Perceraian Di Pengadilan Agama Selong

Abdul Muta Alli Anwar, Fatahullah Fatahullah — Thu, 13 Jun 2024 00:22:27 +0000

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Pada kasus perceraian seringkali menimbulkan permasalahan istri dan anak selalu menjadi korban. Hal ini dikarenakan istri dan anak dianggap sebagai pihak yang lemah dan rentan untuk memperoleh keadilan dalam menghadapi perkara di pengadilan, sehingga terkadang hak-haknya tidak terpenuhi baik dipersidangan maupun pasca persidangan. Pada tanggal 11 Juli 2017 Mahkamah Agung mengesahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA tersebut menjadi dasar hukum dan acuan hakim di Pengadilan Agama Selong untuk memutuskan perkara Perceraian. Dalam penulisan skripsi ini Peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris. Pada pelaksanaannya PERMA No.3 Tahun 2017, munculnya peraturan pendukung dalam menjalankan PERMA tersebut seperti SEMA No.1 Tahun 2017, SEMA 3 Tahun 2018, SEMA No.2 Tahun 2019, dan SEMA No.5 Tahun 2021. hal ini mengakibatkan mengharuskan hakim dalam amar putusannya memerintahkan suami untuk membayar nafkah untuk istri sebelum menjatuhkan ikrar talak dan mendapatkan akta cerai.

Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Di Desa Manggala Kecamatan Gondang Kabupaten Lombok Utara

Any Suryani Hamzah, Lalu Husni, Muhammad Sood — Thu, 13 Jun 2024 00:23:37 +0000

Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai korelasi langsung,hal ini disebabkan karena melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri muncul perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdagangan kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan pekerja migran di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Yang istilah lainnya adalag perbudakan modern. Penempatan pekerja migran di Indonesia menjadi idola bagi bagi masyarakat di desa pada umumnya ,merupakan cita – cita serta harapan yang membuat masyarakat seringkali terbius dengan janji-janji yang ditawarkan. Tidak jarang janji jani tersebut membuat masyarakat terlena sering terjebak dalam perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum dan budaya hukum masyarakat. Desa Pemenang Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak arganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.

Pelaksanaan Sema Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mataram

Dwi Citra Suryani, H. Zaeni Asyhadie — Thu, 13 Jun 2024 00:26:09 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa: 1) Dalam pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Dikarenakan hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) pihak penggugat dalam hal ini istri yang meminta hak-haknya dan hak anak yang dituangkan dalam bentuk posita dan petitum. Selain itu, pihak yang dibebani kewajiban dalam hal ini tergugat (suami) enggan mengambil akta cerai, sehingga tidak terealisasikannya putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pemberian nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak. 2) Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram: a) faktor secara umum: penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. b) faktor secara khusus: istri yang tidak memintai hak-haknya, hakim tidak menggunakan hak ex officio, tidak adanya sanksi atau denda untuk tergugat (suami), kurangnya pengetahuan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Tanggung Jawab Hukum Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Terhadap Peredaran Daging Sehat Konsumsi

Izza Zuliya Rohman, Fatria Hikmatiar Al Qindy — Thu, 13 Jun 2024 00:29:39 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, peran dan kewenangan dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur dalam melindungi konsumen atas beredarnya daging sehat konsumsi dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur terhadap beredarnya daging sehat konsumsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berperan sebagai penjamin peredaran produk asal hewan yang diedarkan di wilayah Kabupaten Lombok Timur agar memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat. Dalam rangka menjamin produk hewan sesuai kewenangannya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berwenang melaksakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur turut bertanggung jawab atas kerugian dalam peredaran daging yang tidak sehat, baik kerugian materiil atau kerugian immaterial.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penaganan Wanprestasi Pada Pengerjaan Proyek Monumen Mataram Metro

Sri Ayu Dwi Santika, Zaenal Arifin Dilaga — Thu, 13 Jun 2024 00:39:12 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tinjauan yuris terhadap penanganan wanprestasi pada pengerjaan proyek monumen akibat keterlambatan penyelesaian konstrusksi serta upaya hukum terhadap penanganan wanprestasi oleh pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun hasil penelitian ini ialah bentuk wanprestasi yang terjadi adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Pada pengerjaan kontrak kerja konstruksi dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang merupakan bagian dari tidak dipenuhinya prestasi atau isi dari kontak atau bisa disebut wanprestasi. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat dua alternatif yang dapat di tempuh oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi keterlambatan pneyelesaian konstruksi, yaitu pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan perpanjangan waktu kontrak yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keterlambatan penyelesaian konstruksi bangunan diakibatkan oleh keadaan memaksa atau overmatch yaitu curah hujan tinggi, oleh karena itu upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada keterlambatan penyelesaian bangunan yaitu pemberian perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan, dengan memberikan sanksi kepada penyedia jasa sebesar Rp. 560.164,60 perhari.

Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Event Mxgp Samota Di Sumbawa Besar

Muhammad Aryah Rozansyah, Salim HS — Thu, 13 Jun 2024 00:43:14 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian sewa menyewa tanah dalam event MXGP Samota antara Pemda Sumbawa dengan pemilik lahan sehingga terjadinya wanprestasi, dan proses pengembalian tanah oleh pemda Sumbawa kepada pemilik lahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan koseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dalam hal ini terjadi wanprestasi dimana Pemda Sumbawa membuat surat perjanjian sukarela dalam sewa menyewa tanah namun nyatanya tidak sesuai dengan surat perjanjian sukarela yang ditulis dan ditandatangani kedua pihak. Kedua, proses Pengembalian Tanah oleh Pemda Sumbawa kepada pemilik lahan dilakukan melalui jalur litigasi dengan adanya pembebasan lahan, dengan membuktikan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan bahwa siapa yang berhak memiliki hak atas tanah yang disengketakan.

Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama

Nafisatul Asrar, M. Yazid Fathoni — Thu, 13 Jun 2024 00:44:17 +0000

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam putusan nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan beda agama. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan UU, tanpa mentaati unsur yang disyaratkan agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa mentaati UU (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.

Pertanggungjawaban Pengelola Tempat/Obyek Wisata Pantai Wisata Lawata Ketika Terjadi Kecelakaan Terhadap Wisatawan

Syahri Ramadhan, Muhammad Irfan — Thu, 13 Jun 2024 00:48:01 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan antisipasi kecelakaan pengaturan antisipasi kecelakaan terhadap wisatawan ketika terjadi kecelakaan di tempat wisata pantai Lawata dan untuk mengetahui bentuk tanggungiawab pengelola tempat wisata pantai Lawata ketlka terjadi kecelakaan terhadap wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data berupa Observasi,Wawancara dan Dokumentasi serta studi kepustakaan. Dimana data yang diperoleh dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan antisipasi kecelakaan dilakukan dengan menempatkan petugas keamanan di pintu masuk dan keluar serta disepanjang bibir pantai dan pemasangan CCTV di beberapa titik rawan. Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pengelola yaitu bagi yang mengalami kecelakaan ringan maupun berat akan diberikan fasilitas kesehatan dan bagi yang meninggal serta cacat akan diberikan dana bantuan oleh Dinas Pariwisata yang berasal dari Pemerintah Kota Bima.

Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Dalam Perspektif Pariwisata

Lalu Hadi Adha, H. Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma — Thu, 13 Jun 2024 00:49:07 +0000

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindugan tenagakerja, sekaligus sebagai upaya penegak hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh termasuk hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Penelitian bertujuan menganalisis secara mendalam eksistensi pengaturan Sistem hukum pengawasan orang asing dan pnggunaan Tenaga Kerja Asing yang berlaku dan dijadikan sebagai landasan yuridis yang berlaku secara nasional umumnya, dan Peraturan -peraturan daerah yang diterbitkan khususnya yang berlaku di daerah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Metode penelitian dilakukan secara normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian Sistem pengawasan penggunaan TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia oleh pemberi kerja memiliki keterkaitan dengan aspek hukum ketenagakerjaan dan aspek bidang hukum keimigrasian, namun tidak ditemukan dalam peraturan yang erkaitan dengan kepariwisataan.