Tanggung Jawab Hukum Keimigrasian Dalampengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Positif Indonesia
Abstract
This research aims are to analyse and to understand how is the arrangement of Immigration office supervisory on foreign manpower according to Indonesian positive laws. Applied method in this study was normative legal research which primarily conducted through library research and assessing related statutes. Result of this study shows that, regulations on the supervisory office conducted by the immigration office are based on the Law Number 11 of 2011 on Immigration and its implementing regulation, Presidential Regulation Number 34 of 2021 on the Employment of Foreign Manpower and completed with Law Number 13 of 2003 on Manpower. Immigration responsibility in conducting immigration actions is carried out by administrative and criminal actions. In order to guarantee legal certainty and justice for foreigners who are subject to immigration measures, the decision shall be stipulated in written form, which contains the identity of the person affected by the immigration action, the reasons for the action and the type of action, and may submit an objection to the said immigration action. The purpose of this immigration action is to carry out supervisory policies in the field of immigration and assist the implementation of law enforcement in the territory of the Republic of Indonesia, both preventive and repressive in nature.References
Buku
Mirdan Dylan & Ohan Suryana, 2020, Pengawasan Keimigrasian,BPSDM KUMHAM Press, Depok.
Jurnal
Sri Kuncoro Bawono, 2018, Pendefinisian Masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal Sebagai Wicked Problem, Vol. 1 No. 2.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, No. 34 Tahun 2021,LN.2021/No.44, TLN No.6646.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengawasan Keimigrasian.
Indonesia, Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Indonesia, Pengaturan Pengawasan Keimigrasian Dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, No. 34 Tahun 2021,LN.2021/No.44, TLN No.6646.
Mirdan Dylan & Ohan Suryana, 2020, Pengawasan Keimigrasian,BPSDM KUMHAM Press, Depok.
Jurnal
Sri Kuncoro Bawono, 2018, Pendefinisian Masalah Tenaga Kerja Asing Ilegal Sebagai Wicked Problem, Vol. 1 No. 2.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, No. 34 Tahun 2021,LN.2021/No.44, TLN No.6646.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengawasan Keimigrasian.
Indonesia, Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Indonesia, Pengaturan Pengawasan Keimigrasian Dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, No. 34 Tahun 2021,LN.2021/No.44, TLN No.6646.
Published
2023-06-27
How to Cite
Wulandari, F., Husni, L., & Kusuma, R. (2023). Tanggung Jawab Hukum Keimigrasian Dalampengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Positif Indonesia. Private Law, 3(2), 458-467. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2608
Section
Articles
