privatelaw https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw <p>Privatelaw</p> Fakultas Hukum Universitas Mataram en-US privatelaw PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MANDIRI DI DESA DALAM KECAMATAN ALAS KABUPATEN SUMBAWA https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/404 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan perjanjian kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri Di Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, serta faktor-faktor penyebab kredit macet dan bagaimana penyelesaian wanprestasi apabila terjadi kredit macet. Jenis penelitian ini adalah penelitaian normatif-empiris. Menggunakan metode pendekatan undang-undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Dari hasil penelitian ini menunjukan&nbsp; bahwa pelaksanaan perjanjian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandiri di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yaitu melalui Pengenalan jenis kredit, pengajuan permohonan kredit, survey lapangan, setelah dinyatakan layak kemudian antara kreditur dan debitur melakukan kesepakatan yang dituangkan ke dalam surat perjanjian.</p> Lalu Panji Lintang Djumardin Djumardin Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 229 237 HUBUNGAN HUKUM ANTARA AGEN DAN KIOS PANGKALAN LPG 3 KG https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/405 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bentuk hubungan hukum dan pengaturan tentang peluang dan atau terjadinya wanprestasi antara pihak Agen yaitu PT. MERTHA SARI JAYA ABADI dan Pangkalan LPG 3 Kg yaitu Kios Putra Tenganan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu Agen dan Pangkalan LPG 3 Kg memiliki hubungan hukum jual beli dan distribusi (jual beli campuran). Pihak Agen berpeluang melakukan wanprestasi terhadap Kios pangkalan LPG 3 Kg yaitu Kios Pangkalan tidak dapat meminta ganti rugi karena keadaan pandemi/wabah. Wanprestasi yang dilakukan oleh Kios Pangkalan itu menjual tabung gas di atas Harga Eceran&nbsp; Tertinggi (HET) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 750-365 Tahun 2019, tidak memiliki alat standar seperti APAR, timbangan dan wadah pengetes kebocoran, serta tidak memiliki arsip dalam kegiatan penerimaan, penyaluran, dan persediaan tabung gas LPG 3 Kg selama 5 tahun.</p> Made Bagus Dewayana Manu Saputra H. Zaenal Arifin Dilaga Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 238 245 TANGGUNG JAWAB KURATOR SEBAGAI PENGURUS HARTA DEBITUR PAILIT TERHADAP KREDITUR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/406 <p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab kurator secara keperdataan sebagai pengurus harta debitur yang dikaitkan dengan PN Niaga Surabaya Putusan Nomor 35/Plw.Pailit/2013/PN.Niaga Sby.jo.Nomor 02/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara umum tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Kurator bertanggung jawab terhadap harta pailit debitur yang ditahan oleh Kreditur, karena apabila Kurator mengabaikan hal tersebut sehingga menyebabkan nilai harta pailit berkurang yang diakibatkannya kelalaian, maka secara keperdataan Kurator dapat dikenakan tanggung jawab karena kesalahan yakni merupakan tanggung jawab pribadi seorang Kurator serta dalam perkara ini Majelis Hakim telah memutuskan bahwa Tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur pokok perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, adanya kesahalah, adanya kerugian serta adanya kausalitas sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.</p> Afrianka Hidayat Djumardin Djumardin Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 246 253 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK SARANA APOTEK BUNDA DESA LABUHAN HAJI DENGAN APOTEKER PENGELOLA https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/407 <p>Penelitian ini dilakukan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu metode yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek Bunda Desa Labuhan Haji dengan Apoteker Pengelola. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola didasarkan atas perjanjian kerjasama yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 BW, yang berarti mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian di Apotek Bunda Desa Labuhan Haji ditemukan beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam perjanjian tersebut, antara lain resiko resiko kerugian dan adanya wanprestasi dalam pembagian keuntungan dan kinerja apoteker. Apabila timbul perselisihan, maka diselesaikan oleh Badan Arbitrase. Namun demikian segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola akan diselesaikan secara musyawarah.</p> Alvin Julian Pradana Wiwiek Wahyuningsih Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 254 261 TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI BARANG ELEKTRONIK https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/409 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan terjadinya perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen Unit Punia Kota Mataram, dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai barang elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian prosedur pelaksanaan perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen Unit Punia Kota Mataram sangat sederhana dan tidak memerlukan administrasi yang menyulitkan, serta tidak memerlukan waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu kurang lebih lima belas menit saja. Sedangkan bentuk penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai barang elektronik pada PT. Nuspen, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat karena masih berlakunya hukum adat dan rasa sosial dalam menyelesaikan masalah. jadi maksud dari musyawarah untuk mencapai mufakat atau negosiasi ini adalah pengambilan keputusan melibatkan pihak yang berkepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dijalankan atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang sudah mengikuti musyawarah.</p> Kadek Krisnawan Sahruddin Sahruddin Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 262 269 PELAKSANAAN PERJANJIAN FIDUSIA PADA PT. PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH BTN SWETA https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/410 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan perjanjian fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu perjanjian tersebut dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir, mengenai hak dan kewajiban para pihak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata pasal 1150 Tentang Jaminan Fedusia, dan bentuk penyelesaian masalah pengalihan objek jaminan fidusia pada produk ARRUM BPKB pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah BTN Sweta, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat karena masih berlakunya hukum adat dan rasa sosial dalam menyelesaikan masalah.</p> Ahmad Ramdani Rahman H. Zaenal Arifin Dilaga Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 270 277 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/411 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama di tinjau dari hukum positif dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama ditinjau dari hukum positif terdiri dari beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan, pembuatan permohonan, pendaftaran permohonan, pemeriksaan permohonan, mediasi dan putusan. Sedangkan alasan permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim. Karena dari hasil pemeriksaan alat bukti dan fakta-fakta yang didapat selama persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara paksaan. sehingga perkawinan tersebut dipandang mengandung cacat hukum</p> Kurniawan Hidayat Lalu Hadi Adha Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 278 286 EFEKTIFITAS PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/412 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, serta untuk mengetahui faktor yang menghambat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian terungkap bahwa efektifitas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah belum efektif. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan dibagi menjadi tiga yakni faktor pemahaman masyarakat, birokrasi dan cultur. Pertama, faktor pemahaman masyarakat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan kehadiran undang-undang perkawinan terutama tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang di atur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membuat masyarakat tidak menerapkan undang-undang perkawinan terutama mengenai pencatatan perkawinan. Kedua, birokrasi adalah instansi atau organisasi yang menjalankan roda pemerintahan dalam bidang pencatatan perkawinan yakni KUA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Faktor penghambat pencatatan perkawinan di KUA adalah NIK calon pengantin tidak aktif/valid, masih di bawah umur dan tidak memiliki akta cerai. Ketiga, cultur (budaya) merarik yang tidak mengenal usia perkawinan, yang menyebabkan banyak masyarakat yang merarik masih di bawah umur.</p> Nurhaliza Nurhaliza Any Suryani Hamzah Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 287 294 ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DI RRI MATARAM TAHUN 2020 https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/414 <p>Penelitian ini bertujuan membahas prosedur pelaksanaan dalam pemasangan iklan layanan masyarakat di RRI Mataram dan proses penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang Siaran Dialog Interaktif “Jaksa Menyapa”. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pihak RRI Mataram dalam melakukan prosedur pemasangan iklan yang diawali dengan tahap <em>pra-contractual, </em>tahap contractual, tahap <em>post-contractual</em>. selanjutnya RRI Mataram dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yaitu dilakukan dengan cara <em>non-</em>litigasi atau diluar pengadilan dengan cara musyawarah dan mufakat.</p> I Dewa Gede Wira Mahardika Aris Munandar Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 295 302 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DI PT. INDOCARE PACIFIC CABANG LOMBOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/415 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksaaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, pendekatan sosiologis.Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan dari hasil wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian setelah dianalisis bahwa pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok tidak sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Indocare Pacific cabang Lombok yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.</p> M. Ali Pahmi H. Zaeni Asyhadie Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 303 311 TANGGUNG JAWAB PEMILIK JASA CUCI PAKAIAN (LAUNDRY) TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUNA JASA https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/416 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui dua permasalahan yaitu bagaimana hubungan hukum dan bagaimana tanggung jawab pemilik jasa cahaya laundry terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual dan Sosiologis. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa hubungan hukum antara pemilik jasa dan pengguna jasa yaitu pasal 1601 KUHPerdata yaitu selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentua yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan. Adapun tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa yaitu pengantian kerugian yang harus dilakukan apabila terjadi kerugian yang dialami oleh pengguna jasa yang berupa pengembalian uang atau barang sejenisnya atau senilai sesuai pasal 19 ayat (2) Jo Hukum Perlindungan Konsumen.</p> Yandi Kardiatman Diangsa Wagian Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 312 321 PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/417 <p>Penelitian ini berutujuan mengetahui proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah dan kendala-kendala yagn terjadi dalam proses mediasi di Pengadilan agama Praya Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan analisis data yang digukanakan adalah metode analisis kualitatif. Peran hakim mediator dalam proses mediasi pada kasus perceraian memiliki beberapa proses yaitu tahapan pramediasi, pembentungan forum, pendalaman masalah, penyelasaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan. Selain itu, ada juga kendala yang dihadapi pada saat proses mediasi pada kasus perceraiannya di Pengadilan Agama Praya Lombok Tengah seperti kurangnya tenaga hakim mediator, keinginan para pihak yang sangat kuat untuk bercerai, adanya campur tangan pihak ketiga dan jarak tempuh yang sangat jauh.</p> Irpan Manik Pujiana M. Yazid Fathoni Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 322 328 ASPEK HUKUM PERALIHAN BANK NTB KONVENSIONAL MENJADI BANK NTB SYARIAH https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/418 <p>Penelitian ini bertujuan membahas dua permasalahan yaitu dasar hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, Konspetual dan Sosiologis. Dari hasil penelitian didapat bahwa dasar hukum terjadinya peralihan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bnak Syariah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah dan faktor-faktor yang menyebabkan peralihan yaitu karena mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam sehingga kebutuhan akan jasa perbankan syariah serta ingin memperkenalkan <em>halal destinastion</em> untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.</p> Yeni Trisnawati Diangsa Wagian Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 329 335 AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BANGUNAN KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN DISPERINDAG https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/419 <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan isi dan bentuk dalam perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat serta bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan antara pedagang dan Disperindag adalah perjanjian tertulis yang merupakan perjanjian timbal balik, karena perjanjian tersebut menimbulkan hak serta kewajiban yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Isi perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat yaitu tertuang dalam Surat Perjanjian Penggunaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan/Kios/Tanah nomor : 510/326.22/Perindag/2012 yang berisi 14 butir pasal. Dalam butir pasal 5 di dalam surat perjanjian antara pedagang dan Disperindag terdapat larangan yaitu tidak memindahtangankan kepada pihak lain dan merubah bentuk kios tanpa sepengetahuan pihak pengelola (Disperindag Kabupaten Lombok Barat), namun masih ada pedagang yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.&nbsp; Penyelesaian wanpretasi terhadap perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat agar tercapainya jalan damai yakni apabila pihak penyewa ingin mengalihkan kepada pihak lain, diharuskan untuk memberitahukan pihak Disperindag Kabupaten Lombok Barat terlebih dahulu, agar dapat dibuatkan perjanjian atau kontrak baru untuk penyewa yang baru, sehingga tidak terjadi wanprestasi.</p> Manda Afyan Nugraha H. Zaenal Arifin Dilaga Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 336 344 PERANAN FORUM KOORDINASI GERAKAN ANTI MERARIK KODEQ (GAMAQ) MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019 https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/420 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan forum koordinasi GAMAQ menurut Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019 dan apa saja faktor-faktor pengahambat GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah peranan forum koordinasi GAMAQ melibatkan peranan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendewasaan usia pernikahan dan faktor-faktor penghambat GAMAQ dalam melaksanakan Peraturan daerah No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Barat.</p> Agung Pratama Musakir Salat Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 345 351 TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SMARTPHONE DI KOTA MATARAM https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/421 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan perjanjian garansi dalam jual beli <em>smartphone</em> di Kota Mataram dan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian garansi elektonik <em>smartphone </em>di Kota Mataram. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian mengungkap bahwa tanggung jawab penjual dalam jual beli <em>smartphone </em>adalah dengan memberikan garansi jaminan dari suatu produk, menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu pelaku usaha akan memberikan ganti rugi dan service sesuai dengan tingkat kerusakan di luar kesalahan pengguna.</p> I Kadek Kertayasa Rahmawati Kusuma Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 352 360 TELAAH HUKUM TERHADAP PERJANJIAN ANTARA BUMDES SEMANGAT PEMUDA DESA GIRI SASAK DENGAN PT. GERBANG NTB EMAS DALAM PROGRAM PAKET BISNIS MAHADESA (TRADE AND DISTRIBUTION CENTER) https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/422 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. Gerbang NTB Emas dalam program paket bisnis Mahadesa (<em>Trade and Distribution Center</em>) dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kontraktual perjanjian kerjasama <em>Trade and Distrubution Center</em> antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. Gerbang NTB Emas. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak dengan PT. GNE dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama MINITDC. Penyelesaian sengketa pada perjanjian kerjasama antara BUMDes Semangat Pemuda dengan PT. GNE yaitu dengan cara melakukan upaya hukum di luar pengadilan <em>(non litigasi) </em>yakni melalui negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut dituangkan pada kontrak kerjasama MINITDC yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, adapun kesepakatan para pihak bahwa apabila masalah wanprestasi terjadi maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Jika penyelesaian musyawarah tidak dapat tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.</p> Nurwulan Indri Yanti Sahruddin Sahruddin Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 361 370 PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA TRADISI MERARIK SUKU SASAK https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/423 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis, hasil penelitian terungkap bahwa bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan di bawah umur pada tradisi merarik adalah pemberian dispenasi nikah namun tidak semua kasus tradisi merarik diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Selong. Ada beberapa pertimbangan hakim untuk memutuskan apakah layak atau tidak diberikan dispensasi nikah dan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Selong dalam menentukan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) undang-undang perkawinan. Adapun faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemberian dispensasi nikah adalah dokumen yang tidak lengkap, ketidaktauan &nbsp;masyarakat terhadap hukum positif dan faktor usia yang masih jauh dari ketentuan undang-undang perkawinan.</p> Fitria Devi Wulandari Musakir Salat Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 371 379 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI TERKAIT KERUSAKAN PROTOKOL NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/424 <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti dan konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti dalam menjalankan tugas jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dan Empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) pengaturan hak dan kewajiban Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 36 ayat (1). Selain UUJN tidak ada peraturan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban Notaris Pengganti. (2) konsep perlindungan hukum terhadap kewenangan Notaris Pengganti yaitu terdiri dari perlindungan hukum Represif dan perlindungan hukum Preventif. Perlindungan hukum Represif yakni berupa pendampingan oleh pihak yang berwenang yaitu Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris Pengganti yang sedang dalam masalah, dan perlindungan hukum Preventif dalam proses penegakan hukum baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata melalui Hak Ingkar.</p> Nishfi Miftahurrahmah Salim HS Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 380 391 TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAH KERJA LEMBUR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 ITAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/425 <p>Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upah kerja lembur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum jika upah lembur tidak dibayar oleh perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma, Peraturan Perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang teridiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah&nbsp; No 35 Tahun 2021 menambahkan waktu kerja lembur dari sebelumnya maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu menjadi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, sehingga kesimpulannya ketentuan perhitungan mengenai upah lembur tidak berubah, tetap menggunakan dasar upah per jam (1 / 173 x upah sebulan). Upaya hukum jika upah lembur tidak dibayar perusahaan yaitu penyelesaiannya dengan cara dapat dipilih salah satunya adalah Mediasi Hubungan Indsutrial.</p> Nurul Farah Sahlisa Lalu Hadi Adha Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 392 401 TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/426 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Mataram dan untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum normatif dan hukum empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa banyak faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri Mataram. Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama sangat diperlukan, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.</p> I Nyoman Sri Anggreni Laraswaty Eka Jaya Subandi Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 402 409 ANALISIS PUTUSAN NO. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel TENTANG GUGATAN SEDERHANA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PENGADAAN PANGAN ANTARA SUPLAYER BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DENGAN AGEN/E-WARONG https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/427 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai Putusan 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan&nbsp; antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan adanya putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut dimana <em>suplayer </em>daging selanjutnya disebut sebagai&nbsp; pengguga mengajukan gugatan dalam bentuk Gugatan Sederhana, tetapi tidak memperhatikan Perma No. 4 Tahun 2019 perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga cacat di syarat formil. Selanjutnya akibat hukum yang timbul atas terjadinya sengketa ini dimana pihak penggugat yaitu <em>Suplayer </em>Daging tidak dapat lagi memasok bahan pangan kepada Agen/E-Warong di Kecamatan Pringgasela karena kontrak Kerjasama yang otomatis terputus.</p> Nidaan Havia Rahmawati Kusuma Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 410 418 PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH PT. TELKOM INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/428 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia. PT. Telkom Indonesia Wilayah Telekomunikasi Mataram memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilaksanakan diantaranya membicarakan dan mengingatkan potensi bahaya di tempat kerja (<em>safety talk)</em>, Pengamatan Keselamatan Kerja (<em>safety observation round), </em>kesiapan kerja aman, Pengawasan/insfeksi Keselamatan Kerja (<em>management visit)</em>, Pemeriksaan kualitas dan kelayakan dari alat pelindung diri (APD<strong>)</strong>, pembuatan dan pemasangan rambu K3, waktu kerja dan istirahat kerja, pengelolaan P3K, tes kebugaran, senam pagi. Dan perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia dengan memberikan perlindungan berupa BPJS Ketenagakerjaan, yakni salah satu layanan yang melayani program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKM), program jaminan pensiun (JP), dan jaminan hari tua (JHT). Dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja maka bagian K3 PT. Telkom Indonesia akan membuat laporan kecelakaan kerja kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian Sumber Daya Manusia (<em>Human Resource</em>) PT. Telkom Indonesia. Setelah laporan serta syarat-syarat administrasi lengkap, bagian Sumber Daya Manusia (<em>Human Resource</em>) PT. Telkom Indonesia kemudian akan langsung mengurus segala macam proses administrasinya ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.</p> Jayeng Tinon Irfani Any Suryani Hamzah Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 419 425 PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm), DESA SAPIT KABUPATEN LOMBOK TIMUR https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/429 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan Desa Sapit belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku dikarenakan masyarakat pengelola masih sangat awam dalam memahami hak dan kewajibannya dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.</p> Hamdan Zainuddin Arief Rahman Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 426 433 PENINGKATAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DAN AKIBAT HUKUMNYA https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/430 <p>Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peningkatan angka pernikahan dini dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Bima. Metode penelitian ini bersifat normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari perkawinan dini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Namun dengan melakukan perkawinan di usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini&nbsp; berasal dari dalam individu, keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginannya sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok, kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan diusia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Faktor dari luar (eksternal)&nbsp; Faktor ekonomi, minimya ekonomi keluarga yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan diusia dini, dan faktor hamil di luar nikah, karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan dari vitur-vitur internet, sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Upaya pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya perkawinan dini bahwasannya perkawinan dini merupakan perkara yang sulit karena permasalahan ini jika tidak dicegah maka akan timbul berbagai masalah baru seperti peningkatan angka perceraian, pemutusan sekolah anak dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah kabupaten bima terus merancang aturan atau kebijakan-kebijakan yang memiliki efek jerat yang kuat.</p> Nursofian Nursofian Fatahullah Fatahullah Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 434 445 PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN INDIHOME ANTARA PT. TELKOM DENGAN PEMILIK INDEKOS https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/431 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian berlangganan produk Indihome antara PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan pemilik indekos.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Data yang diolah sebagai sumber penulisan penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Mengacu pada hasil dari penelitian ini,dapat diketahui bahwa perjanjian berlangganan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis yang ditanda tangani para pihak. Perjanjian berlangganan pada dasarnya sejenis dengan perjanjian jual beli sebagaimana dikenal pada umumnya. Akan tetapi, perjanjian berlangganan dilakukan secara terus menerus dan dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penelitian inidalam pembahasannya juga turut membahasa mengenaimekanisme penyelesaian sengketa dalam hal salah satu pihak yang bersangkutan melakukan wanprestasi. Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini, mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian sedemikian bisa di lakukan melalui jalur litigasi atau jalur pengadilanmaupun melalui jalur non litigasi, atau yang juga dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.</p> Muhammad Samsul Wiwiek Wahyuningsih Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 446 455 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KURIR ATAU PENGANTAR BARANG https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/432 <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil penerapan pelaksanaan peraturan terkait waktu kerja, mengaso, cuti, upah dan jaminan sosial tenaga kerja terhadap pekerja kurir di Ginta Cargo Logistik dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kurir baik itu faktor pendukung dan faktor penghambat.</p> Ari Junaidi H. Zaeni Asyhadie Copyright (c) 2021 privatelaw 2021-10-29 2021-10-29 1 3 456 464