Perlindungan hukum peserta bpjs ketenagakerjaan jaminan hari tua berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerha, jaminan kematian, dan jaminan hari tua

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN JAMINAN HARI TUA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUAABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang￾undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), pendekatan analisis (Analytical Approach). Hasil penelitian sebagai berikut. Perlindungan hukum bagi peserta jaminan hari tua ada dua yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif terhadap peserta program JHT atas penunggakan pembayaran iuran oleh perusahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang menjelaskan bahwa saldo JHT dapat diambil ketika pekerja sebagai peserta telah memasuki masa pensiun. Bentuk tanggung jawab BPJS yang melakukan wanprestasi bisa berupa denda dan jika denda itu tidak terpenuhi maka pihak konsumen yang merasa di rugikan dapat menuntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seperti ketentuan Pasal 23 UUPK menyebutkan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi dan/tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 45 UUPK).Kata Kunci : Peraturan Menteri, Jaminan, Hari Tua   LEGAL PROTECTION OF BPJS EMPLOYMENT PARTICIPANTS OLD AGE INSURANCE BASED ON MINISTER OF MANPOWER REGULATION NUMBER 5 OF 2021 CONCERNING PROCEDURES FOR IMPLEMENTING WORK ACCIDENT INSURANCE, DEATH INSURANCE, AND OLD AGE INSURANCE PROGRAMSABSTRACTThis study aims to determine the legal protection of BPJS Employment participants for Old Age Insurance based on Ministerial Regulation Number 5 of 2021 concerning Procedures for Implementing Work Accident Insurance Programs, Death Insurance and Old Age Insurance. This type of research is normative law, with the approach method used is the statutory approach method (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), analytical approach (Analytical Approach).analytical approach. The results of the study are as follows. There are two legal protections for old-age insurance participants, namely preventive and repressive protection. Preventive protection for JHT program participants for arrears in payment of contributions by companies is guided by Government Regulation Number 60 of 2015 regarding Amendments to Government Regulation Number 46 of 2015 concerning the Implementation of the Old Age Insurance Program which explains that JHT balances can be taken when workers as participants have entered retirement. The form of responsibility of BPJS that defaults can be in the form of fines and if the fine is not fulfilled, consumers who feel aggrieved can sue through the Consumer Dispute Resolution Agency as stipulated in Article 23 The Law states that business actors who refuse and/or do not provide and/or do not fulfill compensation for consumer claims can be sued through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) or submit to the judicial body at the consumer's place of residence. Consumer dispute resolution can be reached through the court or outside the court based on the voluntary choice of the parties to the dispute (Article 45 of the Law).Keywords : Ministerial Regulation, Guarantee, Old Age