Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi
(Study Di BPN Lombok Tengah)
Abstract
This study aims to determine the application of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020. Furthermore, this study analyzes the Supporting and Obstacle Factors in the Land Dispute Resolution Process through the Mediation Process. The research method used is the empirical legal research method. The results of this study reveal that the settlement of land disputes at the Central Lombok National Land Agency through mediation has been running well and optimally. There are many land disputes resolved through non-litigation channels, namely mediation. The supporting factor of the mediation is the regulations that facilitate and clarifies in resolving land disputes. The inhibiting factors in land dispute resolutions through mediation at the Central Lombok District Land Office include, first, the parties did not have good intentions, they instead take advantage of the mediation process to stall for time, pretending to forget or dishonesty in resolving disputes. Second, the parties in land disputes insisted to defend their respective rights.References
Buku
Made Yudha Wismayana dan I wayan Novy Purwanto, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi, Bagian Hukum Bisnis Universitas Udayana.
Maria S.W. Sumardjono et al., Mediasi Sengketa Tanah, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 4
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek), PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005, Edisi Revisi.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).
Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasiona.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Made Yudha Wismayana dan I wayan Novy Purwanto, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi, Bagian Hukum Bisnis Universitas Udayana.
Maria S.W. Sumardjono et al., Mediasi Sengketa Tanah, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 4
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek), PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005, Edisi Revisi.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).
Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasiona.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Published
2023-06-27
How to Cite
Muhammad Wira Arizki, L., Rahman, A., & Fathoni, M. Y. (2023). Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi : (Study Di BPN Lombok Tengah). Private Law, 3(2), 489-500. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2612
Section
Articles
