PERTANGGUNGJAWABAN PPAT YANG MELAKUKAN PEMALSUAN TANDA TANGAN AKTA JUAL BELI (Studi Kasus Putusan Nomor 412/PDT/2018/PT DKI)
Abstract
This study aims to determine the validity of the sale and purchase deed that has juridical defects,the legal sanctions against PPAT for falsifying the sale and purchase deed signed,the basis and consideration of the judge in adjudicating the case in decision Number 412/PDT/2018/PT DKI.Type of research is normative legal research using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the research, the sale and purchase deed he made was null and void, the legal sanctions given were paying material losses and paying court fees, the basis and consideration of the judge were false evidence, Law Number 1 of 1974,and the Civil Code.References
Buku :
Boedi Harsono,2007, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya (Ed.rev., cet 11), Djambatan,Jakarta
Herlien Budiono, 2007,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,Pustaka Pelajar,CetakanV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Tim Grahamedia Press,Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata, KUHP, KUHAP Beserta Penjelasannya, Grahamedia Press, 2016
Urip Santoso, 2008,Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta
Peraturan Perundang-Undangan :
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Boedi Harsono,2007, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya (Ed.rev., cet 11), Djambatan,Jakarta
Herlien Budiono, 2007,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,Pustaka Pelajar,CetakanV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Tim Grahamedia Press,Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata, KUHP, KUHAP Beserta Penjelasannya, Grahamedia Press, 2016
Urip Santoso, 2008,Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta
Peraturan Perundang-Undangan :
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Published
2021-08-03
How to Cite
Az-Zahra Fikry, K. I., & Andriyani, S. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PPAT YANG MELAKUKAN PEMALSUAN TANDA TANGAN AKTA JUAL BELI (Studi Kasus Putusan Nomor 412/PDT/2018/PT DKI). Private Law, 1(2), 207-215. https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.265
Section
Articles
