Analisis Hukum Pelaksanaan Arisan Online Menurut Hukum Perdata
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/PDT.G/2017/PN.Bjm)
DOI:
https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2197Keywords:
Arisan Online, Wanprestasi, Akibat HukumAbstract
The purpose of this study is to determine the basis of the judge's considerations and the legal consequences in Decision Number 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm. The results of this study are (1) The legal consequences of the agreement made by the parties implementing the online credit association (arisan), namely the emergence of rights and obligations between the defendant and the plaintiff, the defendant has the right to get money from the online credit association slot payment, and the obligation of the plaintiff is to deposit the online social gathering money to the defendant. (2) The basis of the judge's consideration in deciding case Number 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm is form of a photocopy of the receipt of the online credit association (arisan) payment. The judge considered the case based on articles 1338, 1238, and 1239 of the Civil Code and decided to grant partially the plaintiff's claim with verstek (article 149 Rbg).References
Buku-Buku
Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Edisi 2, Ghalia Indonesia, Bogor.
Agus Rahardjo, 2002, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Fitriani Amas Gulu, 2017,Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPerdata, Legal Opinion, Vol 5 No. 4.
Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,Pustaka Pelajar, Cetakan V,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Tim Permata Press, 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Permata Press
Jurnal
Dewi Asimah, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan AlatBuktiEletronik, https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/159/34/.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Edisi 2, Ghalia Indonesia, Bogor.
Agus Rahardjo, 2002, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Fitriani Amas Gulu, 2017,Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPerdata, Legal Opinion, Vol 5 No. 4.
Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,Pustaka Pelajar, Cetakan V,Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Tim Permata Press, 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Permata Press
Jurnal
Dewi Asimah, Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan AlatBuktiEletronik, https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/159/34/.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Downloads
Published
2023-02-02
How to Cite
Dinda Mutiara Santi, L., & Sahruddin, S. (2023). Analisis Hukum Pelaksanaan Arisan Online Menurut Hukum Perdata : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/PDT.G/2017/PN.Bjm). Private Law, 3(1), 145–153. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2197
Issue
Section
Articles
