Derden Verzet Terhadap Konstatering (Penetapan Batas-Batas Tanah) Ketua Pengadilan Negeri
DOI:
https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.4973Kata Kunci:
Derden verzet; Konstatering; Penetapan Batas-Batas Tanah.Abstrak
This study aims to explain why third parties oppose the determination of land boundaries by the Head of the Praya District Court and to elucidate the considerations of the District Court in determining the boundaries of land owned by third parties not involved in previous litigation. This research employs a normative legal approach. The findings reveal that the third party filed a "derden verzet" (third-party opposition) because the opponent was greatly aggrieved by the infringement of their rights as the legitimate owner of the disputed land, as evidenced by Certificate of Ownership No. 610 of Mekarsari Village in the name of Yunita Yusuf, which was to be determined by the Praya District Court. Furthermore, the opponent was not involved as a party in the previous litigation. The legal considerations of the Praya District Court Judge in decision No. 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya were that the panel of judges rejected the opponent's objection, considering it legally unfounded, and the opponent failed to substantiate their claim of ownership of the disputed land in the a quo case. However, in the determination case, the third party filing the "derden verzet" was able to prove that part of the determined land was rightfully theirs according to Certificate of Ownership No. 610 of Mekarsari Village in the name of Yunita Yusuf.Referensi
Asikin, A. d. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers.
Ghansham Anand, F. S. (2015). Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata, 9.
Harahap, M. Y. (1993). perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi, Cet I . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hsb, P. H. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum. Jurnal Yurisprudentia, 43.
Ishaq, H. (2016). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta CV.
Makaroa, M. (2004). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta.
Maramis, I. W. (2017). Perlawanan Pihak Ketiga (Derden verzet) sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi. Jurnal Lex Administratum, 34.
Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Puspa, Y. P. (1997). Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu.
Rambe, R. (2000). Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika.
Retnowulan Sutantio, I. O. (n.d.). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.
Sari, E. (2022). Analisis Hukum Keabsahan Sita Eksekusi Oleh Pengadilan Terhadap Objek Eksekusi yang Beralih Kepada Pihak Ketiga.
Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden verzet). Jurnal Hikmah, 63.
Subekti, R. (1997). Hukum Acara Perdata. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
Supomo, R. (2004). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradya Paramita.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan nomor 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 mengenai derden verzet
Ghansham Anand, F. S. (2015). Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jurnal Hukum Acara Perdata, 9.
Harahap, M. Y. (1993). perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan & Arbitrase & Standar Hukum Eksekusi, Cet I . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hsb, P. H. (2015). Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum. Jurnal Yurisprudentia, 43.
Ishaq, H. (2016). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta CV.
Makaroa, M. (2004). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta.
Maramis, I. W. (2017). Perlawanan Pihak Ketiga (Derden verzet) sebagai Upaya Menangguhkan Eksekusi. Jurnal Lex Administratum, 34.
Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Puspa, Y. P. (1997). Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu.
Rambe, R. (2000). Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika.
Retnowulan Sutantio, I. O. (n.d.). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.
Sari, E. (2022). Analisis Hukum Keabsahan Sita Eksekusi Oleh Pengadilan Terhadap Objek Eksekusi yang Beralih Kepada Pihak Ketiga.
Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden verzet). Jurnal Hikmah, 63.
Subekti, R. (1997). Hukum Acara Perdata. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
Supomo, R. (2004). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradya Paramita.
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan nomor 77/Pdt.Bth/2019/PN.Pya
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 mengenai derden verzet
Unduhan
Diterbitkan
2025-02-28
Cara Mengutip
Azizah, F. N., M. Faisal, & M. Zainuddin. (2025). Derden Verzet Terhadap Konstatering (Penetapan Batas-Batas Tanah) Ketua Pengadilan Negeri. Private Law, 5(1), 141–149. https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.4973
Terbitan
Bagian
Articles
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Private Law

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.