Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah

Authors

  • Muhammad Adrian Maulana Fakultas Hukum Universitas Mataram
  • Abdul Khair Universitas Mataram
  • Sarkawi Sarkawi Universitas Mataram

Keywords:

Sentralisasi, Perizinan Tambang, Cipta Kerja, Kewenangan Daerah

Abstract

Penelitian dengan judul Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah, bertujuan untuk mengetahui sentralisasi perizinan terhadap usaha pertambangan yang mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah Hasil temuan penelitian ini usaha perizinan tambang dipegang oleh Pemerintah Pusat dan daerah, setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja usaha pertambangan hanya menjadi urusan pemerintahan, Pemerintah daerah menjadi tidak berwenang atas izin usaha pertambangan dan akibatnya Undang-Undang Cipta Kerja mengandung unsur ketidaksesuaian norma berdasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Maulana, M. A. ., Khair, A. ., & Sarkawi, S. (2023). Implikasi Sentralisasi Perizinan Tambang Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Daerah. Jurnal Diskresi, 2(1). Retrieved from https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/3205

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>