Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi

Jurnal Diskresi merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Published: 2023-12-07

Articles

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Fathan Al Abid, Minollah, AD Basniwati
- pdf
Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

Fauziah, Sofwan Sofwan, AD Basniwati
- pdf
Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sukmadi Farid Sabri, Chrisdianto Eko Purnomo, M. Saleh
- pdf
Pelaksanaan Hak Prakarsa BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Indra Setiawan, Abdul Khair, Sarkawi
- pdf
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata Di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

Lalu Agung Karta Panji, RR Cahyowati, Rusnan Rusnan
- pdf
Model Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi

Muhammad Aris Mufti, Chrisdianto Eko Purnomo, M. Saleh
- pdf
Penegakan Hukum Garis Sempadan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram

Ismi Ahmad Fauzi, Abdul Khair, Sarkawi Sarkawi
- pdf
Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima

Reza Paksindra, Kafrawi, Johannes Jphny Koynja
- pdf
Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Persfektif Hukum Tata Negara Darurat

Aryanda Permana, Gatot Dwi Hendri H.W, Chrisdianto Eko Purnomo
- pdf
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Istikelal, M. Galang Asmara, Rusnan Rusnan
- pdf
Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Hutan Produksi Di Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara

Ahmad Muhazzir, Abdul Khair, Johannes Johny Koynja
- pdf
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah)

Lalu Aang Suryanata, Rusnan Rusnan, Johannes Johny Koynja
- pdf
Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat)

Mahendra Wijaya Kusumaa, Galang Asmara, Chrisdianto Eko Purnomo
- pdf
Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan

Danang Indra Nugraha, Sofwan Sofwan, Haeruman Jayadi
- pdf
Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik

Indikum Nyamuk Wandikbo, Gatot Dwi Hendro Wibowo, RR. Cahyowati
- pdf
Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Rusnan Rusnan, Sarkawi Sarkawi, Johannes Johny Koynja
- pdf
Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak (Studi Di Provinsi NTB)

Johannes Johny Koynja, Rusnan, Iskandar Sukmana, Riski Ari Amalia
- pdf

Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi

Articles

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan Hak Prakarsa BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata Di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

Model Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi

Penegakan Hukum Garis Sempadan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram

Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima

Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Persfektif Hukum Tata Negara Darurat

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Hutan Produksi Di Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Studi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah)

Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika Serikat)

Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan

Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik

Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak (Studi Di Provinsi NTB)

Language

Information