Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan Di Area Sekitar Pantai
perjanjian sewa lahan
Keywords:
Legal Status; Lease agreement; Border LandAbstract
This research aims to determine the legal position of the land subject tothe rental agreement and to determine the implementation of land leasing in thearea around Maluk Beach, West Sumbawa Region. The type of research used isempirical legal research, with the use of the statute approach, conceptualapproach, and sociological approach as the methods. The result of this researchdetermines that the legal position of the research object's land is land borderingthe coast it is controlled directly by the state. The Pasir Putih village governmentis utilizing coastal border land supported by the regulations regarding the tourismdevelopment master plan for the West Sumbawa district. The land useimplementation carried out is a land rental agreement, in the written form by thePasir Putih village government and signed by the land lessee.References
Marihot Pahala Siahaan, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, Cet. 1
Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Indonesia, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan
Pantai
Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang
Pertimbangan Teknis Pertanahan
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil
Kabupaten Sumbawa Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2020-2040
Kabupaten Sumbawa Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2025
Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, Cet. 1
Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Indonesia, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan
Pantai
Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang
Pertimbangan Teknis Pertanahan
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil
Kabupaten Sumbawa Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2020-2040
Kabupaten Sumbawa Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020-2025
Downloads
Published
2024-10-31
How to Cite
Desy Rahmadani, A., & Rahman, A. (2024). Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan Di Area Sekitar Pantai: perjanjian sewa lahan. Private Law, 4(3), 830–838. Retrieved from https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/5028
Issue
Section
Articles
