Urgensi Pengaturan Agraria Digital Demi Mendukung Pelaksanaan Pasal 2 UUPA Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.29303/jg69qt87Keywords:
agraria, digital, pertanahanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya hukum agraria digital di Indonesia dan untuk mengetahui hukum agraria digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan digitalisasi agraria penting untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai prinsip good governance. Sistem elektronik mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini, regulasi agraria di Indonesia masih terbatas pada sektor pertanahan, sehingga pemahaman hukum sempit menjadi acuan dalam penerapan e-government di bidang ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk digitalisasi seluruh sektor agraria dan menyediakan layanan elektronik melalui website atau aplikasi guna memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dibutuhkan regulasi elektronik untuk pelayanan publik di sektor pertambangan, kehutanan, dan perairan agar tercipta reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
References
Buku
Iman Soetiknjo, Proses Terjadinya UUPA, Peranserta Seksi Agraria Universitas
Gadjah Mada, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan
Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1999
Diana.R.W.Napitupulu, 2024, Hukum Pertanahan, UKI Press,Jakarta
Urip Santoso dalam Fadhil Yazid, 2020, Pengantar Hukum Agraria, Undhar Press, Medan
Sudarsono, Siti Maimunah, dan Dwi Rahayu, Sistem Informasi Pertanahan Berbasis Digital (Yogyakarta: UGM Press, 2017)
Prasetyo, Hendro, dan Irawati, Ika, Pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Alam Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: Kencana, 2018)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017)
A.A. Denny Indrayana, Metode Penelitian Hukum Normatif (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2015)
Rousseau, Jean Jacques. The Social Contract (Kontrak Sosial). Anak Hebat Indonesia, 2023.
Jurnal
Roiqoh, Surur. "Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3.3 (2025): 1764-1771.
Solechan, Solechan. "Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik." Administrative Law and Governance Journal 2.3 (2019): 541-557.
Farahzita, Nurul, and Fransiscus Xaverius Arsin. "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik." The Juris 6.1 (2022): 113-126.
Atthahara, Haura. "Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta." Jurnal Politikom Indonesiana 3.1 (2018): 66-66.
Anggraini, Utami, and Slamet Muryono. "Pengelolaan Warkah Digital dan Prospek Pemanfaatannya (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan)." Tunas Agraria 3.1 (2020): 91-115.
Habibullah, Achmad. "Kajian pemanfaatan dan pengembangan E-government." Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Jember 3.3 (2010): 187-195.
Polanunu, Abdul Basir Donny, and Najamuddin Khairur Rijal. "Menuju good governance: Inovasi pelayanan publik berbasis digital di kantor imigrasi kelas ii non-tpi kediri jawa timur." NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan 3.1 (2021): 1-19.
Prihartono, Djakit. "Penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0." Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 14.2 (2023): 192-201.
Vallentina Legi, H., M Rawis, J. A., Simanjuntak, S., & A Oentoe, F. J. (2020). Model Implementasi e-Government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran, 3(2). https://doi.org/10.30605/jsgp.3.2.2020.333
Indah Purnamasari, A., Indra Wardani, Y., & Aulia Hidayah, D. (n.d.). (2019). Inovasi Layanan Transaksi E-government Pada BIdang Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. 1(1). https://doi.org/10.22219/PSNIP.Vol0.No0.II%7C569-596
Irfani, Nurfaqih. "Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum." Jurnal Legislasi Indonesia 16.3 (2020): 305-325.
Priatna, Yolan. "Peran pengelolaan arsip digital Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam upaya peningkatan kualitas administrasi universitas." Jurnal Pustaka Budaya 8.2 (2021): 64-73.
Kusuma, Yudha Adi, and Alim Citra Aria Bima. "Pengenalan Penggunaan Media Penyimpanan Data Berbasis Internet dalam Mendukung Kegiatan Administrasi Pengajaran di SDN Ngampel 01, Mejayan, Madiun." JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) 4.1 (2023): 1-10.
Azis, Miftahul, and Esty Asriyana Suryana. "Komparasi dan implementasi kebijakan digitalisasi pertanian: Peluang dan tantangan." RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan 10.3 (2023): 179-198.
Orisakwe, C. A. (2025). Effective public sector information system enterprise cybersecurity leadership strategies (Order No. 32173100). Available from Publicly Available Content Database. (3237606779). Retrieved from https://www.proquest.com/dissertations-theses/effective-public-sector-information-system/docview/3237606779/se-2
Debbarma, D., & Yadav, Y. (2023). A critical evaluation of the adequacy of current mining laws in india: A legal study. International Journal of Law and Social Sciences, 9(1), 25-33. doi:https://doi.org/10.60143/ijls.v9.i1.2023.81
Więckol-Ryk Angelika, Krzemień Alicja, Pierzchała Łukasz, & Kamenik Matjaž. (2025). The potential use of solid waste and mine water for land rehabilitation of the coal mine-affected area in slovenia. Resources, 14(4), 57. doi:https://doi.org/10.3390/resources14040057
Pommer, E., & Pepijn, v. H. (2016). Public administration in europe / administracja publiczna w europie. Zarządzanie Publiczne, 36(2), 34-53. doi:https://doi.org/10.15678/ZP.2016.36.2.02
Statovci, L. H. (2021). THE IMPACT OF DIGITALIZATION IN PUBLIC ADMINISTRATION IN KOSOVO. Perspectives of Law and Public Administration, 10(2), 80-84. Retrieved from https://www.proquest.com/scholarly-journals/impact-digitalization-public-administration/docview/2603458560/se-2
Munger, M. C. (2018). ON THE CONTINGENT VICE OF CORRUPTION. Social Philosophy & Policy, 35(2), 158-181. doi:https://doi.org/10.1017/S0265052519000153
Rose, Nikolas. "Government and control." British journal of criminology 40.2 (2000): 321-339.
Internet
Pemerintah Memperbarui Prosedur Layanan Hak Tanggungan Elektronik, https://pro.hukumonline.com/a/lt5eb8fde02a022/pemerintah-memperbarui-prosedur-layanan-hak-tanggungan-elektronik/ diakses 21 Juli 2025
Sekilas Tentang Kami,KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL, diakses pada 03 Agustus 2025, https://www.atrbpn.go.id/sekilas
Aleda Fanesya Maharany,Sejarah Kementerian ATR/BPN: Dari Orde Lama Hingga Era Modern, September 28,2025, https://www.beritasatu.com/nasional/2914900/sejarah-kementerian-atrbpn-dari-orde-lama-hingga-era-modern#goog_rewarded
Sejarah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Diakses 05 Agustus 2025, https://www.esdm.go.id/id/profil/sejarah
Struktur Organisasi, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, diakses pada 06 Agustus 2025 https://sda.pu.go.id/profil/struktur_organisasi,
Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PPN/ Bappenas, Bappenas, diakses 06 Agustus 2025, https://kmc-pengairan.bappenas.go.id/page/direktorat-sda
SEJARAH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS, Bappenas, diakses 06 Agustus 2025, https://www.bappenas.go.id/sejarah
Tugas dan Fungsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, diakses 06 Agustus 2025, https://kkp.go.id/tentang-kkp/tugas-dan-fungsi/kkp.html
Daftar 38 K/L dan Pemda Peraih Digital Government Award, Humas Menpan RB, diakses 08 Agustus 2025, https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/daftar-38-k-l-dan-pemda-peraih-digital-government-award
Digital Government, World Bank Group, https://www.worldbank.org/en/topic/digital/brief/digital-government
Nanda Aria,Jumlah Penduduk RI Juni 2025 Naik 1,7 Juta Jadi 286,6 Juta, Tirto.Id, diakses 10 Agustus 2025, https://tirto.id/jumlah-penduduk-ri-juni-2025-naik-17-juta-jadi-2866-juta-hebg
Rahayu Subekti, Angka Kemiskinan Versi BPS Berbeda Signifikan dengan Bank Dunia, Ini Penyebabnya" ,Tirto.id diakses 10 Agustus 2025, https://katadata.co.id/finansial/makro/6888631e170a6/angka-kemiskinan-versi-bps-berbeda-signifikan-dengan-bank-dunia-ini-penyebabnya
Firda Dwi Muliawati, Sektor Tambang RI Setor Rp 140,5 Triliun ke Pendapatan Negara, CNBC Indonesia, diakses 10 Agustus 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20250807145013-4-656053/sektor-tambang-ri-setor-rp-1405-triliun-ke-pendapatan-negara
Andi Hidayat, Menhut Bidik Rp 19,9 Triliun Serapan Investasi Kehutanan, Detik,https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7746546/menhut-bidik-rp-19-9-triliun-serapan-investasi-kehutanan.
Anggaran KKP 2025 Disepakati Rp 6,22 Triliun, Fokus pada DAK Fisik dan Kebijakan Ekonomi Biru, Pressmedia.id, diakses 12 Agustus 2025,
https://www.kompas.id/artikel/agenda-perikanan-kelautan-2025
Jenis Tanah, Universitas Medan Area, diakses tanggal 04 September 2025,
https://pertanian.uma.ac.id/2021/02/22/jenis-tanah/
Menkomdigi. Efisiensi Anggaran Jadi Momentum Transformasi Digital yang Inovatif dan Berdampak, https://bpsdm.komdigi.go.id/berita-menkomdigi-efisiensi-anggaran-jadi-momentum-transformasi-digital-yang-inova-46-2223
Mediana, Politik Anggaran Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi 2025, Kompas Id, September 30,2025, https://www.kompas.id/artikel/peluang-pasar-diproyeksikan-besar-pemerintah-masih-fokus-atasi-ketimpangan-infrastruktur-tik
