​The Private Law Journal (ISSN 2775-9555) is a peer-reviewed academic journal published by the Faculty of Law at the University of Mataram. Established in 2021, the journal focuses on civil law and related legal studies, providing a platform for scholars, practitioners, and students to publish original research and legal analyses.
Kedudukan Hukum Influencer Pasar Modal dalam Undang-Undang Pasar Modal
Kemajuan teknologi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat. Kemajuan tersebut terjadi hampir di semua bidang kehidupan manusia yang juga meliputi bidang perdagangan barang dan jasa, promosi, sampai dengan pembelajaran edukasi melalui platform media sosial. Fenomena hadirnya influencer akhir-akhir ini yang masuk ke berbagai sektor, termasuk investasi saham turut menjadi sebuah perhatian Mereka sering membagikan informasi tentang investasi pasar modal seperti halnya investasi saham yang sudah mereka miliki dan mereka berusaha menarik perhatian publik serta mengarahkan opini publik untuk melakukan investasi seperti halnya membeli saham. Pendekatan normatif-konseptual digunakan dalam menelaah regulasi nasional, studi literatur, dan praktik terbaik internasional. Temuan menunjukkan bahwa Influencer pasar modal tidak memiliki kedudukan hukum dalam undang-undang pasar modal karena influencer berbeda dengan penasihat investasi dalam undang-undang pasar modal
Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Influencer, Pasar Modal
Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
Perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adalah fondasi penting bagi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang inklusif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, serta memastikan implementasinya secara efektif. Studi tentang efektivitas kebijakan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan di Bayan, KLU, menjadi penting untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan tujuan tersebut. tulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif Empris, dengan melihat dan mengnalisis bekerjanya Hukum berdasarkan hukum positif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif, negara mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan, dalam praktiknya seringkali terjadi pengabaian atau pelanggaran hak-hak tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman aparat pemerintah tentang hak-hak masyarakat adat, lemahnya penegakan hukum, dan adanya kepentingan ekonomi yang lebih kuat dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan.Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan masih sangat terbatas. Masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan atau perencanaan program yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat, bahkan dapat merugikan mereka.
Implementasi Tanggung Jawab Bank Dalam Jaminan Bank Garansi Di Bank Mandiri Cabang Mataram
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi tanggung jawab bank dalam jaminan Bank Garansi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Bank Mandiri Cabang Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Implementasi Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, penilaian agunan atau counter guarantee, serta penerbitan warkat Bank Garansi oleh pihak bank selaku penjamin. Jenis Bank Garansi yang diterbitkan mencakup jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Tanggung jawab bank dalam hal ini adalah pihak bank sebagai penjamin apabila pihak terjamin wanprestasi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Bank Garansi di antaranya adalah keterlambatan dokumen klaim, nilai jaminan yang tidak sesuai, dan kesalahan administratif. Perlindungan terhadap beneficiary dilakukan melalui mekanisme on demand guarantee yang mewajibkan bank membayar klaim apabila syarat formil dan materiil telah terpenuhi. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis, selama periode penelitian tidak ditemukan adanya sengketa hukum yang signifikan terkait pelaksanaan Bank Garansi di Bank Mandiri Cabang Mataram.
Analisis Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Tentang Pelunasan Hutang Pada Perbankan Pasca Perceraian
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hutang-hutang suami-Isteri dan pertanggungjawaban atas pelunasan hutang setelah perceraian serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap hutang suami-istri setelah perceraian dalam Putusan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, konsep-konsep hukum. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian atau analisis, kedudukan hukum hutang suami-istri setelah perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengenai pertanggungjawaban terhadap utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bawaan masing-masing pihak berdasarkan hasil kesepakatan dan putusan hakim. Dasar pertimbangan hakim terhadap hutang suami-istri setelah perceraian dalam Putusan Pengadilan Nomor 2932/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bahwa hakim menerima gugatan penggugat ditetapkan sebagai hutang bersama karena, hutang yang di buat tersebut merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak.
Kepastian Hukum Pekerja PKWT Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum waktu kerja dan perubahan yang terdapat dalam pasal 81 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengubah pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (legalresearch), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, klaster ketenagakerjaan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tidak membawa kepastian hukum dan justru menimbulkan ketidakpastian kerja. Alih-alih memberikan kepastian hukum, ketidaksinkronan dengan peraturan pelaksana UU No.11 Tahun 2020 yang tetap berlaku, serta munculnya pasal tambahan terkait pengupahan, justru dapat memberikan ketidakpastian hukum tambahan pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023. Dalam UU No. 6 tahun 2023 ditemukan adanya perubahan pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang semula diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perubahan pengaturan terdiri dari perubahan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu, perubahan pembaharuan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu, penghapusan akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis, penegasan akibat hukum apabila PKWT mensyaratkan masa percobaan, penambahan jenis pekerjaan tertentu yang dapat dibuat dalam PKWT dan pengaturan uang kompensasi dalam PKWT.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara dituntut menjadi teladan dalam menaati peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran izin perkawinan dan perceraian di kalangan PNS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa izin perkawinan dan perceraian PNS melalui dua lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta menilai efektivitas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kasus terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi terhadap PNS yang melanggar izin perkawinan dan perceraian masih belum efektif. Terdapat ketimpangan antara norma hukum yang bersifat imperatif dengan praktik penegakan di lapangan. BAPEK berperan penting dalam memeriksa dan memutus keberatan atas hukuman disiplin, namun keterbatasan dalam implementasi keputusan serta lemahnya pengawasan menyebabkan rendahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi kebijakan dan peningkatan konsistensi penegakan hukum agar penyelesaian sengketa kepegawaian dapat berjalan lebih efektif, adil, dan akuntabel.
Urgensi Pengaturan Agraria Digital Demi Mendukung Pelaksanaan Pasal 2 UUPA Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya hukum agraria digital di Indonesia dan untuk mengetahui hukum agraria digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan digitalisasi agraria penting untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai prinsip good governance. Sistem elektronik mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini, regulasi agraria di Indonesia masih terbatas pada sektor pertanahan, sehingga pemahaman hukum sempit menjadi acuan dalam penerapan e-government di bidang ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk digitalisasi seluruh sektor agraria dan menyediakan layanan elektronik melalui website atau aplikasi guna memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dibutuhkan regulasi elektronik untuk pelayanan publik di sektor pertambangan, kehutanan, dan perairan agar tercipta reformasi birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Pendaftaran Hak Tanggungan Kreditur Perorangan Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendaftaran hak tanggungan kreditur perorangan di Kawasan ekonomi khusus mandalika. Hak tanggungan merupakan lembaga jaminan atas benda tidak bergerak berupa tanah. Hak tanggungan dikenal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Hak tanggungan sangat penting keberadaannya di Indonesia untuk melancarkan hubungan bisnis maupun perkembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia maupun berwujud perusahaan apabila ingin melakukan usaha bisnis pasti memerlukan modal. Kreditur berbentuk perusahaan umumnya lebih profesional dan memiliki sumber daya manusia, sumber modal yang besar, sudah tentu sangat menunjang keefektifitasan,efisiensi pekerjaan termasuk menyalurkan pinjaman maupun menagih pinjaman tersebut kepada debitur. Berbeda dengan kreditur dari pihak perorangan yang tidak memiliki sumber daya manusia seperti kreditur berbentuk perusahaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan digunakannya lembaga Hak Tanggungan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui Praktek Pendaftaran Hak Tanggungan Kreditur Perorangan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian pengaturan hak tanggungan kreditur perorangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendaftaran hak tanggungan di KEK Mandalika mengalami kendala dikarenakan sistem online pendaftaran mitra yang masih memiliki masalah.
Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Jika Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis PertanggungJawaban hukum bagi Perusahaan Akibat Pekerja Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan hukum positif yang ada di indonesia dan peraturan pelaksanaanya dan untuk mengetahui hak- hak yuridis pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan akibat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja antara lain Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan kecelakaan kerja, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pekerja yang mengalami kecelakaan mendapatkan hak yuridis yang ditanggung oleh perusahaan tempat ia bekerja.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Emas Batangan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait wanprestasi dalam transaksi jual beli emas batangan serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Permasalahan yang diteliti mencakup bagaimana ketentuan wanprestasi hukum dan akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli; pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. Metode yang digunakan, pendektan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data hukum yang relevan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pelaku usaha dalam memahami risiko dan kepatuhan terhadap hukum kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya setelah disomasi. Penjual wanprestasi jika tidak menyerahkan barang, terlambat menyerahkannya, atau memberikan barang yang tidak sesuai, sementara pembeli wanprestasi jika tidak membayar tepat waktu atau tidak melunasi harga. Akibat hukumnya mencakup ganti rugi, pembatalan perjanjian dengan kompensasi, peralihan risiko, dan biaya perkara jika sengketa diajukan ke pengadilan. Dalam putusan No. 1197/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, hakim menyatakan tidak adanya wanprestasi dalam jual beli emas batangan, yang dinilai dapat mengganggu kepastian hukum, mengurangi manfaat hukum bagi pihak yang dirugikan, dan mencederai rasa keadilan. Saran, perjanjian harus disusun jelas dengan detail barang, harga, waktu penyerahan, serta sanksi, dan menggunakan sistem pembayaran bertahap. Hakim juga perlu menegaskan unsur wanprestasi dengan meninjau kewajiban yang diperjanjikan, pemenuhannya, serta dampaknya bagi pihak yang dirugikan, serta menerapkan asas pacta sunt servanda secara tegas guna memastikan konsekuensi hukum yang jelas bagi setiap pelanggaran kontrak.
Pembagian Waris Anak Yang Mengganti (Memperbaiki) Jenis Kelamin Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian atau perbaikan jenis kelamin dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, belum terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai pergantian atau perbaikan jenis kelamin. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, operasi yang bertujuan mengubah identitas tidak diperbolehkan, kecuali bersifat rekonstruktif untuk perbaikan kelainan biologis. Selama tidak termasuk dalam kategori yang terhalang mewaris, individu yang melakukan perbaikan jenis kelamin tetap berhak menjadi ahli waris dan memperoleh bagian yang sama. Sementara itu, dalam hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 menegaskan bahwa pergantian jenis kelamin dalam kondisi normal hukumnya haram, sedangkan tindakan yang bersifat perbaikan (tashih) diperbolehkan. Dalam konteks kewarisan, individu yang melakukan perbaikan jenis kelamin memiliki hak waris berdasarkan jenis kelamin pascaoperasi, sedangkan bagi yang mengganti jenis kelamin dalam keadaan normal, penetapan kewarisannya tetap mengacu pada jenis kelamin semula.
Efektivitas Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Hari Tua Dalam Meningkatkan Produktivitas Pekerja
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan efektivitas dari adanya program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua dalam meningkatkan produktivitas pekerja pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara atau tanya jawab dengan responden dan juga informan dan juga dengan cara studi kepustakaan. Pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua bagi pekerja pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah terlaksana dengan baik, yang dimana semua pekerja dengan total 17 orang pekerja yang terdiri dari pekerja kontrak dan pekerja tetap telah terdaftar di kedua program BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Perusahaan dan Bpjs Ketenagakerjaan setempat juga melakukan sosialisasi terkait tata cara klaim dan manfaat program. Sejauh ini terkait dengan klaim manfaat program tidak ada kendala dan prosesnya juga cepat. Program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima, dapat di simpulkan telah efektif dalam meningkatkan produktivitas pekerja. Hal demikian karena hak-hak tenaga kerja dalam kedua program tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. Dengan ada nya jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja para pekerja menjadi lebih produktif karena hak-hak mereka terjamin dalam aturan.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Platform Tiktok Shop
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli online di TikTok Shop serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa akibat kebocoran data konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dalam transaksi bisnis melalui platform TikTok Shop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum di TikTok Shop melibatkan tiga pihak, yakni affiliate (mitra afiliasi), merchant (pelaku usaha), dan customer (konsumen). Affiliate dan merchant terikat dalam kontrak kemitraan, sedangkan hubungan jual beli terjadi antara merchant dan customer. Affiliate hanya bertindak sebagai perantara. Terkait kebocoran data konsumen, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu non-litigasi yang berupa permintaan pertanggungjawaban kepada TikTok sebagai penyelenggara platform dan litigasi yang berupa pengajuan gugatan ke pengadilan dengan tuntutan ganti rugi serta sanksi administratif, pidana, maupun perdata. Kesimpulannya, hubungan hukum di TikTok Shop bersifat kompleks dengan perikatan yang berbeda bagi tiap pihak, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai terutama dalam aspek keamanan data pribadi. Saran yang diajukan adalah perlunya edukasi hukum digital bagi pelaku usaha agar memahami hak, kewajiban, serta kontrak elektronik, serta pentingnya penguatan regulasi, khususnya dalam bentuk peraturan pemerintah, untuk menjamin perlindungan konsumen dalam menghadapi sengketa data pribadi di platform digital.
Pelaksanaan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Sistem E- Court Di Pengadilan Negeri Mataram
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asas persidangan terbuka untuk umum dalam sistem e-court di Pengadilan Negeri Mataram, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan dampaknya terhadap pihak ketiga dalam perkara perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosiologis (sociological approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum dalam sistem e-court telah diterapkan sejak akhir Maret 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diperluas cakupannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2022. Penerapan e-court meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas bagi para pihak, termasuk pihak ketiga yang ingin mengajukan intervensi. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana teknologi, kemampuan teknis pengguna, serta hambatan sistem dalam proses unggah dokumen. Secara umum, penerapan asas persidangan terbuka untuk umum melalui sistem e-court telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Mataram.
Perlindungan Hukum Jamaah Umroh Terhadap Pembatalan Keberangkatan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis perlindungan hukum jamaah umroh terhadap pembatalan keberangkatan (studi kasus di PT. Muhsinin Tour dan Travel. Jenis penelitian ini adalah hukum normative dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach Hubungan hukum antara PT. Muhsinin Tour dan Travel dengan calon jamaah umrah hubungan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana kedua belah pihak (perjanjian jual beli jasa) mempunyai kuasa/hak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain. Seperti PT Muhsinin Tour dan Travel dan calon jamaah umrah yang berhak menuntut apapun dari pihak manapun. Seperti PT. Muhsinin Tour dan Travel yang wajib memberikan pelayanan, dan calon jamaah Umrah yang berhak membayar.Dalam pengertian ini, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen timbul apabila pelaku usaha memberikan janji dan keterangan berkaitan dengan barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen dan Akibat hukum dari wanprestasi PT. Muhsinin Tour dan Travel dalam suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis adalah sama kedudukannya dan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut adalah sah.
Implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pendidikan Inklusif
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak-hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif di Kota Mataram serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penyelenggaraannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan pihak sekolah dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak-hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif di Kota Mataram, khususnya pada SMKN 5 Mataram, SMAN 6 Mataram, dan SDN 23 Mataram, belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran serta belum tersedianya guru pendamping khusus di beberapa sekolah inklusif. Meskipun beberapa sekolah telah menerapkan kurikulum modifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan siswa disabilitas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah untuk meningkatkan fasilitas, menyediakan guru pendamping khusus, serta memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan inklusif.
Konversi Sertipikat Hak Atas Tanah Analog Menjadi Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan konvensi sertipikat hak atas tanah analog menjadi sertipikat hak atas tanah elektronik serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan konversi sertipikat hak atas tanah analog menjadi sertipikat hak atas tanah elektronik sudah berjalan sejak dideklarasikan pada Juli 2024, Akan tetapi prosedur penerbitan dokumen elektronik dari kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, layanan pemeliharaan data dan alih media belum maksimal dilakukan melalui sistem elektronik, masih dilakukan melalui loket pertanahan, secara bertahap untuk saat ini petugas yang menginput ke dalam sistem elektronik dan menghasilkan dokumen elektronik. Prosedur – prosedur penerbitan sertipikat elektronik, pertama pendaftaran tanah pertama kali meliputi permohonan pendaftaran, pembayaran biaya, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pengolahan data fisik dan yuridis, pengumuman dan pengesahannya, pembukaan hak dan penerbitan sertipikat. Kedua, kegiatan layanan pemeliharaan data meliputi surat permohonan layanan, pemvalidasian data fisik dan yuridis, pembayaran biaya, pergantian buku tanah dan surat ukur, pencatatan dan pembukaan buku tanah dan penerbitan sertipikat. Ketiga, kegiatan alih media meliputi permohonan, validasi data fisik dan yuridis sertipikat analog, perubahan surat dan buku tanah menjadi elektronik dan penerbitan sertipikat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti, sosialisasi belum maksimal, budaya analog di masyarakat, akses yang kurang merata, masalah data tidak lengkap atau tidak sesuai, kesiapan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dan maintenance atau sistem down. Adapun upaya dalam menangani hambatan adalah melakukan sosialisasi secara masif, memperbaiki infrastruktur pendukung, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan pelayanan dengan membentuk tim validasi.
Klaim Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Ahli Waris Pengganti Peserta Yang Meninggal Dunia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma dalam pengaturan urutan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 dan untuk mengidentifikasi dan mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa apabila terdapat lebih dari satu pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris dalam konteks Jaminan Hari Tua (JHT). Penelitian menggunakan metode Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan urutan ahli waris pengganti dalam klaim JHT menurut Pasal 16 Ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 masih belum jelas, terutama terkait pembedaan saudara kandung penuh dan tiri serta penempatan mertua yang dinilai kurang adil. Selain itu, ketiadaan pengaturan rinci mengenai wasiat berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris. Sengketa klaim JHT sering terjadi akibat ketidakjelasan aturan yang menimbulkan klaim ganda. Pembuktian dokumen resmi menjadi krusial, sementara BPJS Ketenagakerjaan hanya berperan sebagai fasilitator tanpa kewenangan memutus, sehingga penyelesaian sering berlanjut ke pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Ketentuan ahli waris perlu diperjelas, termasuk pembedaan antara saudara kandung penuh dan tiri serta peninjauan posisi mertua. Pengaturan wasiat harus dirinci untuk menjamin keabsahan dan prioritasnya. Pemerintah perlu memperbarui Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, memperkuat kewenangan BPJS dalam memutus klaim sederhana, serta meningkatkan sosialisasi dan pendampingan hukum agar proses klaim JHT lebih efisien dan meminimalkan sengketa.
Perjanjian Gentlemen’s Agreement Pinjam Nama (Nominee) Dalam Pembelian Hak Atas Tanah
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang Perjanjian Gentelemen’s Agreement Pinjam Nama (Nominee) Dalam Pembelian Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 321 K/Pdt/2017) mengenai bagaimana mekanisme kedudukan hukum Perjanjian Gentlemen’s Agreement dalam hukum perjanjian KUHPerdata, dan memahami bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor. 321/K Pdt.G/2017 dalam sengketa Perjanjian Gentelemen’s Agreement Pinjam Nama (Nominee) Dalam Pembelian Hak Atas Tanah. Tujuannya agar dapat mengetahui bagaimana kedudukan hukum Perjanjian Gentelmens Agreement dalam hukum perjajian KUHPerdata, dan mengetahui bagaimana pertimbangan hukum pada putusan nomor 321 K/Pdt/2017. Penelitian ini diharpkan dapat memberikan manfaat dan acuan pengembangan ilmu hukum dalam hal perjanjian Gentlemen’s Agreemnt. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan hukum normatif dengan menerapkan metode pendekatan perundang-undangan, metode konseptual dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini diperoleh hasil analisis majlis hakim dalam memutuskan perkara Nomor. 321 K/Pdt/2017 bahwa telah sesuai dengan konsep PMH dan restitusi jika terbukti ada etikad buruk dari tergugat,sehingga perjanjian Gentlemen’s Agreement dalam hal ini batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya dari perjanjian 1320 KUHPerdata.
Ingkar Janji Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4571 K/Pdt/2023 terkait pengingkaran janji kawin yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta menelaah akibat hukum yang ditimbulkannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (statute, conceptual, and case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengingkaran janji kawin dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama apabila tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan yuridis, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan putusan untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat. Putusan ini menegaskan adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum, yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat ingkar janji kawin.
Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Kedua Orang Tua Untuk Mendapatkan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan kedua orang tua untuk memperoleh hak asuh anak pasca perceraian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi hakim dalam proses penetapan hak asuh di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Mtr., kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan hak asuh anak berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kemaslahatan anak, usia anak, serta sikap dan perilaku orang tua. Kendala yang sering dihadapi hakim ialah ketika anak telah lama diasuh oleh salah satu pihak, sementara putusan pengadilan menetapkan hak asuh kepada pihak lainnya, yang berpotensi menimbulkan eksekusi paksa dan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, dalam setiap putusan mengenai hak asuh anak, hakim perlu mengedepankan kesejahteraan dan stabilitas emosional anak agar tujuan perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud secara optimal.
Eksekusi Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Debitur
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur pelaksaan eksekusi sita jaminan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 04/Pdt.G/2021/PN PTI dalam memutuskan wanprestasi sebagai dasar melakukan eksekusi. Manfaat penelitian ini adalah mengembangkan Ilmu Hukum dan memberikan wawasan bagi pihak terkait dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksaaan syarat dan prosedur eksekusi sita jaminan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus memenuhi syarat formil dan materiil. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan wanprestasi sebagai dasar melakukan eksekusi pada perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2021/PN.PTI menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dengan mengacu pada alat bukti yang jelas, aspek kemanfaatan yang menunjukkan bahwa denda berlebihan menghambat penyelesaian kewajiban, serta aspek keadilan yang menilai bahwa denda Rp 70.039.300,- tidak proporsional.
Aspek Hukum Perlindungan Pasien Dalam Telemedicine
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien dalam telemedicine dikaji berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 20 tahun 2019 dan untuk menegetahui bentuk tangung jawab malpraktik dalam telemedicine. Perkembangan pesat, Telemedicine menghadapi tantangan, terutama dalam hal perlindungan pasien. Pasien yang menggunakan layanan ini memiliki hak yang sama dengan pasien yang mendapatkan pelayanan tatap muka, sehingga perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keamanan mereka. Lemahnya posisi pasien, kurangnya pengetahuan tentang layanan, risiko, dan hak-hak mereka, serta variasi kualitas pelayanan antar penyedia layanan. Penelitian ini menggunakan jenis penilitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tidak secara khusus mengatur Perlindungan hukum terhadap pasien dalam Telemedicine, hanya mengatur hak dan kewajiban pemberi dan peminta pelayanan Telemedicine yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) dan (2) hal ini tentu bisa menjadi rujukan perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan konsultasi secara online atau telemedicine. Adapun bentuk tanggung jawab malpraktik dalam telemedicien dapat berupa pertanggung jawaban perusahaan sebagi penyedia platfom telemedicine bertanggung jawab dalam menghindarkan setiap penggunanya supaya terhindar dari kerugian sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 15 ayat (1), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Pasal 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bentuk tanggungjawab hukum dokter dalam kesalahan diagnosis dalam layanan kesehatan dapat berupa pertanggung jawaban perdata, pidana, dan administrasi.
Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah Berdasarkan Pipil
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan pipil sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 176/PDT/PT.MTR. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tergugat (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad), karena telah memanfaatkan, menghaki, dan mempertahankan hak milik penggugat. Kedudukan pipil sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah masih cukup kuat dan diakui oleh hukum dikarenakan merupakan bukti kepemilikan zaman dahulu sebelum Tahun 1960. Pertimbangan hakim dari persidangan tingkat pengadilan tinggi hingga tingkat peninjauan kembali di menangkan oleh penggugat yaitu Ida Made Singarsa dengan beberapa saksi-saksi dan beberapa bukti-bukti yang cukup menguatkan.
Analisis Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/Pn.Dps Atas Perubahan Jenis Kelamin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon serta mengetahui akibat hukum seseorang yang telah melakukan perubahan jenis kelamin. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon selain Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu diantaranya fakta-fakta dalam persidangan, fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VII/MUI/2010 dan Keputusan Muktamar Nahdatul Ulama ke-26 di Semarang telah sesuai karena telah mencakup aspek hukum, aspek medis, maupun aspek agama yang dianut pemohon. Dalam perubahan jenis kelamin seseorang menimbulkan akibat hukum pada status keperdataan, perkawinan dan warisan.
Implementasi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Giri Menang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan izin tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Giri Menang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam praktik di Pengadilan Agama Giri Menang telah berpedoman pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, serta mempertimbangkan faktor kemaslahatan dan keadilan bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman pemohon mengenai persyaratan administratif, seperti tidak terpenuhinya surat pernyataan izin dari istri pertama dan surat kesiapan dari calon istri kedua, yang menyebabkan permohonan izin poligami tidak dapat dikabulkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai prosedur dan syarat izin poligami agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam perkawinan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia menurut hukum positif di indonesia dan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 2945 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia, harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dan untuk syarat materilnya berupa jenis dan objek pelelangan eksekusi. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan kasasi MA No. 2945 K/pdt/2020 telah sesuai dengan aspek kepastian, dijamin melalui keabsahan perjanjian dan dasar hukum yang jelas bagi kreditur dalam melakukan eksekusi; aspek kemanfaatan diwujudkan melalui keseimbangan antara perlindungan bagi kreditur dan debitor dalam proses eksekusi. Sedangkan keadilan dicapai dengan memastikan bahwa debitor yang telah cidera janji tetap bertanggung jawab atas kewajibannya, tanpa mengabaikan hak-haknya dalam proses eksekusi. Untuk mengetahui tolak ukur cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitor dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan kreditur perlu adanya keriteria khusus secara tertulis dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan menghindari penyalahgunaan hak kreditur. Dalam perkara eksekusi jaminan fidusia, hakim harus memastikan bahwa permasalahan yang muncul dikategorikan secara tepat, apakah merupakan isu Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi. Jika kasusnya terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian fidusia, maka seharusnya dikategorikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat Dalam Konflik Pariwisata Di Lombok
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat yang diterapkan dalam konflik pariwisata di Lombok, serta Menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pariwisata di Lombok. Tulisan ini menggunakan penedekatan penelitian Normatif Empiris dengan metode. Pendekatan Sosiologis dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dalam konflik pariwisata di Lombok, khususnya terkait efektivitas dan akses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan penting untuk memperkuat kapasitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dan mengintegrasikannya dengan sistem hukum formal. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan bagi tokoh-tokoh adat, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat lokal, dan pembentukan lembaga mediasi yang melibatkan unsur-unsur adat dan pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam konflik pariwisata, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain Penguatan kapasitas tokoh-tokoh adat, Tokoh-tokoh adat perlu dilatih dalam mediasi, negosiasi, dan pemahaman tentang hukum positif, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat lokal: Masyarakat lokal perlu diberikan informasi tentang hak-hak mereka dan cara-cara untuk memperjuangkannya, Peningkatan koordinasi antara lembaga adat dan pemerintah, Lembaga adat dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Pemberian dukungan hukum bagi masyarakat lokal serta Masyarakat lokal perlu diberikan bantuan hukum untuk menghadapi investor pariwisata yang kuat.
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Guna Mewujudkan Good Governance Di Lembaga Pemasyarakatan
Artikel ini menganalisis penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam mewujudkan good governance di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, sementara SDP merupakan sistem informasi untuk mengelola data narapidana. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dan analisis dokumen dengan mengeksplorasi keselarasan antara prinsip-prinsip SPBE dan fitur-fitur SDP, serta kontribusi SDP terhadap elemen-elemen good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi di Lapas. Tantangan dan peluang implementasi juga diidentifikasi, dengan studi kasus implementasi SDP di berbagai Lapas di Indonesia memberikan wawasan praktis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sinergi SPBE dan SDP berpotensi signifikan meningkatkan tata kelola Lapas, meskipun tantangan infrastruktur dan kapasitas perlu diatasi. Rekomendasi untuk penguatan implementasi juga disajikan.
electronic-based government system, e-government, correctional database system, good governance
Pemalsuan Identitas Dalam Praktik Poligami Ilegal
Poligami merupakan praktik perkawinan yang diatur ketat dalam hukum Indonesia, memerlukan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama. Namun, beberapa pria menghindari prosedur legal dengan melakukan pemalsuan identitas, seperti menggunakan nama palsu atau menyembunyikan status perkawinan sebelumnya. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pemalsuan identitas dalam poligami tanpa izin dan proses pembatalan perkawinan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder bersifat deskriptif. Hasil menunjukkan pemalsuan identitas menyebabkan putusnya ikatan perkawinan dengan proses pembatalan mengikuti tata cara gugatan perceraian, serta pertimbangan hakim berkekuatan hukum dari perspektif hukum positif maupun fiqih.