​The Private Law Journal (ISSN 2775-9555) is a peer-reviewed academic journal published by the Faculty of Law at the University of Mataram. Established in 2021, the journal focuses on civil law and related legal studies, providing a platform for scholars, practitioners, and students to publish original research and legal analyses.
Implementasi Perjanjian Penjualan Tiket Antara Perusahaan Transportasi Dengan Agen
Penelitian ini Bertujuan untuk menjelaskan implementasi perjanjian penjualan tiket antara PO. Surya Kencana dengan agen berdasarkan hukum perjanjian dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjualan tiket antara PO. Surya Kencana dengan agen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pedekatan sosiologis (sociological approach). Teknik memperoleh data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian dilapangan menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan penjualan tiket yang di lakukan oleh pihak agen dan perusahaan, ada beberapa factor hambatan yang pertama factor intern yang meliputi ketidakjelasan perjanjian, yang kedua factor ekstern yang meliputi ketidaksetaraan keuntungan, ketidak patuhan terhadap standar pelayanan, persaingan dengan agen penjualan tiket lain, ketidakpastian dalam ketersediaan tempat duduk dan perubahan jadwal atau rute. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perushaan yaitu tidak adanya tanggung jawab atas konsumen yangmerasa dirugikan yang membeli tiket palsu karna menurut perusahaan itu bukan dari kelalaian dari pihak perusahaan melainkan kelalaian dari pihak pembeli yang tidak berhati-hati.
Tanggung Gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana) Terhadap Hilangnya Saldo Konsumen Pada Rekening Dana
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pengawasan terhadap fintech di Indonesia serta menganalisis bentuk tanggung gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) terhadap hilangnya saldo konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan fintech dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Espay Debit Indonesia Koe bertanggungjawab atas hilangnya saldo konsumen berdasarkan asas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menyarankan peningkatan sistem keamanan DANA dan perlunya penguatan regulasi serta pengawasan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi berbasis teknologi.
Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Mengatur Perceraian di Luar Pengadilan: Implikasi terhadap Perlindungan Hak Nafkah Istri
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengatur praktik perceraian di luar pengadilan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak nafkah istri dalam masyarakat Muslim Indonesia. Secara normatif, undang-undang mewajibkan perceraian dilakukan di hadapan Pengadilan Agama guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan. Namun, dalam praktik sosial, perceraian di luar pengadilan masih berlangsung karena faktor pemahaman keagamaan, budaya hukum, dan pertimbangan pragmatis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan kewajiban perceraian melalui pengadilan belum efektif secara sosiologis karena rendahnya kepatuhan masyarakat dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap praktik talak di luar pengadilan. Perceraian yang dilakukan tanpa putusan pengadilan menyebabkan hak nafkah istri—baik nafkah iddah, mut’ah, maupun nafkah pasca perceraian—tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga perempuan berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara efektivitas norma kewajiban perceraian melalui pengadilan dengan kegagalan pemenuhan hak nafkah istri sebagai konsekuensi langsung dari perceraian non-yudisial. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan fungsi adjudikatif Pengadilan Agama dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat utama untuk menjamin perlindungan hak perempuan secara adil dan berkelanjutan.
Efektivitas Implementasi Prinsip Kenyamanan Penumpang Bus di Terminal Purabaya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Hukum pengangkutan mengatur kewajiban penyelenggara angkutan umum untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada penumpang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pengangkutan bus di Terminal Purabaya masih ditemukan pelanggaran terhadap prinsip kenyamanan penumpang, seperti kelebihan kapasitas, penumpang yang telah membeli tiket namun tidak memperoleh tempat duduk, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penerapan prinsip kenyamanan penumpang bus dalam perspektif hukum pengangkutan serta hambatan pengawasannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi dan wawancara dengan penumpang, pengelola terminal, serta perusahaan otobus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kenyamanan penumpang di Terminal Purabaya belum efektif, yang ditunjukkan oleh masih ditemukannya praktik overkapasitas pada jam-jam tertentu, ketidaksesuaian antara jumlah tiket terjual dan kapasitas tempat duduk, serta minimnya penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran. Kondisi tersebut disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan perusahaan otobus, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dalam mempertegas indikator efektivitas hukum pengangkutan berbasis pemenuhan hak kenyamanan penumpang sebagai bagian dari perlindungan konsumen jasa transportasi. Implikasi hukumnya menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi yang konsisten guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak penumpang.
Hukum Pengangkutan; Prinsip Kenyamanan Penumpang Bus; Terminal Purabaya; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkawinan Campuran: Antara Norma Nasional dan Implementasi Berbasis HAM
Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya dalam perlindungan hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Perbedaan sistem hukum, ketimpangan relasi kuasa, serta keterbatasan yurisdiksi negara sering kali menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan bersifat normatif dan sulit diimplementasikan secara efektif, terutama ketika terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran berdasarkan hukum nasional Indonesia dan instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya CEDAW dan Convention on the Rights of the Child. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan hukum, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan campuran, karena masih didominasi pendekatan administratif dan lemahnya mekanisme penegakan hukum lintas negara. Meskipun Mahkamah Agung telah mengadopsi prinsip best interest of the child dalam putusan tertentu, penerapannya belum konsisten di tingkat peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip HAM internasional guna menjamin perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi perempuan dan anak dalam perkawinan campuran.
Tanggung Jawab Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Barang Modal
Perjanjian leasing barang modal merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha, terutama untuk memperoleh barang modal tanpa harus melakukan pembelian secara langsung. Dalam praktiknya, tidak jarang debitur melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran, tidak dipenuhinya kewajiban sesuai perjanjian, atau penggunaan barang leasing yang bertentangan dengan ketentuan kontrak. Permasalahan ini menimbulkan konsekuensi yuridis terkait tanggung jawab hukum debitur terhadap kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian leasing barang modal serta mengkaji tanggung jawab hukum debitur akibat wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan di bidang pembiayaan, serta doktrin dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, bunga, dan biaya, serta berpotensi dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian dan penarikan objek leasing oleh kreditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum debitur dalam perjanjian leasing menjadi penting guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Tanggung Jawab Hukum, Debitur, Wanprestasi, Perjanjian Leasing, Barang Modal.
Studi Tentang Sistem Kontrol Nasional Hukum Indonesia Terhadap Perdagangan Internasional Senjata Kecil Dan Senjata Ringan
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan urgensi Indonesia untuk meratifikasi Arms Trade Treaty yang kemudian menganalisis dan menguraikan model ideal pengaturan mekanisme kontrol perdagangan senjata kecil dan senjata ringan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa begitu banyak perdagangan senjata kecil dan senjata ringan yang dilakukan secara illegal masuk ke wilayah hukum Indonesia maka Indonesia sangat urgen untuk melakukan ratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) ke dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Meratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) penting bagi Indonesia untuk mengurangi peredaran senjata yang digunakan untuk kejahatan kemanusiaan, genosida, dan pelanggaran HAM. Urgensi Indonesia meratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) terletak pada dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas regional dan upaya global dalam mengurangi penyebaran senjata ke wilayah yang tidak stabil. Ratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) akan menunjukkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mengatasi perdagangan senjata ilegal yang dapat memicu konflik dan krisis kemanusiaan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam isu keamanan internasional. Model Ideal pengaturan mekanisme kontrol perdagangan senjata kecil dan senjata ringan diperlukan dua bentuk sistem kontrol yaitu sistem kontrol berbentuk soft dan berbentuk hard yang meliputi kerangka hukum dan legislasi yang kuat, infrastruktur kelembagaan dan operasional, transparansi dan akuntabilitas, serta kerja sama regional dan internasional.
Tinjauan Hukum Terhadap Keadilan Gender dalam Pengelolaan Kehutanan di Nusa Tenggara Barat
Pengelolaan kehutanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memainkan peran penting dalam kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, keadilan gender sering kali terabaikan, dengan perempuan yang memiliki peran signifikan dalam pengelolaan hutan sering kali terpinggirkan. Penelitian ini menganalisis regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan kehutanan di NTB, serta mengeksplorasi sejauh mana kebijakan tersebut mendukung partisipasi perempuan. Berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, memberikan dasar hukum untuk melibatkan masyarakat, termasuk perempuan, dalam pengelolaan hutan. Namun, meskipun kebijakan tersebut telah mengakomodasi prinsip keadilan gender, implementasinya di tingkat lokal sering kali menghadapi hambatan. Perempuan masih terbatas aksesnya dalam pengelolaan hutan dan pengambilan keputusan penting, baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta solusi untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan hutan di NTB, guna menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.
Tinjauan Kritis Pemberian Hak Pengelolaan di atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Artikel ini mengkaji secara kritis pemberian HPLdi atas tanah ulayat MHA dalam konteks perkembangan politik hukum agraria Indonesia. Secara konstitusional, keberadaan MHA dan hak ulayat diakui dalam UUD NRI 1945 dan UUPA. Namun, pengakuan normatif tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan yang efektif, terutama ketika negara memberikan HPL di wilayah yang secara historis dan sosiologis merupakan tanah ulayat. Kajian ini menempatkan HMN sebagai konsep sentral yang memiliki dua sisi: sebagai instrumen pengaturan untuk kemakmuran rakyat sekaligus berpotensi menjadi alat dominasi dalam distribusi dan kontrol atas tanah. Melalui pendekatan socio-legal dengan statute approach, dan conceptual approach. artikel ini menganalisis pergeseran makna HPL, termasuk penguatan pengaturannya pasca UU Cipta Kerja dan PP 18 Tahun 2021 yang memunculkan inkonsistensi antara HPL sebagai kewenangan publik dan HPL sebagai hak atas tanah. Dengan menggunakan perspektif CLS, artikel ini menegaskan bahwa pemberian HPL di atas tanah ulayat berpotensi menjadi mekanisme dispossession yang dilegitimasi secara legal-formal, karena menempatkan tanah ulayat sebagai objek ekonomi dan investasi, sekaligus mengabaikan dimensi ontologis hak ulayat sebagai ruang hidup kolektif yang melekat pada identitas sosial dan spiritual MHA. Artikel ini merekomendasikan penegasan HPL sebagai kewenangan publik, percepatan pengakuan hak ulayat, serta penguatan partisipasi bermakna guna mencegah marginalisasi MHA dalam rezim pengelolaan tanah.
Kata Kunci: Hak Pengelolaan (HPL);Tanah Ulayat;Critical Legal Studies (CLS)
Pengaturan Mangrove Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025
Ekosistem mangrove menempati posisi startegis dalam kerangka hukum sumber daya alam Indonesia karena memuat fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan. Namun demikian, pengaturannya selama ini ditandai oleh fragmentasi dalam berbagai rezim hukum, yakni hukum lingkungan, hukum kehutanan, serta hukum pesisir dan kelautan, yang menimbulkan ketegangan normative antara kepentingan pemanfaatan sumber daya dan perlindungan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan ekosistem mangrove pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 serta menilai sejauh mana regulasi tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem mangrove. Oleh karena itu, penguatan pengaturan mangrove memerlukan konsolidasi normative dsn komitmen implementasi yang tegas guna menjamin terpenuhinya amanat konstitusi mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemamkuram dan kesejahteraan rakyat.
Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji status hukum aset organisasi kemasyarakatan yang dibeli atas nama ketua organisasi sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Untuk mengkaji status aset BPD GAPENSI Nusa Tenggara Barat yang dibeli atas nama ketua organisasi masyarakat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum aset organisasi kemasyarakatan yang dibeli atas nama pribadi pengurus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menimbulkan ketidakpastian hukum karena organisasi belum dapat menjadi subjek hukum pemegang hak atas tanah, sehingga terjadi pertentangan antara kepemilikan formal dan kepemilikan materiil. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum diakui sebagai subjek hukum yang sah untuk memiliki dan mengelola aset atas nama organisasi. Dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Mtr, majelis hakim menegaskan bahwa aset BPD GAPENSI Nusa Tenggara Barat yang secara administratif tercatat atas nama pribadi ketua organisasi merupakan milik organisasi secara materiil, karena pembelian dan pemanfaatannya dilakukan untuk kepentingan organisasi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengedepankan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif serta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Hak atas Kesehatan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Telaah Hukum Kehutanan di Daerah 3T
Masyarakat adat yang bermukim di kawasan hutan, khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), menghadapi persoalan struktural dalam mengakses pelayanan kesehatan yang layak. Di satu sisi, hukum kehutanan bertujuan melindungi kawasan hutan sebagai sumber daya strategis negara, namun di sisi lain, pembatasan akses dan status kawasan hutan seringkali berdampak pada terbatasnya pembangunan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat adat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum kehutanan mempengaruhi pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat adat di kawasan hutan daerah 3T. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketegangan normatif antara rezim hukum kehutanan dan kewajiban negara dalam menjamin hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum kehutanan yang lebih responsif terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat adat di daerah 3T melalui pendekatan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Kesenjangan Hukum dalam Pengawasan Perdagangan Karbon sebagai Tantangan Kepastian Hukum dalam Sistem Perdagangan Karbon di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah menetapkan NEK sebagai instrumen resmi untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme perdagangan karbon. Studi hukum terkini di Indonesia cenderung mengungkapkan ketidakcukupan kerangka hukum yang mengatur mekanisme perdagangan karbon, khususnya mengenai pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum positif Indonesia yang mengatur pengawasan perdagangan karbon. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan emisi dilakukan melalui bursa karbon dan perdagangan langsung. Perdagangan melalui bursa karbon diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan perdagangan langsung tidak diawasi oleh OJK. Namun, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lingkungan Hidup (DJ PPI) (KLHK) memiliki kewenangan pengawasan yang terbatas pada tahap validasi entitas dan kuantitas emisi dalam sistem SRN PPI. Secara khusus, tidak ada dasar hukum spesifik untuk memantau perdagangan emisi melalui perdagangan langsung dilaur bursa. Oleh karena itu, perdagangan karbon di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas yang menetapkan sistem yang mengakui mekanisme perdagangan emisi, namun masih terdapat celah hukum, yaitu cakupan pengawasan yang tidak sama antara kedua mekanisme perdagangan emisi tersebut. Pemerintah perlu menciptakan landasan hukum yang mengatur kewenangan pengawasan perdagangan emisi langsung/di luar bursa.
Supervisory authority; carbon trading; emissions trading; carbon exchange; direct emissions trading
Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Tradisi Merarik Kodek
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pencegahan perkawinan anak serta peran pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis yang dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia minimal perkawinan telah ditegaskan dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia 19 tahun, sehingga praktik perkawinan anak secara normatif wajib dicegah. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur desa, serta kuatnya pengaruh budaya lokal yang masih mendominasi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui edukasi, penguatan peran Kantor Urusan Agama, serta pembentukan peraturan desa, namun masih diperlukan harmonisasi antara nilai adat dan prinsip perlindungan anak agar pencegahan perkawinan anak dapat berjalan efektif.
Pasal 7 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengajuan Isbat Nikah Oleh Ahli Waris
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dalam konteks pengajuan isbat nikah oleh ahli waris dan untuk mengkaji adanya kekosongan norma atau konflik norma dalam praktik pengajuan isbat nikah oleh ahli waris di pengadilan agama dan untuk memberikan landasan yuridis dan argumentasi hukum terhadap legalitas permohonan isbat nikah oleh ahli waris dalam rangka kepastian hukum. Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pasal 7 ayat 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengajuan isbat nikah atas perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi keluarga atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum, seperti dalam pembagian warisan, untuk meminta pengesahan atas suatu perkawinan yang secara agama telah sah namun belum dicatatkan secara administrasi negara. (2) Akibat hukum dari tidak disetujuinya proses isbat nikah oleh pihak yang berkepentingan adalah potensi ditolaknya permohonan isbat oleh pengadilan. Hal ini berdampak pada tidak diakuinya status hukum pernikahan tersebut secara resmi dan mempengaruhi kedudukan anak, hak waris, serta keabsahan hubungan hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi ahli waris yang mengajukan isbat nikah untuk memastikan bahwa permohonan tersebut dilengkapi dengan bukti yang cukup dan mampu membuktikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah terjadi menurut hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara administratif.
Pertanggungjawaban Utang Piutang Dalam Perkawinan Yang Timbul Dari Perjanjian Kawin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian kawin dalam mengatur pertanggungjawaban utang piutang serta pertanggungjawaban utang piutang dalam perkawinan yang timbul dari perjanjian kawin akibat perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif melalui metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dibuat pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan, sedangkan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, lalu diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan dengan syarat suami dan istri sepakat serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Pertanggungjawaban utang piutang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara jelas akan tetapi mengenai pertanggungjawaban utang piutang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya di Pasal 93, bahwa harta suami dan istri tidak otomatis bercampur, masing-masing bertanggung jawab atas hartanya, namun apabila ada utang yang timbul untuk kepentingan keluarga maka dibebankan ke harta bersama, lalu suami, dan terakhir istri. Jika utang istri timbul karena kebutuhan rumah tangga, maka suami tetap berkewajiban menanggungnya.
Efektivitas Isbat Nikah Dalam Menjamin Hak-Hak Perdata Anak Dan Istri Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui efektivitas Isbat nikah dalam menjamin hak-hak perdata anak dan istri dalam perkawinan yang tidak di catatkan di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif-empiris dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data hukum langsung dari sumber pertama dengan cara melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mataram dan pasangan yang melakukan isbat nikah di Kecamatan Sekarbela. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa isbat nikah sangat efektif dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perdata istri dan anak. Setelah putusan isbat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, pasangan dapat mencatatkan pernikahannya di KUA dan memperoleh akta nikah, yang menjadi dasar untuk pengurusan akta kelahiran anak. Anak yang sebelumnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, kini memperoleh pengakuan hukum sebagai anak sah dari kedua orang tua. Namun, pelaksanaan hak-hak seperti nafkah dan perlindungan ekonomi terhadap istri tetap sangat tergantung pada kondisi rumah tangga dan kesadaran masing-masing pihak. Isbat nikah berperan sebagai landasan hukum yang memungkinkan istri dan anak memperjuangkan haknya secara legal.
Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Bale Mediasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaiman implementasi penyelesaian tanah melalui bale mediasi, sejauh mana efektivitas bale mediasi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dan untuk mengetahui faktor kendala dan pendorong penyelesaian sengketa pertanahan di bale mediasi di Desa Aikmel. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan serta observasi dan wawancara langsung dengan para pihak, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis untuk mendapatkan gambaran yang konferehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. Proses mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk membantu memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Faktor hambatan dan pendukung mediasi di Desa Aikmel yang paling utama adalah tidak adanya lembaga Bale Mediasi sampai saai ini. Adapun salah satu faktor pendorongnya yaitu Pemerintah Daerah sudah memberikan dukungan tentang keberadaan Bale Mediasi baik dukungan dalam bentuk materiil maupun dukungan dalam bentuk formill terbukti dengan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan Peraturan Bupati Lombok timur nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi.
Analisis Putusan Hakim No. 54/Pdt.G/2024/Pta.Mtr Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Bertolak Belakang Dengan Hukum Nasional
Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 54/Pdt.G/2024/PTA.MTR yang bertolak belakang dari ketentuan hukum nasional terkait pembagian harta bersama. Berdasarkan hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana harta bersama yang diperoleh selama perkawinan seharusnya dibagi secara merata (50:50) antara suami dan istri setelah perceraian atau kematian. Namun, dalam perkara ini, pengadilan memutuskan bahwa istri berhak atas ¾ bagian, sementara suami hanya mendapatkan ¼ bagian. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Dasar putusan mengacu pada kontribusi istri yang terbukti memiliki peran ganda (double burden) sebagai pengurus rumah tangga dan sekaligus ikut membantu menopang ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban suami.
Aspek Legalitas Pengucapan Talak Melalui Handphone Dalam Perspektif Hukum Positif
Penelitan ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan talak melalui handphone menurut hukum positif di Indonesia dan keabsahan pengucapan talak melalui handphone menurut hukum positif di Indonesia.Manfaat penelitian ini tentunya untuk memberikan manfaat teoritis dan praktis. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif-empiris dengan metode pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.Hasil penelitian dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai talak atau perceraian bagi umat Islam diatur secara formal dan legal melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang mengatur talak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 38 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman yuridis substantif bagi peradilan agama, memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai prosedur dan ketentuan talak dalam Pasal 114 hingga 148. Untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi perempuan, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2015 yang menjadi acuan penting dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan perempuan, guna menghindari diskriminatif.Keabsahan pengucapan talak melalui handphone atau media elektronik lainnya menurut hukum positif di Indonesia dapat dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang ada, seperti niat yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Namun, untuk menghindari potensi sengketa dan kesulitan pembuktian di kemudian hari, disarankan agar percakapan yang mengandung pernyataan talak dilakukan secara langsung dan disaksikan oleh pihak ketiga yang bisa memberikan keterangan jika diperlukan.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. BPR Ramot Ganda
Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian hutang piutang yang telah di sepakati oleh kedua abelah pihak antara Bank Perekonomian Rakyat Ramot Ganda dengan Hasanudin dan sariatun terdapat permasalahan yaitu Hasanudin tidak membayar cicilan hutang kepada pihak Bank Perekonomian Rakyat Ramot Ganda sebagai mana dengan surat perjanjian hutang piutang yang telah disepakati oleh keduabelah pihak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN.Mtr megenai perjanjian Perkreditan serta untuk mengetahui eksekusi jaminan pinjaman berdasarkan perjanjian yang distujui oleh kedua belah pihak berdasarkan putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN.Mtr. metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif legalitas bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer yakni peraturan perundang undangan dan data sekunder yang berasal dari buku atau pun karia tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-deduktif. Adapun faktor kelalaian menjadi faktor utama dalam tidak terpenuhinya kewajiban pihak debitur sehingga terjadinya wanprestasi dalam membayar cicilan kepada kreditur.
Analisis Yuridis Keabsahan Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Penelitian ini bertujuan menganalisis impilkasi yuridis dalam kepemilikan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Permasalahan yang diteliti mencangkup bagaimana implikasi yuridis dalam kepemilikan hak atas tanah akibat perbuatan melawan hukum, dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 30/Pdt.G/2020/PN.Ngb. Metode yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang relavan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfat teoritis dan praktis, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi para pihak dalam memahami keabsahan kepemilikan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukan a) Bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur yaitu, adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanuya kerugian, adanya kesalahan. Jika unsur ini tidak terpenuhi maka tidak dikatakan perbuatan melawan hukum. Dan sebaliknya jika unsur ini terpenuhi maka akibat hukumnya yaitu ganti rugi baik materil maupun immateril. b) Dalam putusan No. 30/Pdt.G/2020/PN.Ngb, hakim menyatakan tidak adanya perbuatan melawan hukum dalam peralihan kepemilikan hak atas tanah, yang dinilai menggangu unsur kepastian hukum, kemanfaat hukum dan mencederai rasa keadilan. Saran, pemilik tanah harus memastikan bahwa dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah, akta jual beli, dan bukti penguasaan fisik atas tanah telah memenuhi ketentuan hukum. Hakim juga wajib menilai secara objektif dan cermat keabsahan formil dan materil atas perolehan maupun peralihan hak atas tanah, hakim juga harus konsisten dalam memeriksa terkait dugaan dokumen palsu sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Bangun, Guna, Serah
Penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian Bangun, Guna, Serah (BGS) berdasarkan studi Putusan Nomor 24/Pdt./2017/PT.DKI. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan pemutusan sepihak oleh tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1). Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia mengacu pada perbuatan yang bertentangan langsung dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan unsur-unsur: perbuatan, melanggar hukum, kerugian, dan hubungan kausal. Serta asas kepatutan dan kehati-hatian dalam memeriksa suatu perkara, hakim dituntut tidak hanya berpijak pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan asas keadilan secara menyeluruh. 2). Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.DKI secara substansial telah memenuhi aspek yuridis dan non- yuridis. Pemutusan perjanjian secara sepihak serta mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata oleh PT Pulo Mas Jaya dalam perjanjian Bangun Guna Serah merupakan bentuk pengabaian terhadap hukum positif, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, pertimbangan hakim terkait doktrin penyalahgunaan keadaan tidak dijelaskan secara sistematis dan tidak disertai penguraian unsur-unsurnya secara jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan doktrin tersebut.
Eksistensi Bank Tanah Dalam Mengelola Tanah Negara Di Wilayah Lommbok Timur
Permasalahan yang dikaji adalah mengenai eksistensi bank tanah serta apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan bank tanah di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi bank tanah serta apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan bank tanah di wilayah Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan sosiologis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi besar dalam pengelolaan tanah negara, khususnya lahan tidur dan bekas HGU. Peran Bank Tanah dijalankan oleh BPN setempat, meskipun belum memiliki kantor dan pelaksana teknis di daerah. Efektivitasnya masih terbatas akibat hambatan yuridis dan empiris, seperti tumpang tindih kewenangan, rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat, serta minimnya fasilitas. Upaya penanganan dilakukan melalui digitalisasi data, penyusunan juknis dan SOP, peningkatan kapasitas, serta rencana pendirian kantor Bank Tanah di daerah. Simpulan dari skripsi ini yaitu Eksistensi Bank Tanah di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan potensi besar dalam pengelolaan tanah negara, meski secara kelembagaan masih dijalankan oleh BPN. Hambatan yang dihadapi mencakup tumpang tindih kewenangan, kurangnya data terintegrasi, rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat, serta ketiadaan fasilitas. Upaya perbaikan dilakukan melalui digitalisasi data, penyusunan juknis dan SOP, sosialisasi, dan rencana pendirian kantor Bank Tanah di daerah.
Effectiveness Of Electronic Land Certificate Services At The Sumbawa District Land Office (Indonesia)
This study aims to analyze the effectiveness of digitalizing land services at the Sumbawa Regency Land Office, specifically in terms of time efficiency, transparency, and accessibility of public services. The digitalization of land administration services is part of bureaucratic reform efforts implemented through the application of Electronic Land Certificates, as regulated by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation Number 1 of 2021. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The collection of legal materials was conducted through library research involving primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the implementation of digitalized land services at the Sumbawa Regency Land Office has generally improved service time efficiency, enhanced transparency in administrative procedures, and increased public access to land services. The digital system allows the public to monitor service processes more openly and provides greater legal certainty regarding land rights. However, the implementation of land service digitalization still encounters several challenges, including limited information technology infrastructure, the continued use of hybrid systems that are not fully digital, issues related to land data validity, and low levels of digital literacy among certain segments of the community. Therefore, continuous efforts are necessary, including improving the quality of human resources, strengthening information technology infrastructure, and optimizing public outreach and education to enhance the overall effectiveness of land service digitalization in Sumbawa Regency.
Equal Policies, Rules, and Witnesses Implemented to Address the Challenges of Sexual Harassment in the Workplace
This study examines the persistent issue of workplace sexual harassment across nations, despite existing laws and regulations. Utilizing a qualitative, normative juridical approach, it compares the policies and penalties in Indonesia, Malaysia, China, and the USA. Findings reveal that while all four countries enforce laws against sexual harassment, their approaches differ significantly. Indonesia primarily punishes offenders, lacking protections for victims, unlike Malaysia and the USA, which offer compensation and safeguard rights. The study underscores the necessity for global regulations that impose strict penalties on offenders and employers, ensure proper investigations, and protect victims' rights, promoting a unified stance against workplace harassment.
Kendala Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Kawasan Bandara sebagai Proyek Strategis Nasional
Peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum yang harus dilaksanakan secara tertib dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Dalam konteks pembangunan kawasan bandara sebagai Proyek Strategis Nasional, proses peralihan hak atas tanah berlangsung dalam skala besar dan waktu yang relatif cepat, sehingga menempatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada posisi yang strategis sekaligus menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi PPAT dalam peralihan hak atas tanah di kawasan bandara sebagai Proyek Strategis Nasional serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh pendekatan socio-legal untuk memahami praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi PPAT meliputi aspek yuridis, administratif, dan sosiologis, seperti ketidakjelasan status hukum tanah, ketidaksinkronan data pertanahan, serta adanya ikatan sosial dan historis masyarakat terhadap tanah. Kendala tersebut menuntut PPAT untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan independensi dalam menjalankan kewenangannya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran PPAT sangat menentukan terwujudnya kepastian hukum peralihan hak atas tanah di kawasan bandara, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak.
Pejabat Pembuat Akta Tanah; Peralihan Hak Atas Tanah; Kawasan Bandara; Proyek Strategis Nasional; Hukum Pertanahan.
Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur
Dalam hukum perdata, kapasitas untuk membuat perjanjian mensyaratkan usia dewasa. Anak di bawah umur dianggap tidak memiliki kapasitas hukum dan berada di bawah perwalian orang tua atau wali mereka. Penggunaan sistem elektronik untuk proses jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur menimbulkan masalah berupa potensi masalah hukum dan perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan dampak hukum dari perjanjian jual beli elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah normatif. Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli dengan sistem elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur sah jika transaksi tersebut tidak menimbulkan masalah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hukum Indonesia belum secara khusus mengatur batasan usia untuk transaksi jual beli secara elektronik. Implikasi hukum dari perjanjian jual beli elektronik yang dibuat oleh anak di bawah umur mencakup kemungkinan pembatalan jika ada keluhan mengenai transaksi yang dilakukan tersebut.
Perjanjian Jual Beli, Sistem Elektronik, Anak di bawah umur
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tanahnya Terkena Dampak Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki hak atas tanah terkena dampak pembangunan untuk kepentingan umum, dengan studi pada Putusan Nomor 447/Pdt.G/2017/PN.Bks. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan pengadaan tanah yang sering menimbulkan sengketa antara pemerintah dan pemilik tanah, terutama mengenai besaran ganti rugi yang tidak mencerminkan nilai keadilan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam proses pengadaan tanah serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah memberikan dasar perlindungan hukum melalui mekanisme ganti rugi yang layak dan adil. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pengadaan tanah masih kurang transparan dan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat. Hakim dalam putusan menilai penetapan ganti rugi oleh pemerintah cacat prosedural karena tidak melalui musyawarah dan tidak mencerminkan nilai pasar yang wajar. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan dalam setiap tahap pengadaan tanah, serta agar hakim lebih menyeimbangkan asas keadilan substantif dengan kepentingan pembangunan nasional.
Perjanjian Nominee Sebagai Penyelundupan Hukum Dalam Kepemilikan Tanah Oleh WNA: Analisis Yuridis Terhadap Putusan PN Denpasar
Penelitian ini menganalisis eksistensi perjanjian nominee dalam praktik kepemilikan tanah oleh warga negara asing (WNA) dengan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS. Isu ini muncul akibat praktik penggunaan perjanjian nominee sebagai sarana penyelundupan hukum untuk menguasai hak milik atas tanah yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas perjanjian nominee dari perspektif kebebasan berkontrak atau aspek keabsahan perjanjian semata, penelitian ini secara spesifik menempatkan perjanjian nominee dalam kerangka doktrin fraus legis dan asas nasionalitas dalam hukum agraria. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah oleh WNA dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perjanjian tersebut sebagai bentuk penyelundupan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian nominee secara teoritis dapat bertumpu pada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, penggunaannya untuk memberikan penguasaan hak milik kepada WNA menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Putusan pengadilan menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan bentuk fraus legis yang tidak hanya melanggar asas nasionalitas, tetapi juga mengaburkan prinsip keadilan agraria. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan konstruksi yuridis bahwa perjanjian nominee dalam konteks pertanahan bukan sekadar persoalan keabsahan kontraktual, melainkan bentuk penyimpangan sistemik terhadap rezim hukum agraria nasional yang menuntut pembatasan normatif yang lebih tegas.