​The Private Law Journal (ISSN 2775-9555) is a peer-reviewed academic journal published by the Faculty of Law at the University of Mataram. Established in 2021, the journal focuses on civil law and related legal studies, providing a platform for scholars, practitioners, and students to publish original research and legal analyses.
Legal Certainty And Integrity Of Bank Asset Quality Assessment: A Critical Review Of Collateral Appraiser Independence
This study aims to examine the implementation of collateral appraiser independence and the integrity of bank asset quality assessment as regulated under POJK No. 40/POJK.03/2019, as well as to analyze its consistency with the principles of equality, proportionality, legal certainty, non-discrimination, and professional protection. In addition, this study examines potential legal uncertainty and practical implications arising from differences in the regulation of internal bank appraisers and independent appraisers, particularly in collateral valuation below and above the threshold of Rp10 billion. This research employs a normative legal research method (doctrinal legal research) by focusing on the analysis of legislation and legal doctrines related to collateral valuation and the integrity of bank asset quality assessment. The findings show that POJK No. 40/POJK.03/2019 provides a legal framework that emphasizes the importance of independent valuation for high-value collateral exceeding Rp10 billion. However, the difference in authority between internal bank appraisers and independent appraisers still creates legal uncertainty, particularly regarding the application of valuation standards, verification procedures, and the determination of collateral value thresholds. This condition may lead to valuation bias, inconsistency in asset quality, and challenges in complying with professional appraisal standards. Therefore, regulatory harmonization is needed through more detailed guidelines concerning the authority, responsibilities, independence requirements, verification mechanisms, and periodic evaluation of the collateral value threshold.
Kata kunci: Independensi; Agunan; Integritas; Aset Bank
Perlindungan Istri Bekerja Atas Kewajiban Nafkah Suami Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga telah mendorong terjadinya perubahan peran dalam rumah tangga, termasuk munculnya fenomena istri yang bekerja untuk membantu atau bahkan menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan kewajiban nafkah suami dan bentuk perlindungan hukum bagi istri yang bekerja dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap istri bekerja atas kewajiban nafkah suami dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap berada pada suami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun istri memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Kontribusi ekonomi istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami, melainkan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan atas dasar kerelaan dan musyawarah demi kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, perlindungan terhadap istri bekerja diwujudkan melalui pengakuan atas hak nafkah, penghormatan terhadap martabat perempuan, serta pembagian peran yang adil untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.
Kata Kunci: istri bekerja, nafkah, suami, keharmonisan rumah tangga, Kompilasi Hukum Islam.
Rekonstruksi Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam : Studi Partikularistik Terhadap Peradilan Masyarakat Gorontalo
Penelitian ini menganalisis praktik hukum waris Islam di Gorontalo dalam perspektif keadilan gender melalui pendekatan partikularistik yang mengintegrasikan norma syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Secara normatif, sistem faraid menetapkan pembagian waris dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang secara historis didasarkan pada tanggung jawab ekonomi laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Namun, dalam praktik masyarakat Gorontalo, penerapan hukum waris tidak berlangsung secara tekstual dan kaku, melainkan mengalami adaptasi melalui mekanisme adat seperti musyawarah (modaha u-pango), pemberian hibah, serta prioritas penguasaan aset domestik bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji interaksi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum adat Gorontalo, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep harta bersama dalam KHI berfungsi sebagai instrumen penting dalam melindungi hak ekonomi perempuan sebelum pembagian waris dilakukan. Selain itu, praktik peradilan agama di Gorontalo menunjukkan adanya aktivisme yudisial melalui penafsiran progresif terhadap Pasal 97 KHI dengan mempertimbangkan kontribusi riil, beban ganda, dan kondisi sosial perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maslahah dan teori keadilan substantif, termasuk pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Dengan demikian, praktik kewarisan di Gorontalo merepresentasikan model hybrid justice yang mampu menjembatani ketegangan antara norma tekstual dan realitas sosial, sekaligus memperkuat perlindungan ekonomi perempuan dalam sistem hukum waris Islam.
Status Hukum Penguasaan dan Pemilikan Tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada Kawasan Perumahan Dan Pemukiman
Penelitian ini mengkaji status hukum penguasaan dan pemilikan tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Lombok Timur yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris. Secara normatif, pengembang wajib menyediakan dan menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah, namun dalam praktik masih ditemukan penguasaan oleh pengembang, keterlambatan penyerahan, serta penyalahgunaan fungsi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penguasaan dan pemilikan tanah PSU, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta merumuskan model pengaturan dan tata kelola yang ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan undang-undang, konseptual, kasus, dan empiris melalui data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PSU belum efektif akibat kelemahan regulasi daerah, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran hukum, serta belum terintegrasinya sistem administrasi pertanahan. Ketidakjelasan status hukum tanah PSU juga menghambat pengelolaan aset oleh Pemerintah Daerah dan mengurangi kepastian hak masyarakat atas fasilitas umum. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan model pengaturan dan tata kelola PSU melalui penguatan regulasi, integrasi kelembagaan, optimalisasi administrasi pertanahan dan sertipikasi, serta transparansi dan pengawasan berbasis digital dengan pendekatan compliance driven governance. Model ini diharapkan meningkatkan kepatuhan pengembang, memperkuat tata kelola aset publik, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif.
prasarana, sarana, dan utilitas umum (psu)
Sinkronisasi Hukum Pengelolaan Pembakaran Sampah Berbasis Asas Ecoregion Dan Kearifan Lokal Dalam Ketahanan Lingkungan
Permasalahan pengelolaan sampah, khususnya praktik pembakaran sampah di berbagai daerah dengan keterbatasan lahan, menunjukkan belum optimalnya keseimbangan antara aspek lingkungan dan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi hukum pengelolaan sampah berdasarkan asas ecoregion dan kearifan lokal dalam perspektif perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dipadukan dengan data empiris dari hasil wawancara kepada warga sekitar untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara ketentuan hukum yang tertulis (das sollen) dengan pelaksanaannya di lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan mengenai pengelolaan sampah sudah tergolong lengkap dan terstruktur, penerapannya masih belum sepenuhnya memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di masing-masing wilayah. Praktik pembakaran sampah masih menjadi pilihan utama di tingkat lokal, namun menimbulkan dampak terhadap kualitas udara dan kenyamanan masyarakat sekitar. Kesimpulannya, diperlukan penguatan sinkronisasi regulasi dengan pendekatan ecoregion dan kearifan lokal, peningkatan pengawasan, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah.
Rekonstruksi Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Kemitraan BUMDesa Sebagai Instrumen Penguatan Ketahanan Pangan
Penelitian ini membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung ketahanan pangan desa melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan Dana Desa, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. BUMDes tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi desa, tetapi juga sebagai badan hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan kebijakan pembangunan desa dengan kebutuhan pangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi desa, khususnya melalui Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang BUMDes, serta kebijakan penggunaan Dana Desa, telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi BUMDes untuk berperan dalam program ketahanan pangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya tata kelola, keterbatasan kapasitas manajerial, potensi elite capture, belum optimalnya partisipasi masyarakat, serta belum kuatnya perlindungan hukum dalam hubungan usaha dengan petani, konsumen, dan mitra bisnis. Selain itu, banyak BUMDes belum memiliki model bisnis pangan yang terintegrasi dengan data produksi, kebutuhan pasar, dan mekanisme pengawasan desa. Oleh karena itu, penguatan BUMDes perlu diarahkan pada tata kelola yang transparan, akuntabel, berbasis partisipasi, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi lokal. BUMDes juga perlu didorong untuk membangun rantai nilai pangan desa melalui pengelolaan produksi, distribusi, penyimpanan, dan pemasaran produk lokal. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi instrumen hukum dan ekonomi yang efektif dalam memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung agenda nasional swasembada pangan.
Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa; BUMDes; Dana Desa; ketahanan pangan; otonomi desa; ekonomi lokal.
Legal Challenges of Smart Contract Integration in Indonesian Notarial Practice
This research aims to analyze, the legal framework required for the implementation of smart contract technology in the execution of authentic deeds and the implications of smart contract adoption on the authority, responsibility, and role of the notary as a public official. This study employs normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative law approach. The results indicate that smart contracts are conceptually categorized as agreements, provided they fulfill the validity requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). However, the necessary legal framework requires harmonization between the Civil Code, the Notary Office Act, and the Electronic Information and Transactions (EIT) Act, including regulations on electronic signatures and digital certificates to ensure legal certainty and protection. The novelty of this study lies in its conceptualization of the notary as a “digital gatekeeper” who bridges the automated, immutable “code-is-law” mechanism with the qualitative, subjective requirements of civil law (such as free will and legal capacity) which algorithm-driven systems inherently lack. The implementation of smart contracts does not eliminate the notary’s authority; rather, it fosters a transformation of the notary’s role from a mere deed-maker to a guardian of legal legitimacy for digital transactions. Notaries retain the fundamental authority to ensure the fulfillment of legal requirements for agreements and to provide both preventive and repressive legal protection for the parties involved. This study contributes scientifically by offering a synchronized regulatory model rooted in Progressive Law theory, serving as a conceptual blueprint for future civil law legislative reforms in mitigating blockchain disruption. Consequently, integrating smart contracts into notarial practice necessitates regulatory updates capable of bridging the principle of deed authenticity with digital technological advancements to guarantee legal certainty, justice, and utility in the digital era.
Harmonisasi Asset Recovery dan Hak Keperdataan Korban dalam Pemulihan Aset Virtual Hasil Tindak Pidana Pencuain Uang
tantangan baru dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karaterisitik aset virtual yang bersifat pseudinim, lintas yuridiksi dan mudah dipindahkan menjadikannya rentan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyembunyikan maupuan menyamarkan hasil tindak pidana. Di sisi lain, keberhasilan negara dalam melakukan pelacakan, penyitaan dan perampasan aset virtual melalui mekanisme asset recovery tidak selalu diikuti kejelasan mengenai perlindungan korban atas asset yang berasal dari kerugian yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemulihan aset virtual hasil tindak pidan pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan model harmonisasi antara mekanisme asset recovery dan perlindungan hak keperdataan korban. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah peneltian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui asset virtual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek pelacakan, penyitaan serta perampasan dalam resim tindak pidana pencucian uang. Namun demikian pengaturan yang ada masih berorientasi pada kepentingan negara dalam pemulihan aset dan belum mengatur secara jelas hubungan antara perampasan aset dan hak keperdataan korban. Oleh karena itu penelitian ini menawarkan model dual track recovery yang mengintegrasikan asset recovery dalam hukum pidana dan perlindungan hak keperdataan korban. Model ini menempatkan kepetningan negara dan korban dalam satu sistem pemulihan aset yang terintegrasi melalui mekanisme identifikasi korban, verifikasi hubungan aset dengan kerugian yang dialami serta pemulihan hak korban secara proposional tanpa mengurangi efektifitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
aset virtual, tindak pidana pencucian uang, aset recovery, hak keperdataan korban, dual track recovery
Keabsahan Cessie Atas Sebagian Piutang Sebagai Dasar Permohonan Pailit
Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum cessie atas sebagian piutang serta keabsahannya sebagai dasar permohonan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuannya adalah menganalisis dasar hukum pengalihan sebagian piutang dan kedudukan kreditor penerima cessie dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa cessie atas sebagian piutang sah secara hukum perdata berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata dan diperkuat oleh Pasal 1694 KUHPerdata yang mengkualifikasikan piutang sebagai benda yang dapat dibagi, namun belum diatur secara eksplisit dalam rezim kepailitan sehingga menimbulkan kekaburan norma, ketidakpastian hukum, dan potensi penyalahgunaan. Kesimpulannya, meskipun sah secara perdata, penggunaan cessie sebagian sebagai dasar permohonan pailit masih problematis sehingga memerlukan pengaturan yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Penerapan Business Judgment Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Bumn Atas Risiko Bisnis Dan Kerugian Keuangan Negara
Penelitian ini mengkaji penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam penentuan pertanggungjawaban hukum direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, khususnya terkait perkara tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara. Fokus penelitian terletak pada batas hukum antara risiko bisnis yang sah dengan pertanggungjawaban pidana dalam pengambilan keputusan korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap berbagai peraturan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan mengenai pengelolaan BUMN dan tanggung jawab direksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BJR di Indonesia masih belum konsisten akibat tumpang tindih antara rezim hukum perseroan dan hukum keuangan negara. Dalam praktiknya, kerugian bisnis pada BUMN sering kali langsung dikualifikasikan sebagai kerugian negara sehingga menimbulkan kriminalisasi terhadap direksi meskipun keputusan bisnis telah diambil dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Beberapa perkara seperti Karen Agustiawan, Hotasi Nababan, Jiwasraya, dan Asabri menunjukkan belum adanya parameter hukum yang seragam dalam menilai pertanggungjawaban direksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya hanya didasarkan pada timbulnya kerugian keuangan, melainkan harus dibuktikan adanya itikad buruk, penyalahgunaan wewenang, penipuan, atau benturan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi yurisprudensi mengenai BJR guna menjamin kepastian hukum dan melindungi pengambilan keputusan bisnis yang profesional dalam tata kelola BUMN.
Penyelesaian Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah Antara PT. Tanjung Kenanga Dengan Warga Desa Dara Kunci, Kabupaten Lombok Timur
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dan Bagaimana pola penyelesaian konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan Warga Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer yaitu data lapangan yang bersumber dari masyarakat beserta tokoh-tokoh Desa Dara Kunci, Perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa faktor utama dari terjadinya konflik penguasaan hak atas tanah antara PT. Tanjung Kenanga dengan warga Desa Dara Kunci yaitu adanya ketimpangan pemilikan tanah, penelantaran tanah Hak Guna Usaha, tingginya kebutuhan manusia akan tanah yang kemudian menyebabkan para pihak terutama warga Desa Dara Kunci merasa kepentingannya tidak dapat terpenuhi dan merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain selain itu lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik.
penyelesaian konflik, hak atas tanah, hak guna usaha
Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ground Handling Agreement
Penelitian ini mengkaji kualifikasi yuridis tindakan pemutusan atau tidak diperpanjangnya Ground Handling Agreement (GHA) secara sepihak dalam perspektif perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian berfokus pada Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong yang melibatkan sengketa antara PT Lintas Megantara dan PT Lion Mentari Airlines terkait penghentian kerja sama pelayanan darat berbasis IATA Standard Ground Handling Agreement (SGHA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta untuk mengkaji batasan yuridis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tersebut pada dasarnya lebih dominan memiliki karakter wanprestasi karena hubungan hukum para pihak lahir dari suatu perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, jangka waktu, dan mekanisme pengakhiran kontrak. Namun demikian, tindakan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terbukti dilakukan secara sewenang-wenang, bertentangan dengan asas itikad baik, dan melanggar prinsip pacta sunt servanda. Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa tindakan Tergugat merupakan pelaksanaan hak kontraktual karena perjanjian telah berakhir sesuai jangka waktu yang disepakati para pihak.
wanprestasi; perbuatan melawan hukum; hukum perjanjian
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pendesain Kerajinan Ketak Di Era Digital
Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap desain kerajinan ketak, sebuah produk tradisional khas Pulau Lombok yang bernilai artistik dan ekonomis bagi para pendesain maupun pengrajinnya. Kemajuan teknologi informasi yang pesat di era digital telah mendorong pemasaran produk melalui jejaring sosial dan platform perdagangan elektronik, namun sekaligus memperhadapkan para pendesain pada risiko yang lebih besar berupa peniruan, penggandaan, dan penyalahgunaan desain tanpa izin pemiliknya. Karakteristik desain kerajinan ketak yang relatif mudah disalin berpotensi menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun moral bagi pendesain. Instrumen perlindungan hukum tersedia melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual, khususnya lewat mekanisme perlindungan desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Desa Karang Bayan belum berjalan efektif, yang disebabkan oleh rendahnya angka pendaftaran desain, anggapan bahwa prosedur pendaftaran terlampau rumit dan berbiaya mahal, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat pengrajin. Atas dasar itu, diperlukan intensifikasi sosialisasi, program edukasi hukum yang berkelanjutan, penguatan peran pemerintah, dan kemudahan akses pendaftaran desain industri bagi pengrajin lokal secara berkesinambungan.
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Prinsip GCG bagi BPR menurut hukum positif Indonesia, untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan Prinsip GCG pada PT. BPR NTB Perseroda Kantor Cabang Selong, serta untuk menganalisis upaya mewujudkan efektivitas dan tanggung jawab hukum dalam penerapan Prinsip GCG di PT. BPR NTB Perseroda Kantor Cabang Selong. Sektor perbankan membutuhkan Prinsip GCG sebagai suatu pedoman pelaksanaan yang terstruktur untuk mengembangkan usaha secara baik dan sehat sesuai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian: Pertama, pengaturan Prinsip GCG bagi BPR telah diatur dengan jelas melalui UU Perbankan, UU P2SK, UU PT, UU Pemda, PP BUMD, POJK No. 7 Tahun 2024, POJK No. 9 Tahun 2024, Permendagri No. 21 Tahun 2024, dan Perda NTB No. 1 Tahun 2020, yang di mana peraturan-peraturan ini saling terkait satu sama lain. Kedua, penerapan Prinsip GCG dalam pengelolaan PT. BPR NTB Perseroda Kantor Cabang Selong masih kurang optimal karena beberapa faktor penghambat, berupa: keterbatasan pemanfaatan teknologi digital (Transparancy), budaya kerja yang statis (Accountability), keterbatasan SDM (Responsibility), belum adanya pengawasan internal khusus kantor cabang karena masih bergantung pada pengawasan internal kantor pusat (Independency), dan struktur organisasi yang masih sederhana (Fairness). Ketiga, guna mewujudkan BPR yang sehat, maka dibutuhkan beberapa upaya dalam mewujudkan efektivitas penerapan Prinsip GCG, seperti: memperkuat peran pengawasan internal dan eksternal, pembinaan peraturan Prinsip GCG, melengkapi fitur digitalisasi, pemberian sosialisasi Prinsip GCG, menerapkan whistleblowing system, menerapkan model merit system, serta pemberian reward bagi yang mematuhi aturan. Selanjutnya, upaya mewujudkan tanggung jawab penerapan Prinsip GCG dilakukan melalui: penguatan peran Pemimpin Cabang, Sinergi kerjasama Pemimpin Cabang dan Direktur Kepatuhan, serta pemberian sanksi (punishment) bagi subyek yang melakukan kesalahan, dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, atau sanksi pidana.
Pelaksanaan Kredit Sindikasi Di Era Digital Pada PT. BPR Tresna Niaga
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pelaksanaan kredit sindikasi di era digital pada PT. BPR Tresna Niaga. Kredit sindikasi merupakan skema pembiayaan kolektif yang melibatkan dua atau lebih kreditur dalam satu perjanjian kredit yang sama untuk membiayai debitur dengan kebutuhan dana besar atau berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologi hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan kredit sindikasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kredit sindikasi masih bertumpu pada asas kebebasan berkontrak dan regulasi perbankan konvensional, kontrak kredit sindikasi pada BPR umumnya masih dilakukan secara manual melalui akta notariil. Implementasi digitalisasi masih bersifat parsial, sehingga menimbulkan regulatory gap dalam aspek interoperabilitas sistem, keamanan siber, pertukaran data elektronik, dan tata kelola platform digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan tata kelola digital sindikasi BPR agar lebih adaptif, aman, dan berkeadilan, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem perbankan.
Tata Kelola Masyarakat Pesisir dalam Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki karakteristik geografis yang unik dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan ribuan pulau, termasuk pulau-pulau terluar yang strategis (Lasabuda, 2013). Pengakuan internasional terhadap status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditegaskan melalui UNCLOS 1982 dan diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, yang memberikan Indonesia total luas wilayah laut mencapai 5,9 juta km2. Keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar ini bukan hanya menopang potensi sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga berperan vital sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, di balik potensi dan peran strategis tersebut, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar seringkali menghadapi berbagai tantangan kompleks, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti akses terhadap pelayanan kesehatan. Kondisi geografis yang terpencil, sulitnya akses transportasi, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi hambatan utama. Meskipun pulau-pulau terluar berfungsi sebagai pintu gerbang pertahanan negara, penataan dan pengelolaannya belum optimal, Dalam hal ini, tata kelola masyarakat pesisir menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak atas pelayanan kesehatan dapat terpenuhi secara adil dan merata. Tata kelola yang efektif tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan diharapkan mampu memberikan payung hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah-wilayah sulit tersebut. Undang-undang ini perlu dilihat sebagai instrumen untuk memperkuat upaya pemerintah dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang berada di garis depan wilayah kedaulatan negara. Tanpa tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik unik wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, maka amanat konstitusi untuk menjamin kesehatan bagi setiap warga negara akan sulit terwujud. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tata kelola masyarakat pesisir di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar dapat dioptimalkan dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan berdasarkan kerangka hukum yang baru ini.
Peran Rumah Sakit Swasta Berbadan Hukum Perseroan Terbatas dalam melaksanakan Fungsi Sosial
Penelitian ini mengkaji problematika rumah sakit swasta berbadan hukum perseroan terbatas dalam menjalankan fungsi sosial di tengah orientasi profit sebagaimana karakter dasar perseroan terbatas. Kajian ini dilatarbelakangi oleh semakin dominannya rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas di Indonesia yang menimbulkan ketegangan antara kepentingan bisnis dengan kewajiban konstitusional pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran normatif rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas dalam menjalankan fungsi sosial serta menelaah bentuk penyeimbangan antara tujuan perseroan dan kewajiban pelayanan kesehatan dalam perspektif keadilan sebagai tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit berbadan hukum perseroan terbatas berada dalam posisi dualistik karena tunduk pada rezim hukum perseroan yang berorientasi profit sekaligus dibebani fungsi sosial dalam rezim hukum kesehatan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kewajiban sosial sehingga fungsi sosial rumah sakit sering berada dalam posisi subordinat terhadap rasionalitas ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan negara, serta reformulasi kebijakan kesehatan nasional agar fungsi sosial rumah sakit tetap menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkeadilan.
Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah Oleh Subjek Hukum Belum Cakap Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis jual beli tanah yang dilakukan oleh subjek hukum yang belum cakap dalam praktik peradilan di Indonesia. Permasalahan ini penting dikaji karena kecakapan bertindak merupakan salah satu syarat sah perjanjian yang menentukan keabsahan perbuatan hukum, khususnya dalam peralihan hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh subjek hukum yang belum cakap dapat dimintakan pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif sahnya perjanjian. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal, tetapi juga perlindungan hukum terhadap pihak yang belum cakap, kepastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, dan nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian oleh para pihak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah guna mencegah sengketa pertanahan akibat cacat hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
kecakapan; jual beli tanah; implikasi yuridis; peradilan; hukum pertanahan.
Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Cacat Kehendak Dalam Perjanjian
Dinamika perkembangan hukum kontrak kontemporer menunjukkan semakin kompleksnya relasi hukum antarpara pihak yang dalam praktiknya tidak selalu berada pada posisi yang seimbang, sehingga berpotensi melahirkan praktik penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang dapat memengaruhi kebebasan kehendak (wilsvrijheid) para pihak dalam pembentukan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai bentuk cacat kehendak (wilsgebreken) dalam sistem hukum perjanjian Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap keabsahan perjanjian melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus yang diperkuat melalui wawancara akademik dengan ahli hukum perdata, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin penyalahgunaan keadaan belum memperoleh pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata, eksistensinya telah diakui melalui perkembangan doktrin dan yurisprudensi sebagai bentuk cacat kehendak yang memiliki keterkaitan konseptual dengan unsur paksaan (dwang), dengan perbedaan bahwa tekanan timbul dari kondisi tertentu yang dimanfaatkan pihak dominan (economische overwicht). Konsekuensi yuridisnya menyebabkan perjanjian bersifat dapat dibatalkan (vernietigbaar), bukan batal demi hukum (nietig van rechtswege), sehingga diperlukan penguatan pengaturan normatif guna menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) dan perlindungan hukum (rechtsbescherming) terhadap para pihak.
penyalahgunaan keadaan; misbruik van omstandigheden; cacat kehendak; wilsgebreken; hukum perdata
Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Baku Digital pada Platform Marketplace dan Layanan Berbasis Aplikasi di Indonesia
Penelitian ini bertujuan mengetahui mengetahui pengaturan hukum perjanjian digital di Indonesia dan perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian baku digital pada platform market place dan layanan berbasis aplikasi di Indonesia. Perjanjian digital sudah sangat populer di Indonesia disebabkan oleh aktivitas hubungan hukum secara digital masyarakat khususnya dalam sektor jual beli, utang piutang melalui layanan digital website maupun aplikasi. Berdasarkan data yang diambil dari jatinetwork pada tahun 2026 sebesar 180 juta penduduk Indonesia memiliki sosial media dengan penetrasi internet sebanyak 80,5% dari total penduduk. Ditambah lagi sebanyak 331 juta (116%) total koneksi aktif yang berarti banyak yang memiliki perangkat aktif internet lebih dari satu. Lebih dari 50% pengguna internet berada pada usia cakap hukum dalam membuat perjanjian secara digital. Pada perjanjian digital banyak berupa perjanjian baku yang telah disediakan dari penyedia layanan. Perjanjian baku memiliki kelemahan di mana isi perjanjian hanya ditentukan oleh salah satu pihak sehingga berpotensi melanggar syarat sahnya perjanjian. Perlu perlindungan hukum yang berkepastian bagi para pihak yang terlibat pada perjanjian baku digital untuk mendukung kekuatan hukum dari suatu perjanjian yang diciptakan oleh pihak-pihak yang membuatnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder berupa bahan hukum kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dijabarkan secara deskriptif kualitatif dengan cara menyampaikan secara langsung bahan-bahan hukum tadi secara apa adanya.
Implementasi Perjanjian Penjualan Tiket Antara Perusahaan Transportasi Dengan Agen
Penelitian ini Bertujuan untuk menjelaskan implementasi perjanjian penjualan tiket antara PO. Surya Kencana dengan agen berdasarkan hukum perjanjian dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjualan tiket antara PO. Surya Kencana dengan agen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pedekatan sosiologis (sociological approach). Teknik memperoleh data yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian dilapangan menunjukkan adanya hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan penjualan tiket yang di lakukan oleh pihak agen dan perusahaan, ada beberapa factor hambatan yang pertama factor intern yang meliputi ketidakjelasan perjanjian, yang kedua factor ekstern yang meliputi ketidaksetaraan keuntungan, ketidak patuhan terhadap standar pelayanan, persaingan dengan agen penjualan tiket lain, ketidakpastian dalam ketersediaan tempat duduk dan perubahan jadwal atau rute. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perushaan yaitu tidak adanya tanggung jawab atas konsumen yangmerasa dirugikan yang membeli tiket palsu karna menurut perusahaan itu bukan dari kelalaian dari pihak perusahaan melainkan kelalaian dari pihak pembeli yang tidak berhati-hati.
Problematika dan Reformulasi Pengaturan Pembiayaan Investasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada Era Digital Financial Services
Akselerasi era Digital Financial Services (DFS) telah mendisrupsi tatanan operasional industri perusahaan pembiayaan produktif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pengaturan pembiayaan investasi dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018, mengidentifikasi problematika yuridis yang muncul di era digital, serta merumuskan konsep reformulasi regulasi yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan futuristis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transisi dari Perpres Nomor 9 Tahun 2009 ke POJK Nomor 35/POJK.05/2018 berhasil mengukuhkan kedudukan pembiayaan investasi untuk sektor produktif, aturan ini memicu kesenjangan hukum (rechtsvacuüm) dan benturan norma (conflict of norms). Masalah utama bersumber dari kewajiban verifikasi fisik lapangan kaku yang mengabaikan efisiensi transaksi elektronik UU ITE, kekosongan aturan tata kelola siber atas praktik Alternative Credit Scoring pasca-berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi, serta pembatasan kaku plafon pembiayaan langsung sebesar Rp500 juta. Penelitian ini merekomendasikan OJK untuk mereformulasi regulasi dengan mengkodifikasi prinsip kesetaraan fungsional (functional equivalence principle) berbasis risiko, melembagakan regulatory sandbox khusus industri multifinance, serta melakukan sinkronisasi ambang batas plafon pembiayaan secara dinamis mengacu pada rezim hukum kontemporer POJK Nomor 46 Tahun 2024 dan POJK Nomor 35 Tahun 2025.
Investment Financing, Digital Financial Services, Personal Data Protection.
Perbandingan Prinsip Product Liability terhadap Cacat Produk dalam Sistem Hukum Indonesia dan Inggris
Perlindungan hukum bagi konsumen akibat cacat produk di Indonesia masih sering terkendala oleh beban pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan prinsip tanggung jawab pelaku usaha (product liability) terhadap cacat produk dalam sistem hukum Indonesia dan Inggris. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Indonesia masih menerapkan pendekatan kombinasi antara tanggung jawab berbasis kesalahan dan tanggung jawab mutlak melalui KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999, sehingga pada praktiknya beban pembuktian masih memberatkan konsumen. Kedua, sistem hukum Inggris (melalui Consumer Protection Act 1987 dan Consumer Rights Act 2015) secara tegas menerapkan strict liability tanpa mensyaratkan konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa di Inggris dinilai lebih efisien karena mengedepankan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan sistem berbasis nilai perkara, dibandingkan Indonesia yang prosedurnya masih seragam. Kesimpulannya, sistem hukum Inggris lebih efektif dalam melindungi konsumen, sehingga Indonesia perlu melakukan harmonisasi hukum dan penguatan penerapan strict liability secara murni.
Analisis Penguasaan Private Key Sebagai Bukti Penguasaan Jaminan Dalam Hukum Kebendanaan Indonesia
Munculnya teknologi blockchain dan aset digital menghadirkan tantangan besar bagi hukum properti Indonesia, yang tetap berpiat pada objek nyata. Studi ini meneliti status hukum kunci pribadi sebagai instrumen kontrol atas aset digital dan mengevaluasi potensi penggunaannya sebagai bukti kepemilikan dalam transaksi yang dijamin. Metode hukum normatif digunakan, menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Keamanan Fidusia, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan peraturan sektoral, didukung oleh pendekatan konseptual dan komparatif yang merujuk pada Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa. Temuan menunjukkan bahwa kunci pribadi memberikan kontrol eksklusif dan efektif atas aset digital, sehingga secara fungsional memenuhi konsep kepemilikan modern. Namun, penggunaannya sebagai bukti kepemilikan yang dijamin dibatasi oleh tidak adanya regulasi eksplisit tentang objek digital, mekanisme pengiriman, dan sistem pendaftaran untuk jaminan digital. Dibandingkan dengan perkembangan global, Indonesia menghadapi kesenjangan regulasi yang signifikan. Studi ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum khusus untuk aset digital, mengakui "kontrol" sebagai setara fungsional dari kepemilikan, dan mengembangkan pedoman teknis untuk penyimpanan, transfer, dan penegakan jaminan berbasis kunci pribadi untuk memastikan kepastian hukum.
Pembentukan Anak Perusahaan Daerah Oleh Perusahaan Yang Belum Berstatus Badan Usaha Milik Daerah
PT Yekape Surabaya, yang sahamnya dimiliki 100% oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui hibah pada tahun 2022, ditugaskan untuk mendirikan anak perusahaan PT Surya Kreasi Pangan di bidang logistik pangan pada Juli 2024, padahal status BUMD baru ditetapkan melalui Peraturan Daerah pada 1 Agustus 2025. Permasalahan muncul terkait kewenangan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang saham mayoritas dalam menugaskan PT Yekape untuk mendirikan anak perusahaan, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam pendirian anak perusahaan yang induk perusahaannya belum memperoleh legalitas status sebagai BUMD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan hukum Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan penugasan dan mengkaji ketentuan hukum yang tepat dalam pendirian anak perusahaan tersebut.​ Penelitian menggunakan metode legal research dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan literatur relevan. Landasan teori meliputi konsep BUMD, prinsip separate legal entity perseroan terbatas, teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.​ Hasil penelitian menunjukkan penugasan Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki dasar kewenangan yang sah karena PT Yekape belum berstatus BUMD saat penugasan diberikan, sehingga seharusnya batal demi hukum namun tetap dianggap sah berdasarkan asas presumptio justae causa. Pendirian anak perusahaan yang induk perusahaannya belum memperoleh status BUMD tunduk sepenuhnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukan ketentuan khusus dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017.​
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Kepemilikan Tanah
Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam sengketa kepemilikan tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh tanah secara sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pembeli beritikad baik telah diatur dalam KUHPerdata, UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Namun, analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2732 K/Pdt/2021 dan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Gsk menunjukkan bahwa penerapannya belum konsisten. Dalam putusan pertama, pembeli beritikad baik memperoleh perlindungan hukum, sedangkan dalam putusan kedua hak pembeli dibatalkan karena adanya cacat hukum pada sumber perolehan hak. Oleh karena itu, diperlukan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang lebih konsisten untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik.
Itikad Baik, Sengketa Tanah, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.
Legal Protection For Notary Employees As Instrumentary Witnesses Regarding The Principle Of Deed Confidentiality By Investigators
The examination of notary employees as instrumentary witnesses in criminal investigations often triggers conflicts between investigative authority and the obligation to maintain professional secrecy. Normatively, instrumentary witnesses only verify the formal execution of authentic deeds and are not privy to their legal substance. In practice, however, interrogations frequently exceed these formal limits. This study aims to analyze the discrepancy between norms and practices, while formulating a concrete legal protection model for these witnesses. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study reveals that the current vulnerability arises from a distinct regulatory vacuum: neither the Indonesian Notary Act (UUJN) nor the Criminal Procedure Code (KUHAP) grants explicit procedural safeguards or a derivative right of refusal (hak ingkar) to notarial staff. To bridge this gap, this article establishes its academic novelty by proposing a “Derivative Protection Model.” This model advocates for extending the Notary Honor Council’s (MKN) protective mandate to instrumentary witnesses and institutionalizing a derivative hak ingkar within procedural law, ensuring a balanced synergy between criminal law enforcement and the sanctity of notarial confidentiality.
Dinamika Pola Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Pada Era Transformasi
Penelitian ini mengkaji bagaimana tantangan hukum keluarga islam di era globalisasi yang di tandai dengan adanya perubahan nilai dengan merespon terhadap situasi sosial dan hukum yang terus berubah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terhadap perkembangan signifikan dalam pembaharuan hukum keluarga islam di antaranya perlindungan hukum terhadap hak nafkah seorang anak akibat perceraian melalui putusan pengadilan agama yang progresif hasil kolaborasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil yang melahirkan keadilan substantif.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam bagaimana putusan pengadilan telah memperbaharui hukum keluarga islam dan memberikan unsur-unsur yang termotivasi dengan menggambarkan bagimana sebuah putusan mempengaruhi keadilan substantif dengan memberikan nilai kepastian hukum di era transformasi digital secara cepat dan berdampak luas dalam Masyarakat.Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepuskatakaan, putusan pengadilan dan peraturan per undang-undangan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Disdukcapil dengan hasil Keputusan hakim pengadilan agama menghasilkan data yang akurat dan relevan terhadap hasil data penelantaran nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang menjadi tanggung jawab orang tua dalam hal ini ayah. Maka kepastian hukum terlihat jelas berupa sangsi pemblokiran terhadap kartu tanda penduduk (KTP) yang merupakan data pribadi seorang ayah yang berakibat luas terhadap perbuatan hukum lainnya (seperti pengurusan BPJS, Perbankan atau mendaftarkan pernikahan selanjutnya). Temuan penelitian menunjukan bahwa hukum keluarga islam di Indonesia bertransformasi secara digitalisasi dan informasi dengan cepat yang berakibat putusan pengadilan agama yang bersifat progresif mendapat respon positif dari masyarakat yang mencari keadilan. Regulasi dalam peraturan hukum perkawinan islam menjadi dinamika sosial dalam masyarakat yang menuntut keadilan substantif dan merupakan kekuatan di balik pembaharuan hukum di Indonesia.
Tanggung Gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana) Terhadap Hilangnya Saldo Konsumen Pada Rekening Dana
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pengawasan terhadap fintech di Indonesia serta menganalisis bentuk tanggung gugat PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) terhadap hilangnya saldo konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan fintech dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Espay Debit Indonesia Koe bertanggungjawab atas hilangnya saldo konsumen berdasarkan asas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menyarankan peningkatan sistem keamanan DANA dan perlunya penguatan regulasi serta pengawasan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi berbasis teknologi.
Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Mengatur Perceraian di Luar Pengadilan: Implikasi terhadap Perlindungan Hak Nafkah Istri
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengatur praktik perceraian di luar pengadilan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak nafkah istri dalam masyarakat Muslim Indonesia. Secara normatif, undang-undang mewajibkan perceraian dilakukan di hadapan Pengadilan Agama guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan. Namun, dalam praktik sosial, perceraian di luar pengadilan masih berlangsung karena faktor pemahaman keagamaan, budaya hukum, dan pertimbangan pragmatis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan kewajiban perceraian melalui pengadilan belum efektif secara sosiologis karena rendahnya kepatuhan masyarakat dan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap praktik talak di luar pengadilan. Perceraian yang dilakukan tanpa putusan pengadilan menyebabkan hak nafkah istri—baik nafkah iddah, mut’ah, maupun nafkah pasca perceraian—tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga perempuan berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara efektivitas norma kewajiban perceraian melalui pengadilan dengan kegagalan pemenuhan hak nafkah istri sebagai konsekuensi langsung dari perceraian non-yudisial. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan fungsi adjudikatif Pengadilan Agama dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat utama untuk menjamin perlindungan hak perempuan secara adil dan berkelanjutan.