Pencatatan Perkawinan Beda Agama
(Analisis Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL)
DOI:
https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2588Keywords:
Registration, Marriage, Different ReligionsAbstract
This study's purpose is to determine the regulation of interfaith marriages, the judges' legal considerations determine, the position of children in interfaith marriages. This research is a normative legal research method. The results of this study: 1) The regulation for interfaith marriages, namely the Civil Code, HOCI, Staatsblad No.158/1898, Act Number 1 of 1974 concerning Marriage, Presidential Instruction No. 9 of 1991 concerning Islam Law Compilation, Supreme Court Decision Jurisprudence No.1400/K/Pdt/1986, Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XII/2014. 2) The judge's legal consideration is that the applicant has married at the Nusantara Christian Church based on Article 2 Paragraph (2) of Act Number 1 of 1974 and Article 99 KHI. 3) The children resulting from interfaith marriages is an illegitimate children based on Article 42 of the Act Number 1 of 1974 and Article 99 KHI.References
Buku-buku
Ahmad Rofiq, 2003, Hukum Islam di Indonesia, Cet. ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ahmad Sukaraja, 1996, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, dalam Chuzaimah T Yanggo & Hafiz Anshary A.Z. Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jilid I, PT Pustaka Firdaus, Jakarta.
M. Anshary MK, 2001, Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Majelis Ulama Indonesia, 2003, Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual), Editor: M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta.
Setiyowati, 2021, Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Peundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan, Cet. 1, Setara Press, Malang.
Subekti dan Tjitrosudibio, 2005, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Citra PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Indonesia,Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepedudukan.
Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama,Tahun 2005 M.
Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah Lainnya
Palandi, Anggreini Carolina, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Lex Privatum I, No. 2, 2013.
http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-vii2010
Ahmad Rofiq, 2003, Hukum Islam di Indonesia, Cet. ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ahmad Sukaraja, 1996, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam, dalam Chuzaimah T Yanggo & Hafiz Anshary A.Z. Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jilid I, PT Pustaka Firdaus, Jakarta.
M. Anshary MK, 2001, Hukum Perkawinan Di Indonesia; Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Majelis Ulama Indonesia, 2003, Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual), Editor: M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta.
Setiyowati, 2021, Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Peundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan, Cet. 1, Setara Press, Malang.
Subekti dan Tjitrosudibio, 2005, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Citra PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Indonesia,Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepedudukan.
Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama,Tahun 2005 M.
Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah Lainnya
Palandi, Anggreini Carolina, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Lex Privatum I, No. 2, 2013.
http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-vii2010
Downloads
Published
2023-06-27
How to Cite
Andriani, D., Sahruddin, S., & Fathoni, M. Y. (2023). Pencatatan Perkawinan Beda Agama : (Analisis Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL). Private Law, 3(2), 315–323. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2588
Issue
Section
Articles
