Analisis Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran
Studi Penetapan No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg
Abstract
This study aims to analyze the basis of the judge's legal considerations associated with the determination of the Malang District Court Number 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg and the making a marriage agreement according to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. This type of research is normative research with a statutory approach (Statue Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach), and a case approach (Case Approach) and uses qualitative analysis. The results of this study, the basis of the judge's legal considerations in Decision Number 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg is due to the marriage agreement deed made before a Notary based on the Constitutional Court Decision Number 69/PUU /XIII/2015, that the marriage agreement can be made after the marriage performed. While the time of making the marriage agreement based on the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 stipulates that the marriage agreement can be made before it is held or during the marriage bond can and ratified by the Marriage Registrar or Notary.References
Buku/Jurnal
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
J. Andy Hartanto,2017, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan, Cet. Ke 3, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet.3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law, Cet.2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Khudzaifah dimyati, Djohansjah, dan Alexander Lay, 2010, Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat
Fhauzi Prasetyawan, “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Justitia Jurnal Hukum, Vol.2 No.1 (April 2018), 91.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tentang Perjanjian Perkawinan
Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, LN Nomor 1, TLN Nomor 3019
Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 24 Tahun 2013 , LN Nomor 232, TLN Nomor 5475.
Internet
KlikLegal.com, Hakim Agung: Belum Ada Kewenangan Pengadilan Menetapkan Permohonan Perjanjian Perkawinan, http;//kliklegal.com/hakim-agung-belum-ada-kewenangan-pengadilan-menetapkan-permohonan-perjanjian-perkawinan/, diakses pada tanggal 24 Januari, Pukul 17.15 Wita
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
J. Andy Hartanto,2017, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang Undang Perkawinan, Cet. Ke 3, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet.3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law, Cet.2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Khudzaifah dimyati, Djohansjah, dan Alexander Lay, 2010, Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat
Fhauzi Prasetyawan, “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Justitia Jurnal Hukum, Vol.2 No.1 (April 2018), 91.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tentang Perjanjian Perkawinan
Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, LN Nomor 1, TLN Nomor 3019
Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 24 Tahun 2013 , LN Nomor 232, TLN Nomor 5475.
Internet
KlikLegal.com, Hakim Agung: Belum Ada Kewenangan Pengadilan Menetapkan Permohonan Perjanjian Perkawinan, http;//kliklegal.com/hakim-agung-belum-ada-kewenangan-pengadilan-menetapkan-permohonan-perjanjian-perkawinan/, diakses pada tanggal 24 Januari, Pukul 17.15 Wita
Published
2022-06-09
How to Cite
Milenia Rohadi, R., & Fathoni, M. Y. (2022). Analisis Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran : Studi Penetapan No. 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg. Private Law, 2(2), 397-405. https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1171
Section
Articles
