AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BANGUNAN KIOS ANTARA PEDAGANG DENGAN DISPERINDAG

(Studi di Kabupaten Lombok Barat)

  • Manda Afyan Nugraha Fakultas Hukum Universitas Mataram
  • H. Zaenal Arifin Dilaga Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan isi dan bentuk dalam perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat serta bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan antara pedagang dan Disperindag adalah perjanjian tertulis yang merupakan perjanjian timbal balik, karena perjanjian tersebut menimbulkan hak serta kewajiban yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Isi perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat yaitu tertuang dalam Surat Perjanjian Penggunaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan/Kios/Tanah nomor : 510/326.22/Perindag/2012 yang berisi 14 butir pasal. Dalam butir pasal 5 di dalam surat perjanjian antara pedagang dan Disperindag terdapat larangan yaitu tidak memindahtangankan kepada pihak lain dan merubah bentuk kios tanpa sepengetahuan pihak pengelola (Disperindag Kabupaten Lombok Barat), namun masih ada pedagang yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.  Penyelesaian wanpretasi terhadap perjanjian sewa bangunan kios antara pedagang dengan Disperindag Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat agar tercapainya jalan damai yakni apabila pihak penyewa ingin mengalihkan kepada pihak lain, diharuskan untuk memberitahukan pihak Disperindag Kabupaten Lombok Barat terlebih dahulu, agar dapat dibuatkan perjanjian atau kontrak baru untuk penyewa yang baru, sehingga tidak terjadi wanprestasi.

References

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUHPerdata, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 381
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005,hal. 385
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 386
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung; 1999, hlm. 122
Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Hasil Wawancara dengan H. Sabidin, M.pd, Kepala Disperindah Kabupaten Lombok Barat pada hari senin tanggal 10 Mei 202 Jam 14.00 Wita.
Published
2021-10-29