KAJIAN YURIDIS PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

  • Cici Mindan Cahyani
  • Arief Rahman Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstract

This study describes how the land procurement for public interest works according to the Law No 11 of 2020 of Omnibus Law, as well as identifies the legal protection for landowners. This study is a normative one with statute, conceptual, and historical approach. Results of this study show that a number of articles’ revision in the Law thatare related to land procurement, simplify the process, those regarding strategic national projects in particular. Nonetheless, it is believed that the revision is highly likely to lead to environmental degradations and agrarian conflicts.  

References

Buku
Maria S.W. Soemardjono, 2006, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi, Kompas, Jakarta.

Jurnal
Eric Henry Supit, Roosje Lasut, dan Atie Olii, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdesarkan Undang-Undang NO. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Megister Hukum ,UNSRAT, Vol. IX/No. 4 April 2021.

Peraturan Perundang – undangan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tetang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Internet
https://nasional.kontan.co.id/news/uu-cipta-kerja-permudah-pengadaan lahan-lalu-bagaimana-soal-kelestarian-lingkungan. diakses pada tanggal 2 Juni 2021.
Published
2021-08-03