Implementasi Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pengaturan Otonomi Daerah menurut Sistem Ketatanegaraan

Penulis

  • Firas Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram
  • Ida Surya Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
  • M. Saleh Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

DOI:

https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk otonomi daerah dalam prinsip negara kesatuan, serta mengetahui bagaimana dinamika hukum otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkap, otonomi daerah dalam prinsip Negara Kesatuan adalah kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga pemberian otonomi kepada daerah dapat menjadi langkah yang tepat untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengantarkan rakyat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang sejahtera, berkeadilan sosial, dan berdasarkan atas hukum.

Diterbitkan

2024-12-20

Terbitan

Bagian

Articles

Cara Mengutip

Implementasi Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pengaturan Otonomi Daerah menurut Sistem Ketatanegaraan. (2024). Jurnal Diskresi, 3(2), 166-172. https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6026

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama