Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1815/K/Pdt/2021/PN.SBY Tentang Kelalaian Tenaga Medis Yang Mengakibatkan Cacat Bagi Pasien
Keywords:
Kelalain Medis, Cacat PasienAbstract
The aim of this research is to find out how to resolve disputes that occur when a doctor makes a mistake, causing disability for the patient, and the form of responsibility that the doctor must take when it is proven that he was wrong in carrying out treatment on his patient. The type of research used in this research is normative, this research focuses on statutory regulations and literature studies, so that primary legal materials become the main legal materials while secondary materials become supporting legal materials. The results of the research are dispute resolution regarding errors made by doctors which result in disability for their patients through litigation or court. The patient asks for justice for himself through the demands he submits. The form of responsibility of a doctor who is proven to have made a mistake in treating a patient is in the form of compensation and a fine that must be paid by the doctor, as well as the doctor admitting that he made a mistake during the first operation he performed on the victim's eye and writing a letter of apology.References
Buku dan Jurnal
Abdulkadir Muhammad. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2012
Adami Chazawi. Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum. (Malang). Hlm 39
Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2018,PengantarMetodePenelitian Hukum EdisiRevisi, RajawaliPers , Depok.
Abdurrahmat Fathoni, Metodologi penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Rineka
Cipta, Jakarta 2006
Anna Kurniati dan Ferry Efendi, Kajian SDM Kesehatan di Indonesia, Salemba
Medika, Jakarta, 2016
Asyhadie Zaeni, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan,PT RajaGrindo Persada, Depok,2017
Bachtiar, Metode Peneltian Hukum,Unpam Press,Tanggerang Selatan,2023
Fajar Mukti & Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris, Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2017
Ikatan Dokter. Kode etik kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, 2012.
J. Guwandi. Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP: “Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien. (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019). Hlm. 59
J Guwandi. 2014. Informed Consent. Jakarta: FK UI
Kurniawan, R. A. (2013). Risiko Medis dan Kelalaian Terhadap Dugaan Malpraktik
Medis di Indonesia. Perspektif, 18(3)
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum,UPT Mataram University Press,2020
Munir Faudi, 2002, PerbuatanMelawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Nasition BJ, Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, PT Rineka Cipta,
Jakarta, 2013
Para Dokter dan Ahli. Kamus Kedokteran, Webster’s World, edisi ke 3. (Jakarta: PT Indeks, 2010).
Salim HS. Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata. (Jakarta: PT.
GrafindoPersada, 2007). Hlm. 72.
Salim HS, Hukum Kontrak:Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika Cet
3, Jakarta, 2005
Solikin Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara
Media,Jawa Timur, 2021
Sri Siswati, 2013, Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang
Kesehatan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
Peraturan Perundang – Undangan
Indonesia, Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran
Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
1815/K/PDT/2021/PN.SBY
Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 415/PDT/2020/PN.SBY
