Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata Di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

Penulis

  • Lalu Agung Karta Panji Fakultas Hukum Universitas Mataram
  • RR Cahyowati Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
  • Rusnan Rusnan Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Kata Kunci:

Pengawasan, BPD, Desa Wisata

Abstrak

Tujuan penyusunan ini adalah untuk mengetahui Peran BPD dalam melakukan Pengawasan  di Desa Wisata di Kecamatan Labuhan Haji. Metode penyusunan  yang penyusun gunakan yaitu metode penyusunan hukum empiris. Hasil penyusunan  ini menunjukkan bahwa, Peran BPD di Desa Wisata di Kecamatan Labuhan Haji sudah berjalan cukup baik. Namun, masih ada beberapa kendala dan rencana pembangunan wisata yang belum bisa disetujui oleh Masyarakat. Dampak yang terjadi antara lain belum terealisasinya pembangunan wisata tersebut sehingga BPD harus mengevaluasi ulang rencana tersebut. Solusinya BPD sebaiknya segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mana membahas tujuan dibentuknya wisata yang direncanakan tersebut sehingga masyarakat dan pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dibentuknya wisata yang belum terealisasi tersebut.

Diterbitkan

2023-12-07

Cara Mengutip

Karta Panji, L. A., Cahyowati, R., & Rusnan, R. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata Di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Diskresi, 2(2). Diambil dari https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/3671

Terbitan

Bagian

Articles

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama

<< < 1 2