PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI INDONESIA

  • Putra Krishna Kumara Jaya Fakultas Hukum Universitas Mataram
  • Lalu Wira Pria Suhartana Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
  • I Gusti Agung Wisudawan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
DOI: https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.318
Kata Kunci: Pengaturan, Kedudukan Hukum, LPD

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penilitian Normatif Empiris. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Lembaga Perkreditan Desa sesuai dengan tujuan dan fungsinya berbeda dengan BUMDes ataupun BPR sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kuangan Mikro. LPD kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa LPD dapat dijalankan dengan menerapkan hukum yang diatur oleh desa adat setempat.
Diterbitkan
2021-08-30
##submission.howToCite##
Krishna Kumara Jaya, P., Pria Suhartana, L. W., & Agung Wisudawan, I. G. (2021). PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI INDONESIA. Commerce Law, 1(1), 112-118. https://doi.org/10.29303/commercelaw.v1i1.318
Terbitan
Vol 1 No 1 (2021): Commerce Law
Bagian
Articles

The authors hold the copyright. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a creative commons. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. How ever the author should affirming that the article is their original work should accompany the article via online submission form. Authors are permitted to share a Preprint of their article anywhere at any time.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##