HAK KESEHATAN BAGI MASYARAKAT LINGKAR TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR DI KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT (STUDI KASUS: MASYARAKAT DUSUN KEBON KONGOK DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT NUSA TENGGARA BARAT)

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hak ini memberikan jaminan kepada setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan serta perlindungan hukum terhadap hak kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data  diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan masyarakat di sekitar TPA Kebon Kongok belum tercapai secara optimal. 

Pemerintah daerah belum secara maksimal menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, serta melakukan upaya promotif dan preventif dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Perlindungan hukum terhadap hak kesehatan telah tersedia dalam instrumen hukum nasional dan daerah, namun implementasinya masih belum efektif akibat lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan,  dan minimnya penegakan hukum administratif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi dan melindungi hak kesehatan masyarakat secara nyata, melalui peningkatan pengelolaan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan berbasis keadilan sosial, serta  optimalisasi pelaksanaan regulasi yang berlaku.