ANALISIS KONSEPTUAL STUFENBAU THEORY TERHADAP TATA PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual penerapan Stufenbau Theory dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teori ini, yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, menekankan bahwa norma hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dengan Grundnorm sebagai puncak sistem hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode normatif-doktrinal yang memusatkan perhatian pada studi pustaka dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep Stufenbau Theory telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, hingga Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pancasila ditempatkan sebagai norma dasar tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia, yang menjadi landasan bagi seluruh bentuk peraturan di bawahnya. Lebih lanjut, teori ini diperkuat oleh pemikiran Hans Nawiasky yang menambahkan klasifikasi norma-norma dalam bentuk aturan pokok, undang-undang formal, dan peraturan pelaksana. Dengan demikian, penerapan Stufenbau Theory menjadi penting sebagai landasan teoretis dalam menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.
Analisis Yuridis Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan ILO (International Labour Organization) No. 102 Tahun 1952 Mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaruang lingkup jaminan sosial bagi PekerjaMigran Indonesia dan Apakah Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia sudah sesuai standar ILO No. 102. Peneliti menggunakanpenelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangandan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum bersifatpreskriptif. Dari Hasil penelitian kemudian diperolehKesimpulan bahwa Ruang lingkup jaminan sosial bagi pekerjamigran Indonesia menurut Konvensi ILO 102 melibatkanbeberapa aspek penting yang mencakup perlindungan dasaryang harus diberikan kepada pekerja migran dalam halkesehatan, kecelakaan kerja, pengangguran, pensiun, sertajaminan untuk keluarga. Konvensi ini menetapkan standarminimum jaminan sosial yang harus diterapkan oleh negara-negara anggota ILO, termasuk Indonesia, guna memastikankesejahteraan pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 102, negara telah menetapkan beberapa ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004, Undang-Undang No. 18 Tahun2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 TentangPelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang wajib meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKematian ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadapperlindungan sosial Pekerja Migran Indonesia.
Copyright (c) 2025 Baiq Herly Putri Syafara, Lalu Hadi Adha
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan (Tanah Dan Bangunan) Studi Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Mtr
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiperlindungan hukum terhadap kreditur dalamperjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan atastanah serta pertimbangan hakim dalam memutuswanprestasi yang dilakukan oleh debitur berdasarkanputusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Mtr. Manfaat penelitian ini adalah mengembangkan Ilmu Hukum dan memberikan wawasan bagi pihak terkait denganmenggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbanganhakim pada perkara Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Mtryang menyatakan telah terbukti secara hukumperbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi dan lelang objek hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinyatakan sah sesuaidengan ketentuan atau peraturan Perundang-undanganyang berlaku. Sehingga dalam hal ini pengadilanmemberikan perlindungan hukum bagi kreditursebagai bank pelaksana parate eksekusi atas objekjaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
Copyright (c) 2025 Nadya Putri Utami, Zaenal Arifin Dilaga, Fatria Hikmatiar Al Qindy
Efektivitas Pengaturan Hukum Waris Bagi Anak Dan Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 721/K/Ag/2015)
Penelitian ini membahas mengenai penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, khususnya perbedaan agama yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209, wasiat wajibah hanya ditunjukan kepada orang tua angkat dan anak angkat tanpa menjelaskan mengenai ahli waris non-muslim. Mengingatkan Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan beragam agama, wasiat wajibah menjadi solusi untuk memberikan hak waris kepada ahli waris non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015 terkait pembagian harta warisan antara anak dan orang tua yang berbeda agama. Metode yang digunakan adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif, menggunakan data primer dari putusan dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim tetap memberikan warisan kepada anak yang keyakinannya berbeda dengan orang tua dengan menggunakan sistem wasiat wajibah Analisis Hukum Islam menunjukkan bahwa keputusan ini memenuhi prinsip kemaslahatan dan keadilan, serta sejalan dengan maqasid Syariah, sehingga memberikan hak kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah sebagai bentuk kasih sayang dan untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga.
Copyright (c) 2025 Brigitta Florenza Menge, Sahruddin, Fatahullah
Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Dan Mengadili Lembaga Negara Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Partai Prima
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengadilan negeri memiliki kompetensi untuk mengadili lembaga negara,untuk mengetahui apa dasar hukum pengadilan negeri menyatakan diri untuk mengadili lembaga negara dan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum putusan pengadilan negeri dalam mengadili lembaga negara. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan menggunakan metode, sistematika serta sebuah pemikiran yang bersifat khusus untuk mengkaji undang-undang, dengan menggunakan analisis tertentu. Hasil dari penelitian ini bahwa Pengadilan Negeri hanya memiliki kompetensi untuk mengadili lembaga negara dalam konteks perkara pidana dan perdata. Dasar hukum Pengadilan Negeri Menyatakan Diri Untuk mengadili lembaga negara adalah tidak ada, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 mengatur tentang batas kewenangan dan kompetensi mengadili Pengadilan Negeri. Kepastian hukum Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan diri mengadili lembaga negara sangat bergantung pada kejelasan kewenangan pelaksanaan putusan yang efisien, Pengadilan harus memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya adil tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif untuk menjaga integritas sistem peradilan yang tidak serampangan.
Perlindungan Hukum Pasien Pemegang Bpjs Kelas 3 Di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui perlindungan Hukum dan sanksi-sanksi jika terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan khususnya Pasien pemegang BPJS kelas tiga di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris. Hasil penelitian terkait Perlindungan Hukum adalah UUD Tahun 1945, UU No 40 Tahun, UU No 24 Tahun 2011, UU No 17 Tahun 2023. Adapun Sanksi dalam pelaksanaannya apabila terjadi suatu kesalahan atau wanprestasi yang ditimbulkan oleh dokter, maka selaku dokter akan diberikan sanksi oleh Komite Medik tergantung tingkat kesalahan yang ditimbulkan. Sanksi tersebut dapat berupa suatu teguran dimana teguran merupakan sanksi paling ringan dan diberhentikan sebagai dokter merupakan sanksi paling berat yang diberikan kepada seorang dokter yang melakukan kelalaian terhadap profesinya.
Copyright (c) 2025 Dimas Nuryo Anugrah Pratama, Mohammad Irfan
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Barang Jaminan Pinjaman Di Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Bumdes Sinergi Desa Senaru)
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pembebanan agunan atas pinjaman di BUMDES dan perlindungan hukum terhadap kreditur atas barang jaminan yang digunakan di BUMDES Sinergi Desa Senaru. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini, dalam prosesi pembebanan agunan atas pinjaman yang diberikan oleh BUMDES Sinergi Senaru dilakukan sama halnya dengan yang dilakukan oleh Lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan. Adapun pembebanan agunan menggunakan konsepsi jaminan fidusia. Namun demikian bahwa terdapat kekurangan yakni perjanjian yang digunakan masih berbentuk akta dibawah tangan meskipun terdapat surat perjanjian peralihan fidusia sehingga aspek yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia belum dapat dijadikan perlindungan hukum.
Copyright (c) 2025 G. Ayu Putri Widya Maharani
Tanggung Jawab Hukum Pihak Jasa J&T Express Terhadap Kerusakan Barang Pengguna Jasa Di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
Penelitian ini membahas tentang Tanggung jawab Hukum pihak jasa J&T Express terhadap kerusakan barang pengguna jasa di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang di terapkan dalam melakukan Ganti Kerugian oleh pihak Jasa J&T Express, Mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan barang para pengguna jasa J&T Express, serta Untuk mendapatkan informasi dan mekanisme tentang tanggung jawab pihak jasa J&T Express terhadap kerusakan barang pengguna jasa di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Metode Penelitian yang di gunakan adalah metode hukum empiris, dengan pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual, dan Sosiologis, yang melibatkan Studi Kepustakaan serta Wawancara dengan pihak Jasa J&T Express Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Peraturan Perundang-Undangan yang di terapkan dalam melakukan ganti kerugian, serta Pertanggung Jawaban dari pihak Jasa J&T Express terkait ganti kerugian tersebut. Namun dalam Prakteknya Pengiriman Barang menggunakan Jasa J&T Express masih terdapat kehilangan serta kerusakan barang kiriman konsumen pengguna jasa yang terjadi pada saat pengiriman. Oleh karena itu, dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya hendaknya selalu berpatokan terhadap aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kehilangan serta kerusakan barang agar konsumen dan pihak Jasa J&T Express selaku penyedia jasa menerima kepastian hukum. Tanggung jawab J&T Express pada konsumen wajib benar-benar diterapkan berdasarkan pada SOP perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang sudah diatur.
Copyright (c) 2025 Muh Fauzan Pratama, Mohammad Irfan
Analisis Hukum Terhadap Perceraian Melalui Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.Mtr)
Pasangan yang bercerai mempunyai gagasan yang sangat berbeda mengenai peran suami atau istri. Perkawinan merupakan permulaan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diatur dengan undang-undang Agama dan peraturan hukum suatu negara. Sedangkan perceraian menandai berakhirnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, Semua orang ingin pernikahan mereka tetap utuh sepanjang hidup mereka, namun banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penjatuhan talak pada putusan Nomor:35/Pdt.G/2013/ PA.MTR dan untuk mengetahui landasan hukum yang terdapat pada putusan Nomor:35/Pdt.G/2013/PA.MTR. Jenis penelitian hukum normative, dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Akibat hukum talak yang di lakukan di luar pengadilan itu tidak sah. Karena merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP. Maka perceraian baik cerai karna talak maupun cerai karna gugatan hanya bisa di lakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan mediasi telah di lakukan dengan hakim mediator akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dihapan sidang pengadilan Agama Mataram serta membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara selama persidangan berlangsung.
Copyright (c) 2025 Yolanda Yuniar Sugiarto, Sahruddin
Efektifitas perjanjian Bagi hasil peternakan sapi di desa teko saya dan desa Tirtanadi lombok timur
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach). Pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil mereka mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk dapat berlangsungnya perjanjian bagi hasil tersebut. Di Desa Teko Dan Desa Tirtanadi Kabupaten Lombok Timur salah satu bentuk perjanjiannya adalah bagi hasil dan bagi hasil anak ternak sapi, dimana sistem bagi hasil dilakukan dengan memberi modal awal kepada pemelihara ternak, ketika sapi sudah dewasa dan akan dijual maka modal awal akan kembali kepada si pemodal atau si pemilik sapi, untuk pembagian biasanya dalam bentuk uang. Sedangkan secara bagi hasil anak pembagiannya adalah dalam bentuk hewan ternak, dengan cara ketika sapi melahirkan anak pertama maka sapi tersebut milik si pemilik sapi dan begitu juga ketika sapi melahirkan anak untuk kedua kalinya aka anak sapi milik si pemelihara sapi. Penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi dari perjanjian bagi hasil ternak sapi ini adalah dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, hal tersebut dilakukan karena para pihak yang melakukan perjanjian sudah saling mengenal dengan baik sebelumnya dan pada dasarnya peternak ini adalah kerabat dekat dari pemilik sapi
Copyright (c) 2025 I Gede Bayu Budha Mahendra, Aris Munandar
Tinjauan Yuridis Kontrak Pembelian Aplikasi Game Online yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum mengenai transaksi jual beli aplikasi game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dari transaksi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaturan transaksi game onlinedi Indonesia diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik no. 19 tahun 2016. Masih terdapat keterbatasan regulasi terkait batasan usia dalam transaksi elektronik yang berpotensi menimbulkan masalah sehingga platform digital diwajibkan menerapkan SOP yang ketat. Dan upaya hukum dapat ditempuh secara bertahap, mulai dari pembatalan transaksi langsung melalui platform, pengembalian dana melalui penyedia jasa pembayaran, pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen, mediasi, hingga gugatan perdata.
Copyright (c) 2025 Qonita Hafizatul Azkiya
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Akad Murabahah Pembelian Rumah Dengan Pembiayaan Syariah (Studi BSI Lombok Praya)
Penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu proses akad murabahah dalam pembelian rumah secara syariah dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam prosedurnya dan Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur jika terjadi wanprestasi dalam pembelian rumah secara syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiris, sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kasus wanprestasi debitur telah diatur melalui dua pendekatan yaitu preventif dan represif. Secara preventif, lembaga keuangan syariah menerapkan ketentuan akad yang jelas dan transparan sesuai prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Penggunaan jaminan (collateral) dalam akad juga menjadi mekanisme mitigasi risiko. Secara represif, kreditur dapat menuntut penyelesaian melalui jalur litigasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata untuk ganti rugi atau melalui jalur non-litigasi, seperti negosiais, mediasi atau arbitrase yang disarankan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam praktiknya, eksekusi jaminan menjadi langkah terakhir jika tidak tercapai kesepakatan damai. Penelitian juga menemukan bahwa hambatan utama dalam melindungi kreditur adalah kurangnya pemahaman debitur mengenai akad murabahah dan keterbatasan penerapan prinsip keadilan syariah dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, edukasi terhadap debitur dan penguatan regulasi syariah menjadi solusi yang perlu dikembangkan untuk menciptakan hubungan pembiayaan yang lebih adil dan efisien.
Copyright (c) 2025 Baiq Ulvia Sholeha, Lalu Hadi Adha
Analisis Putusan Hakim Terkait Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Terus-Menerus (Studi Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/Pn.Mtr)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia akibat perselisihan terus menerus. Kasus yang dianalisis adalah gugatan cerai di pengadilan Negeri Mataram dengan nomor putusan 275/Pdt.G/2023/PN.Mtr. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) bagaimana prosedur pengajuan gugatan cerai dalam perkara ini menurut hukum, dan (2) apakah pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan sudah sesuai dengan aturan Perkawinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga yang berwenang mengeluarkan izin cerai bagi masyarakat luas serta perlunya pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dalam putusan perceraian guna menjamin kepastian hukum.
Copyright (c) 2025 I Putu Dhimas Adi Kresna, Sahruddin, Mohammad Irfan
Pelaksanaan Pembebanan Dan Pendaftaran Notaris Di Kota Mataram Terhadap Jaminan Fidusia ( Studi Di Kota Mataram)
Penelitian ini dimasukkan untuk mengetahui dan memahami tentang peran dan tanggung jawab pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang, konseptual, dan sosio-legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya pemerintah Kelurahan Gerunung dalam mencegah perkawinan anak menggunakan dua cara pertama dengan mengadakan sosialisasi tentang dampak buruknya perkawinan anak dengan berkolaborasi bersama posyandu yang diadakan sekali sebulan dan kedua dengan memberikan penguatan kepada remaja di Kelurahan Gerunung untuk membantu terlibat dalam mencegah perkawinan anak, agar perkawinan anak di Kelurahan Gerunung khususnya dapat berhenti terjadi atau berkurang, walaupun dalam melakukan pencegahan perkawinan anak pemerintah Kelurahan Gerunung mendapatkan beberapa hambatan diantaranya kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri acara sosialisasi pencegahan perkawinan anak, kedua karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak buruknya perkawinan anak dan karena banyaknya remaja di Kelurahan Gerunung yang masih melakukan pergaulan bebas.
Pelaksanaan Perda Provinsi Ntb Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Tentang Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kelurahan Gerunung Dalam Mencegah Perkawinan Anak
Copyright (c) 2025 Muhamad Asrul Aji, Lalu Hadi Adha
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Konstruksi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian kontruksi (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan kasus, yaitu melalui analisis putusan pengadilan dan peraturan terkait. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi dalam perkara Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw, telah sesuai dengan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa akibat wanprestasi dalam perjanjian konstruksi pada Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slw, hakim mengakui hak Penggugat atas pembayaran kontrak dan kompensasi kerugian immateriil, serta menyatakan tindakan Tergugat sebagai wanprestasi. Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa, menegaskan bahwa mereka berhak atas pemenuhan haknya.
Copyright (c) 2025 Wina Sholihattri, Aris Munandar
Analisis Yuridis Tentang Perubahan Penulisan Biodata Dalam Akta Kelahiran (Studi Penetapan Nomor 08/ Pdt.P / 2023/ PN. Mtr)
Tujuan dari Penulisan adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapakan perkara perubahan penulisan biodata dalam akta kelahiran dan mengetahui akibat hukum setelah perubahan penulisan biodata dalam akta kelahiran. Metode pendekatan yang digunakan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari Penulisan ini adalah menurut Penulis dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tersebut minimnya pembuktian asal kesalahan data, potesi penyalahgunaan dan perubahan yang signifikan, tidak menggali motif perubahan data secara mendalam, kurangnya pertimbangan hakim dalam proses perubahan data, dan kurangnya pertimbangan hakim kepada masyarakat. Sedangkan perubahan biodata atau identitas dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan biodata atau identitas pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, paspor, ijazah dan lain sebagainya.
Copyright (c) 2025 Yolanda Cahyani Azhari, Lalu Hadi Adha, Fatria Hikmatiar Al Qindy
Perlindungan Hukum Data Keunagan Nasabah Pinjaman Online Pada Aplikasi Shopee
Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum data keuangan nasabah pinjaman online dan kewajiban Shopee Pinjam sebagai penyelenggara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, penelitian memaparkan regulasi yang melindungi data keuangan nasabah, meliputi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 23 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang P2P Lending, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10 Tahun 2022 tentang Teknologi Finansial, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi. Kewajiban Shopee Pinjam mencakup pemeriksaan dan identifikasi data pribadi dan keuangan nasabah sesuai Undang-undang. Penelitian merekomendasikan pemerintah memastikan kepatuhan penyedia pinjaman online terhadap regulasi dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dalam membagikan data pribadi.
Copyright (c) 2025 Syabilla Agita Putri, Aris Munandar, Eka Jaya Subadi
Penyelesaian Sengketa Hak Penguasaan Atas Tanah Gedung Wanita Melalui Jalur Litigasi (Studi Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PN.Mtr)
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui aturan mengenai penguasaan hak atas tanah oleh pemerintah daerah dalam hukum tanah nasional serta memahami dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara sengketa Gedung Wanita dengan Nomor 220/Pdt.G/2019/PN.Mtr. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sengketa merupakan aset sah pemerintah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dalam administrasi pertanahan, pelaksanaan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi, serta digitalisasi data pertanahan guna mencegah terjadinya sengketa tanah di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 Alexa Renaya Prakusya
Mekanisme Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Pemukiman (Studi Pada Pt Surya Jaya Property)
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Hasil penelitian terkait mekanisme hukum alih fungsi lahan paertanian menjadi lahan permukiman adalah UU No.41 Tahun 2009, PP No.16 tahun 2004, PP No.1 Tahun 2011, Permendagri No.3 Tahun 1987, Permen ATR/ BPN No. 5 Tahun 2015, Permen LHK No.4 Tahun 2021, Perkaban No.2 tahun 2011. Adapun pelaksanaannya dibagi menjaditahapan perencanaan, perizinan, pembangunan. Dalam pelaksanaannya, PT. Surya Jaya Property telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, syarat materiil, formiil, teknis. Untuk melindungi kawasan pertanian akibat alih fungsi perlu dirancang perda terkait, serta pengawasan intensif.
Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Konstruksi Peningkatan Ruas Jalan Bakau-Sekayu
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbanganhakim pengadilan negeri kotabaru nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktbtentang wanprestasi dalam perjanjian kontruksi peningkatan ruasjalan bakau. Dan untuk mengetahui akibat hukum dari putusanhakim pengadilan negeri kotabaru nomor 11/Pdt.G/2023/PN Ktbtentang wanprestasi dalam perjanian kosntruksi peningkatan ruasjalan bakau. Metode penelitian ini menggunakan pendekatannormatif yang bersifat deskriptif. Jenis bahan yang di gunakanterdiri atas bahan primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang berasal dari buku ataupun karya tulis ilmiahyang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan tersier berasaldari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian pertamamenunjukkan bahwa hakim dalam perkara a quo menolakgugatan dari Penggugat secara verstek. Adapun dasarpertimbangan dalam menolak gugatan dari Penggugat disebabkanoleh tidak terpenuhinya syarat hukum formil, baik mengenaipemberian surat kuasa khusus maupun gugatannya yang diajukanmengalami error in persona. Hasil penelitian kedua menunjukanbahwa akibat hukum pada perkara a quo patutlah tidak dapatdiberikan penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimanaketentuan yang ada dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata, hal tersebut karena posisi tergugat tidak diketahui. Oleh karena penggantian biaya, rugi dan bunga karena posisitergugat tidak diketahui, maka penggugat dapat mengajukankembali gugatannya atau melakukan upaya hukum lainnya.
Copyright (c) 2025 Angga Putra Yoga Saba
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFLUENCER DALAM PERJANJIAN PROMOSI (ENDORSEMENT) PRODUK KOSMETIK KECANTIKAN (Studi Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador CV. Noera By Reisha Dan Influencer)
Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perjanjian kerjasama antara influencer dan perusahaan produk kosmetik kecantikan, serta perlindungan hukum bagi influencer dalam perjanjian promosi (endorsement) produk kosmetik antara Brand Ambassador CV. Noera By Reisha dan influencer. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada sistem norma hukum yang mengatur peristiwa hukum terkait perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian antara Brand Ambassador CV. Noera By Reisha dan influencer dipengaruhi oleh pemenuhan syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320, yaitu adanya kesepakatan yang mencerminkan prinsip consensualisme, di mana persetujuan diberikan secara sadar dan bebas tanpa adanya unsur pemaksaan, keikhalafan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan. Selain itu, perjanjian ini juga memberikan perlindungan hukum yang tidak seimbang, di mana influencer sebagai pihak yang lebih lemah berisiko terhadap kewajiban pengembalian pembayaran dan pembayaran denda jika membatalkan sepihak tanpa perlindungan atas kerugian non-material. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kontrak, serta berpotensi menghambat pengembangan karier dan bisnis influencer. Sebagai saran, untuk menjamin keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian, kesepakatan harus jelas, transparan, dan bebas dari unsur pemaksaan. Selain itu, perlu perbaikan dalam kontrak untuk menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara hak dan kewajiban para pihak, khususnya dalam mengatur klausul yang lebih melindungi pihak yang lebih lemah dan mengatur penyelesaian sengketa yang lebih adil dan aksesibel.
Copyright (c) 2025 Aula Rizkiyana, M. Yazid Fathoni M. Yazid Fathoni
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (Study Putusan Pengadilan Negeri So’e Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian fasilitas kredit berdasarkan KUHPerdata. Serta mengenalisa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri So’e nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN. Soe dalam menangani perkara wanprestasi fasilitas kredit. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Jenis bahan yang di gunakan terdiri atas bahan primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan sekunder yang berasal dari buku ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan tersier berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang di analisis secara deskriptif-deduktif. Hasil penelitian pertama menunjukan bahwa perbuatan wanprestasi dalam perjanjian fasilitas kredit akan tetap merujuk pada ketentuan Pasal 1238 yang menjelaskan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau untuk hal itu telah ditentukan dalam perjanjian, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Kemudian berkaitan dengan akibat hukum terhadap perbuatan wanprestasi akan merujuk pada Pasal 1246 KUHPerdata. Dalam Pasal 1246 tersebut menjelaskan bahwa “Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi yang terdiri dari biaya, kerugian, dan bunga, yang timbul akibat wanprestasi tersebut”. Kemudian yang kedua menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi berdasarkan ketentuan pada Pasal 1238 KUHPerdata. Hal tersebut menurut penyusun sudah tepat menginggat bahwa pasal 1238 KUHPerdata merupakan dasar hukum seseorang dikatakan wanprestasi dalam perjanjian fasilitas kredit. Pasal tersebut jika dihubungkan pada perkara a quo berdasarkan Surat Pengakuan Hutang nomer PK1903XOTZ/4733/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, akan tetapi Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut sama sekali.
STATUS HAK PENGUASAAN TANAH BEKAS HGU OLEH MASYARAKAT LOKAL (Studi Kasus di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penguasaan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan proses masyarakat lokal dalam memperoleh hak penguasaan atas tanah bekas HGU di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu peneliian empiris normatif. berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hak penguasaan tanah bekas HGU oleh masyarakat lokal di Kecamatan Batukliang Utara dimanfaatkan tanpa adanya legalitas yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik dimasa depan, baik dengan pemerintah maupun pihak swasta. Proses masyarakat dalam memperoleh status hak penguasaan tanah bekas HGU dilakukan tanpa seizin pihak yang berkompeten yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), mereka hanya mengajukan permohonan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan izin menggarap lahan, yang akhirnya diberikan dalam bentuk izin lisan. Dengan izin ini, masyarakat mulai menggarap tanah secara mandiri, memilih lahan yang sesuai untuk pertanian atau perkebunan.
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA LISAN DALAM PENYEWAAN LAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PT. Dps)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 109/Pdt/2021/PT Dps serta kekuatan pembuktian dalam putusan Perkara Nomor 109/Pdt/2021/PN Dps. Metode yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif dan usaha penemuan hukum. Hasil penelitian menyatakan berdasarkan pendapat ahli hukum mengenai wanprestasi, dalil-dalil gugatan penggugat, serta bukti keterangan saksi dan surat yang menunjukan bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya. Penggugat meminta namanya diikutsertakan dalam penyewaan lahan, dan tergugat menyanggupinya, akan tetapi setelah pembangunan villa selesai, pihak Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban tersebut. Kekuatan pembuktian Perkara Nomor 109/Pdt/2021/PT. Dps sah dan dan dapat dibuktikan secara hukum. Kekuatan pembuktian perjanjian Kerjasama lisan menjadi lebih kuat karena didukung oleh bukti-bukti yang diajukan para pihak baik berupa surat perjanjian sewa-menyewa lahan, bukti pembayaran transfer bank dan juga bukti keterangan saksi.
HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA NON UPAH DALAM JAMINAN SOSIAL KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL KEMATIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban pekerja non upah dalam jaminan sosial kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja non upah memiliki hak atas perlindungan sosial, termasuk santunan tunai, biaya pemakaman, pelayanan kesehatan, dan beasiswa untuk anak peserta dalam JKK, serta santunan kematian, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan dalam JKM. Namun, mereka juga memiliki kewajiban, seperti pendaftaran mandiri, pembayaran iuran, dan pembaruan data kepesertaan. Faktor yuridis hak dan kewajiban pekerja non upah hukum yang mempengaruhi implementasi perlindungan sosial bagi pekerja non upah masih menghadapi kendala, termasuk regulasi yang belum sepenuhnya efektif dan rendahnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya jaminan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban pekerja non upah diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan program jaminan sosial terutama dalam jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, peningkatan sosialisasi, serta kebijakan yang lebih inklusif guna memastikan perlindungan yang optimal bagi pekerja non upah
Copyright (c) 2025 REXY SPARINGGA, LALU HADI ADHA
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PT . PAMOR SAPTA DHARMA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan menganalisis program CSR yang diterapkan oleh PT. Pamor Sapta Dharma serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia. Metodologi penelitian menggunakan Hukum Empiris dan Normatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait program CSR perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pamor Sapta Dharma adalah edukasi terkait hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelatihan keterampilan sebelum berangkat, pelatihan di negara tujuan, dan akses layanan kesehatan. Program ini berdampak positif dengan meningkatkan pengetahuan Pekerja Migran Indonesia tentang hak-hak mereka, memberikan rasa aman, meningkatkan pendapatan melalui pelatihan keterampilan, serta membantu Pekerja Migran Indonesia dan keluarga secara finansial serta mengurangi rasa kekhawatiran melalui layanan Kesehatan.
Copyright (c) 2025 BAIQ HANA MUTIA HASBULLAH, Baiq Hana Mutia Hasbullah Lalu Hadi Adha
PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT SISTEM HUKUM WARIS ADAT HINDU BALI DAN SISTEM HUKUM WARIS KUH PERDATA (Studi Di Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan)
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan pengaturan hukum dan implementasi hak waris anak angkat dalam Hukum Adat Hindu Bali dan KUH Perdata. Dalam hukum adat Hindu Bali, pewarisan bersifat patrilineal, mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, terutama jika telah melalui upacara adat "meperas". Anak angkat yang diakui melalui upacara tersebut memperoleh hak dan kewajiban setara dengan anak kandung, meliputi tanggung jawab adat dan spiritual. Sebaliknya, dalam sistem KUH Perdata, anak angkat hanya memperoleh hak waris jika ditentukan melalui wasiat atau hibah.Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, dilakukan di Desa Tista, Tabanan, Bali. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kedua sistem hukum tersebut, di mana hukum adat lebih fokus pada kesinambungan tradisi, sedangkan KUH Perdata mengedepankan asas kesetaraan dan legalitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan keadilan yang berimbang bagi anak angkat, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat.
Copyright (c) 2025 Ni Putu Putri Maharani
THE TRANSFORMATION OF REGULATORY POLICIES NON-WAGE WORKERS AND ITS IMPLICATIONS FOR PARTICIPATION IN HEALTH INSURANCE AND DEATH BENEFIT PROGRAMS
Penelitian ini bertujuan untuk membahas transformasi kebijakan pengaturan pekerja non upah dan implikasinya terhadap kepesertaan program jaminan kesehatan dan jaminan kematian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan hasil penelitian yang dianalisis secara preskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa transformasi kebijakan terkait pengaturan pekerja bukan penerima upah (BPU) yang mencakup pekerja informal seperti pedagang, nelayan, dan pekerja mandiri lainnya, sering kali tidak terjangkau dalam program jaminan sosial termasuk dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan jaminan kematian (JKM). Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah. Implikasi dari transformasi ini mencakup kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) dan jaminan kematian (JKM), pengurangan beban biaya kesehatan, serta peningkatan kesadaran pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal akan pentingnya perlindungan sosial. Namun tantangan tetap ada, terutama dalam hal kesinambungan pembiayaan, pendataan yang akurat, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, untuk menciptakan jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 NOVA NABILA SAHARA, H. ZAENI ASYHADIE
TINJAUAN KOMPARATIF MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN JERMAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan cakupan perlindungan tenaga kerja perempuan di Indonesia dan Jerman serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan pekerja perempuan di Indonesia dan Jerman secara umum mencakup perlindungan maternitas, perlindungan dari diskriminasi, dan kesetaraan upah untuk pekerjaan yang setara. Meskipun terdapat persamaan dalam aspek-aspek yang diatur, terdapat perbedaan dalam pengaturannya. Di Indonesia, perlindungan tenaga kerja perempuan sebagian besar diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan di Jerman, setiap kategori perlindungan diatur dalam undang-undang tersendiri yang lebih spesifik. Perbedaan utama terletak pada tingkat kedetailan pengaturan, di mana regulasi di Jerman cenderung lebih rinci dibandingkan dengan Indonesia.
Copyright (c) 2025 BAIQ SAGITA SALSABILA