Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Terkait Asuransi Kesehatan Dan Program Kesejahteraan Dan Program Kesejahteraan Serta Jaminan Sosial Bagi ASN Di PT. Taspen Kota Mataram

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan undang-undang ASN yang mengatur mengenai Asuransi Kesehatan serta program Kesejahteraan atau sistem Jaminan Sosial dan mengetahui prosedur penyelesaian keterlambatan Asuransi Kesehatan dan Program Kesejahteraan Serta Jaminan Sosial bagi ASN di kantor PT. Taspen Mataram. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, skunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif-kaulitatif, dengan cara menganalisis berbagai referensi, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait asuransi kesehatan dan program kesejahteraan dan jaminan sosial bagi ASN di PT. Taspen Kota Mataram menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap ASN dan peserta pensiun, untuk menjamin perlindungan sosial yang memadai termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan, sehingga PT. Taspen Kota Mataram sendiri berperan sebagai penyelenggara dalam memberikan layanan untuk ASN berupah klaim asuransi dan klaim dana pensiun untuk meningkatkan kualitas hidup ASN serta adanya jaminan untuk menunjang kebutuhan ASN. Berdasarkan analisis peneliti masih terdapat ASN mengalami keterlambatan pencairan dana pensiun dikarenakan kurang lengkapnya dokumen dan belum melakukan absensin atau outentisikasi, maka dari itu PT. Taspen Kota Mataram harus meningkatkan komunikasi serta sosialisasi terkait proses klaim asuransi dan klaim dana pensiun bertujuan untuk membantu ASN terhindar dari kendala-kendala pencairan dana pensiun, ASN juga harus memahami hak dan tanggung jawabnya.