TATA CARA PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERTAMA KALI (INITIAL REGISTRATION)
Keywords:
Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Initial Registration, Hak Atas Tanah, Sertipikat, Kepastian Hukum, ATR/BPN.Abstract
Artikel ini mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai tata cara pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, dengan menempatkan kepastian hukum, perlindungan hak, tertib administrasi, dan transformasi digital sebagai fokus utama. Istilah “peralihan hak atas tanah untuk pertama kali” dikaji secara kritis karena secara konseptual pendaftaran pertama berbeda dengan peralihan hak yang terjadi setelah suatu hak telah dibukukan. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, pendampingan, dan evaluasi pemahaman peserta dengan materi yang merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa initial registration merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan dan pemeriksaan data fisik serta data yuridis, pengukuran dan pemetaan, pembuktian hak, pengumuman, pembukuan hak, dan penerbitan sertipikat. Pendaftaran dapat dilaksanakan secara sistematik maupun sporadik, sedangkan digitalisasi dokumen pertanahan telah memperoleh landasan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023. Tantangan utama tetap berada pada ketidakseragaman dokumen alas hak, batas bidang tanah, sengketa, tumpang tindih data, kapasitas administrasi, dan kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, initial registration perlu diarahkan pada integrasi data fisik-yuridis, verifikasi berlapis, partisipasi masyarakat, transparansi pengumuman, dan interoperabilitas sistem elektronik agar sertipikat benar-benar berfungsi sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum.
Author Guidelines
