Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Guna Mewujudkan Good Governance Di Lembaga Pemasyarakatan
DOI:
https://doi.org/10.29303/vthx6f47Kata Kunci:
electronic-based government system, e-government, correctional database system, good governanceAbstrak
Artikel ini menganalisis penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam mewujudkan good governance di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, sementara SDP merupakan sistem informasi untuk mengelola data narapidana. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dan analisis dokumen dengan mengeksplorasi keselarasan antara prinsip-prinsip SPBE dan fitur-fitur SDP, serta kontribusi SDP terhadap elemen-elemen good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi di Lapas. Tantangan dan peluang implementasi juga diidentifikasi, dengan studi kasus implementasi SDP di berbagai Lapas di Indonesia memberikan wawasan praktis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sinergi SPBE dan SDP berpotensi signifikan meningkatkan tata kelola Lapas, meskipun tantangan infrastruktur dan kapasitas perlu diatasi. Rekomendasi untuk penguatan implementasi juga disajikan.
Referensi
Ahmad, H. F. & Rofikah. (2018). Penerapan Sistem Database Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. RECIDIVE, 7(2), 327-336.
DOI: https://doi.org/10.20961/recidive.v7i3.40610
Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Bungin, Burhan. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
Dewi, N. P. A. K., Wiratny, N. K., & Suandika, I. N. (2023). Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan Sesuai Dengan UU NO. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, PUBLIC SPHERE, 2(2), 22-32.
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.580
Heeks, Richard. (2006). Implementing and Managing eGovernment: An International Text. London: SAGE Publications.
Holle, E.S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminilisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. SASI, 17(3), 21-30.
DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.362.
Irawan, Y. & Rahmalisa, U. (2019). Sistem Database Pemasyarakatan: Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru, JTIS, 2(2), 59-67. DOI: https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323
Kamel, R., Malik, F., & Anshar, A. (2024). Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara. Legal Spirit, 8(2), 293–302.
DOI: https://doi.org/10.31328/ls.v8i2.5420
Karunia, R.L.., Budiaji, R.., Suzana, R.., Dewi, K.S.., & Prasetyo, J.H.. (2023). Analysis of the Factors that Affect the Implementation of E-Government in Indonesia. International Journal of Membrane Science and Technology, 10(3), 46-54.
DOI: https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1216
Kurniawan, Teguh. (2006). Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good Governance melalui Penerapan E-Government di Indonesia. Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi. Bandung: Penerbit Informatika.
Lumataw, H.S., Rembang, M., Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado di Masa Pandemi Covid-19. AgriSosioEkonomi, 17(2 MDK), 463 – 474.
DOI: https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2 MDK.2021.35402
Meranggi, I.N.T.W.R., & lukman, J.P. (2024). Transformasi Digital Layanan Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali. Socio-Political Communication and Policy Review, 1(4), 89–95.
DOI: https://doi.org/10.61292/shkr.139
Moleong, Lexy J. (2019) Metodologi Penelitian Kualitatif (ed.revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muriyansyah, Azhar. & Pratama, R.C. (2024). Penerapan Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh. UNMUHA LAW JOURNAL, 1(1), 18-31.
DOI: https://ejournal.unmuhalawjournal.id/index.php/unmuhalaw/article/view/7
Ngatiqoh, Siti. (2020). Implementasi Pelayanan Kunjungan Berbasis Information Technology (IT) Di Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar. EMPATI, 9 (1), 89-98.
DOI: https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.14895
Novianto, F. (2020). Evaluasi Keamanan Informasi E-Government Menggunakan Model Defense In Depth. CyberSecurity dan Forensik Digital, 3(1), 14-19.
DOI: https://doi.org/10.14421/CSECURITY.2020.3.1.1962
Nugraheni, Ayu. & Purbaningrum, D.G. (2024) Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Jakarta. PENTAHELIX, 2(1), 011-024. DOI: https://doi.org/10.24853/penta.2.1.11-24
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasyarakatan.
Pujiyanti, Sri. (2018). Pemidanaan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Putri, R. M., & Handrian, E. (2024). E-Government Quality Aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Journal of Public Administration Review, 1(2), 1057-1073.
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/18818/7051
Rustandi. (2023). Digitalisasi Governance. Makasar: Penerbit CV. Ayrada Mandiri.
Silitonga, R.S.P. Hakim, A., Said, A., Siswidiyanto. (2021). Efforts to Improve The Quality Of Public Service With Correctional Database Systems: An Empirical Study Of Class I Correctional Institutions In Java Indonesia. International Journal of Management (IJM), 12(3), 964-975. DOI: 10.34218/IJM.12.3.2021.090
Situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). Manual Penggunaan SDP. https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/MaksuddanTujuan.html . diakses 10 Juni 2025
Sugiyono. (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
United Nations Development Programme. (2018). Governance for Sustainable Human Development, New York: UNDP.
United Nations. (2022). UN E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government. New York: United Nations.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
World Bank. (2001). E-Government Overview. Washington, D.C.: The World Bank Group.
World Bank. (1992). Governance and Development. Washington, D.C.: The World Bank.
Zulhakim, A.A. (2015). E-Government: Prototipe Inovasi Pelayanan Publik, Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 4(4), 54-67.
https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/en/article/view/689
