Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Investor Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja
DOI:
https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7197Keywords:
Investment, Mandalika SEZ, Job Creation LawAbstract
Evaluasi terhadap optimalisasi aspek perlindungan hukum bagi investor di KEK, terutama Mandalika, tidak hanya urgens namun juga penting dilakukan dalam konteks konsep negara kesejahteraan melalui instrument investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk di KEK Mandalika. Beresonansi dengan isu tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai fasilitas dan perlindungan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja; serta menkonstruksikan kebijakan hukum optimalisasi perlindungan hukum bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan konsep. Adapun hasil penelitian, pengaturan fasilitas dan perlindungan investasi di KEK Mandalika Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja secara formil, mengalami perubahan signifikan, khususnya melalui penerapan OSS berbasis risiko, pemberian insentif; dan perlindungan hukum bagi investor di KEK Mandalika belum optimal secara implementatif. Rekomendasi, penguatan koordinasi antarlembaga, percepatan penyelesaian konflik agraria yang adil, transparansi perizinan, dan partisipasi publik dalam perencanaan. Perlindungan hukum bagi investor perlu dioptimalkan melalui sinkronisasi regulasi antara PP No. 40/2021 dan peraturan daerah, penguatan kewenangan Administrator KEK, serta pembentukan mekanisme legal audit berkala lintas sektor.References
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, sebagai pelaksanaan dari UU 11/2020 dan pengganti sebagian ketentuan dalam PP 52/2014.
Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Ismi Nuraini dan Dini R. Kurniasari, "Analisis Yuridis Implementasi UU Cipta Kerja dalam Pemberdayaan Investasi Daerah", Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi, Vol. 9, No. 1, 2022.
ITDC, About The Mandalika, diakses pada 7 Mei 2015, https://www.itdc.co.id/portofolio/the-mandalika.
Komnas HAM RI, “Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Sengketa Lahan di KEK Mandalika”, 2022.
Komnas HAM, Laporan Sengketa Mandalika dan Hak Masyarakat Adat, 2022.
Komnas HAM RI, “Ringkasan Laporan Sengketa Lahan Mandalika”, 2022.
Lutfy, F. dan Sinta Wulan, “Omnibus Law dan Pengerdilan Partisipasi Publik”, Jurnal Konstitusi dan HAM, Vol. 8 No. 1, 2021.
Marzuki, Peter Mahmud, Penegakan Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana, 2022.
Marzuki, Peter Mahmud, Penegakan Hukum dalam Sistem Investasi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2022.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.
Purwanto, Dedy, “Evaluasi Kebijakan Fasilitas Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus: Studi Kasus Mandalika”, Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 5, No. 2, 2021.
Santoso, Budi, Hukum Investasi di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
Suhendra, "Kebijakan Investasi di Era Omnibus Law", Jurnal Hukum dan Regulasi Bisnis, Vol. 8 No. 2, 2021.
