Rekonstruksi Perlindungan Hukum Investor Ritel dari Risiko Kebijakan Sistemik Pasar Modal Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.29303/72pc8f87Keywords:
Investor Ritel; Pasar Modal; Perlindungan Hukum; Rekonstruksi Hukum; Risiko Kebijakan SistemikAbstract
Meningkatnya partisipasi investor ritel di pasar modal Indonesia menuntut kerangka perlindungan hukum yang adaptif. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal masih berfokus pada pelanggaran oleh pelaku pasar privat, sementara risiko dari perubahan kebijakan pemerintah (risiko kebijakan sistemik) belum terakomodasi secara normatif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan normatif perlindungan investor ritel terhadap risiko kebijakan sistemik serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap risiko tersebut. Penelitian yuridis normatif ini ditempuh melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, bertumpu pada kerangka teori perlindungan hukum, regulatory state, dan legitimate expectation. Melalui studi kasus kebijakan Domestic Market Obligation batubara pada 2022 dan percepatan larangan ekspor bijih nikel pada 2019–2020 menjadi bukti empiris bahwa risiko kebijakan sistemik dapat menimbulkan kerugian besar bagi investor ritel yang tidak dapat dimitigasi oleh kerangka hukum eksisting. Bertolak dari temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum berbasis empat elemen, yaitu pengakuan normatif atas risiko kebijakan sistemik, standarisasi kewajiban pengungkapan risiko, penerapan mekanisme Regulatory Impact Assessment di sektor pasar modal, serta formalisasi koordinasi antarlembaga. Rekonstruksi ini berorientasi pada penguatan perlindungan hukum preventif guna menjamin kepastian hukum di pasar modal.
References
Argiyanto, Destu. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Retail Terhadap Transaksi Semu Di Pasar Modal Indonesia.” Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1, no. 8 (2024): 96–100. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10895672.
Baker, Scott R., Nicholas Bloom, and Steven J. Davis. “Measuring Economic Policy Uncertainty*.” The Quarterly Journal of Economics 131, no. 4 (November 1, 2016): 1593–1636. https://doi.org/10.1093/qje/qjw024.
Craig, P.P. “Substantive Legitimate Expectations in Domestic and Community Law.” The Cambridge Law Journal 55, no. 2 (July 16, 1996): 289–312. https://doi.org/10.1017/S0008197300098184.
Gulen, Huseyin, and Mihai Ion. “Policy Uncertainty and Corporate Investment.” Review of Financial Studies, September 3, 2015, hhv050. https://doi.org/10.1093/rfs/hhv050.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
IOSCO. Objectives and Principles of Securities Regulation. Madrid: International Organization of Securities Commissions, 2010.
Julio, Brandon, and Youngsuk Yook. “Political Uncertainty and Corporate Investment Cycles.” The Journal of Finance 67, no. 1 (February 17, 2012): 45–83. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01707.x.
Kementerian ESDM. “Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020,” 2019. https://www.esdm.go.id/en/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020.
———. “Ekspor Batubara Kembali Dibuka,” 2022. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ekspor-batubara-kembali-dibuka.
———. “Hindari Pemadaman 10 Juta Pelanggan PLN, Pemerintah Larang Sementara Ekspor Batubara.” Siaran Pers Nomor 1.Pers/04/SJI/2022, 1 Januari 2022, 2022. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hindari-pemadaman-10-juta-pelanggan-pln-Pemerintah-larang-sementara-ekspor-batubara.
———. “Raker DPR, Menteri ESDM Sampaikan Patokan DMO 2022,” 2022. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/raker-dpr-menteri-esdm-sampaikan-patokan-dmo-2022.
Kobrin, Stephen J. “Political Risk: A Review and Reconsideration.” Journal of International Business Studies 10, no. 1 (March 1, 1979): 67–80. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490631.
Koziol, Christian, and Simon Kuhn. “The Impact of Regulation on Risk and Return.” Economics Letters 228 (July 2023): 111154. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111154.
Majone, Giandomenico. “The Rise of the Regulatory State in Europe.” West European Politics 17, no. 3 (July 3, 1994): 77–101. https://doi.org/10.1080/01402389408425031.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
Maulana, Moh Rafi, and Achmad Hariri. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Ritel Terhadap Praktik Insider Trading Di Pasar Modal.” Jurnal Ilmiah Advokasi 14, no. 1 (2026): 90–107. https://doi.org/10.36987/jiad.v14i1.6995.
OECD. Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance. OECD, 2012. https://doi.org/10.1787/9789264209022-en.
PÁSTOR, L̆UBOS̆, and PIETRO VERONESI. “Uncertainty about Government Policy and Stock Prices.” The Journal of Finance 67, no. 4 (August 19, 2012): 1219–64. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2012.01746.x.
Septira Putri Mulyana, and I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha. “Problematika Dan Reformulasi Pengaturan Pembiayaan Investasi Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pada Era Digital Financial Services.” Jurnal Private Law 6, no. 2 (2026). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/e5c3bf26.
Suardana, I Nengah, Ni Luh Mahendrawati, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di Pasar Modal.” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 2 (July 20, 2020): 182–86. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1918.182-186.
World Trade Organization. “Indonesia – Measures Relating to Raw Materials (DS592),” 2022. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.
Yauwira, Anderson Chandra, M Malikul Abdul A M, and M Farrel Djaya P. “Perlindungan Hukum Aset Nasabah Reksa Dana Dan Pertanggungjawaban Para Pihak.” Unes Journal of Swara Justisia 10, no. 1 (2026): 16–26. https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/782.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Private Law
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
