PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Keywords:
Copyright, Credit Guarantee, Legal Protection
Abstract
The purpose of this study is to determine the regulation of copyright as an object of bank credit guarantees based on positive law in Indonesia, and copyright protection as an object of bank credit guarantees based on positive law in Indonesia. The research method in this thesis is normative legal research methods. The conclusion is a). The economic rights of copyright can be the object of debt guarantees because of the nature of copyright as an intangible movable object so that it can be guaranteed with fiduciary as regulated in Article 17 Indonesia Copyrights Act. So that the Creative Economy Law was issued and implemented regulations to realize copyright as object guarantees through an intellectual property-based financing mechanism. b). Copyright protection consists of two types, namely preventive and repressive protection. Preventive protection is carried out through a copyright and fiduciary registration mechanism at government institutions, while repressive protection is through civil or criminal justice mechanisms or Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institutions.References
Buku-Buku
D.Y Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung: Mandar Maju.
Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Pembaharuan, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Kashmir, 2009, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi III, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Khoirul Hidayah, 2018, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang.
Mariam Darus, 2007, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Neni Sri Imaniyati, 2010, Pegantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, PT Rafika Aditama.
Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum, rev.ed. Cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta.
Rahmadi Usman, 2003, hukum hak atas kekayaan intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia, alumni, Bandung.
Salim Hs, dkk., 2019, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta, Sinar Grafika.
Salim HS, 2017, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Cetakan 10, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Subekti, 2007, Hukum Perjanjian, Cet. XXI. PT. Intermasa: Jakarta.
Jurnal
Antonius Budi, 2021, Hapusnya Lembaga Parate Eksekusi sebagai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 2.
Peraturan-Peraturan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, LN. Tahun 1998 Nomor 182, TLN. Nomor 3790.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LN. Tahun 1999 Nomor 168, TLN. Nomor 3889.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, LN. Tahun 2014 Nomor 266, TLN. Nomor 5599.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN. Tahun 2019 Nomor 212, TLN, Nomor 6414
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN. Tahun 2022 Nomor 151, TLN. Nomor 6802.
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, LN. Tahun 2018 Nomor 253 TLN. Nomor 6283.
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 38/POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, LN. Tahun 2019 Nomor 245, TLN. Nomor 6438.
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, LN. Tahun 2020 Nomor 290.
Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 942.
Internet
Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang? (kemenkeu.go.id)., diakses pada tanggal 30, Desember 2022.
D.Y Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung: Mandar Maju.
Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Pembaharuan, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Kashmir, 2009, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi III, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Khoirul Hidayah, 2018, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang.
Mariam Darus, 2007, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Neni Sri Imaniyati, 2010, Pegantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung, PT Rafika Aditama.
Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum, rev.ed. Cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta.
Rahmadi Usman, 2003, hukum hak atas kekayaan intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia, alumni, Bandung.
Salim Hs, dkk., 2019, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta, Sinar Grafika.
Salim HS, 2017, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Cetakan 10, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Subekti, 2007, Hukum Perjanjian, Cet. XXI. PT. Intermasa: Jakarta.
Jurnal
Antonius Budi, 2021, Hapusnya Lembaga Parate Eksekusi sebagai Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 2.
Peraturan-Peraturan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, LN. Tahun 1998 Nomor 182, TLN. Nomor 3790.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LN. Tahun 1999 Nomor 168, TLN. Nomor 3889.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, LN. Tahun 2014 Nomor 266, TLN. Nomor 5599.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN. Tahun 2019 Nomor 212, TLN, Nomor 6414
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, LN. Tahun 2022 Nomor 151, TLN. Nomor 6802.
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, LN. Tahun 2018 Nomor 253 TLN. Nomor 6283.
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 38/POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, LN. Tahun 2019 Nomor 245, TLN. Nomor 6438.
Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, LN. Tahun 2020 Nomor 290.
Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Berita Negara Tahun 2019 Nomor 942.
Internet
Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang? (kemenkeu.go.id)., diakses pada tanggal 30, Desember 2022.
Published
2023-10-31
How to Cite
SAMIUDDIN, S., & Jaya Subadi, E. (2023). PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. Private Law, 3(3), 743-752. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3425
Section
Articles
