Mataram Journal of International Law
type: channel
description: Mataram Journal of International Law merupakan media open access setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Mataram Journal of International Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) yang memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
publisher: Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram
language: en
publication name: Mataram Journal of International Law
issn: 2987-369X
items: ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AI-BASED AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
items: IMPLEMENTASI PERPRES 602023 TENTANG BISNIS DAN HAM DI NTB BERDASARKAN PRINSIP UNGPS
items: PEMBATASAN HAK PENDIDIKAN PADA PEREMPUAN DI AFGHANISTAN BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
items: Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penangkapan Pelaku Kejahatan Perang Dari Negara Non-Anggota (Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu)
items: PENYELESAIAN SENGKETA EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA PADA KASUS DS593
items: THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN INTERNATIONAL INVESTMENT: A STUDY OF THE PROTECTION OF LANDOWNERS' HUMAN RIGHTS IN THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE
items: Pembatasan Pembatasan Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan Melalui Mekanisme Uniting for Peace Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
items: Protection of The Rights of Rohingya Children as Refugees in Indonesia From The Perspective of International Law And Indonesian National Law
items: Kerja Sama Internasional Dalam Penegakan Hukum Atas Kejahatan Perdagangan Orang Antar Negara
items: THE AUTHORITY OF THE COUNCIL OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DPR RI) IN RATING INTERNATIONAL AGREEMENTS POST THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT (MK) NUMBER 13/PUU-16/2018
items: BIODIVERSITY CONSERVATION IN THE EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES IN INTERNATIONAL SEABED AREAS UNDER THE BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION AGREEMENT
items: Immunity Of Foreign Embassies From Jurisdiction Of Indonesian Industrial Relations Court Of Indonesia (A Case Study of Decision Number 376 K/Pdt.Sus-Phi/2013)
items: KOMERSIALISASI RUANG ANGKASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL INDONESIA
items: THE LEGAL RESPONSIBILITY OF A PRIVATE MILITARY COMPANY (PMC) IN AN INTERNATIONAL ARMED CONFLICT UNDER HUMANITARIAN LAW
items: STATE RESPONSIBILITY IN THE DISPOSAL OF RADIOACTIVE SUBSTANCES IN THE ASIA-PACIFIC AREA (Case Study on Japanas Disposal of Nuclear Waste in Fukushima Waters)
items: https://journal.unram.ac.id/index.php/majil/article/view/3989
items: Analysis Of The World Trade Organization Panel Decision Between Indonesia And The European Union In Case Number Ds592 Of 2022 Concerning Restrictions On Exports Of Low-Grade Nickel Ore
items: The The Right to Life Based on The International Covenant on Civil And Political Rights And Its Application In Indonesian National Law
items: Abuse Of Power And The Right Of Inviolability By Foreign Diplomats (A Case Study Of Espionage By The Australian Ambassador Against Indonesia In 2013)
items: Providing Employment Opportunities For Refugees in Indonesia : Positive And Negative Effects
items: The Urgency of Adopting the Norma Convention on Cybercrime in Amendment to Law No 11 of 2008 Concerning Electronic Information. Seviadian
items: Implementation Of The Polluter Pays Principle On Space Debris, Dylan Welmart
items: The Legal Force of the International Court of Justice Decision on the Appeals Dispute
items: Studi Kasus Putusan Permanent Court Arbitration (PCA) Tentang Sengketa Kepemilikan Zina Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan Antara Republik Rakyat Cina (RRC) And Philipina
items: https://journal.unram.ac.id/index.php/majil/article/view/2846
items: Status Personal Dalam Rezim Hukum Perdata Internasional
items: Perlindungan Terhadap Instalasi Nuklir Dalam Wilayah Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Internasional
items: Analisis Perjanjian Pengelolaan Wilayah Udara (Flight Information Region) Antara Indonesia dan Singapura Menurut Hukum Internasional
items: Penerapan Prinsip Extraterritorial Jurisdiction Dalam Memerangi Tindak Pidana Siber
items: Tinjauan Yuridis Tindakan Aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina dari Perspektif Hukum Internasional

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AI-BASED AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
type: item
description: Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisa legalitas dan bentuk tanggung jawab pidana individu dalam penggunaan autonomous weapon system berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode analisis kepustakaan. Hasil dari penelitian, yakni legalitas autonomous weapon system bergantung pada kemampuan untuk tunduk dan mematuhi prinsip hukum humaniter internasional. Legalitas penggunaan, secara hukum positif internasional, penggunaan autonomous weapon system belum dilarang, tetapi juga belum diatur secara spesifik. Tanggung jawab pidana individu dapat diberikan kepada komandan, pengembang senjata, dan operator senjata, tergantung dari tipe senjata otonom yang digunakan. Bentuk sanksi yang dapat diberikan berupa pidana penjara, denda, perampasan aset hingga tanggung jawab bersama.
subject: Articles
  topic: section
subject: Legalitas,
  topic: keywords
subject: Senjata Otonom,
  topic: keywords
subject: Tanggung Jawab Pidana,
  topic: keywords
subject: Hukum Humaniter Internasional
  topic: keywords
creator: Amalia Nurul Khotimah
creator: Zunnuraeni
creator: Ayu Riska Amalia
rights: Copyright (c) 2025 Amalia Nurul Khotimah, Dr. Zunnuraeni, S.H., M.H, Ayu Riska Amalia, S.H., M.H https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-18
publication date: 2025-06-18
starting page: 60
ending page: 77
doi: 10.29303/majil.v3i1.7011

IMPLEMENTASI PERPRES 602023 TENTANG BISNIS DAN HAM DI NTB BERDASARKAN PRINSIP UNGPS
type: item
description: Abstrak Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam kegiatan bisnis semakin menjadi perhatian di Indonesia, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perpres tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan prinsip-prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), yaitu Protect, Respect, dan Remedy. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, studi ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan serta wawancara dengan lima instansi pemerintah daerah di Provinsi NTB. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah Provinsi NTB telah berupaya melaksanakan implementasi Perpres No. 60 Tahun 2023 dalam bentuk Keputusan Gubernur NTB Nomor 180-219 Tahun 2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di NTB, namun pelaksanaannya belum optimal. Meskipun telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur NTB No. 180/16/2024 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, belum terdapat tindak lanjut berupa program kerja, koordinasi, maupun alokasi anggaran. Meskipun demikian, sejumlah program yang beririsan dengan Stranas BHAM telah berjalan, terutama dalam upaya perlindungan dan penghormatan HAM di sektor bisnis. Pelaksanaan prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) menunjukkan kesesuaian pada pilar pertama (Protect) dan pilar ketiga (Remedy) untuk Pilar Kedua (Respect) peneliti tidak dapat menyimpulkan karena fokus penelitian terbatas hanya pada pemerintah daerah Nusa tenggra Barat saja. Kata Kunci: Bisnis dan Hak Asasi Manusia, HAM, Pemerintah Daerah, UNGPs
subject: Articles
  topic: section
subject: Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
  topic: keywords
subject: HAM;
  topic: keywords
subject: Pemerintah Daerah;
  topic: keywords
subject: UNGPsRemove.
  topic: keywords
creator: Ni Putu Krista Welda Lestari I MADE ASTUTY
creator: Muh. Risnain
creator: Ayu Riska Amalia
rights: Copyright (c) 2025 Ni Putu Krista Welda Lestari I MADE ASTUTY, Muh. Risnain, Ayu Riska Amalia https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-18
publication date: 2025-06-18
starting page: 87
ending page: 106
doi: 10.29303/majil.v3i1.7086

PEMBATASAN HAK PENDIDIKAN PADA PEREMPUAN DI AFGHANISTAN BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan hak pendidikan perempuan di Afghanistan oleh Taliban dalam perspektif hukum internasional, dengan fokus pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979. Sebagai negara pihak dalam CEDAW, Afghanistan memiliki kewajiban internasional untuk memastikan kesetaraan gender, termasuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Namun, sejak kebangkitan Taliban, kebijakan-kebijakan yang membatasi akses pendidikan perempuan, terutama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi, diterapkan secara ketat. Tindakan ini merupakan pelanggaran jelas terhadap komitmen Afghanistan di bawah CEDAW. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perjanjian internasional dan kerangka hak asasi manusia untuk menilai tanggung jawab hukum negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Kebijakan Taliban yang melarang perempuan untuk mengakses pendidikan menengah dan tinggi di Afghanistan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang telah disepakati oleh negara tersebut, khususnya sebagai pihak dalam CEDAW. Kedua, Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional yang tercantum dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (DARS) oleh International Law Commission (ILC), Afghanistan sebagai negara tetap memikul tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional meskipun berada di bawah kekuasaan pemerintahan de facto seperti Taliban. Kata Kunci : CEDAW, Diskriminasi, Pendidikan, Taliban
subject: Articles
  topic: section
subject: CEDAW,
  topic: keywords
subject: Diskriminasi,
  topic: keywords
subject: Pendidikan, Taliban
  topic: keywords
creator: Syayidatina Fajriyah Almusyarofah
creator: Zunnuraeni
creator: Adhitya Nini Rizki Apriliana
rights: Copyright (c) 2025 Syayidatina Fajriyah Almusyarofah, Dr. Zunnuraeni, SH., MH, Adhitya Nini Rizki Apriliana, SH.,MH https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-18
publication date: 2025-06-18
starting page: 78
ending page: 86
doi: 10.29303/majil.v3i1.7021

Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penangkapan Pelaku Kejahatan Perang Dari Negara Non-Anggota (Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu)
type: item
description: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menangani kejahatan perang yang dilakukan oleh warga negara non-anggota dengan studi kasus Surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu serta mekanisme perintah penangkapan terhadap pelaku kejahatan perang berdasarkan ketentuan Mahkamah Pidana Internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan kasus dan metode pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Statuta Roma 1998, Bahan hukum sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, ICC memiliki kewenangan untuk menangani kejahatan perang yang dilakukan oleh warga negara non-anggota melalui tiga mekanisme yaitu pengajuan resolusi oleh dewan keamanan PBB, penerimaan yurisdiksi ICC oleh negara yang berkonflik dan beredasarkan pada tempat kejadian suatu kejahatan yang berada di wilayah negara anggota. Pada Kasus Benjamin Netanyahu, Yurisdiksi ICC didasarkan pada tempat kejadian suatu perkara, yaitu palestina yang merupakan negara anggota Statuta Roma 1998. Kedua, Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan prosedur penyelidikan awal, tahap investigasi, permintaan perintah penangkapan, penerbitan perintah penangkapan dan implementasi penangkapan
subject: Articles
  topic: section
subject: Benjamin Netanyahu,
  topic: keywords
subject: Kejahatan Perang,
  topic: keywords
subject: Kewenangan,
  topic: keywords
subject: Mahkamah Pidana Internasional
  topic: keywords
creator: Muamar Salahuddin
rights: Copyright (c) 2025 Muamar Salahuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-18
publication date: 2025-06-18
starting page: 51
ending page: 59
doi: 10.29303/majil.v3i1.6505

PENYELESAIAN SENGKETA EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA PADA KASUS DS593
type: item
description: Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara kebijakan penolakan impor minyak kelapa sawit Indonesia melalui Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegected Act Uni Eropa terhadap aturan perdagangan Internasional di WTO. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa data kepustakaan. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah telaah perjanjian Internasional. Hasil dari penelitian ini adalah kebijkan Uni Eropa RED II dan Delegected Act dari persepektif prinsip non diskriminasi bertentangan dengan General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Panel DSB telah memutuskan bahwa Uni Eropa melanggar pasal Pasal I:1 GATT 1994, Pasal III:4 GATT 1994, Pasal 2.1 TBT Agreement yang mana ini membuat Uni Eropa dinyatakan kalah dalam putusan panel dengan nomor DS593. Kata Kunci: CPO; MFN; panel; RED II Abstract This study aims to analyze the compatibility between the rejection policy of Indonesia’s palm oil export through Renewable Energy Directive II (RED II) and Delegated Act of European Union towards WTO’s international trade regulation. This study was normative legal research which applied statute, conceptual, and cases approaches. The applicable legal materials were primary and secondary types, and collected with library study. Moreover, they are assesses based on international agreement framework. Result of this study illustrates that European Union’s Red II and Delegated Act policies according to the principle of non-discrimination are in conflict with the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The Dispute Settlement Body’s panel declared that the European Union violated the provisions in Article I:1 GATT 1994, Article III:4 GATT 1994, and Article 2.1 TBT Agreement. This res…
subject: Articles
  topic: section
subject: CPO
  topic: keywords
subject: MFN
  topic: keywords
subject: panel
  topic: keywords
subject: RED II
  topic: keywords
creator: Muhammad Ammar Farhan
creator: Muh Risnain
creator: Lalu Guna Nugraha
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Ammar Farhan, Muh Risnain, Lalu Guna Nugraha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-18
publication date: 2025-06-18
starting page: 37
ending page: 50
doi: 10.29303/majil.v3i1.6503

THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN INTERNATIONAL INVESTMENT: A STUDY OF THE PROTECTION OF LANDOWNERS' HUMAN RIGHTS IN THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE
type: item
description: ABSTRACT The study's purpose is to identify and analyze the problems of Kuta Mandalika residents who are affected by the Mandalika Special Economic Zone development project. The main legal issue is analyzing the implementation of Human Rights protection in International Investment which is based on the case of landowners' rights in the Mandalika Special Economic Zone. This study's type of research is normative-empirical legal research using a Statute Approach, a case approach, or a conceptual approach. The implementation of human rights protection in international investment activities in the Mandalika Special Economic Zone does not apply the ESF standard based on the FPIC principle resulting in problems in (i) the implementation of meaningful consultation in the socialization of the Mandalika Special Economic Zone project development plan with the community; (ii) the implementation of involuntary resettlement that does not comply with the affected community's needs; (iii) the provision of fair compensation to the affected community; (iv) errors in the census people data of recipients who got recovery assistance; and (v) threats and criminalization of residents whose demonstrations demand relocation and fair compensation. These problems arise because PT. ITDC did not implement meaningful consultation thoroughly with the community to ensure the economic, social, and cultural needs of the affected community. Keywords: Human Rights, Infrigement, Meaningful consultation
subject: Articles
  topic: section
subject: Tanggung Jawab Hukum
  topic: keywords
subject: Right to Life
  topic: keywords
subject: Pemulihan
  topic: keywords
subject: Ganti Rugi
  topic: keywords
subject: Perlindungan Hukum
  topic: keywords
creator: L Muhammad Rizaldy
rights: Copyright (c) 2025 L Muhammad Rizaldy https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-18
publication date: 2025-06-18
starting page: 23
ending page: 36
doi: 10.29303/majil.v3i1.6188

Pembatasan Pembatasan Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan Melalui Mekanisme Uniting for Peace Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menganalisis pengaturan hak veto dalam Piagam, dan kedua, menganalisis akibat hukum resolusi Majelis Umum bagi pembatasan penggunaan hak veto Dewan Keamanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perjanjian internasional, konseptual dan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis kualitatif preskptif untuk memberikan penilaian terhadap masalah yang sedang diteliti. Simpulan, mekanisme Uniting for Peace mampu mengatasi ketidakmampuan Dewan Keamanan dalam menjalankan tugasnya akibat dari pemberian veto oleh anggota tetap dan memungkinkan tindakan cepat dalam situasi darurat. Namun, resolusi yang dihasilkan bersifat rekomendasi dan tidak mengikat secara hukum, sesuai dengan Article 14 UN Charter dan berakibat pada pelaksanaannya yang tergantung pada negara anggota. Akibat hukum ini membuat kekuatan resolusi Majelis Umum terbatas dan tidak sekuat resolusi Dewan Keamanan, sehingga efektivitasnya dalam membatasi hak veto Dewan Keamanan menjadi lebih terbatas. Di lain sisi, meskipun mampu membatasi kekuasaan hak veto Dewan Keamanan namun dalam pelaksanaannya mekanisme Uniting for Peace memiliki tantangan dalam implementasinya seperti, tidak dilaksanakannya resolusi oleh semua negara karena tidak memiliki kekuatan mengikat, tingginya kepentingan politik diantara negara-negara, munculnya anggapan keberadaan mekanisme Uniting for Peace mengambil kekuasaan Dewan Keamanan yang terdapat dalam ketentuan Article 24 Paragraph one UN Charter untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dan yang terakhir adalah karena tidak ada aturan yuridis yang mengadopsi mekanisme ini dalam Piagam.
subject: Articles
  topic: section
subject: Hak Veto
  topic: keywords
subject: Dewan Keamanan
  topic: keywords
subject: Resolusi Majelis Umum
  topic: keywords
creator: Lailatil Maya
creator: Muh Risnain
creator: Lalu Guna Nugraha
rights: Copyright (c) 2025 Lailatil Maya, Muh Risnain, Lalu Guna Nugraha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-18
publication date: 2025-06-18
starting page: 1
ending page: 22
doi: 10.29303/majil.v3i1.6175

Protection of The Rights of Rohingya Children as Refugees in Indonesia From The Perspective of International Law And Indonesian National Law
type: item
description: This research aims to analyze the forms of human rights (HR) protection for Rohingya ethnic refugee children. Additionally, it examines the implementation of human rights protections. This study employs normative legal research using a statutory approach, utilizing secondary data sourced from literature studies, documents, and expert views. The protection of human rights for Rohingya refugee children is regulated in various international conventions, covering the most fundamental (non-derogable) rights, including the right to education, health, freedom of religion, and others. Measures to protect the human rights of the refugee children involve legal steps that adopt several legislative policies related to child protection, including refugee children, as well as steps to engage in international cooperation with organizations like the UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) and IOM (International Organization for Migration).
subject: Articles
  topic: section
subject: Children Right Protection; Children Rights Convention; International Law; Refugees; Rohingya Ethnicity
  topic: keywords
creator: Lina Yulia Nopiyanti
creator: Muh. Risnain
creator: Diva Pitaloka
rights: Copyright (c) 2024 Lina Yulia Nopiyanti, Muh. Risnain, Diva Pitaloka https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 192
ending page: 209
doi: 10.29303/majil.v2i2.5714

Kerja Sama Internasional Dalam Penegakan Hukum Atas Kejahatan Perdagangan Orang Antar Negara
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang transnasional dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional serta mengetahui pelaksanaan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis, dan sumber bahan hukum, bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran. Simpulan, pengaturan kerjasama internasional atas kejahatan orang antar negara telah termuat dalam konvensi internasional yaitu diawali konvensi Palermo, dan selanjutnya terlaksana konvensi ASEAN. Selain itu, Indonesia juga telah menciptakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang menjadi Dasar hukum pertama bagi Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan orang. Bentuk penegakan hukum atas kejahatan perdagangan orang akan selalu didasarkan pada unsur-unsur dari penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
subject: Articles
  topic: section
subject: Kerjasama Internasional
  topic: keywords
subject: Penegakan Hukum
  topic: keywords
subject: Perdagangan Orang
  topic: keywords
creator: Rafly Muzhaffar Rizqullah
creator: Muh. Risnain
creator: Lalu Guna Nugraha
rights: Copyright (c) 2024 Rafly Muzhaffar Rizqullah, Muh. Risnain, Lalu Guna Nugraha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 185
ending page: 191
doi: 10.29303/majil.v2i2.5230

THE AUTHORITY OF THE COUNCIL OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DPR RI) IN RATING INTERNATIONAL AGREEMENTS POST THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT (MK) NUMBER 13/PUU-16/2018
type: item
description: This research aims to find out and understand the meaning of the DPR RI's authority to ratify international agreements based on Constitutional Court Decision No. 13/PUU-16/2018 and to understand and analyze the direction of regulating the authority of the DPR RI in ratifying international agreements after Constitutional Court Decision No. 13/PUU-16/2018. This research method uses a type of normative legal research. The meaning of the DPR RI's authority to ratify international agreements based on Constitutional Court Decision No. 13/PUU-16/2018 expands the definition of DPR approval, which is not limited to the provisions of Article 10 of Law no. 24 of 2000 concerning international agreements, but in all international agreements which have the nature of having broad and fundamental consequences for people's lives related to the financial burden on the state, and requiring changes or formation of laws. The Constitutional Court's decision pertaining to the DPR's authority in ratifying international agreements, the Constitutional Court expanded the meaning of Article 10 by cancelling the Article and returning to the norms contained in article 11 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court interpreted it extensively. The direction of regulating the authority of the DPR RI in ratifying international agreements after the Constitutional Court decision no. 13/PUU-16/2018 is by changing or replacing the existing norms in article 10 of Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements by regulating the substance of international agreements as intended in article 11 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and following the pattern of article 84 of Law no. 7 of 2014.
subject: Articles
  topic: section
subject: DPR Authority
  topic: keywords
subject: International Agreements
  topic: keywords
subject: Constitutional Court Decisions
  topic: keywords
creator: Bah Jatun Nadrati
creator: Muh Risnain
creator: Zunnuraeni
rights: Copyright (c) 2024 Bah Jatun Nadrati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-06-27
publication date: 2024-06-27
doi: 10.29303/majil.v2i1.3862

BIODIVERSITY CONSERVATION IN THE EXPLOITATION OF NATURAL RESOURCES IN INTERNATIONAL SEABED AREAS UNDER THE BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION AGREEMENT
type: item
description: This research aims to analyze and understand the conservation of biodiversity in international seabed areas based on BBNJ, and to analyze the urgency of the State of Indonesia to ratify the BBNJ Agreement. The research method used is normative legal research. The results show that conservation in the context of the BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) Agreement includes protection and conservation of natural resources and management. Protection and conservation are regulated through the establishment of area-based management instruments and the requirement of environmental impact assessments for activities on the high seas and the international seabed. Meanwhile, conservation within management is addressed through equitable benefit sharing, technology transfer and capacity building. Therefore, the ratification of the BBNJ Agreement is very important for Indonesia because Indonesia's geographical situation as an archipelago with a large marine area requires effective protection of marine biodiversity, most of which is beyond national jurisdiction. Ratification of the BBNJ Agreement will strengthen national capacity in marine technology, provide better access to marine genetic resources, and strengthen Indonesia's commitment to sustainable ocean management and contribute positively to global ocean governance.
subject: Articles
  topic: section
subject: conservation
  topic: keywords
subject: biodiversity
  topic: keywords
subject: internasional seabed area
  topic: keywords
subject: BBNJ Agreement
  topic: keywords
creator: Ihdal Umam
creator: Muh Risnain
creator: Zunnuraeni
rights: Copyright (c) 2024 Ihdal Umam https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-06-27
publication date: 2024-06-27
doi: 10.29303/majil.v2i1.4169

Immunity Of Foreign Embassies From Jurisdiction Of Indonesian Industrial Relations Court Of Indonesia (A Case Study of Decision Number 376 K/Pdt.Sus-Phi/2013)
type: item
description: This research aims to determine the position of foreign embassies within the jurisdiction of the Indonesian Industrial Relations Court under the 1961 Vienna Convention and the implementation of foreign embassies’ diplomatic immunity by the Industrial Relations Court in Decision Number 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013. This research uses a normative research method, employing both an international agreement approach and a conceptual approach. Foreign embassies enjoy several broad immunities from the jurisdiction of the receiving country. Courts in Indonesia cannot necessarily hear or decide cases involving foreign embassies. A special agreement is needed that allows diplomatic agents to comply with applicable laws in Indonesia, and this must be submitted separately. Diplomatic representatives are parties who can be involved in industrial relations dispute cases at the Industrial Relations Court. Under the 1961 Vienna Convention, these immunities and privileges are not absolute, and the receiving country has the power to reject diplomatic representation considered problematic or persona non grata.
subject: Articles
  topic: section
subject: Diplomatic, Immunity, Industrial Relations Court
  topic: keywords
creator: Fahar Fatoni
creator: Muh. Risnain
creator: Diva Pitaloka
rights: Copyright (c) 2024 Fahar Fatoni, Muh. Risnain, Diva Pitaloka https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 165
ending page: 184
doi: 10.29303/majil.v2i2.5120

KOMERSIALISASI RUANG ANGKASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL INDONESIA
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai komersialisasi ruang angkasa yang diatur dalam Outer Space Treaty 1967 sebagai landasan hukum penggunaan ruang angkasa dan pembaharuan hukum nasional Indonesia dalam menghadapi komersialisasi ruang angkasa. Penelitian ini menggunakan metode pelitian normatif, yaitu dengan cara melakukan pendekatan konseptual dan pendekatan teoritis. Peraturan mengenai komersialisasi ruang angkasa diatur dalam Outer Space Treaty 1967 dan The Moon Agreement 1972 yang mengatur mengenai segala bentuk aktivitas penggunaan ruang angkasa termasuk kegiatan komersialisasi dan dalam hukum Nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan yang ditargetkan dalam waktu 25 tahun dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2040.
subject: Articles
  topic: section
subject: komersialisasi
  topic: keywords
subject: ost
  topic: keywords
subject: pembaharuan
  topic: keywords
creator: Amy rizki nurae aini Amy rizki nurae aini
creator: Zunnuraeni
creator: Diva Pitaloka
rights: Copyright (c) 2024 Amy rizki nur’aini Amy rizki nur’aini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-06-27
publication date: 2024-06-27
doi: 10.29303/majil.v2i1.4198

THE LEGAL RESPONSIBILITY OF A PRIVATE MILITARY COMPANY (PMC) IN AN INTERNATIONAL ARMED CONFLICT UNDER HUMANITARIAN LAW
type: item
description: The existence of Private Military Company (PMC) in most contemporary armed conflicts as a non-participant has raised the legal question regarding the status and legal standing of PMC. This research aims to analyze the legal position and determine the legal responsibility of PMC in international armed conflicts according to Humanitarian Law. The research employed a normative legal research method, utilizing international treaties, national legislation, and international customary law as the basis. The findings reveal that, under international law, the PMC is not a party legally authorized to engage in armed conflicts. The legal responsibility of the PMC for crimes in violation of international humanitarian law and human rights can be attributed to both civil responsibility and criminal responsibility for war crimes, based on the principle of corporate criminal responsibility. However, the non-recognition of PMC as subjects of international law means that PMCs cannot be held criminally liable under international law. Therefore, the existence of humanitarian law in the national legal system paves the way for the criminal prosecution of PMC as a company.
subject: Articles
  topic: section
subject: International Armed Conflict
  topic: keywords
subject: Legal Responsibility
  topic: keywords
subject: Private Military Company
  topic: keywords
creator: Lalu Nahudatu Akbariman
creator: Zunnuraeni
creator: Lalu Guna Nugraha
rights: Copyright (c) 2024 Lalu Nahudatu Akbariman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-06-27
publication date: 2024-06-27
doi: 10.29303/majil.v2i1.4147

STATE RESPONSIBILITY IN THE DISPOSAL OF RADIOACTIVE SUBSTANCES IN THE ASIA-PACIFIC AREA (Case Study on Japanas Disposal of Nuclear Waste in Fukushima Waters)
type: item
description: This research aims to find out and examine Japan's responsibility for disposing of radioactive waste in the waters of the Asia Pacific region and to find out and understand the steps that the IAEA should take in resolving the disposal of radioactive waste in the waters of the Asia Pacific region by Japan. This research method uses a type of normative legal research, namely by taking a conceptual approach and a case approach. The actions taken by Japan give rise to responsibilities that must be fulfilled because they violate obligations in several principles and provisions of international law. Actions in disposing of radioactive by Japan have received approval from the IAEA because the level or content of radioactive waste disposed of by Japan is still classified as safe as per the results of laboratory research carried out by TEPCO and the IAEA.
subject: Articles
  topic: section
subject: state responsibility
  topic: keywords
subject: Radioactive waste
  topic: keywords
subject: IAEA
  topic: keywords
creator: Annisa Raudlatul Rahmah
creator: Muh Risnain
creator: Lalu Guna Nugraha
rights: Copyright (c) 2024 Annisa Raudlatul Rahmah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-06-27
publication date: 2024-06-27
doi: 10.29303/majil.v2i1.4135

https://journal.unram.ac.id/index.php/majil/article/view/3989
type: item
title: APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES IN FULFILLING STATE OBLIGATIONS FOR CLIMATE CHANGE UNDER THE PARIS AGREEMENT ON THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE
description: Climate change is now an international issue as it affects nations around the world. The Paris Agreement 2015 was established as a form of countries' efforts to reduce climate change. This research aims to find out the application of the principle of common but differentiated responsibilities in the Paris Agreement and its implementation in Indonesian law as a developing country. The research method used is the normative research method with statutory and conceptual approaches. The research results determined that the application of the principle of common but differentiated responsibilities in the Paris Agreement is based on a bottom-up approach. The approach gives the authority to determine targets for each country through the formation of nationally determined contributions containing action plans that will be implemented by a country within the next five years to realize the goals of the Paris Agreement. In its implementation in Indonesian national law, the principle of common but differentiated responsibilities is applied through the NDC which is then realized in several regulations governing capacity building, economic growth, and adaptation and mitigation.
subject: Articles
  topic: section
subject: Paris Agreement
  topic: keywords
subject: Common but Differentiated Responsibilities
  topic: keywords
subject: Climate Change
  topic: keywords
subject: State Obligations
  topic: keywords
creator: Ida Ayu Dampaty Anja Anjani
creator: Zunnuraeni
creator: Lalu Guna Nugraha
rights: Copyright (c) 2024 Dampaty Anja Anjani Ida Ayu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-06-27
publication date: 2024-06-27
doi: 10.29303/majil.v2i1.3989

Analysis Of The World Trade Organization Panel Decision Between Indonesia And The European Union In Case Number Ds592 Of 2022 Concerning Restrictions On Exports Of Low-Grade Nickel Ore
type: item
description: The purpose of this study is to analyse the suitability of Indonesia's nickel export restriction policy to international trade rules at the WTO and analyse the actions taken by the Indonesian Government following the WTO Panel Decision regarding the nickel export restriction policy. The research method uses the normative-legal research method. The legal approach methods use statutes, cases, international agreements, and conceptual approaches. The legal material sources or types of legal materials use primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library data. The analysis of legal materials used is a review of statutory regulations and international agreements. The result of the study showed that the panel has decided that Indonesia has violated Article XI:1 GATT 1994 so Indonesia's policy cannot be justified by Articles XI:2 (a) and XX GATT 1994. Indonesia finally appealed the WTO Panel Report Number DS592. Researchers recommend considering the use of the Principles of Permanent Sovereignty over Natural Resources and Special and Different Treatment as a defence for the Indonesian Government. Furthermore, Indonesia can connect the policy of limiting nickel ore exports to the Net Zero Emission’s mission. Retaliation against the EU could be an alternative solution, but with the caveat that the Indonesian Government must ensure that the retaliation is right on target and does not harm the country's economy and the country's politics.
subject: Articles
  topic: section
subject: policy
  topic: keywords
subject: panel
  topic: keywords
subject: PSNR
  topic: keywords
subject: retaliation
  topic: keywords
creator: Zampara Mernissi
creator: Muh Risnain
creator: Diva Pitaloka
rights: Copyright (c) 2024 Zampara Mernissi
date: 2024-06-27
publication date: 2024-06-27
doi: 10.29303/majil.v1i2.4221

The The Right to Life Based on The International Covenant on Civil And Political Rights And Its Application In Indonesian National Law
type: item
description: This study aims to analyze and understand the protection of the right to life under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and its application in Indonesia. It also seeks to evaluate whether its implementation in Indonesian national law, particularly concerning terrorism, narcotics, and corruption crimes, aligns with the mandates of the ICCPR. The research methodology used is normative legal research. The findings indicate that the right to life as regulated by the ICCPR and its implementation in Indonesia are consistent and non-contradictory, including the application of the death penalty for terrorism, narcotics, and corruption crimes. This is because the ICCPR restricts the death penalty to the most serious crimes, and these three crimes fall into that category.
subject: Articles
  topic: section
subject: Right to Life
  topic: keywords
subject: death penalty
  topic: keywords
subject: the most serious crime
  topic: keywords
subject: International Convention on Civil and Political Crime
  topic: keywords
creator: Abdul Kadir Zaylani Muhtar
creator: Muh. Risnain
creator: Zunnuraeni
rights: Copyright (c) 2024 Abdul Kadir Zaylani Muhtar, Muh. Risnain, Zunnuraeni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 125
ending page: 144
doi: 10.29303/majil.v2i2.5031

Abuse Of Power And The Right Of Inviolability By Foreign Diplomats (A Case Study Of Espionage By The Australian Ambassador Against Indonesia In 2013)
type: item
description: This research aims to analyze the abuse of diplomatic power by foreign diplomats, focusing on the case of Australian espionage against Indonesia in 2013. It evaluates the impact of this espionage on diplomatic relations, trust between the two nations, and the legal implications under international law, including state responsibility. This study employs normative legal research methods, combining document analysis, case studies, and a review of international legal literature. The findings highlight violations of international law, a deterioration in diplomatic relations, and a decline in trust. It underscores the need for fair enforcement of laws addressing breaches of diplomatic immunity. This research emphasizes the principles of international law, the responsibility of states for unlawful actions by diplomats, and the importance of strict oversight to uphold the integrity of diplomatic relations.
subject: Articles
  topic: section
subject: abuse of power ; the right of inviolability ; diplomatic Foreign
  topic: keywords
creator: Denda Retno Pirdayanti
creator: Muh. Risnain
creator: Diva Pitaloka
rights: Copyright (c) 2024 Denda Retno Pirdayanti, Muh. Risnain, Diva Pitaloka https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2024-11-30
publication date: 2024-11-30
starting page: 145
ending page: 164
doi: 10.29303/majil.v2i2.4575

Providing Employment Opportunities For Refugees in Indonesia : Positive And Negative Effects
type: item
description: International refugee cases have always been a relevant topic for discussion because this topic still needs a solution. Indonesia, as a transit country, has optimally assisted refugees. However, refugees living in Indonesia still often complain that IOM's assistance has been inadequate and insufficient to meet family needs. This research discusses what the Indonesian government is doing to protect refugees. Furthermore, can the right to work for refugees be granted in Indonesia. This research concludes that the Indonesian government builds residences and provides educational, religious, and other facilities to asylum seekers. Granting the right to work for refugees can be given to asylum seekers, but they can only be given the right to work in the government sector as laborers. A concrete example is being a laborer on government tea plantations. They may be paid by the Indonesian government but are managed by the government and cannot freely determine the job they want.
subject: Articles
  topic: section
subject: Indonesia
  topic: keywords
subject: Protection
  topic: keywords
subject: Refugees
  topic: keywords
subject: Right to work
  topic: keywords
creator: Muhammad Havez
creator: Susi Susanti
creator: Ninin Ernawati
rights: Copyright (c) 2023 Muhammad Havez, Ninin Ernawati, Susi Susanti
date: 2023-12-31
publication date: 2023-12-31
doi: 10.29303/majil.v1i2.3746

The Urgency of Adopting the Norma Convention on Cybercrime in Amendment to Law No 11 of 2008 Concerning Electronic Information. Seviadian
type: item
description: The purpose of this study is to analyze the urgency of adopting the Convention on Cybercrime in changing Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions focuses on forms of legal protection against cybercrime before and after the passage of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and the urgency for ratification of The Convention on Cybercrime in Indonesia. In this study using a type of normative research. Based on the results of this study it is known that the Urgency of Adopting the Convention on Cybercrime in Amending Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, especially the form of legal protection against cybercrime before and after the passage of the Electronic Information and Transaction Law and the urgency of ratifying The Convention on Cybercrime in Indonesia, so that in cases of cybercrime or Cybercrime in Indonesia. Based on the provisions of the Convention on Cybercrime, cybercrime offenses are generally regulated in the convention. However, every country is given the opportunity to develop and adapt to the needs of that country without putting aside the interests of the international community. Therefore, the law used is neutral, and the form of punishment regulated in the Convention on Cybercrime is a minimum standard provision. If adopted,The urgency of adopting the norms of the Convention on Cybercrime in changing Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is to complement the weaknesses of the Act regarding international cooperation.This of course can make it easier for the Indonesian government to tackle cyber crime through international cooperation mechanisms.
subject: Articles
  topic: section
subject: Urgency
  topic: keywords
subject: Adoption
  topic: keywords
subject: Norm
  topic: keywords
subject: Act
  topic: keywords
subject: Cybercrime
  topic: keywords
creator: Sevia Dian Rianita Permadi
creator: Muh Risna
creator: Lalu Guna Nugraha
rights: Copyright (c) 2023 Sevia Dian Rianita Permadi
date: 2023-12-23
publication date: 2023-12-23
doi: 10.29303/majil.v1i2.3265

Implementation Of The Polluter Pays Principle On Space Debris, Dylan Welmart
type: item
description: The study aims to examine the extent to which The Polluter-Pays Principle on the Space Debris problem can be applied. Moreover, this study analyzes the prevention and recovery for countries affected by cases of falling space objects resulting from the launch of a country or a space company to the Earth's surface, particularly in the territory of a country. This study uses the normative method. This study's results determine that the Polluter-Pays Principle can be applied to handling environmental pollution problems caused by Space Debris, especially Space Debris which causes damage and pollution on the surface of the Earth. Therefore, in the case of the fall of Space Debris in Indonesian territory that causes environmental damage and pollution, this principle may be applied. The aggrieved party may ask for compensation based on the Liability Convention and Article 7 of The Outer Space Treaty. The Liability Convention stipulates that the launching State bears absolute responsibility in paying compensation for damage caused by space objects on the surface of the Earth or aircraft, and is responsible for the damage due to his mistake in space. This responsibility action is used to protect, prevent and restore the environmental impact caused by the case of a space object falling into the territory of a country.
subject: Articles
  topic: section
subject: Prevention
  topic: keywords
subject: Recovery
  topic: keywords
subject: Compensation
  topic: keywords
subject: State Responsibility
  topic: keywords
creator: Dylan Ritosa Theadiva Welmart
creator: Zunnuraeni
creator: Diva Pitaloka
rights: Copyright (c) 2023 Dylan Ritosa Theadiva Welmart
date: 2023-12-23
publication date: 2023-12-23
doi: 10.29303/majil.v1i2.3267

The Legal Force of the International Court of Justice Decision on the Appeals Dispute
type: item
description: The Statute of the International Court of Justice does not include provisions regarding the authority or jurisdiction of the International Court to handle appellate cases. However, in practice, the International Court of Justice has issued judgments on appeals related to the ICAO Council's jurisdiction in disputes over flight restrictions in Qatar imposed by Bahrain, Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates (UAE). This study aims to analyze the nature of decisions related to these appellate disputes. The research methodology employed is normative research with a legislative, conceptual, and case study approach. The findings of this research indicate that decisions on appellate cases are deemed final and binding as stipulated in Article 60 of the Statute of the International Court of Justice and Article 86 of the Chicago Convention, and the obligation of UN member states to comply with the judgments of the International Court of Justice is regulated in Article 94 of the United Nations Charter.
subject: Articles
  topic: section
subject: Appeal
  topic: keywords
subject: International Court of Justice
  topic: keywords
subject: Nature of The Judgment
  topic: keywords
creator: Hafina Haula Arsy
creator: Muh Risnain
creator: Lalu Guna Nugraha
rights: Copyright (c) 2023 Hafina Haula Arsy
date: 2023-12-23
publication date: 2023-12-23
doi: 10.29303/majil.v1i2.3663

Studi Kasus Putusan Permanent Court Arbitration (PCA) Tentang Sengketa Kepemilikan Zina Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan Antara Republik Rakyat Cina (RRC) And Philipina
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Permanent Court Arbitration (PCA) dalam memutus perkara konflik Laut Cina Selatan antara Philipina dan Republik Rakyat Cina (RRC) serta untuk menganalisis dampak dari putusan tersebut terhadap perkembangan hukum laut internasional khusunya yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif . Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, dengan metode Pendekatan kasus (Case Approach ). Pendekatan Perjanjian Internasioanl, Pendekatan Historis, Pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach). Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yakni, Permanent Court Arbitration dalam pertimbangan-pertimbangannya terhadap putusan(Award) menyatakan bahwa, pengajuan pertama ini mencerminkan suatu keluhan tentang sumber hak maritim di Laut Cina Selatan dan tentang klaim RRC atas hak bersejarah. Bahwa Hak maritim RRC di Laut China Selatan, tidak dapat melampaui yang secara tegas diizinkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Apa yang disebut “ Nine Dash Line â€ bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek hukum sejauh melebihi batas-batas geografis dan substantif hak maritim China yang secara tegas diizinkan oleh UNCLOS. Pasca putusan ( Penghargaan), perkembangan hukum laut internasional tidak mengalami perubahaan yang signifikan, khususnya yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam putusannya PCA memberikan penegasan bahwa, Klaim Historis tidak serta merta dapat memberikan suatu Negara hak terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
subject: Articles
  topic: section
subject: PCA, Zona Ekonmi Eksklusif, Nine Dash Line, UNCLOS 1982.
  topic: keywords
creator: Indra Wahyudi
creator: Muh. Risnain
creator: Diva Pitaloka
rights: Copyright (c) 2023 Indra Wahyudi Wahyudi, Muh. Risnain, Diva Pitaloka
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
doi: 10.29303/majil.v1i1.2974

https://journal.unram.ac.id/index.php/majil/article/view/2846
type: item
title: Implementation of The Provincial Government’s Authority to Carry Out Sister Province Cooperation In The Perspective of International and National Law Case Study: Sister Province Cooperationbetween Province of NTB And Northern Province of Australia
description: The purpose of this study is to examine and analyze the position and strength of the LoI between the West Nusa Tenggara Provincial Government and the Northern Territory Government regarding sister province cooperation from the perspective of international law and national law. Furthermore, this research also examines the implementation of government authority and dispute resolution mechanisms stipulated in the Letter of Interest in the context of Sister Province agreements according to international law. The research method used is normative empirical. The Letter of Intent (LoI) between the West Nusa Tenggara Provincial Government and the Northern Territory Government regarding sister province cooperation has limited power and does not have binding legal force in the perspective of international law and national law. However, in the implementation of the authority exercised, the West Nusa Tenggara Provincial Government and the Northern Territory Government have gone through the stages of exploration, formulation of texts, and negotiations. The mechanism for resolving differences as stipulated in Article 10 requires an amicable settlement of any differences arising from the interpretation or implementation of the contents of the agreement.
subject: Articles
  topic: section
subject: Sister Province
  topic: keywords
subject: International Agreement
  topic: keywords
subject: Letter of Intent
  topic: keywords
creator: Amar Tyanto
creator: Muh Risnain
creator: Diva Pitaloka
rights: Copyright (c) 2023 Amar Tyanto, Muh Risnain, Diva Pitaloka
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
doi: 10.29303/majil.v1i1.2846

Status Personal Dalam Rezim Hukum Perdata Internasional
type: item
description: Status Personal dalam kajian hukum perdata internasional merupakan langkah pertama yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaian perkara hukum perdata internasional. Dengan melihat status personal dari seseorang hakim dapat menentukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata internasional. Dalam kajian HPI dikenal ada dua jenis status personal yaitu status personal perorangan maupun badan hukum. Status personal ditentukan oleh hukum nasional sebuah Negara atau hukum sang hakim (lex fori).Untuk menyamakan konsepsi dan keseragaman hukum tentang status personal dalam hukum nasional Indonesia maka Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang sekarang dalam proses penyusunan oleh Pemerintah maka status personal perlu diatur secara jelas dan komprehensif terkait status personal badan hukum maupun status personal perorangan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Status Persoalan, Badan Hukum dan Perorangan.
  topic: keywords
creator: Mansur Armin Bin Ali
rights: Copyright (c) 0
date: 2023-06-30
publication date: 2023-06-30
doi: 10.29303/majil.v1i1.3197

Perlindungan Terhadap Instalasi Nuklir Dalam Wilayah Konflik Bersenjata Internasional Berdasarkan Hukum Internasional
type: item
description: Abstrak Tujuan penelian ini untuk menganalisis perlindungan instalasi nuklir yang memberi kontribusi efektif terhadap aksi militer dan implikasi hukum bagi negara yang melakukan serangan terhadap instalasi nuklir dalam konflik bersenjata. Dalam penelitian ini menggunakan jenis peneliatan normative. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan instalasi nuklir yang digunakan untuk kepentingan militer tidak dapat diserang meskipun digunakan untuk kepentingan militer, namun jika instalasi nuklir digunakan untuk kepentingan militer dengan hanya memberi kontribusi bagi kepentingan militer secara tetap, langsung dan mengandung arti penting, maka fungsinya sebagai penunjang dapat diserang. Syarat pemberhentian perlindungan instalasi nuklir bertentangan dengan peraturan perlindungan istimewa instalasi nuklir karena dapat mengancam kehidupan warga sipil. Tindakan serangan terhadap instalasi nuklir yang digunakan untuk kepentingan militer merupakan tindakan bertentangan hukum, oleh karena itu negara harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Abstract The purposes of this study were to analyze protection of nuclear installation which give effective contribution on military activity and legal implication to the state which attacked nuclear installation in the armed conflict territory. This research applied normative legal research. Based on result’s study, it can be known that protection on nuclear installation which used for military activity shall not be military object, even though it used for military purposes. However, if it used for military purposes by giving regular essential contribution, direct, and has an important meaning, thus its function as support of war can be attacked. Requirements for protection termination violated the provisions on special protection of nuclear installation because it may cause harm for civilian. Attacks towards nuclear installation which used for military activity is an act against the law, thus the attacking state …
subject: Articles
  topic: section
subject: Instalasi Nuklir
  topic: keywords
subject: Perlindungan Istimewa
  topic: keywords
subject: Tanggung Jawab Negara
  topic: keywords
creator: Gregorius Bagus Ageng Pambudi Pambudi
creator: Zunnuraeni
creator: Lalu Guna Nugraha
rights: Copyright (c) 2023 Gregorius Bagus Ageng Pambudi Pambudi, Zunnuraeni, Lalu Guna Nugraha
date: 2023-05-29
publication date: 2023-05-29
doi: 10.29303/majil.v1i1.2626

Analisis Perjanjian Pengelolaan Wilayah Udara (Flight Information Region) Antara Indonesia dan Singapura Menurut Hukum Internasional
type: item
description: ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Apakah perjanjian FIR tahun 2022 antara Indonesia dan Singapura telah sesuai dengan hukum internasional, dan 2) Apakah perjanjian bilateral tahun 2022 yang disahkan melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2022 telah sesuai dengan hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, historis, dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui telaah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Bilateral FIR antara Indonesia dan Singapura tahun 2022 tidak mereflesikan aturan yang sesuai dalam Konvensi Chicago 1944 dan Annex 11. Indonesia sebagai negara pemilik kedaulatan memiliki hak untuk menolak mendelegasikan pengelolaan FIR kepada Singapura. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan . Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 mengharuskan Indonesia mengambilalih FIR kepulauan Riau dan Natuna yang nyatanya masih dikelola sebagian besar oleh Singapura dalam jangka waktu 25 tahun mendatang. Dalam hal ini pendelegasian kewenangan kepada Singapura tersebut telah melanggar kedaulatan Indonesia yang bersifat penuh dan eksklusif. Aturan nasional Indonesia juga tidak memberikan kepastian hukum dalam penegakkan kedaulatan dan keamanan wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna. Hal ini ditandai dengan disahkannya Perpres Nomor 109 Tahun 2022 oleh Pemerintah yang harusnya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Kementrian Perhubungan dan TNI AU mestinya mengkaji ulang perjanjian bilateral tahun 2022 dengan pemerintah Singapura. Masalah FIR kemudian dapat dijadikan bahan acuan bagi kalangan akademisi dan generasi mendatang untuk mempersiapkan diri menjadi orang ya…
subject: Articles
  topic: section
subject: Bilateral Agreement
  topic: keywords
subject: Flight Information Region Riau Islands and Natuna
  topic: keywords
creator: Fatona Mithalina Mithalina
creator: Muh. Risnain
creator: Zunnuraeni
rights: Copyright (c) 2023 Mataram Journal of International Law
date: 2023-05-29
publication date: 2023-05-29
doi: 10.29303/majil.v1i1.2579

Penerapan Prinsip Extraterritorial Jurisdiction Dalam Memerangi Tindak Pidana Siber
type: item
description: This research aims to determine the development of the regulation of extraterritorial jurisdiction principles in combating cybercrime and the application of extraterritorial jurisdiction principles. The research method used is normative research. The approach used is statutory, historical, and conceptual. The sources of legal material used are primary, secondary, and tertiary. The legal material collection technique used is in the form of library data. The analysis of legal materials used is a qualitative analysis method. The study result shows that the development of the principle of extraterritorial jurisdiction regulation began with the birth of rules in background paper documents, then the emergence of the 1996 European Council regulations. Applying the principle of extraterritorial jurisdiction is urgently needed in combating criminal acts when cases intersect with state jurisdiction. So that a country can choose jurisdictional principles that can apply in resolving cases, such as the example of the case conducted by Abraham Ben Moses in the United States. Namely, law enforcement can be carried out in Indonesia based on active national principles and protection principles following the ITE Law and the Criminal Code.
subject: Articles
  topic: section
creator: Rusdianto Rusdianto
creator: Muh. Risnain
rights: Copyright (c) 2023 Mataram Journal of International Law
date: 2023-05-19
publication date: 2023-05-19
doi: 10.29303/majil.v1i1.2532

Tinjauan Yuridis Tindakan Aneksasi Rusia di Krimea, Ukraina dari Perspektif Hukum Internasional
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan-ketentuan di dalam Hukum Internasional yang berkaitan dengan aneksasi, selain itu juga untuk mengidentifikasi dan mengkaji dari perspektif Hukum Internasional mengenai keabsahan tindakan aneksasi Rusia di Krimea. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu; Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan Hukum Internasional, aneksasi merupakan pengambilalihan wilayah negara terhadap negara lain yang melanggar Hukum Internasional dan Piagam PBB. Kemudian alasan Rusia melakukan aneksasi yaitu intervention by invitation, self defence dan Crimean Referendum tidak sesuai dengan Hukum Internasional. Aneksasi Rusia di wilayah Krimea melanggar ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang larangan melakukan intervensi terhadap persoalan internal dari suatu negara, serta larangan penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain.
subject: Articles
  topic: section
creator: Andyni Iftinan Salsabila
creator: Zunnuraeni Zunnuraeni
creator: Lalu Guna Nugraha
rights: Copyright (c) 2023 Mataram Journal of International Law
date: 2023-05-19
publication date: 2023-05-19
doi: 10.29303/majil.v1i1.2534