Jurnal Diskresi

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)

Nurul Ayu Puspita Sari, Galang Asmara, Rusnan, Agung Setiawan — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Janapria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Empiris dan menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (BPD) di 3 (tiga) Desa Kecamatan Janapria yaitu Desa Janapria, Desa Bakan, dan Desa Pendem dalam melaksanakan fungsi pengawasan mulai dari tahapan perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan pada tahap laporan pertanggungjawaban anggaran belum berjalan optimal dikarenakan masih ditemukan adanya koordinasi yang kurang antara BPD dengan Kepada Desa. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya rasa saling percaya antara BPD dengan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa bahkan sampai pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kendala yang dialami BPD dalam melaksanakan fungsinya di Kecamatan Janapria ialah kurangnya pemahaman tentang Tupoksi BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan baik dari sisi BPD maupun Pemerintah Desa bahkan masyarakat.

Kriteria Pengenaan Besaran Sanksi Administrasi dalam Produk Hukum Daerah

Muhammad Khairi Muslimin, Abdul Khair, M. Saleh — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria dalam pengenaan dan besaran dalam sanksi administrasi dalam produk hukum daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur besaran denda administratif dalam Perda atau Perkada sesuai dengan karakteristik dan materi muatan Perda dan/atau Perkada yang akan ditetapkan; metode penentuan besaran denda administratif dapat dilakukan melalui kajian teknis atau penilaian (appraisal) yang disesuaikan dengan materi muatan dan prosedur penetapan denda administratif dalam Peraturan Daerah atau Peraturan kepala Daerah.

Eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PPU-XVIII/2020

Aditya Pria Setyady, Chrisdianto Eko Purnomo, M. Saleh — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

This study aims to find out and understand the existence of the Job Creation Law after the Constitutional Court Decision Number 91/PPU-XVIII/2020, and the legal meaning of the Job Creation Law after the Constitutional Court Decision Number 91/PPU-XVIII/2020 in terms of legal certainty . The research was carried out using normative research methods, using regulatory, conceptualization and case approaches. The research results show that the existence of the Job Creation Law has an impact on the status of Constitutional Court Decision No. 91/PPU-XVIII/2020 between existence and absence. It is said to exist because it is used as a juridical basis in the Job Creation Law, but substantively the decision of the Job Creation Constitutional Court, especially the constitutional order to substantively improve the Job Creation Law by involving meaningful community participation, is not implemented. The government (in this case the President) actually uses the Job Creation Law instrument which substantively denies the Job Creation Constitutional Court's decision. The legal implications of the Job Creation Law after the Job Creation Constitutional Court's decision have an impact on the law regarding the formation of statutory regulations, because after the Job Creation Constitutional Court's Decision a new concept was accommodated in the form of an omnibus law which had never previously been accommodated by Indonesia. Apart from that, the existence of non-compliance with the Job Creation Law with the Constitutional Decision of the Job Creation Court has the potential to give rise to the phenomenon of constitutional disobedience. Therefore, in the future, it is necessary to formulate the form and type of sanctions for Constitutional Court Decisions and also orientate the Constitutional Court to be able to carry out reviews of laws or laws that conflict with Constitutional Court Decisions.

Keywords:Legal Implications: Constitutional Court Decision, Job Creation Law.

Pencalonan Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu Tahun 2024 (Perspektif Undang-Undang Partai Politik) (Studi di Kab. Lombok Timur)

Lusiana Damayanti, Rr. Cahyowati, M. Saleh — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

This research aims to determine the candidacy of female legislative members in the 2024 General Election in East Lombok Regency (Political Party Law Perspective and find out the obstacles and solutions to nominating female legislative members in the 2024 General Election in East Lombok Regency (Political Party Law Perspective). The type of research used is empirical legal research. The research results show that in the nomination of female legislative members in the 2024 elections in East Lombok Regency17, political parties have fulfilled the 30% requirement mandated by Law Number 12 of 2011. There is one political party that has fulfilled its requirements. Where there are no legislative candidates, whether male or female legislative candidates. The nomination of female legislative members has been running well and under the law’s mandate. However, one party has not fulfilled these provisions because they do not have legislative candidates.

Keywords: Woman, General Election, Political Parties

Fungsi Bawaslu dalam Mencegah Money Politic pada Proses Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa (Studi di Bawaslu Kabupaten Sumbawa)

Patih Kushartawan, Ida Surya, Ashari Ashari — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas fungsi dan tugas pokok bawaslu dalam pelaksanaan proses pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa dan strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya money politic di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan fungsi dan tugas pokok Bawaslu Kabupaten Sumbawa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu sebagai upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sejak tahapan awal hingga berakhirnya tahapan pemilu di Kabupaten Sumbawa dan Bawaslu menyusun strategi pencegahan money politic berupa sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat, pemetaan daerah rawan money politic, pembentukan kampung pengawasan pemilu, jango partai, pengutan kerjasama dan fungsi Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam pembuktian money politic.

Kata Kunci : Badan Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum, Money Politic

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan dan urgensi pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya regulasi setingkat undang-undang yang mengatur secara detail mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Dengan adanya regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi yang jelas, maka pelaksanaan hak prerogatif Presiden dapat dilaksanakan secara optimal dalam pemberian keadilan kepada masyarakat. Sudah ada arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilaan Rakyat yang akan segera menyusun perubahan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 agar payung hukum pelaksanaan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi menjadi lebih jelas dan terang ke depannya.

Kata Kunci: Urgensi, Grasi, Abolisi, Kepastian Hukum

Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Inges Sukma Fatimah Putri, AD. Basniwati, Ashari Ashari — Sat, 13 Jul 2024 01:48:58 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari keuangan negara ialah dari iuran anggota, sumbagan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik dan operasional seketariat. Penggunaan dana partai politik yang ideal akan menciptakan sistem demokrasi yang baik dan pertanggungjawaban keuangan partai politik ialah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan berupa penerimaan dan juga pengeluarannya apabila tidak memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan yang diterimanya, maka partai politik tersebut akan dikenai sanksi administratif.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Partai Politik, Keuangan Negara

Upaya Penguatan Peran BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi di Kecamatan Kopang)

Lalu Guguh Apridho, Minollah, Rusnan, Muh. Alfian Fallahiyan — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penguatan peran BPD dalam hal penyusunan peraturan desa serta apa saja kendala yang dihadapi oleh BPD dalam penyusunan peraturan desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pihak BPD dibeberapa desa mengakui bahwa peran BPD dalam penyusunan peraturan desa masih sangat kurang. Pihak desa telah mengupayakan penguatan peran BPD dengan mengadakan pelatihan, selain dari pihak desa penguatan juga dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa dengan mendatangkan praktisi yang kompeten dibidang penyusunan peraturan desa.

Kata kunci: Penguatan, BPD, Penyusunan, Peraturan Desa.

Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Studi Kab. Lombok Timur)

Muhammad Zulkarnain, Rusnan Rusnan, AD. Basniwati, Khairul Umam — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Lombok Timur dalam Penyedian Ruang Terbuka Hijau Publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari data yang diterima jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Selong sampai tahun 2023 masih sangat jauh dari 20% yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29. Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik yang saat ini dimiliki oleh Kota Selong sebanyak 21,005 ha atau sebesar 0,2100500 km². Sedangkan luas wilayah Kota Selong 316. 800 ha atau 31,68 km². Dengan luas wilayah Kota Selong maka kebutuhan seharusnya Ruang Terbuka Hijau Publik yang harus ada sebanyak 6,336 km²atau sama dengan 20% wilayahnya.

Kata Kunci: Implementasi, Ruang Terbuka Hijau Publik

Efektivitas Pengawasan Dana Desa dalam Pemerintahan Desa (Studi di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)

Wisnu Hilmantio, Minollah Minollah, AD. Basniwati, Rachman Maulana Kafrawi — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan bagaimanakah dampak adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosio-legal (sosio legal approach). Pengawasan terhadap dana desa yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat secara intren sudah cukup efektiv dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat secara ekstern sangat efektiv karena membentuk tim yang langsung turun dan menggunakan program Gardu-MenTe. Dampak dari adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa ini sangat berdampak positif yang dimana adalah pemerintah desa transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dana desa digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas, Pengawasan

Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945

Satria Budi Kusuma, Haeruman Jayadi, AD. Basniwati, Muh. Alfian Fallahiyan — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden Tanpa pengawasan, kewenangan yang besar tersebut berpotensi diselewengkan. Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengawasi Presiden. Namun, anggota DPR kerap kali merepresentasikan kepentingan partai politik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan didasarkan pada penalaran deduktif, yakni pengambilan simpulan dari uraian umum tentang Mahkamah Konstitusi ke uraian khusus. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Hubungan fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden didasarkan pada distribusi kekuasaan dimana eksekutif terpisah dan independen dari kekuasaan legislatif. Presiden memiliki berbagai tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi. Dalam konteks sistem presidensial Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah serta penanggjung jawab krisis dan bencana alam. Antara DPR dan Presiden terdapat hubungan fungsional yang secara garis besar dapat nyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama, dan hubungan yang bersifat pengawasan. Hubungan itu memungkinkan terciptanya Checks and balances atau perimbangan kekuasaan.

Kata kunci: Presiden, DPR, Kewenangan