Jurnal Diskresi

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Fathan Al Abid — 2023-12-07

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dan mengurangi jumlah pajak terhutang (TMDU) wajib pajak dan apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor mampu meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengurangi jumlah pajak terhutang (WP TMDU) berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh BAPPENDA Provinsi NTB untuk SAMSAT Praya yakni sejumlah 30.965 dimana realisasi sejumlah 22.742 dengan presentase 73,44% yang dimana realisasi tersebut melebihi presentase 50% dari target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung terlaksananya Peraturan Gubernur Nomor 74 tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor yaitu, faktor penegak hukumnya yang kompeten dan faktor sarana atau fasilitasnya yang memadai.

Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

Fauziah — 2023-12-07

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan mengambil 3 sampel desa. Yakni desa terdekat yaitu desa Jorok,desa tertengah yakni desa Stowebrang, dan desa terjauh yakni desa Sabedo. Metode yang digunakan yaitu metode empiris yang menggunakan teknik analisis deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas kondisi suatu variabel. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar kuesioner, wawancara,dan observasi. Terdapat dua kelompok populasi yaitu perangkat desa dan masyarakat, perangkat desa , dalam penentuan sampel menggunakan purposive sampling untuk perangkat desa dan masyarakat menggunakan teknik random sampling. Jenis dan sumber data menggunakan data primer,sekunder dan tersier. Berdasarkan teknik analisis yang dilakukan maka hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa cukup terlaksana. Cukup terlaksana ini diartikan bahwa pelaksanaan pembinaan kemasyarakat di Kecamatan utan sudah dilaksanakan namun masih belum optimal. Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan yakni partisipasi masyarakat yang aktif, sumberdaya manusia yang berkualitas, kelembagaan dan regulasi yang efektif, keterampilan dan pengetahuan kepala desa yang memadai serta kerjasama dengan pemerintah daerah.Adapun faktor penghambat yang tediri dari partisipasi masyarakat yang masih minim kepeduliannya,ketersediaan fasilitas yang masih belum memadai, pengarahan dan sosialisi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum optimal, dan sumber daya manusia yang masih kurang.

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sukmadi Farid Sabri — 2023-12-07

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untuk mengetahui kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemahaman terhadap Peraturan Daerah diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, pihak akademisi dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Pelaksanaan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 yang mana Peraturan Gubernur tersebut menjadi landasan hukum untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota terkhusus di Kota Mataram. Kendala yang dihadapi BPSDMD Provinsi NTB dalam pengembangan sumber daya manusia ialah pemahaman terkait diklat yang masih kurang, keterbatasan anggaran, serta pembagian kompetensi yang belum didasarkan pada analisis kebutuhan secara menyeluruh.

Pelaksanaan Hak Prakarsa BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Indra Setiawan — 2023-12-07

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan untuk mengetahui pelaksanaan hak prakarsa BPD dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sikur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan medote pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sudah terlaksana dengan baik. Di dalam melaksanaan hak prakarsanya tersebut BPD tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu faktor internal BPD dan warga masyarakat setempat seperti sumber daya manusia para anggota BPD dan masyarakat setempat yang masih membutuhkan pembekalan khusus seperti pelatihan yang berkaitan dengan pentingnya hak prakarsa tersebut. Demikian juga kemauan yang sungguh kuat dari elemen masyarakat sehingga tidak dapat mengembangkan potensi Desa melalui kepentingan peraturan Desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Wisata Di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

Lalu Agung Karta Panji — 2023-12-07

Tujuan penyusunan ini adalah untuk mengetahui Peran BPD dalam melakukan Pengawasan di Desa Wisata di Kecamatan Labuhan Haji. Metode penyusunan yang penyusun gunakan yaitu metode penyusunan hukum empiris. Hasil penyusunan ini menunjukkan bahwa, Peran BPD di Desa Wisata di Kecamatan Labuhan Haji sudah berjalan cukup baik. Namun, masih ada beberapa kendala dan rencana pembangunan wisata yang belum bisa disetujui oleh Masyarakat. Dampak yang terjadi antara lain belum terealisasinya pembangunan wisata tersebut sehingga BPD harus mengevaluasi ulang rencana tersebut. Solusinya BPD sebaiknya segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mana membahas tujuan dibentuknya wisata yang direncanakan tersebut sehingga masyarakat dan pemerintah desa memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dibentuknya wisata yang belum terealisasi tersebut.

Model Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi

Muhammad Aris Mufti — 2023-12-07

Penerapan presidential threshold dalam pemilu Presiden di Indonesia memicu banyak perdebatan, khususnya terkait dengan isu perlindungan hak politik warga negara dan penguatan sistem presidensiil. Polemik mengenai isu ini semakin menguat pasca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan pemilu Presiden dan pemilu Legislatif dilaksanakan secara serentak. Penelitian berjudul “Model Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak Ditinjau Dari Perspektif Demokrasi”, memiliki dua isu hukum yaitu pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan akibat hukum pemberlakuan Presidential Threshold terhadap sistem presidensiil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengaturan mengenai Presidential Threshold dalam pemilu Presiden dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensiil di Indonesia. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Presidential Threshold masih dianggap sebagai peraturan yang sah dapat diberlakukan pada pemilu berikutnya walaupun bertentangan dengan prinsip demokrasi pancasila di Indonesia.

Penegakan Hukum Garis Sempadan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram

Ismi Ahmad Fauzi — 2023-12-07

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai penegakan hukum atas ketentuan garis sempadan jalan dalam mendirikan bangunan di Kota Mataram sebagaimana telah diatur secara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan metode pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Sesuai dengan temuan penelitian ini, penegakan hukum atas ketentuan garis sempadan jalan dalam mendirikan banngunan di Kota Mataram belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dari fakta empirisnya masih terdapat bangunan-bangunan rumah, toko/kios yang tidak mematuhi mengenai harus tersedianya ruang sempadan jalan. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh faktor keasadaran hukum, pemahaman fungsi dari garis sempadan jalan, bangunan-bangunan yang sudah ada terlebih dahulu terbentuk dari peraturan tersebut.

Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima

Reza Paksindra — 2023-12-07

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pengawasan dan penertiban PKL berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mataram serta hambatan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data lapangan sebagai data primer melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban PKL belum terlaksana dengan baik, karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang belum terkontrol dengan baik. Hambatannya adalah belum adanya peraturan pelaksanaan sebagai instrumen teknis sesuai dengan yang didelegasikan dalam peraturan daerah dan peraturan walikota, yang mengakibatkan belum optimalnya peran instansi terkait dalam fungsi koordinasi, pengawasan dan penertiban sebagaimana mestinya.

Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Persfektif Hukum Tata Negara Darurat

Aryanda Permana — 2023-12-07

Penelitian ini berjudul Pengaturan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Persfektif Hukum Tata Negara Darurat. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan penetapan penundaan pelakasanaan Pemilu di indonesia jika kita meninjaunya dari persfektif hukum tata negara darurat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia terutamanya dalam sudut pandang hukum tata negara darurat di Indonesia. Metode penelitian menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pemilu telah diatur di dalam konstitusi yakni pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.Penundaan pemilu di Indonesia sendiri tidak diatur, namun dalam hukum pemilu Indonesia mengatur dengan istilah "pemilu lanjutan dan pemilu susulan". Penundaan Pemilihan Umum tanpa adanya kondisi keadaan bahaya negara (staatnoodrecht) yang mengakibatkan berlakunya Hukum Tata Negara Darurat. Terdapat beberapa kekurangan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam persfektif Hukum Tata Negara Darurat terkait kekaburan terkait lembaga yang berwenang menerbitkan penundaan Pemilu yang dapat mengakibatkan kesewang-wenangan kekuasaan. Bentuk penetapannya dapat melalui Perppu mengingat bahwa terdapat keadaan staatnoodrecht seperti yang diatur didalam pasal 431 – 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan landasan yang digunakan adalah dengan mepertimbangkan asas “Salus Populi Suprema Lex Esto” yang berarti keselamatan rakyat merupakan Hukum Tertinggi.

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Istikelal — 2023-12-07

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan. sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Ptusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xx/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Jenis penelitian ini dilakukan secara normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini adalah ini di tolaknya permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai tafsir konstitusional pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi ini penting keberadaannya sebagai bentuk pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa yang dilakukan lewat aturan hukum (government limited by law).

Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Hutan Produksi Di Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara

Ahmad Muhazzir — 2023-12-07

Penelitian ini menjadi dasar untuk menganalisa pengaturan penegakan hukum dalam pemberian izin pemanfaatan hutan produksi serta kendala dalam pelaksanaan. Penelitian ini bersifat empiris dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini yang berkenaan dengan pelaksanaan pengaturan izin diatur dalam 2 peraturan yang mengakibatkan pembagian tidak sama terhadap setiap subjek dan terbukti dari fakta dilapangan menggunakan cara pembagiannya berdasarkan peraturan lama yaitu 15 hektar per kepala keluarga adapun kendalanya adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengatur jenis tanaman yang bisa ditanam di hutan produksi tersebut, kurangnya aparat penegakan hukum dan sarana fasilitas serta kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Lalu Aang Suryanata — 2023-12-07

This study points out main duties of village representative boards in Pujut Sub-District and identifies factors hampering good governance principles from being implemented in village governance. This is an empirical study with statutory, conceptual, sociological, and comparative approaches. The study was conducted in Mertak, Kuta, and Sukadana Villages. Results of this study show that main duties of village representative board according to Article 55 of the Law No. 6 of 2014 of Village are, firstly, discussing and establishing village regulation along with the head of village. Secondly, accommodating and conveying village community’s aspirations. Lastly, supervising head of village performance. In addition, there are differences in perspectives and approaches of those three villages in putting good governance principles into practice. According to this study, village representative boards of the three villages are highly likely to have made efforts in implementing the good governance principles respectively. Despite both participation and accountability principles are still inadequately implemented in Mertak and Sukadana villages. Whereas in Kuta Village, the overall principles’ implementation is relatively satisfactory in all three the Village Representative Board’s main duties. In addition, factors hampering village representative boards from implementing good governance principles are, inadequate human resource quality, the absence of Supervision Committee, and the lack of facilities for the board members.

Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang

Mahendra Wijaya Kusumaa — 2023-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparasi kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pembentukan Undang-undang. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan PerUndang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki antara Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pembentukan Undang-undang. Kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dalam pembentukan Undang-undang sangatlah luas karena diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk dapat mengajukan, membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-undang, sementara Presiden Amerika serikat hanya diberikan kewenangan oleh Undang-undang Amerika serikat berupa hak Veto. Akan tetapi Presiden Amerika serikat juga tetap bisa mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Senate atau House of Representative melalui konsep Eksecutive Communications serta dapat ikut memberikan kritik dan masukan terhadap Rancangan Undang-undang yang dibahas melalui konsep Public Hearings. Meskipun Rancangan Undang-undang tersebut menjadi milik Senate atau House of Representative akan tetapi hal tersebut merupakan bentuk pemisahan kewenangan yang tegas antara eksekutif dan legislatif di Amerika serikat.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan

Danang Indra Nugraha — 2023-12-13

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai ibu kota negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perlunya dibentuk UU IKN, akan tetapi secara implisit pembentukan UU IKN ini didasarkan atas pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta setelah diundangkannya Undang-Undang IKN tersebutadalah DKI Jakarta masih berkedudukan sebagai ibu kota negara sampai Keputusan Presiden yang mengatur pemindahan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara ditetapkan, apabila Keputusan Presiden tersebut ditetapkan, maka ada beberapa hal yang akan berubah dari DKI Jakarta, di antaranya struktur pemerintahan, kewenangan khusus, kedudukan dan sistempemilihan kepala daerah. Rekomendasi yang penulis berikan mengenai alasan pembentukan IKN adalah bahwa dalam setiap penyusunan undang-undang, seharusnya mencantumkan alasan hukum yang jelas. Kemudian mengenai implikasi yuridis terhadap DKI Jakarta setelahdiundangkannya UU IKN, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, DKI Jakarta ditetapkan menjadi daerah khusus atas dasar perjalanan sejarah yang dimilikinya dan dijadikansebagai daerah pusat bisnis. Kedua, bila tidak seperti yang pertama, maka rekomendasi penulisDKI Jakarta dijadikan provinsi biasa seperti halnya daerah provinsi lain.

Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik

Indikum Nyamuk Wandikbo — 2023-12-22

Hak untuk menentukan nasib sendiri (Rights to self-determination) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional .Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Simpulan, Rakyat Papua mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, dengan pertimbangan bahwa, hak asasi merupakan hak dasar yang kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan Majelis Umum PBB telah mengesahkan Internasional Covenant on Civil and Political Rights pada sidang tanggal 16 Desember 1966, instrument ini tidak bertentangan dengan Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945, dan pemberian hak menentukan nasib sendiri kepada Papua Barat bersifat internal, dimana suatu masyarakat mempunyai kendali yang lebih luas atas perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka, tanpa mengurangi hak untuk menentukan nasib sendiri dan tanpa pemisahan diri. Wujud pemberian hak menentukan nasib sendiri di Papua Barat, yaitu dengan diberikannya pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua.

Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Rusnan Rusnan — 2023-12-22

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan aparat desa Parampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan pemerintah desa termasuk dalam penyusunan peraturan desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI. Maka setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa: Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang termasuk adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk itu, sebuah peraturan yang dibentuk oleh legislator baru dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir kepentingan seluruh elemen yang ada, baik dari struktur dan mekanisme pemebnetukapnnya, adanya landasan atau dasar yang dijadikan pijakan serta mengakomodir kepentingan pemerintahan dan masyarakat sehingga aturan tersebut dapat diterima dan berjalan dengan efektif termasuk terhadap peraturan desa.

Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak (Studi Di Provinsi NTB)

Johannes Johny Koynja — 2023-12-22

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa pandemi Covid-19, dengan penekanan pada aspek digitalisasi pajak. Fokus utama penelitian adalah perlunya digitalisasi dalam menjembatani keterbatasan geografis, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, serta evaluasi implementasi kebijakan relaksasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris berbasis applied law research. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan masyarakat sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi lebih difokuskan kepada Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang dengan penekanan pada keringanan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dalam mengatasi kendala dan memberikan solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan digitalisasi pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Elektronik Desa (E-Samdes) guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah terpencil.