Jurnal Diskresi merupakan media open access setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum. Jurnal Diskresi terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Diskresi memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, serta isu-isu hukum tata negara yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Diskresi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASIMASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI DI KECAMATAN NARMADA)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak sering kali belum optimal sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data yang digunakan oleh penyusun bersumber dari data lapangan, dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui sosialisasi kebijakan pajak, pemberian pelayanan berbasis digital, program insentif atau pengurangan denda, serta pembinaan kepada aparat desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Upaya ini terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.
Copyright (c) 2025 Nouval Pramudaya Farakhan, Minollah, AD.Basniwati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
INKONSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUMUTUS PERKARA YANG BERSIFAT OPEN LEGAL POLICY
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi inkonsisten pada perkara open legal policy dan apa implikasinya dilihat dari nilai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis normatif dimana peneliti mengkaji permasalahan dengan mengacu pada aturan tertulis, konsep, teori, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Makamah Konstitusi berubah arah dikarenakan faktor internal dan eksternal serta dilihat dari nilai keadilan dan kepastian hukum Mahkamah Konstitusi tidaklah salah dalam berubah arah dan menghadirkan keadilan subtantif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Melalui penelitian ini diharapkan agar dapat dibentuk suatu aturan yang jelas dan konkrit terkait dengan batas kewenangan dan parameter open legal policy.
Copyright (c) 2025 Hamzah Fansuri Hidayat, Rusnan, Ashari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN OMBUDSMAN PERWAKILAN NTB DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL DI KOTA MATARAM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Ombudsman perwakilan NTB dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik digital di kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan (Pendekatan Sosiologis (Sosiologi Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB tidak hanya melaksanakan fungsi pengawasan secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengambil peran strategis melalui pelaksanaan berbagai program intervensi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman RI Perwakilan NTB turut berperan dalam mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik digital, khususnya di Kota Mataram, dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, bukan berarti Ombudsman RI Perwakilan NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB seperti, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia dan keterampilan digital, lemahnya jaringan internet di wilayah pedesaan, serta risiko keamanan siber dan privasi data. Sebagai solusi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan digital melalui pendekatan strategis yang berfokus pada edukasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Salah satu strategi utamanya adalah memperluas sosialisasi mengenai kanal layanan digital seperti NTB Care, yang menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara mudah dan tanpa biaya.
Copyright (c) 2025 Annisa Aryandhini, M. Saleh, Agung Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EFEKTIVITAS PROSEDUR VERIFIKASI LAPORAN DI OMBUDSMAN RI PERWAKILAN NTB DALAM MENANGANI PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT PASAL 24 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas prosedur verifikasi laporan di Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani pengaduan masyarakat berdasarkan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis (sociology approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa prosedur verifikasi laporan di Ombudsman RI Perwakilan NTB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Proses verifikasi yang dilakukan secara transparan, dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kebenaran dan keaslian laporan. Dengan demikian, prosedur verifikasi laporan di Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah sangat efektif dalam menangani pengaduan masyarakat, sesuai dengan Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008.
Efektivitas, Verifikasi Laporan, Pengaduan Masyarakat
Copyright (c) 2025 Azhari Asrorrudin, Haeruman Jayadi, Khairul Umam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI ALAT PEMANTAU PAJAK (TAPPING BOX) DALAM MENINGKATKAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN DOMPU
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi alat pemantau pajak (tapping box) dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Dompu, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya potensi kebocoran pajak daerah yang bersumber dari pelaporan transaksi usaha yang tidak transparan, khususnya pada sektor hotel dan restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan lapangan (field research) melalui pengumpulan data primer dari wawancara langsung terhadap informan yang berwenang, pelaku UMKM, dan pengelola kebijakan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara implementasi tapping box dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemasangan tapping box memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung secara kelembagaan, implementasinya belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi minimnya pemahaman wajib pajak tentang fungsi dan tujuan alat tersebut, kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, serta resistensi dari sebagian pelaku usaha yang menganggap kebijakan ini terlalu mengintervensi kegiatan operasional. Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak di beberapa objek usaha setelah pemasangan tapping box menjadi indikator bahwa kebijakan ini memiliki potensi positif apabila dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM, perbaikan sistem pendukung teknologi, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh pemerintah daerah agar kebijakan ini mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Sa'ban Rahmat, Minollah, AD. Basniwati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA BAYAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan, dan peran Pemerintah Desa Bayan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan dan sosiologis (Sociological Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan kemasyarakatan Di Desa Bayan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut PemerintahDesa bayan dapat dikatakan belum berperan secara optimal dalam pemberdayaan kelompok tani hutan. Hal yang perlu menjadi evaluasi bagi pendamping Perhutanan sosial ialah perlunya penambahan kapasitas baik dalam pengembangan usaha maupun pemanfaatan kawasan.
Copyright (c) 2025 L. Sukma Darmawan, Sarkawi, Muh. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA KEKERI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 DI DESA KEKERI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT
Penelitian bertujuan untuk mengetahui dasar hukum BPD menjadi pengawas BUMDesa Kekeri, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam menetapkan dan mengatur pengawasan BUMDesa, serta implikasi yuridis terhadap pengawasan BUMDesa Kekeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan kasus. Penelitian menunjukan pembentukan BPD menjadi pengawas BUMDesa Kekeri berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama , dan Anggaran Dasar Nomor 01 Tahun 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 04 Tahun 2022. Adapun pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilaksanakan cukup baik walaupun belum efektif, serta implikasi yuridis pengawas BUMDesa Kekeri yang tidak menjalankan tugasnya adalah berupa pemberhentian sebagai pengawas.
Copyright (c) 2025 Anisa Ashillah, Rusnan, Riska Ari Amalia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD OLEH DPRD (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam sektor pendidikan, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan DPRD telah dilakukan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut antara lain adalah keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami dokumen anggaran, kurangnya ketersediaan data dan laporan kinerja yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, serta rendahnya pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh DPRD telah berjalan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah No 1 tahun 2024 pada pasal 21 dan 22 tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah sudah berjalan optimal serta harus tetap diperkuat melalui pelatihan, pemanfaatan tenaga ahli, serta digitalisasi data pengawasan untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Copyright (c) 2025 Lalu Husnu Yahya, M. Saleh, AD. Basniwati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKAPENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam rangka pengujian konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia serta mengetahui kriteria Mahkamah Konstitusi antara berperan sebagai Penegasan penafsiran atau negatif legislator di Indonesia. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatiF, dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mempertegas penafsiran adalah bentuk Mahkamah sebagai the guardian of constitution yang harus benar-benar menghadirkan keadilan substantif. Melalui penelitian ini diharapkan agar pembentuk Undang-Undang mampu menyusun parameter serta kriteria terkait penentuan batas penegasan penafsiran yang di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Copyright (c) 2025 Roby Nurdiansyah Roby, Crhisdianto Eko Purnomo, Rahmadani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 yang secara signifikan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 20–25% menjadi 6,5–10% berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana putusan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa penurunan ambang batas tersebut membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi partai politik kecil dan calon independen, serta menghapus hambatan diskriminatif dalam proses pencalonan. Selain itu, implementasi putusan ini memerlukan sosialisasi yang masif dan terstruktur oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta dukungan dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan dalam pendidikan politik berbasis komunitas. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi preseden yuridis, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam pembentukan kebijakan pemilu yang lebih adil dan demokratis.
Copyright (c) 2025 lalu muhamad rizwan iqball, Rusnan, Johannes Johny Koynja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN TIM PEMERIKSA DAERAH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Penelitian ini berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengetahui kedudukan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan empat pendekatan: Undang-undang, Historis, Konseptual, dan kasus. Hasil Penelitian menujukan bahwa : 1) pengaturan Tim Pemeriksa Daerah sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017. 2) Kedudukan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 berada di daerah dan bersifat ad hoc yang mengakibatkan Tim Pemeriksa Daerah tidak memiliki Kedudukan yang cukup kuat. 3) kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa di atur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan kewenangan Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Hanya memeriksa Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara pemilu jika diberikan mandat untuk melaksanakan Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pusat. Dengan begitu perlu dilakukan Revisi Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 untuk memperkuat peran dari Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran etik di daerah.
Copyright (c) 2025 Muhammad Nasirudin Albani, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
DISHARMONI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Disharmoni Putusan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia calon kepala daerah yang mencerminkan kompleksitas akibat kewenangan judicial review yang dimiliki kedua lembaga kehakiman tersebut sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa penyebab disharmoni Putusan MK dengan Putusan MA mengenai batas usia calon kepala daerah serta implikasi yuridis yang timbul dari kedua putusan tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai kewenangan judicial review di indonesia serta kontribusi praktis bagi upaya pembentuk hukum lebih harmonis dan menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undang dan pendektan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni Putusan antara MK dan Putusan MA disebabkan adanya dualisme lembaga kehakiman dalam kewenangan judicial review serta adanya kekaburan norma pada penafsiran batasan usia calon kepala daerah yang menyebabkan perbedaan pertimbangan. Implikasi yuridis disharmoni adalah timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi calon peserta Pilkada.
Copyright (c) 2025 Andika Wisnu Wijaya, Galang Asmara, Riska Ari Amalia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KOTA MATARAM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hubungan fungsional antara Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, observasi, dan wawancara yang ditujukan kepada BAPPEDA dan Dinas PUPR Kota Mataram serta Provinsi NTB. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara kedua tingkat pemerintahan telah terjalin melalui mekanisme koordinasi dan harmonisasi. Namun, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan waktu koordinasi yang tersedia dalam siklus perencanaan, keterbatasan sumber daya aparatur dari sisi kualitas dan kuantitas, serta rendahnya kualitas partisipasi publik. Upaya yang dilakukan meliputi Penguatan Sistem Perencanaan dan Penjadwalan yang lebih Proaktif, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan fungsional yang baik antara pemerintah kota dan provinsi merupakan kunci tercapainya pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Mataram.
Copyright (c) 2025 Muhammad David, Abdul Khair, Sarkawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DI BAWAH UMUR YANG SUDAH/PERNAH KAWIN DALAM PEMILIHAN UMUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak memilih dalam pemilihan umum khususnya untuk subjek hukum yang sudah atau sudah pernah kawin. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni studi dokumen dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang didapatkan dikaji menggunakan metode interpretasi. Adapun hak memilih dalam pemilihan umum berdasar pada Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini merupakan Pasal yang memberikan kedudukan hukum terhadap warga negara Indonesia yang sudah atau sudah pernah kawin dalam pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tolak ukur kedewasaan cukup beragam. Dengan menjadikan perkawinan sebagai tolak ukur kedewasaan dalam pemilihan umum, ini juga berarti memberi hak memilih dalam pemilihan umum pada anak di bawah umur yang sudah atau pernah kawin dengan dispensasi. Kendati demikian, seorang anak yang melakukan perkawinan dengan dispensasi pada hakikatnya tetaplah seorang anak. Merupakan hal yang tidak relevan menjadikan perkawinan dengan dispensasi sebagai penentu kapabilitas seseorang dalam menentukan pilihan politiknya mengingat sebagai negara demokrasi, Indonesia menggantungkan nasib pada rakyatnya. Maka dari itu, kedewasaan dalam konteks hak memilih dalam pemilihan umum tidak bisa hanya sekedar status kedewasaan yang disamakan dengan konsekuensi yuridis dari perkawinan yang dilakukannya. Selain itu dengan melihat fakta sosial yang ada terkait dengan perkawinan di bawah tangan, frasa “sudah atau sudah pernah kawin” yang ada pada Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan frasa yang menjadikan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai norma yang multitafsir. Maka dari itu, perlu dipertegas bahwa perkawinan yang dimaksud merupakan hanya perkawinan yang tercatat pada lembaga negara yang berwenang.
Copyright (c) 2025 Dinda Chairunnisa, Ida Surya, M. Saleh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EFEKTIVITAS SISTEM PENGAWASAN VISA ON ARRIVAL (VOA) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi di Kantor Imigrasi Mataram)
Imigrasi terhadap Visa on Arrival (VoA) di Wilayah Kantor Imigrasi Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. mengetahui faktor penghambat dan solusi dari pelaksanaan penegakkan hukum melalui Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing terkait Visa on Arrival (VoA) di Wilayah Kantor Imigrasi Mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui pertanyaan singkat melalui kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini pejabat Kantor Imiigrasi Mataram. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pengawasan keimigrasian telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian akan tetapi masih ada tantangan dalam hal deteksi dini dan pelanggaran seperti overstay. Faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan VoA di Kantor Imigrasi Mataram meliputi keterbatasan personel keimigrasian, kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, serta masih adanya celah dalam pengawasan di beberapa titik masuk wilayah yang menjadi pintu masuk wisatawan asing. Pemerintah harus melakukan revisi dan penegasan kembali terkait batasan aktivitas serta larangan bagi wisatawan asing pemegang VoA. Kantor Imigrasi Mataram perlu melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya anggota TIMPORA melalui pelatihan khusus terkait profiling WNA. Selain itu, Pejabat Kantor Imigrasi Mataram harus membuat program sosialisasi untuk menjelaskan manfaat dari APOA dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing serta memberikan panduan praktis mengenai penggunaan aplikasi.
Efektivitas, Pengawasan, Visa on Arrival.
Copyright (c) 2025 Lalu ariyadi saputra, RR. Cahyowati, Khairul Umam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN ASAS STELSEL AKTIF TERHDAP PEROLEHAN AKTA KELAHIRANMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran serta faktor penghambat dan pendukung menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas stelsel aktif melalui Program Silamo dan Program Jango Desa terhadap perolehan akta kelahiran di Kecamatan Utan berjalan cukup baik namum belum efektif. Faktor pendukung ialah faktor hukum dan partisipasi masyarakat. Adapun faktor prnghambat ialah faktor pelaksana hukum dan sarana atau fasilitas.
Copyright (c) 2025 Faras Ramadhan, Rr. Cahyowati, AD. Basniwati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN SELEKSI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM MENUNJANG PROFESIONALISME KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) (STUDI DI KOTA MATARAM)
Penelitian ini bertjuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menunjang profesionalisme Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dengan fokus pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PPS dalam menunjang profesionalisme KPPS. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rekrutmen dan seleksi PPS yang digunakan KPU Kota Mataram adalah rekrutmen terbuka dengan membuka seluas-luasnya siapapun yang ingin mendaftar menjadi anggota PPS. Dengan rekrutmen melalui aplikasi SIAKBA dan beberapa persyaratan yang mewajibkan pendaftar mencantumkan surat keterangan sehat dari pukesmas atau rumah sakit dan menunjukkan para pendaftar mampu secara jasmani dapat menjadikan hasil rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Dan juga bagaimana proses seleksi PPS ini dapat menunjung profesionalisme KPPS melalui bimbingan teknis, kriteria seleksi dan peningkatan kesejahteraan dengan memberikan jaminan/santunan dan honorarium yang sesuai dengan pekerjaannya.
Copyright (c) 2025 Rifqi Ramadhan, Minollah, Agung Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN SUMBAWA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan pungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pungutan retribusi pasar, seperti sosialisasi kepada juru pungut dan pembaruan regulasi daerah. Namun, kendala yang ditemukan meliputi persaingan dengan pasar modern, kurangnya sumber daya manusia serta kurangnya dukungan dana.
Copyright (c) 2025 Muhammad Purhadi Anugrah, Minollah, Johny Koynja, Rachman Maulana Kafrawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI DI DESA GILI INDAH KECAMATAN PEMENANG LOMBOK UTARA)
Penelitian ini bertujaun untuk menganalisis bagaiamana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya sesuai dengan fungsi dan wewenang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun belum begitu maksimal dalam pelaksanaan pengawasanya, Apabila terdapat suatu keadaan sebagai temuan maka BPD Gili Indah memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk memperbaikinya. Pengaruh peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gili Indah dapat dinilai terhadap keadaan kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek pembangunan di Desa Gili Indah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi perlu dilakukannya penguatan terhadap fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan Undang-Undang atau Peraturan Bupati guna terciptanya check and balance yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa.
Copyright (c) 2025 Muhammad Paizir, Minollah, Muh. Alfian Fallahiyan, Rachman Maulana Kafrawi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dan untuk mengetahui regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman belum bisa sepenuhnya dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan berdasarkan data status pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman 2021-2024, terdapat 58% dengan status dilaksanakan, 17% dengan status tidak dilaksanakan dan terdapat 25% dengan status monitoring. Secara substansif pelaksanaaan Rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dilakanakan, hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indnesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman, Pertama, Kurangnya komitmen Pemerintah dan Lembaga atau instansi Publik. Kedua, Keterbatasan Sumber Daya. Ketiga, ketidakpahaman terhadap Rekomendasi Ombudsman, Keempat, Lemahnya Regulasi Terkait Tindak lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Kelima, keterbatasan kewenangan Ombudsman.
Copyright (c) 2025 Agung Setiawan, Rusnan, Sarkawi, Danu Firman Solihin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EKSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PERTANAHAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menangani permasalahan pertanahan, khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman NTB semakin efektif seiring dengan peningkatan jumlah laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan. Faktor-faktor pendukung utama termasuk kerangka hukum yang kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis pada aplikasi laporan, serta masalah geografis yang menghambat pengawasan di daerah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, Ombudsman NTB berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan melalui pengawasan yang lebih baik.
Copyright (c) 2025 Lalu Yazid Ferdiansyah, M. Saleh, AD.Basniwati, Ashari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN NUSA TENGGARA BARAT DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA MATARAM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat terhadap pengawasan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh sekolah di Kota Mataram. Selain fungsinya sebagai lembaga pengawas penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hambatan yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat saat melakukan pengawasan terutama dalam pelaksanaan PPDB. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan banyaknya dugaan maladministrasi yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB di Kota Mataram. Ombudsman yang berfungsi sebagai lembaga pengawas tidak melakukan tugas pengawasan ini sendiri melainkan bekerjasama juga dengan lembaga di pemerintahan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan. Dalam melakukan pengawasan terhadap PPDB ada hambatan yang ditemukan Ombudsman sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Hambatan yang ditemukan Ombudsman diantaranya adalah karena wilayah kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat sangat luas sementara sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang, selain itu juga anggaran yang didapat dari pemerintah pusat belum memenuhi kebutuhan baik sarana maupun prasarana.
Copyright (c) 2025 Jasmine Alivtya Budi, M. Galang Asmara, Rachman Maulan Kafrawi, Khairul Umam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEWENANGAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman proses pelaksanaan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik; serta mengetahui bagaimana kekuatan hukum putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif, dengan menggunakann pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian yang ditemukan proses ajudikasi khusus oleh Ombudsman dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yakni 1) pemeriksaan awal yang berupa verifikasi terkait dengan kewenangan pihak komisi Ombudsman dan kedudukan hukum pemohon dan termohon; 2) setelah permohonan ajudikasi pemohon diterima maka pemohon melakukan pembuktian dengan menunjukkan alat bukti berupa saksi, surat dan/atau dokumen, serta petunjuk yang dapat memudahkan proses ajudikasi; 3) tahap berikutnya adalah pemeriksaan saksi, dimana ajudikator akan meminta keterangan seseorang yang terlibat dalam sengketa pelayanan publik; 4) setelah seluruh tahapan dilakukan, maka selanjutnya adalah kesimpulan para pihak yang akan diberi kesempatan oleh ajudikator untuk menyampaikan kesimpulan bagi para pihak; 5) tahap terakhir adalah pembacaan putusan oleh ajudikator serta penentuan besaran ganti kerugian yang harus ditanggung oleh terlapor. Kekuatan hukum putusan ajudikasi khusus oleh Ombudsman adalah bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh terlapor sehingga apabila putusan ajudikasi tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ombudsman Republik Indonesia, Pelayanan Publik, Ajudikasi
Copyright (c) 2025 Mustika Fuji Astuti, Johannes Johny Koynja, AD. Basniwati; Muh. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Social Approach). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.
Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pemerintahan Desa
Copyright (c) 2025 M. Isnaini, H. A. Khair, M. Saleh, M. Alfian Fallahiyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KETIDAKPATUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. mengenai kepastian hukum didalamnya terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 1). Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 2). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan (research document) Jenis bahan hukum adalah hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan penelitian normatif, sehingga peneliti akan melakukan suatu penafsiran-penafsiran dan kajian-kajian untuk menelaah bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan uraian sistematis dan terstruktur, serta menjawab rumusan masalah. Adapun hasil penelitian antara lain 1). Ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 didasarkan pada kelemahan dalam mekanisme pengawasan serta kecenderungan politik legislasi yang mengutamakan kepentingan tertentu. DPR tidak sepenuhnya menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai prinsip partisipasi publik yang bermakna. 2). Akibat dari ketidakpatuhan ini, secara hukum, Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku tetapi berpotensi digugat kembali, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan masyarakat. Selain itu, legitimasi DPR dalam proses legislasi semakin dipertanyakan, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Aris Munandar, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi; Riska Ari Amalia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL ACTIVISM
Judicial activism oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya MK) identik dengan kehadiran ‘norma baru’ sehingga MK sering kali dianggap melampaui batas kewenangannya. Kondisi ini melahirkan pertanyaan sejauh mana MK berwenang melakukan judicial activism. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mahkamah atau faktor pendorong penerapan judicial activism oleh MK di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Hakim Konstitusi menerapkan judicial activism yaitu dipengaruhi faktor internal hakim konstitusi (personalitas hakim) dan faktor eksternal hakim konstitusi.
Copyright (c) 2025 Khairul Umam; Rusnan, Nelly Liswana, Haeruman Jayadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEKUATAN MENGIKAT PEMBERLAKUAN TAP MPRS NOMOR XXV TAHUN 1966 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Salah satu TAP MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku, yaitu TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat pemberlakuan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai peraturan perundang-undangan dan pengaruh pemberlakuannya dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan memberikan manfaat berupa manfaat teoritis, yaitu memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia dan manfaat praktis berupa masukan kepada pemerintah dan legislatif untuk melakukan perbaikan terhadap sistem ketatanegaraan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan historis. Hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa TAP MPRS Nomor XXV memiliki kekuatan mengikat pemberlakuan yang lemah sebagai peraturan perundang-undangan dan pemberlakuannya tidak memenuhi ketentuan terkait HAM yang berlaku di dalam konstitusi serta Standar Norma dan Pengaturan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional HAM.
Copyright (c) 2025 Baiq Safira Putri Salsabila, Galang Asmara, Rachman Maulana Kafrawi, agung sdiskresi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur keberadaan pengatur lalu lintas informal, menilai efektivitas penegakan hukumnya, serta mencari solusi terbaik dari perspektif hukum administrasi negara melalui metode penelitian normatif-empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian, serta observasi langsung di beberapa lokasi keberadaan pengatur lalu lintas informal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengatur lalu lintas informal tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga keberadaan mereka bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan mereka yang meminta imbalan dari pengendara dapat dikategorikan sebagai pemerasan, sementara dalam hukum perdata, pengendara yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Upaya penegakan hukum masih menghadapi kendala, termasuk faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penyediaan alternatif pekerjaan bagi pengatur lalu lintas informal.
Copyright (c) 2025 DIKA POLA RIZKI, MINOLLAH, AGUNG SETIAWAN, Beverly evangelista https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik serta mengidentifikasi hambatan dan solusi Komisi Informasi Provinsi NTB dalam pelaksanaan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan kewenangan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa informasi publik sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB sesuai dengan prosedur sehingga proses penyelesaian berjalan efektif. Namun demikian, bukan berarti Komisi Informasi Provinsi NTB tidak mempunyai hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi NTB seperti, kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta anggaran yang terbatas. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menghalangi Komisi Informasi NTB untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
Copyright (c) 2025 Anggara Aryandhana, Kaharudin, Haeruman Jayadi; Riska Ari Amalia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk telah berjalan namun kurang efektif karena masih terdapat tantangan dari segi faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor Masyarakat. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ialah tidak adanya peraturan pelaksana, kurangnya petugas penegak hukum serta kurangnya partisipasi Masyarakat.
Copyright (c) 2025 Aorelia Bunga Familia, M. Saleh, M. Alfian Fallahiyan; Rahmadani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0