Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid.19

  • Alamsyah Mustika Wardani
  • Sofwan Sofwan Universitas Mataram
  • Haeruman Jayadi Universitas Mataram
Keywords: Kebijakan Pemerintah, PSBB, UU Kekarantinaan Kesehatan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Pemerintah terhadap kebijakan PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID.19, dan untuk menjelaskan apakah bentuk sanksi terhadap pelanggar PSBB dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila melihat dari rumusan Pasal 4 PP PSBB, maka PP PSBB tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai tanggung jawab negara atas kebijakan PSBB terhadap masyarakat yang telah terkena dampak, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Tidak tegas dan tidak terarahnya suatu tindakan terhadap regulasi produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah terhadap rakyat akan mengakibatkan ketidakharmonisan antara Pemerintah dengan rakyat yang menyebabkan kerugian terhadap rakyat itu sendiri, bahkan merambat kepada keselamatan hidup serta melanggar ketentuan yang ada dalam konstitusi. Kemudian penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dirasa kurang tepat atau tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut hanya memuat sanksi secara umum, sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga berat memiliki konsekuensi hukum yang sama.
Published
2022-12-29
How to Cite
Wardani , A. M., Sofwan, S., & Jayadi, H. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid.19. Jurnal Diskresi, 1(2). Retrieved from https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/2098

Most read articles by the same author(s)