Commerce Law is a medium published every semester for the dissemination of research and service results or conceptual studies on law and business matters. Commerce Law is published twice a year (June and December). Commerce Law publishes research and community service results or conceptual studies (thought results) on law, constitution, notary, and legal issues that have not been published in other media. Commerce Law is intended for experts, academics, practitioners, state officials, NGOs, and other legal observers.
Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram
The author retains copyright. The author retains copyright and grants the journal the right of first publication, with the work being simultaneously licensed under a Creative Commons license (CC BY-SA 4.0). This license allows others to share the work with acknowledgment of the original work and its initial publication in this journal. However, authors must declare that the article is their original work, and this statement must be included with the article via the online submission form. Authors are permitted to share pre-publication versions (preprints) of their articles anywhere and at any time.
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Anak Difabel Kognitif Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Restitusi merupakan hak korban tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian, termasuk kerugian immateriil berupa penderitaan psikologis, khususnya bagi anak penyandang difabel kognitif yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan restitusi berdasarkan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan nilai kerugian sebesar Rp70.412.000,00, namun permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan alat bukti belum cukup membuktikan besaran kerugian korban. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan proyeksi pemulihan psikologis dari LPSK sebagai dasar kerugian immateriil, serta tidak menjalankan peran aktif dalam menggali dan melengkapi pembuktian kerugian korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban anak difabel kognitif dalam perkara ini belum terlaksana secara optimal karena pertimbangan hakim masih berfokus pada pembuktian formal dan belum berorientasi pada pemulihan korban.
Hak Cipta (c) 2026 Shafa Nurlaili Rosida, Yana Indawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Investasi
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang perkara perdata kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd di batalkan dan akibat hukum pembatalan perjanjian tersebut memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kedudukan perjanjian pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tentang perkara perdata kasasi (PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd di batalkan, putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 menegaskan bahwa Loan Agreement berbahasa Inggris dengan terjemahan resmi adalah sah dan mengikat secara hukum. Tuduhan pelanggaran UU Jaminan Fidusia dan UU Penanaman Modal tidak terbukti. Putusan ini menguatkan prinsip pacta sunt servanda dalam kontrak internasional serta perlindungan hak kreditur, meski masih ada kritik soal keadilan moral dan bunga tinggi dan akibat hukum pembatalan perjanjian tersebut memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia Pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, seperti penggunaan bahasa asing tanpa versi Bahasa Indonesia, dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia, akibatnya, timbul ketidakpastian hukum, kerugian bagi investor, dan hambatan arus investasi.
Hak Cipta (c) 2026 I Ketut Par Ditha Samahudha, Diman Ade Mulada https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Usaha Rent Car Akibat Penggadaian Kendaraan Oleh Konsumen
Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik usaha jasa penyewaan kendaraan (rent car) di kek mandalika yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang menggadaikan kendaraan sewaaan secara tidak sah. Studi kasus ini berfokus pada Rent Car Lombok Vibes, di mana konsumen (Ahmad Ramli) menggadaikan dua unit mobil yang disewa melalui perjanjian lisan. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik usaha (lessor) bergantung pada kerangka hukum umum (Pidana dan Perdata), karena status KEK tidak memberikan perlindungan hukum substantif khusus terhadap kejahatan ini. Tindakan penyewa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan pada Pasal 372 KUHP dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, pemilik juga dilindungi oleh hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang paling efektif adalah strategi Jalur Ganda (Dual-Track). Jalur pidana melalui Laporan Polisi bertujuan untuk penyitaan aset, dan jalur Perdata (Gugatan PMH) bertujuan untuk menuntut ganti rugi materiil (opportunity cost) dan pengajuan Sita Revindikasi dari pihak ketiga. Penelitian ini menyarankan penghentian praktik perjanjian lisan dan penguatan prosedur dengan kontrak tertulis yang eksplisit melarang gadai serta pemanfaatan data GPS sebagai alat bukti yang sah.
Hak Cipta (c) 2026 Lalu Hendra Sadya Pratama, Yudhi Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis hukum tentang pelaksanaan asuransi jiwa bagi penumpang ojek online yang mengalami kecelakaan (studi layanan gojek di Kota Mataram. Jenis penelitian ini adalah hukum normative dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan sosiologi (Sosiologis Approach). Dengan hasil penelitian sebagaimana yang dihasilkan bahwa PT. GOJEK INDONESIA dalam hal ini melindungi keselamatan pengguna dan pengemudi ojek online GOJEK dalam memberikan santunan akibat kecelakaan yang dialami. Menurut Informan selaku salah perwakilan GOJEK: “Asuransi kecelakaan mitra pengemudi khususnya itu tergantung tingkat keseriusan dalam mengalami kecelakaan tersebut dan nanti dari pihak pengemudi yang mengalami kecelakaan akan dihubungi secara langsung oleh tim terkait kami melalui pihak asuransi tersebut. Untuk asuransi yang diberikan berupa asuransi pada saat perjalanan, mengemudi, dan melakukan perjalanan dengan pihak pelanggan itu sudah ada asuransinya, jadi ketika terjadi kecelakaan sudah ada perlindungan. Yang terpenting untuk pengemudi statusnya masih aktif sebagai mitra pengemudi nanti akan di cover atau diajukan klaim.
Hak Cipta (c) 2026 Teti Septiana, Yudhi Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Gas Bersbsidi Diluar Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus Kabupaten Dompu)
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi gas bersubsidi di Kab. Dompu serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan gas bersubsidi diluar harga eceran tertinggi di Kab. Dompu. Penelitian ini bersifat Empiris, yaitu penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian, yakni pengaturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi (HET) gas LPG 3kg telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, PERMEN ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, serta Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 750/444/2023. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak dan kewajiban konsumen harus dipenuhi dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini telah ditindak lanjut oleh DISPERINDAG dan agen LPG itu sendiri, yang mana pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan yang tidak mematuhi HET yang berlaku maka akan diberikan teguran hingga dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan usaha oleh agen.
Gas Subsidi, Perlindungan Konsumen, Penetapan Harga, Pengaturan
Hak Cipta (c) 2026 Aisyah Febrianti, Moh. Sood https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Mangga Mentaram Sebagai Potensi Indikasi Geografis
Mangga Mentaram merupakan varietas unggulan yang berasal dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki potensi ekonomi dan nilai budaya tinggi. Dalam era globalisasi dan persaingan perdagangan yang semakin ketat, perlindungan terhadao produk loka menjadi penting untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu produk dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis serta menganalisa upaya pemerintah Kota Mataram dalam melindungi varietas Mangga Mentaram sebagai potensi indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kontekstualm dan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yakni Primer, dan Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan agar dapat memperoleh perlindungan indikasi geografis, produk harus memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi faktor alam dan sosial budaya serta memenuhi persyaratan administratif, termasuk pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Pemerintah Kota Mataram telah melakukan berbagai Langkah seperti sosialisasi, penyebaran bibit, dan pengajuan pendaftaran, namun masih menghadapi kendala seperti kurangnya sarana prasarana, minimnya kesadaran hukum Masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kesimpulannya, Mangga Mentaram memiliki potensi besar untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai indikasi geografis, namun perlu dukungan kelembagaan dan administratif yang lebih kuat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan indikasi geografis serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, petani, dan lembaga terkait untuk mempercepat proses pendaftaran dan menjaga keberlanjutan varietas Mangga Mentaram.
perlindungan hukum, mangga mentaram, indikasi geografis
Hak Cipta (c) 2026 Nuzulia Annisa Rahmah, Putri Raodah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implikasi Yuridis Terkait Monopoli Terhadap Layanan Jasa Pengiriman Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak yuridis yang ditimbulkan oleh praktik monopoli terhadap pelaku usaha lain serta mendeskripsikan penyelesaian sengketa atas implikasi yuridis terkait monopoli dalam layanan jasa pengiriman di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran atau interpretasi sumber hukum. Praktik monopoli menimbulkan dampak yuridis signifikan berupa pembatasan persaingan sehat, hilangnya hak untuk bersaing secara adil, potensi gugatan perdata maupun legislatif, serta kerugian ekonomi yang dapat dikompensasikan melalui mekanisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli yang dilakukan melalui penguasaan pasar, diskriminasi layanan, dan penyalahgunaan posisi dominan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelesaian sengketa atas praktik monopoli dalam layanan pengiriman di Indonesia dilakukan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga utama, dengan kemungkinan keberlanjutan ke Pengadilan Negeri apabila terdapat keberatan atas putusan KPPU. Jalur alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh sesuai posisi para pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum antimonopoli untuk menjaga keseimbangan kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah guna mewujudkan iklim usaha yang adil, efisien, dan berdaya saing.
Praktik monopoli, Dampak yuridis, Persaingan usaha tidak sehat, KPPU, Penyelesaian sengketa.
Hak Cipta (c) 2026 Muh. Wawan Satriawan, I Gusti Agung Wisudawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Atas Ketidaksesuaian Informasi Endorsement Dari Selebgram
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan mengenai kegiatan endorsement kosmetik oleh selebgram secara online serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap ketidaksesuaian informasi endorsement dari selebgram. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang mengatur endorsement kosmetik oleh selebgram di Indonesia, khususnya yang melibatkan promosi produk tanpa izin edar, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selebgram dapat dimintai pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian informasi yang disampaikan melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap promosi yang dilakukan oleh selebgram untuk melindungi konsumen.
Hak Cipta (c) 2026 Sintia Dewi, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Free Fire Menurut Hukum Positif di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jual beli akun game online Free Fire di Indonesia yang semakin marak dilakukan, namun rawan menimbulkan risiko seperti penipuan, manipulasi data, dan ketidakjelasan status hukum akun sebagai objek digital. Perlindungan konsumen dalam transaksi ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli akun Free Fire dianggap sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata, meskipun status akun sebagai lisensi menimbulkan kompleksitas hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen dibagi menjadi dua, yaitu preventif melalui kewajiban transparansi informasi, penggunaan mekanisme transaksi yang aman seperti rekening bersama, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik; dan represif melalui penerapan sanksi pidana dan perdata terhadap pelaku penipuan serta penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan. Selain itu, developer Garena berperan dalam memberikan perlindungan melalui kebijakan keamanan dan dukungan pengguna. Hambatan yang muncul meliputi rendahnya literasi hukum konsumen, keterbatasan akses mekanisme non-litigasi, serta kompleksitas proses litigasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum konsumen serta menjadi referensi dalam penguatan regulasi khusus mengenai transaksi aset digital di Indonesia.
Perlindungan Hukum, Jual Beli Akun, Free Fire, Game Online
Hak Cipta (c) 2026 Kasman Wardanu, Lalu Wira Pria Suhartana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Sebagai Akibat Kecelakaan Angkutan Umum
Penelitian ini menganalisis tentang tanggung gugat pengangkut terhadap penumpang sebagai akibat kecelakaan angkutan umum. Maraknya kecelakaan transportasi publik yang menimbulkan kerugian besar bagi penumpang, sementara perlindungan hukum yang diberikan masih dirasa belum optimal. Dengan permasalahan utama meliputi bentuk tanggung gugat pengangkut, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, serta hambatan yang dihadapi korban dalam menuntut hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung gugat pengangkut di Indonesia diatur secara berlapis. Pertama, melalui prinsip tanggung gugat tanpa kesalahan (strict liability) yang diimplementasikan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Santunan Jasa Raharja diberikan secara otomatis tanpa melihat siapa yang bersalah. Kedua, melalui prinsip tanggung gugat berdasarkan kelalaian (fault-based liability) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Prinsip ini memungkinkan korban menuntut ganti rugi tambahan di luar santunan Jasa Raharja, asalkan dapat membuktikan adanya kelalaian dari pengangkut. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh korban meliputi jalur non-litigasi (santunan Jasa Raharja, musyawarah, dan mediasi di BPSK) serta jalur litigasi (gugatan perdata di pengadilan). Namun, dalam praktiknya, korban sering menghadapi banyak hambatan. Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum telah ada, implementasinya masih memerlukan perbaikan. Diperlukan penguatan peran BPSK dan sosialisasi hak-hak konsumen transportasi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan efisien.
Tanggung Gugat, Angkutan Umum, Kecelakaan, Jasa Raharja, Perlindungan Konsumen.
Hak Cipta (c) 2026 Ilham Rasyid Irfany, Septira Putri Mulyana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI TRANSAKSI YANG BERKAITAN DENGAN JUDI ONLINE
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi transaksi terkait perjudian online dan menilai efektivitas penegakan hukumnya. Latar belakang penelitian didasari oleh meningkatnya praktik judi daring di Indonesia yang memanfaatkan rekening bank dan dompet digital, menimbulkan masalah serius bagi stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif deduktif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan OJK memiliki kewenangan strategis untuk mendeteksi dan menindak transaksi judi online melalui pemblokiran rekening, pembekuan aset, serta pengawasan preventif dan represif. Namun, efektivitas pengawasan masih terbatas akibat kurangnya regulasi khusus, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kompleksitas modus operandi pelaku. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen.
Perjudian Online, Pengawasan Transaksi, Perjanjian Transaksi, Penegakan Hukum, Dompet Digital
Hak Cipta (c) 2026 Syafril Morla, Nizia Kusuma Wardani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kerangka Hukum Mekanisme Perlindungan Dan Perdagangan Karbon Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum, peran pemerintah, dan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perdagangan karbon telah memadai namun masih terdapat kelemahan, terutama dalam penetapan proyek bernilai ekonomi karbon dan resiko greenwashing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan transparansi dalam mekanisme perdagangan, serta peran aktif pemerintah guna mencegah praktik greenwashing dan memastikan tercapainya tujuan Pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Hak Cipta (c) 2026 Javier Athallariz Wuryantoro, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, Lalu Achmad Fathoni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perdagangan Ponsel Black Market
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria ponsel black market yang beredar di Indonesia dan menganlisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas pejualan ponsel black market. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa black market merupakan Tindakan penyelundupan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sehingga barang black market seperti halnya ponsel tidak disertai dokumen atau informasi yang jelas yang berpotensi merugikan konsumen, hal ini berbanding terbalik dengan kriteria ponsel yang resmi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), berperan penting sekaligus menjadi landasan hukum dalam mengatasi masalah yang muncul pada perdagangan ponsel black market, bentuk tanggung jawab produsen yang seharusnya diberikan terhadap konsumen yakni dengan pengembalian barang atas kerugian yang dialami konsumen.
Perlindungan Hukum; Black Market; Perlindungan Konsumen.
Hak Cipta (c) 2026 Muhammad Syaihul Ahzami, Muhaimin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Keadilan Substantif dalam Transaksi Properti: Pendekatan Teori Interpretatif Konstruktif Ronald Dworkin terhadap Putusan 144/Pdt.G/2022 Pn.Smr
Transaksi properti dalam praktiknya acap kali menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum (pacta sunt servanda) dan itikad baik. Debitur lama melakukan overkredit tanpa persetujuan kreditur, sementara debitur baru memenuhi kewajibannya. Dalam situasi ini, hakim menghadapi dilema eksistensial: menegakkan formalitas perjanjian atau menghormati integritas moral pihak yang telah memenuhi kewajibannya. Ketegangan ini memunculkan pertanyaan filosofis dan epistemologis mengenai peran hakim sebagai “guardian of justice” dalam menavigasi dualitas antara aturan formal dan nilai moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dampak ketegangan antara kepastian hukum dan itikad baik terhadap keadilan substantif dalam transaksi properti, serta menganalisis penerapan teori interpretatif konstruktivisme Dworkin dalam Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Smr sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan No. 144/Pdt.G/2022/PN Smr menerapkan teori konstruktivisme Dworkin dengan menekankan perlindungan pembeli beritikad baik, menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, fokus berlebihan pada moral substantif mengabaikan konstruksi nilai, prinsip, standar, dan norma, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi yurisprudensi. Sebagai penguatan kedepannya, diperlukan kebijakan hukum yang mengatur mekanisme over kredit secara jelas untuk menutup kekosongan norma, menjamin kepastian hukum, dan melindungi pembeli beritikad baik melalui standarisasi akta notaris. Selain itu, hakim sebaiknya melengkapi pendekatan Dworkin dengan kerangka NPSN: nilai untuk keadilan substantif; prinsip pada itikad baik dan kepastian hukum; standar memastikan prosedur administratif (PPAT); norma merujuk aturan positif (Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 37 PP No. 24/1997).
Itikad Baik; Kepastian Hukum; Keadilan Substantif
Hera Alvina Satriawan Hera Alvina Satriawan
Fatria Hikmatiar Alqindy Fatria Hikmatiar Alqindy
Hak Cipta (c) 2025 Wahyuddin, Hera Alvina Satriawan, Fatria Hikmatiar Alqindy, Allan Mustafa Umami https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Perbedaan Harga Antara Label Dengan Pembayaran Di Kasir Menurut Permendag Nomor 35/M-DAG/7/2013
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Perbedaan Harga Antara Label Dengan Pembayaran di Kasir Menurut Permendag Nomor 35/M-Dag/7/2013. dan mengetahui serta memahami penyelesaian sengketa perbedaan harga Antara Label Dengan Pembayaran di Kasir di Kecamatan Gerung Menurut Permendag Nomor 35/M-Dag/7/2013. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap perbedaan harga antara label dengan pembayaran di kasir menurut Permendag Nomor 35/M-Dag/7/2013 bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan harga yang terendah kepada konsumen jika terdapat ketidaksesuaian antara harga yang tertera di label dan yang dikenakan saat pembayaran. Dalam hal terjadi perbedaan harga, pelaku usaha harus segera melakukan klarifikasi dan menawarkan solusi kepada konsumen, seperti tetap membebankan harga termurah. Jika pelaku usaha gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, dan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika pelanggaran berulang terjadi. Penyelesaian sengketa perbedaan harga antara label dan pembayaran di kasir di Kecamatan Gerung dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan pengajuan gugatan ke pengadilan, sedangkan non-litigasi mencakup mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang difasilitasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Pertanggung Jawaban, Pelaku Usaha, Label, Peraturan Mentri Perdagangan
Hak Cipta (c) 2026 Sarlin Ayu Ningsih Ningsih, Nizia Kusuma Wardani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan PPATK dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU dan UU Advokat
Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui PPATK sangat bergantung pada kepatuhan pelaporan LTKM. Namun, penunjukan advokat sebagai pihak pelapor menimbulkan konflik norma dengan kewajiban menjaga kerahasiaan profesi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kewenangan PPATK dalam mendorong advokat melaporkan LTKM sebagai instrumen deteksi awal, serta menganalisis pertentangan normatif antara UU TPPU dan UU Advokat terkait perlindungan hak serta kerahasiaan klien.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif atau doctrinal research, yang menganalisis hukum tertulis maupun putusan hakim. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan tiga sumber: bahan hukum primer (UUD 1945, UU TPPU, UU Advokat, PP 43/2015), bahan hukum sekunder (jurnal, karya ilmiah, sumber internet), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan literatur pendukung lainnyaPPATK berwenang mendorong kepatuhan pelaporan LTKM melalui pendekatan persuasif, namun efektivitasnya terbatas karena advokat memiliki independensi profesi. Penunjukan advokat sebagai pihak pelapor menimbulkan konflik norma antara PP No. 61 Tahun 2021 dan UU Advokat terkait kerahasiaan klien. Ketiadaan safe harbor clause memperlemah kepastian hukum, sementara standar FATF menekankan perlunya keseimbangan antara pelaporan dan privileged communication.Harmonisasi UU TPPU dan UU Advokat diperlukan melalui amandemen yang menegaskan kewajiban pelaporan advokat secara terbatas dengan perlindungan LPP melalui definisi jelas dan klausul safe harbor. PPATK bersama PERADI perlu menyusun panduan berbasis risiko dengan indikator normatif. Organisasi advokat wajib memperkuat kapasitas profesi melalui kurikulum dan pelatihan APU-PPT berkelanjutan demi membangun budaya kepatuhan etis.
Hak Cipta (c) 2025 Elshirah Triani Cory, Aulia Nafisha Rahma, Wevy Efticha Sary https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasa
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menunjukkan gejala kompleksitas sosial dan psikologis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mendorong anak di bawah umur melakukan kejahatan tersebut serta menganalisisnya melalui perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap sepuluh anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan kerangka teori kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara faktor internal, seperti ketidakmatangan psikologis dan kondisi biologis, serta faktor eksternal seperti kemiskinan, disorganisasi keluarga, pengaruh lingkungan sosial negatif, dan rendahnya akses pendidikan. Ekonomi menjadi faktor dominan, dengan seluruh responden menyebutkan tekanan kebutuhan dasar sebagai motif utama, diperkuat oleh fakta bahwa 90% anak berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Secara teoritik, perilaku kriminal anak-anak ini merefleksikan integrasi tiga teori kriminologi: Teori Pilihan Rasional menjelaskan kalkulasi untung-rugi dalam situasi terdesak; Teori Strain menggambarkan adaptasi ilegal akibat keterbatasan akses terhadap sarana yang sah; dan Teori Kontrol Sosial menjelaskan lemahnya ikatan sosial yang memfasilitasi perilaku menyimpang. Dengan demikian, pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak bukan sekadar tindakan impulsif, melainkan bentuk adaptasi rasional terhadap tekanan struktural dalam lingkungan yang minim kontrol sosial.
anak sebagai pelaku; pencurian dengan kekerasan; kriminologi; teori pilihan rasional; teori strain; teori kontrol sosial.
Hak Cipta (c) 2025 Danial Khariri, Rina Rohayu, Ufran https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kerangka hukum pembentukan Danantara menurut UU Nomor 1 Tahun 2025, termasuk struktur organisasi dan kedudukan kelembagaannya di bawah Presiden dan bagaimana Evaluasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Model Tata Kelola Danantara, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2025, untuk mengkaji dasar hukum, struktur organisasi, dan kedudukan Danantara di bawah Presiden, serta mengevaluasi kesesuaian tata kelolanya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui analisis terhadap regulasi dan praktik hukum relevan. Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Negara berlandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkannya sebagai entitas super-holding strategis di bawah kendali langsung Presiden. Undang-undang ini mengubah struktur pengelolaan aset BUMN dengan menciptakan badan hukum sui generis yang memiliki fleksibilitas operasional tinggi serta kewenangan luas dalam konsolidasi saham dan pengelolaan investasi lintas sektor. Melalui penambahan Bab IC, redefinisi status kekayaan BUMN sebagai modal privat, dan penguatan prinsip Good Corporate Governance, Danantara diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, terbatasnya pengawasan legislatif, dan risiko berkurangnya akuntabilitas publik menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi dan checks and balances dalam tata kelola kekayaan negara. Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola Danantara menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini didesain dengan semangat reformasi kelembagaan, praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi belum berjalan optimal akibat dominasi aktor politik, keterbatasan pengawasan eksternal, dan kurangnya dokumentasi tata kelola internal yang terbuka. Fairness terhadap pemangku kepentingan juga masih lemah, terutama bagi pemegang saham minoritas dan pekerja BUMN. Tanpa reformasi struktural dan komitmen implementatif terhadap prinsip-prinsip GCG, Danantara berisiko gagal menjadi lembaga investasi publik yang kredibel dan justru menjadi alat kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.
Danantara;Paradigma Pengelolaan Aset Negara;Legalitas;Tata kelola BUMN.
Hak Cipta (c) 2025 I Gede Sukarmo, Khairul Aswadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan.SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana.Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian.Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan. Kata kunci: Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana;Remisi;Keadilan Distributif.
Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana;Remisi;Keadilan Distributif.
Hak Cipta (c) 2025 Yuvana Dewanti, Rina Rohayu Harun, Firzhal Arzhi Jiwantara https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Kajian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengakomodasi prinsip pembinaan dan rehabilitasi, putusan hakim dalam kasus ini mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis, namun tetap menekankan pembinaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelaksanaan keadilan restoratif dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di kalangan anak remaja.
Anak; Kekerasan; Kematian; Senjata Tajam;
Hak Cipta (c) 2025 Dhina Megayati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha yang Adil dalam Perkembangan E-Commerce di Indonesia
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor perdagangan, khususnya melalui kehadiran e-commerce yang menciptakan ekosistem usaha baru dengan dinamika dan tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi sangat penting untuk dijaga, guna mencegah dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha besar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi pijakan hukum utama dalam mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya melalui ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 17. Pasal 27 mengatur larangan kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan sejenis dalam pasar yang sama, sedangkan Pasal 17 mengatur pelarangan penguasaan pasar yang berujung pada monopoli. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual untuk menelaah efektivitas pengaturan tersebut dalam menghadapi praktik anti persaingan dalam e-commerce. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi masih berfokus pada model konvensional dan belum mengakomodasi prinsip-prinsip hukum digital, termasuk belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dan penguatan peran KPPU untuk memastikan hukum persaingan usaha tetap relevan dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.
Perlindungan Hukum; Perasingan Usaha; E-commerce
Hak Cipta (c) 2025 Nakzim Khaliq, Arief Rahman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ARAH PERKEMBANGAN JURNALISME DALAM BAYANG-BAYANG REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perubahan regulasi penyiaran terhadap kebebasan pers dan praktik jurnalistik di Indonesia, terutama terkait kemungkinan pembatasan terhadap independensi media dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan metode analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis untuk memahami dampak sosial dari perubahan regulasi tersebut terhadap kegiatan jurnalistik di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran berisiko mengganggu kebebasan pers, terutama dengan memperluas hak lembaga penyiaran untuk melakukan pengawasan dan penyensoran terhadap isi siaran, yang dapat menghambat pelaksanaan jurnalisme investigatif. Pembatasan-pembatasan ini dapat berdampak buruk pada peran pers sebagai kontrol sosial dan penyalur informasi yang bebas kepada publik. Selain itu, perubahan ini dapat mengurangi posisi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi akses publik terhadap informasi yang beragam dan kritis. Penelitian ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap perubahan regulasi penyiaran agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pasal-pasal yang berpotensi menindas para jurnalis direvisi untuk memastikan regulasi penyiaran dapat terus melayani publik.
Hak Cipta (c) 2025 Taufik Adi, Ayu Nurakhman , Aini Puji Hidayati , Aurora Najwa Tabitha Arthalivia , Fauziyah Najwa , R. Wahjoe Poernomo Soeprapto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Cash On Delivery Bermasalah Pada Jual Beli di E- Commerce
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konsumen terhadap transaksi Cash on Delivery (COD) bermasalah dalam konteks jual beli di e-commerce, dengan fokus pada permasalahan yang timbul akibat kesalahan konsumen. Metode pembayaran COD, yang memungkinkan pembayaran tunai saat barang diterima, diperkenalkan untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan konsumen. Namun, praktik implementasinya seringkali menimbulkan permasalahan yang melibatkan marketplace, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir, dan pembeli. Penelitian ini mengidentifikasi pola transaksi COD bermasalah, di mana miskonsepsi konsumen terhadap mekanisme COD, seperti anggapan dapat membuka barang sebelum membayar atau menolak pembayaran tanpa alasan yang sah, menjadi sumber utama konflik. Faktor-faktor penyebab permasalahan dari sisi konsumen meliputi kurangnya pemahaman mekanisme COD, ketidakseriusan dalam pemesanan, dan ketidakcermatan dalam membaca deskripsi produk. Akibatnya, tindakan konsumen yang membatalkan pesanan atau menolak membayar tanpa dasar yang kuat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yang berpotensi merugikan pihak penjual dan kurir. Penelitian ini juga mengaitkan perilaku konsumen dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menekankan pentingnya asas ketelitian dan kehati-hatian dalam transaksi daring. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa konsumen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan pesanan yang diterima, kecuali terdapat ketidaksesuaian atau cacat produk yang valid. Pemahaman yang komprehensif terhadap syarat dan ketentuan transaksi COD menjadi krusial bagi konsumen untuk menghindari permasalahan dan menunaikan tanggung jawabnya dalam ekosistem jual beli e-commerce.
Hak Cipta (c) 2025 Andika Nellsen Saputra, Wahyudin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggungjawab Perusahaan Kurir Ngojek Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen
Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah sistem perdagangan konvensional menjadi e-commerce, memberikan konsumen cara berbelanja yang cepat dan efisien dari hampir mana saja. Namun, pergeseran ini juga menyebabkan meningkatnya keluhan konsumen terkait barang yang rusak atau hilang. Studi ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab perusahaan kurir NGOjek dalam kasus-kasus tersebut dan upaya hukum yang tersedia bagi konsumen yang ingin mempertahankan hak-hak mereka. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa konsumen berhak atas ganti rugi atas kerugian yang dialami, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengaduan kepada perusahaan, mekanisme non-litigasi, atau litigasi melalui pengadilan.
Hak Cipta (c) 2025 Rizki Muhammad Ibnu Sabilillah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Hotel Di Mandalika Saat Event MotoGP
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap kenaikan harga hotel di Mandalika saat event MotoGP, serta mengidentifikasi tanggung jawab pelaku usaha yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya perlindungan terhadap konsumen, terutama dalam konteks harga akomodasi yang melonjak tinggi setiap kali perhelatan MotoGP diselenggarakan. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada upaya evaluasi terhadap kebijakan serta mengkaji sejauh mana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pembina dan pengawas tarif kamar hotel, pelaku usaha perhotelan sebagai subjek hukum yang menjalankan praktik bisnis, dan konsumen atau wisatawan sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan konsumen di sektor pariwisata, khususnya dalam menghadapi event-event berskala internasional seperti MotoGP.
Hak Cipta (c) 2025 Seftian Nurafiat, Diman Ade Mulada, Arief Rahman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform Investasi Digital Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara platform investasi digital di Indonesia serta menelaah permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan investasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, guna memperoleh gambaran lengkap mengenai pola penyelenggaraan investasi bermasalah dan tanggung jawab hukum yang melekat pada para pihak terkait. Permasalahan utama yang dibahas meliputi pola-pola investasi bermasalah seperti piramida dan Ponzi, serta bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan terhadap platform penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai pola investasi bermasalah tersebut mengandung risiko tinggi bagi masyarakat dan belum adanya perlindungan hukum yang memadai untuk investor. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan aturan hukum yang lebih efektif dalam mengatur platform investasi digital di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari kerugian akibat praktik investasi ilegal.
Tanggung Jawab Hukum: Investasi Digital;
Lalu Wira Pria Suhartana Lalu Wira Pria Suhartana
Hak Cipta (c) 2025 Aulia Adekutari Rayes, Lalu Wira Pria Suhartana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang Atas Reschedule Keberangkatan Pesawat Secara Sepihak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan terhadap konsumen serta tanggung jawab pihak maskapai terkait reschedule keberangkatan pesawat secara sepihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Reschedule keberangkatan pesawat secara sepihak yang dilakukan oleh pihak maskapai belum diatur pada regulasi manapun yang terkait seperti Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan lain yang terkait. Perlindungan konsumen dalam hal ini sangat dibutuhkan baik secara preventif maupun represif dengan melihat kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh konsumen. Apabila hal terkait reschedule keberangkatan secara sepihak oleh maskapai terjadi maka perlindungan yang dapat diberikan yaitu apakah dengan menyesuaikan waktu Reschedule tersebut dengan Delay ataukah dapat dikatakan pembatalan penerbangan. Bentuk tanggung jawab terhadap kendala tersebut belum secara jelas diatur, maka dari kekosongan norma itulah digunakan beberapa pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dan Pasal 1365 KUHPerdata serta dengan menggunakan prinsip tanggung jawab.
Penjadwalan ulang; Perlindungan konsumen; Tanggung jawab; Ketidakhadiran norma-norma
Nakzim Khalid Siddiq Nakzim Khalid Siddiq
Hak Cipta (c) 2025 Zevia Tristania Budi, Nakzim Khalid Siddiq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pelaksanaan Lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan Milik Debitur Di Bank Tabungan Negara Cabang Mataram
Penelitian ini membahas implementasi lelang parate eksekusi sebagai upaya penyelesaian kredit macet di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Mataram. Sebagai bank milik negara yang berfokus pada pembiayaan perumahan, BTN menghadapi risiko kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang ditangani melalui restrukturisasi atau eksekusi agunan. Pelaksanaan parate eksekusi didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang memungkinkan bank mengeksekusi agunan tanpa putusan pengadilan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen hukum dan wawancara dengan staf BTN Cabang Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agunan hanya dapat dilelang jika debitur gagal restrukturisasi dan telah diberikan tiga kali surat peringatan tanpa respons. Lelang dilakukan melalui KPKNL secara transparan menggunakan sistem e-auction. Kendala yang muncul setelah lelang antara lain keberatan debitur dan masalah administrasi, seperti proses balik nama. Meskipun prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan hukum, masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai kriteria agunan dan perlindungan debitur guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi.
Parate Eksekusi, Kredit Macet, Hak Tanggungan
Hak Cipta (c) 2025 Muhammad Imam Haroki, Ari Rahmad Hakim BF, I Gusti Agung Wisudawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Dan Penjualan Produk Ilegal Pada Marketplace Facebook
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap iklan dan penjualan produk ilegal di Marketplace Facebook serta mengevaluasi efektivitas regulasi dalam menghadapi tantangan perdagangan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Marketplace Facebook adalah fitur di platform Facebook yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang secara online, baik itu barang baru maupun bekas, dengan fokus pada transaksi lokal dan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa lemahnya pengawasan dan celah hukum di Marketplace Facebook memungkinkan peredaran produk ilegal. Hal ini mengakibatkan kerugian pada konsumen, baik dari aspek kesehatan, keselamatan, maupun finansial. Selain itu, kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen memperburuk situasi, membuat mereka rentan terhadap penipuan dan risiko produk ilegal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, termasuk penguatan regulasi, peningkatan pengawasan melalui teknologi monitoring, dan edukasi konsumen. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dan menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, transparan, serta adil.
Kata Kunci: Konsumen, Produk Ilegal, Marketplace Facebook, Iklan
Kata Kunci: Konsumen, Produk Ilegal, Marketplace Facebook, Iklan Kata Kunci: Konsumen, Produk Ilegal, Marketplace Facebook, Iklan
I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha
Hak Cipta (c) 2025 Muh. Taufiq Hidayat, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan (Studi Layanan Grabike di Kota Mataram. Hasil penelitian dari bentuk pertanggungan dari perusahaan aplikasi Grabike pada mitra kerjanya adalah perusahaan Grabike menyatakan bahwasan nya Grabike bukanlah perusahaan transportasi yang mana pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja namun pihak Grabike menyediakan asuransi yang bekerjasama dengan PT. Grabike yaitu grab- proteksi yang berafiliasi dengan Allianz yang mana anggota dari mitra Grabika secara langsung terdaftarkan pada asuransi tersebut tanpa membayar premi setiap bulannya, yang merupakan bentuk pertanggungan keselamatan kerja dari perusahaan. Berdasarkan penjelasan ruang lingkup pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 beserta peraturan pelaksananya, penumpang dan penggemudi selain dari angkutan umum tidak dijamin berdasarkan Undang-Undang ini.
Pelaksanaan, Asuransi Jiwa, Penumpang Grabike
Hak Cipta (c) 2025 I Nyoman Aditya Angga Saputra, Septira Putri Mulyana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0