Commerce Law is a medium published every semester for the dissemination of research and service results or conceptual studies on law and business matters. Commerce Law is published twice a year (June and December). Commerce Law publishes research and community service results or conceptual studies (thought results) on law, constitution, notary, and legal issues that have not been published in other media. Commerce Law is intended for experts, academics, practitioners, state officials, NGOs, and other legal observers.
Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram
The authors hold the copyright. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a creative commons. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. How ever the author should affirming that the article is their original work should accompany the article via online submission form. Authors are permitted to share a Preprint of their article anywhere at any time.
Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan PPATK dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU dan UU Advokat
Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui PPATK sangat bergantung pada kepatuhan pelaporan LTKM. Namun, penunjukan advokat sebagai pihak pelapor menimbulkan konflik norma dengan kewajiban menjaga kerahasiaan profesi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kewenangan PPATK dalam mendorong advokat melaporkan LTKM sebagai instrumen deteksi awal, serta menganalisis pertentangan normatif antara UU TPPU dan UU Advokat terkait perlindungan hak serta kerahasiaan klien.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif atau doctrinal research, yang menganalisis hukum tertulis maupun putusan hakim. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan tiga sumber: bahan hukum primer (UUD 1945, UU TPPU, UU Advokat, PP 43/2015), bahan hukum sekunder (jurnal, karya ilmiah, sumber internet), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan literatur pendukung lainnyaPPATK berwenang mendorong kepatuhan pelaporan LTKM melalui pendekatan persuasif, namun efektivitasnya terbatas karena advokat memiliki independensi profesi. Penunjukan advokat sebagai pihak pelapor menimbulkan konflik norma antara PP No. 61 Tahun 2021 dan UU Advokat terkait kerahasiaan klien. Ketiadaan safe harbor clause memperlemah kepastian hukum, sementara standar FATF menekankan perlunya keseimbangan antara pelaporan dan privileged communication.Harmonisasi UU TPPU dan UU Advokat diperlukan melalui amandemen yang menegaskan kewajiban pelaporan advokat secara terbatas dengan perlindungan LPP melalui definisi jelas dan klausul safe harbor. PPATK bersama PERADI perlu menyusun panduan berbasis risiko dengan indikator normatif. Organisasi advokat wajib memperkuat kapasitas profesi melalui kurikulum dan pelatihan APU-PPT berkelanjutan demi membangun budaya kepatuhan etis.
Hak Cipta (c) 2025 Elshirah Triani Cory, Aulia Nafisha Rahma, Wevy Efticha Sary https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasa
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menunjukkan gejala kompleksitas sosial dan psikologis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mendorong anak di bawah umur melakukan kejahatan tersebut serta menganalisisnya melalui perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap sepuluh anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan kerangka teori kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara faktor internal, seperti ketidakmatangan psikologis dan kondisi biologis, serta faktor eksternal seperti kemiskinan, disorganisasi keluarga, pengaruh lingkungan sosial negatif, dan rendahnya akses pendidikan. Ekonomi menjadi faktor dominan, dengan seluruh responden menyebutkan tekanan kebutuhan dasar sebagai motif utama, diperkuat oleh fakta bahwa 90% anak berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Secara teoritik, perilaku kriminal anak-anak ini merefleksikan integrasi tiga teori kriminologi: Teori Pilihan Rasional menjelaskan kalkulasi untung-rugi dalam situasi terdesak; Teori Strain menggambarkan adaptasi ilegal akibat keterbatasan akses terhadap sarana yang sah; dan Teori Kontrol Sosial menjelaskan lemahnya ikatan sosial yang memfasilitasi perilaku menyimpang. Dengan demikian, pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak bukan sekadar tindakan impulsif, melainkan bentuk adaptasi rasional terhadap tekanan struktural dalam lingkungan yang minim kontrol sosial.
anak sebagai pelaku; pencurian dengan kekerasan; kriminologi; teori pilihan rasional; teori strain; teori kontrol sosial.
Hak Cipta (c) 2025 Danial Khariri, Rina Rohayu, Ufran https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kerangka hukum pembentukan Danantara menurut UU Nomor 1 Tahun 2025, termasuk struktur organisasi dan kedudukan kelembagaannya di bawah Presiden dan bagaimana Evaluasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Model Tata Kelola Danantara, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2025, untuk mengkaji dasar hukum, struktur organisasi, dan kedudukan Danantara di bawah Presiden, serta mengevaluasi kesesuaian tata kelolanya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui analisis terhadap regulasi dan praktik hukum relevan. Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Negara berlandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkannya sebagai entitas super-holding strategis di bawah kendali langsung Presiden. Undang-undang ini mengubah struktur pengelolaan aset BUMN dengan menciptakan badan hukum sui generis yang memiliki fleksibilitas operasional tinggi serta kewenangan luas dalam konsolidasi saham dan pengelolaan investasi lintas sektor. Melalui penambahan Bab IC, redefinisi status kekayaan BUMN sebagai modal privat, dan penguatan prinsip Good Corporate Governance, Danantara diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, terbatasnya pengawasan legislatif, dan risiko berkurangnya akuntabilitas publik menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi dan checks and balances dalam tata kelola kekayaan negara. Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola Danantara menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini didesain dengan semangat reformasi kelembagaan, praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi belum berjalan optimal akibat dominasi aktor politik, keterbatasan pengawasan eksternal, dan kurangnya dokumentasi tata kelola internal yang terbuka. Fairness terhadap pemangku kepentingan juga masih lemah, terutama bagi pemegang saham minoritas dan pekerja BUMN. Tanpa reformasi struktural dan komitmen implementatif terhadap prinsip-prinsip GCG, Danantara berisiko gagal menjadi lembaga investasi publik yang kredibel dan justru menjadi alat kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.
Danantara;Paradigma Pengelolaan Aset Negara;Legalitas;Tata kelola BUMN.
Hak Cipta (c) 2025 I Gede Sukarmo, Khairul Aswadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan.SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana.Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian.Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan. Kata kunci: Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana;Remisi;Keadilan Distributif.
Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana;Remisi;Keadilan Distributif.
Hak Cipta (c) 2025 Yuvana Dewanti, Rina Rohayu Harun, Firzhal Arzhi Jiwantara https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Kajian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengakomodasi prinsip pembinaan dan rehabilitasi, putusan hakim dalam kasus ini mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis, namun tetap menekankan pembinaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelaksanaan keadilan restoratif dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di kalangan anak remaja.
Anak; Kekerasan; Kematian; Senjata Tajam;
Hak Cipta (c) 2025 Dhina Megayati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha yang Adil dalam Perkembangan E-Commerce di Indonesia
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor perdagangan, khususnya melalui kehadiran e-commerce yang menciptakan ekosistem usaha baru dengan dinamika dan tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi sangat penting untuk dijaga, guna mencegah dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha besar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi pijakan hukum utama dalam mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya melalui ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 17. Pasal 27 mengatur larangan kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan sejenis dalam pasar yang sama, sedangkan Pasal 17 mengatur pelarangan penguasaan pasar yang berujung pada monopoli. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual untuk menelaah efektivitas pengaturan tersebut dalam menghadapi praktik anti persaingan dalam e-commerce. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi masih berfokus pada model konvensional dan belum mengakomodasi prinsip-prinsip hukum digital, termasuk belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dan penguatan peran KPPU untuk memastikan hukum persaingan usaha tetap relevan dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.
Perlindungan Hukum; Perasingan Usaha; E-commerce
Hak Cipta (c) 2025 Nakzim Khaliq, Arief Rahman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ARAH PERKEMBANGAN JURNALISME DALAM BAYANG-BAYANG REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perubahan regulasi penyiaran terhadap kebebasan pers dan praktik jurnalistik di Indonesia, terutama terkait kemungkinan pembatasan terhadap independensi media dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan metode analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis untuk memahami dampak sosial dari perubahan regulasi tersebut terhadap kegiatan jurnalistik di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran berisiko mengganggu kebebasan pers, terutama dengan memperluas hak lembaga penyiaran untuk melakukan pengawasan dan penyensoran terhadap isi siaran, yang dapat menghambat pelaksanaan jurnalisme investigatif. Pembatasan-pembatasan ini dapat berdampak buruk pada peran pers sebagai kontrol sosial dan penyalur informasi yang bebas kepada publik. Selain itu, perubahan ini dapat mengurangi posisi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi akses publik terhadap informasi yang beragam dan kritis. Penelitian ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap perubahan regulasi penyiaran agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pasal-pasal yang berpotensi menindas para jurnalis direvisi untuk memastikan regulasi penyiaran dapat terus melayani publik.
Hak Cipta (c) 2025 Taufik Adi, Ayu Nurakhman , Aini Puji Hidayati , Aurora Najwa Tabitha Arthalivia , Fauziyah Najwa , R. Wahjoe Poernomo Soeprapto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Atas Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Bali
Badan Usaha; Pekerja; JKN; BPJS Kesehatan.
Hak Cipta (c) 2025 Anggi Yudistia Wulandari, Septira Putri Mulyana, Agus Harminsyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP PLN TERHADAP PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN: TANTANGAN DALAM HARMONISASI REGULASI INVESTASI ENERGI TERBARUKAN
Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) yang diterapkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Meskipun pemerintah berupaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan untuk mencapai target bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025, berbagai tantangan masih menghambat perkembangan sektor ini. Penelitian ini menyoroti kompleksitas regulasi dan birokrasi yang berujung pada arikr tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketidakpastian regulasi yang menghambat minat investor. Selain itu, kebijakan PLN yang membatasi ekspor energi berlebih dari PLTS Atap ke jaringan PLN berdampak terhadap daya tarik penggunaan energi surya, khususnya di sektor rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk mengevaluasi harmonisasi regulasi investasi energi terbarukan dan dampaknya terhadap kebijakan energi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa perlunya penyederhanaan proses regulasi serta pemberian insentif bagi sektor energi terbarukan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan daya arik investasi di bidang ini. Harmonisasi kebijakan yang lebih baik diharapkan dapat mempercepat adopsi energi terbarukan dan mendukung pencapaian target nasional.
Hak Cipta (c) 2024 Nandito Aurellio Panjidinata https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGATURAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN KAITANYA DENGAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penolakan Pembangunan Usaha Penggilingan Padi Di Desa Roi, Kecematan Palibelo, Kabupaten Bima)
Abstrak jurnal Lingkungan akan menjadi sektor yang paling terkena dampak dengan adanya konsepsi perizinan yang memiliki dampak risiko rendah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan berusaha berbasis risiko dan kaitannya dengan sektor lingkungan hidup.
Usaha, Berbasis Risiko, Sektor Lingkungan Hidup
Hak Cipta (c) 2024 Mahmud, Lalu Achmad Fathoni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN TERHADAP PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KOPERASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi jika koperasi pailit dan bubar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa jika suatu badan koperasi tidak mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan suatu koperasi dapat mengakibatkan koperasi tersebut pailit dan bubar serta menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi yang dimana hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang merasa di rugikan dapat melakukan upaya hukum dengan cara preventif perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitive. Selain itu anggota koperasi juga bisa menyelesaikan permasalahan hukum represif upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara.
Koperasi, Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan, Perlindungan Hukum Bagi Anggota.
Hak Cipta (c) 2024 Nyoman Satya Adi Wigun, Nizia Kusuma Wardani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pelaksanaan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelesaian Kasus Pergadaian Ilegal
PELAKSANAAN WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERGADAIAN ILEGAL DICKY DARMAWAN D1A020146 ABSTRAK Penelitian pelaksanaan wewenang otoritas jasa keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal mengangkat rumusan masalah bagaimana bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal dan bagaimana pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal. tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis bentuk wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal dan Untuk menganalisis pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian kasus pergadaian illegal. Metode penelitian kali ini menggunakan metode penelitian normative dan menghasilkan kesimpulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang terhadap seluruh Lembaga jasa keuangan termasuk usaha pergadaian berupa wewenang pengaturan dan wewenang pengawasan. Pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap usaha pergadaian swasta dilakukan dengan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Akan tetapi OJK tidak dapat melaksanakan wewenang pengawasan terhadap usaha pergadaian ilegal dengan baik dan efisien dikarenakan usaha pergadaian ilegal atau yang tidak memiliki izin tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan sangat terbatas. Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pegadaian Ilegal, Pelaksanaan Wewenang
Hak Cipta (c) 2024 Dicky Darmawan, Muhaimin, Putri Raodah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Konsumen Jual Beli Mobil Bekas (Studi Showroom Awung Motor Kota Praya)
Pembelian dan penjualan diatur di dalam pasal 1547 KUHperdata merupakan kesepakatan di mana satu pihak mengikat dirinya dengan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam tulisannya, penulis tesis ini membahas tanggung jawab penjual kepada konsumen jika ada kekurangan, yaitu dalam pasal 1504 KUHperdata. Kewajiban adalah kondisi di mana penjual wajib menanggung segalanya, penjual sadar akan tanggung jawab untuk membeli dan menjual mobil bekas jika ada cacat tersembunyi yang sengaja diketahui atau tidak diketahui. Tanggung jawab juga berarti bertindak sebagai perwujudan dari kesadaran akan kewajiban para pelaku bisnis kepada konsumen. Dalam tulisan ini, penulis berfokus pada implementasi membeli dan menjual mobil bekas di Showroom mobil Awung motor Kota Praya. Tujuan menulis tesis ini: pertama, untuk mencari tahu Implementasi dari penjualan mobil bekas dan perjanjian pembelian di showroom mobil di Kota Praya. Kedua, tanggung jawab untuk cacat tersembunyi dalam implementasi membeli dan menjual mobil bekas di showroom mobil di kota Praya, Penulis melakukan riset dengan metode riset hukum sosiologis, yaitu riset yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi yang sah tentang bagaimana efektivitas penegakan hukum berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini diklasifikasikan dalam jenis penelitian sosiologis, karena itu langsung melakukan penelitian pada lokasi atau titik yang diperiksa untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang terjadi
Konsumen, Perlindungan, Jual Beli Motor Bekas.
Hak Cipta (c) 2024 Ahmad Ikromi, Budi Sutrisno https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Publik Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia serta langkah-langkah hukum yang tersedia untuk menjaga kepentingan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan POJK. Data diperoleh dari teknik pengumpulan bahan hukum untuk mengeksplorasi berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berupa studi dokumen, baik melalui perpustakaan nasional secara langsung maupun online, internet, e-journal, dan perbandingan dengan tulisan sebelumnya yang tercatat di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mencakup perlindungan preventif yang meliputi penerapan prinsip GCG berupa peran Komisaris Independen yang dapat memberikan suara untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dalam RUPS, sehingga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Kemudian pelaksanaan hak-hak dasar, peningkatan transparansi, dan pengawasan ketat serta hak untuk menggugat dan pemberian sanksi sebagai bentuk perlindungan represif, seperti yang terlihat dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Untuk menjaga kepentingan mereka, pemegang saham minoritas dapat menempuh langkah-langkah hukum bertahap, dimulai dari upaya internal seperti komunikasi dengan manajemen dan permintaan RUPS, dilanjutkan dengan melibatkan regulator OJK jika diperlukan, hingga mengambil jalur hukum formal melalui pengadilan, termasuk pengajuan gugatan dan permohonan pembubaran perusahaan sebagai langkah terakhir.
Hak Cipta (c) 2024 Shohibul Izami, Diman Ade Mulada https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
kajian hukum terhadapp perjanjian simpan pinjam pada koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Barat
Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian iniasalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap koperasi Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Siompan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha dari koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum dapat doberikan lkepada anggota koperasi yang memiliki dana simpanan pada Koperasi Bhakti Husada apabila terjadi sebuah sangketa hukum antar anggota dengan pengurus, atas dana yang bermasalah dan lain-lain. Maka dari itu pihak koperasi dalam Anggara Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART0 adalah dasar dibentuknya sebuah koperasi seperti yang tertuang dalam Pasal (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka AD/ART memiliki kekuatan hukum yang kuat.
Perjanjian Simpan Pinjam, Perlindungan Hukum, Anggaran Perjanjian simpan pinjam Rumah Tangga (AD/ART)
Hak Cipta (c) 2024 Sofianti Safitri, Muhammad Sood, Ahmad Zuhairi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dengan Keberadaan Ritel Modern di Kabupaten Lombok Utara
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dengan Keberadaan Ritel Modern di Kabupaten Lombok Utara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Peraturan Prizinan Pendirian Ritel Modern di Kabupaten Lombok Utara dan Perlindungan Hukum Hukum terhadap UMKM dengan adanya ritel modern di Kabupaten Lombokm Utara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan mekanisme pendirian ritel modern di Kabupaten Lombok Utara. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan-aturan atau norma hukum dan bentuk penerapan aturan tersebut di lapangan. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa di Kabupaten Lombok Utara belum ada aturan yang mengatur terkait dengan peroses prizinan dan mekanisme untuk mendirikan ritel modern hanya sebuah kebijaksanaan yang di keluarkan oleh Bupati Kabupaten Lombok Utara dan banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi dan mengembangan UMKM di Kabupaten Lombok utara salah satunya adalah membatasi jumlah pendirian ritel modern dan mempromosikan produk lokal dari Pelaku UMKM.
Hak Cipta (c) 2024 Sudiarto, Hirsanuddin, Chrisdianto Eko Purnomo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Travel
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan travel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknis kepustakaan dan menelusuri beberapa sumber bahan hukum. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan membuat aturan hukum baik itu undang-undang ataupun peraturan mentri. Terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamana konsumen baik itu didalam tanggung jawab secara kontraktual maupun tanggungg jawab perbuatan melanggar hukum dapat berupa memberikan ganti rugi dan pemenuhan hak yang menjadi keawijban pelaku usaha biro perjalanan. Kemudian mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat menempuh jalur non litigasi dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil arbitrase, nasabah bisa menempuh jalur litigasi dengan mengajukan banding atau mengajukan permohonan pengujian ke pengadilan untuk meninjau atau membatalkan keputusan arbitrase.
Perlindungan Hukum; Keamanan dan Kenyaman; Pengguna Jasa; Biro Perjalanan (Travel);
Hak Cipta (c) 2024 Akhman Sari, Sudiarto, Yudhi Setiawan fathoni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Hukum Atas Kerugian Investor Dalam Investasi Online (Forex Trading) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan broker atas kerugian yang dialami investor dan peran BAPPEBTI dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum dalam investasi online forex trading berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tanggung jawab hukum atas kerugian investor dapat dibagi kedalam tanggung jawab pidana dan perdata. Tanggung jawab pidana karena adanya unsur kesalahan dan penipuan sedangkan tanggung jawab perdata sebagai bentuk gugatan ganti rugi atas pelanggaran terhadap perjanjian, sehingga timbulnya ingkar janji (wanprestasi). Dalam hal ini penegakan hukumnya dengan pemberian sanksi administratif serta upaya pencegahan secara preventif dan represif oleh BAPPEBTI.
Tanggung jawab hukum; Investor; Forex Trading
Hak Cipta (c) 2024 Nada Aisyah Kamal, Nizia Kusuma Wardani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON NASABAH BANK ATAS PENOLAKAN KREDIT PADA SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) DALAM APLIKASI SHOPEE
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaturan pemeriksaan SLIK terhadap nasabah bank oleh OJK dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank atas penolakan kredit akibat SLIK pada aplikasi shopee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltiian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa SLIK digunakan sebagai alat untuk mengecek riwayat gagal bayar atau kredit macet terhadap seorang calon nasabah pada lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. SLIK juga masuk sebagai alat pengecekan dalam pembayaran menggunakan aplikasi shopee, nasabah yang pernah memiliki riwayat gagal bayar pada aplikasi shopee dianggap memiliki riwayat gagal bayar yang menyebabkan calon nasabah ditolak ketika mengajukan kredit pada bank padahal tagihannya sudah lunas, ketiadaan kepastian jangka pembersihan nama nasabah tersebut harus diperjelas agar nasabah ketika mengajukan kredit pada lembaga keuangan lain tidak terkendala. Kata Kunci: Nasabah, Kredit , Perlindungan Hukum
Hak Cipta (c) 2024 Nanda Salsabilah, Abdul Atsar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN MENGGUNAKAN REKENING BERSAMA
ABSTRACT This research aims to examine consumer protection in cases where an escrow service provider commits a breach of contract and to understand the legal liability towards consumers in the event of a loss. The type of research used is normative legal research. The study finds that in an agreement between the consumer, the business actor, and the service provider, certain conditions must be met for the agreement to be valid. These conditions include mutual consent, legal capacity to form a contract, a clear subject matter, and a lawful cause. Consumer protection in cases of breach of contract can be found in Article 7 of Law Number 8 of 1999, which requires compensation, indemnification, and/or replacement for losses due to the use of goods and/or services traded, and requires compensation, indemnification, and/or replacement if the goods and/or services received or used do not comply with the agreement. Additionally, compensation payments are regulated by Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code. According to Article 1244, if it cannot be proven that the breach of contract was due to an unforeseeable event, the escrow service (Blackpanda) is obligated to compensate for the losses arising from the transaction. However, Article 1245 states that if it can be proven that the breach occurred due to a compelling situation beyond the control of the escrow service, the service provider is exempt from compensating for the breach. Keywords: Transactions, E-Commerce, Escrow Accounts
Hak Cipta (c) 2024 Lalu Rizki Aditya Januar, L. M. Hayyanul Haq, Khairus Febryan Fitrahadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
LEGAL PROTECTION FOR USERS OF DIGITAL WALLETS UNDER LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION
ABSTRACT The objective of this study is to discover a legal protection and measure for consumers who experienced losses in using DANA as a digital wallet application. This study employs a normative juridical research method, gathering legal materials through a literature review that encompasses an analysis of legislation, legal literature, and relevant case studies. The findings indicated that the forms of legal protection for consumers in case of asset breaches, as regulated by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, are both preventive and repressive in nature. Preventive protection involves consumer guidance and supervision, as outlined in Articles 29 and 30 of the Consumer Protection Law (UUPK). Meanwhile, repressive protection is stipulated in Article 19 of the UUPK, which grants compensation for consumers. The legal remedies to consumers who suffer losses due to asset breaches in digital wallets as prescribed by Article 45 of the UUPK include filing lawsuits against the digital wallet provider through both litigation and non-litigation channels. Keywords: Assets Breaches; Digital Wallet; Legal Protection.
Perlindungan Konsumen; Dompet Digital; Pembobolan Aset.
Hak Cipta (c) 2024 I Gede Pasek Adiarta, Lalu Wira Pria Suhartana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DIAKSES PADA APLIKASI LOKLOK
Tujuan studi ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi Loklok dan dijual di Shopee menurut hukum positif Indonesia, serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui upaya preventif untuk mengurangi pembajakan di aplikasi Loklok, serta upaya represif untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran. Penyelesaian pelanggaran bisa dilakukan melalui jalur litigasi, baik perdata maupun pidana, dan jalur non-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Hak Cipta (c) 2024 Firmansyah Yogatama, Abdul Atsar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI KERAJINAN BAMBU ( STUDI DUSUN DASAN BARA, DESA TAMAN SARI)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan bambu di dusun dasan bara desa taman sari. Adapun jenis penelitian yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris yang dimana dalam metode penelitian hukum ini mengkaji mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam perundangundangan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dari penelitian ini ada tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan dokumen-dokumen dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non hukum. Penelitian ini di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian. Faktor yg mempengaruhi para pengerajin tidak mendaftarkan desainnya yaitu tidak sempat mengurus pendaftaran desain industri karena memakan banyak waktu, masyarakat tersebut menganggap pendaftaran desain industri sangat susah dan ribet,masih adanya para pengerajin yg belum memahami pendaftaran. Perlindungan hukum terhadap Desain Industri saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Definisi normatif Desain Industri sendiri adalah “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Perlindungan Hukum; Desain Industri; Kerajinan Bambu.
Hak Cipta (c) 2024 Putra Apriliansyah, Lalu Achmad Fatoni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab perusahaan cargo atas keterlambatan ekspor anyaman rotan
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penyelesaian sengketa hukum perusahaan cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan. jenis penelitian ini yaitu hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara desktritif kualitatif. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa cv. bali sun bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dari tempat pemuatan barang sampai dengan tempat tujuan. kerugian akan di ganti apabila terbukti karena kelalaian dari pihak pengangkut . penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh cv. bali sun bila terjadi kerugian pada perjanjian pengangkutan adalah melakukannya dengan cara non litigasi yaitu musyawarah dan negosiasi
Hak Cipta (c) 2024 Dian Nopita Sari, Sudiarto, Yudhi Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
JUAL BELI FOLLOWERS MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan jual beli followers dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat transaksi jual beli akun followers instagram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan keabsahan jual beli followers menurut hukum positif di Indonesia mengacu pada syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selanjutnya berdasarkan UU ITE jual beli followers instagram merupakan jual beli yang legal untuk dilakukan karena transaksi elektronik berupa jual beli followers instagram yang dijalankan sudah memenuhi susbtansi legalitas yang ditentukan dalam Pasal 3-36 UU ITE Tahun 2024 yang mengatur transaksi elektronik. Selain itu, berdasarkan PP No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, jual beli ini telah memenuhi seluruh aspek baik prinsip dan persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan aktivitas perdagangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan yaitu tertuang mengenai hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK. Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 19 ayat (1),(2),(3) UUPK. Apabila pelaku usaha tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) maka dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau kebadan peradilan sesuai dengan Pasal 23 UUPK dan Pasal 45 UUPK. Dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian akibat dari jual beli followers yaitu melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan jalur pengadilan (litigasi).
Jual beli; Followers Instagram; Perlindungan Konsumen;
Hak Cipta (c) 2024 Devi Aviola Cahyani, Kurniawan, Lalu Achmad Fatoni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Video Atas Digital Marketing Dalam Penggunaan Instagram Menurut Hukum Positif Indonesia
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA VIDEO ATAS DIGITAL MARKETING DALAM PENGGUNAAN INSTAGRAM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Lalu Muhamad Assalin Mussofa D1A020279 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku terhadap pemegang hak cipta video atas digital marketing yang videonya dicuri dan diunggah ulang pada platform social media instagram yang dikategorisasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan penelitiannhukum normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Jenis dan sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan study kepustakaan dan Analisa yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik megatur perlindungan kegiatan yang menggunakan internet, baik untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi. Selanjutnya tanggung jawab hukum pelaku terhadap pencurian video promosi produk dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana dan pertanggung jawaban secara perdata. Kata kunci : Perlindungan, Video, Instagram
Kata kunci : Perlindungan, Video, Instagram
Hak Cipta (c) 2024 Lalu Muhamad Assalin Mussofa, Hirsanuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BUMDES ARGE SARI DENGAN PETERNAK MADU AL-FATH DESA BUWUN SEJATI KECAMATAN NARMADA DALAM MEMASARKAN PRODUKNYA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perjanjian kerjasama antara Bumdes Arge Sari dengan peternak madu Al-Fath, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris yang di mana dalam metode penelitian hukum ini mengkaji mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam perundang- undangan lainnya. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dari penelitian ini adatiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan Teknik Pengumpulan Data Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, dengan cara pengumpulan data primer dengan instrument wawancara dan studi dokumen.Berdasarkan hasil penelitian, Bentuk perjanjiannya adalah perjanjian kerjasama pemasaran produk madu antara BUMDes Arge Sari dan peternak madu al-Fath. Substansi perjanjian mengatur hak dan kewajiban masing- masing pihak, sistem bagi hasil, dan jangka waktu perjanjian.Hak dan kewajiban para pihak telah diatur dengan jelas dalam perjanjian,Sistem bagi hasil didasarkan pada persentase tertentu dari hasil penjualan madu. Kata Kunci : Perjanjian, Kerjasama, Bumdes
Hak Cipta (c) 2024 Muhamad Munawir Hariz, L. M. Hayyanul Haq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA PEMBELIAAN KENDARAAN BEKAS ONLINE BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian kendaraan bekas yang terdapat cacat tersembunyi pada barang tersebut, serta mengetahui akibat hukumterhadap pelaku usaha yang menjual kendaraan bekas yang memiliki cacat tersembunyi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologis atau empiris (Sosiolegal Research). Dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perlindungan terhadap konsumen dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum perventif dan perlindungan hukum represiv. Perlindungan hukum perventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pelaku usaha dalam penelitian ini menjaga kepercayaan konsumennya. Akibat hukum dalam penelitian ini berupa akibat hukum sanksi. Tanggung jawab pelaku usaha kendaraan bekas via online atas konsumen yang mengalami kerugian yaitu pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenisnya. Mengenai cacat tersembunyi pada kendraan bekas berdasarkan hukum perlindungan konsumen bahwa prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability atau liability based on fault ). Kata Kunci :Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Cacat tersembunyi.
Hak Cipta (c) 2024 Akhmad Apippullah, Kurniawan, Nizia Kusuma Wardani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK SECARA ONLINE
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK SECARA ONLINE Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor dalam transaksi saham di Bursa Efek yang dilakukan secara online Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online belum diatur dalam suatu undang-undang khusus. Akan tetapi, terdapat undang-undang yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan investasi online tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang ITE yang menyatakan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.. Kedua, perlindungan hukum investor dalam transaksi saham di Bursa Efek secara online dilakukan melalui perlindungan hukum preventif yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, UndangUndang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang ITE dengan upaya dilakukannya pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas dan Perlindungan hukum refresif ditempuh melalui upaya penyelesaian pengaduan, penyelesaian melalui jalur non litigasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan terakhir melalui jalur litigasi atau Pengadilan. KataKunci: Perlindungan hukum, Investor, Bursa Efek.
KataKunci: Perlindungan hukum, Investor, Bursa Efek.
Hak Cipta (c) 2024 Ajiesya Barata Akbar, Diman Ade Mulada https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan dijalan raya
THE LIABILITY OF THE TRANSPORTER FOR LOSSES SUFFERED BY TOURISTS-PASSENGERS DUE TO ROADWAY ACCIDENTS ABSTRACT This study aims to examine the liability of transport carriers for losses suffered by tourists as a result of road accidents and to explore dispute resolution regarding those losses. This research is classified as normative juridical research, characterized by a descriptive nature with data sourced from literature. The analysis is conducted through descriptive and qualitative methods. The findings of this research conclude that the transporter’s liability for losses sustained by tourists due to roadway accidents is stipulated by legislation that outlines several obligations that the transporter company must fulfill in conducting its business. In the case of violations during the execution of these obligations, the carrier company is fully responsible. These responsibilities include: accountability for lost or stolen goods and the obligation to compensate the owner for any losses incurred; liability for wrongful acts committed by drivers or their employees; and accountability for all contractual obligations, including the resolution of all legitimate claims. Furthermore, there are two avenues available for resolving disputes concerning losses suffered by tourists due to roadway accidents: litigation and non-litigation routes. Keyword:Liability,Transportation,Dispute Resolution
Hak Cipta (c) 2024 Rahmatullah, Putri Raodah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0