Commerce Law is a medium published every semester for the dissemination of research and service results or conceptual studies on law and business matters. Commerce Law is published twice a year (June and December). Commerce Law publishes research and community service results or conceptual studies (thought results) on law, constitution, notary, and legal issues that have not been published in other media. Commerce Law is intended for experts, academics, practitioners, state officials, NGOs, and other legal observers.
Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram
The authors hold the copyright. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a creative commons. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. How ever the author should affirming that the article is their original work should accompany the article via online submission form. Authors are permitted to share a Preprint of their article anywhere at any time.
Keadilan Substantif dalam Transaksi Properti: Pendekatan Teori Interpretatif Konstruktif Ronald Dworkin terhadap Putusan 144/Pdt.G/2022 Pn.Smr
Transaksi properti dalam praktiknya acap kali menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum (pacta sunt servanda) dan itikad baik. Debitur lama melakukan overkredit tanpa persetujuan kreditur, sementara debitur baru memenuhi kewajibannya. Dalam situasi ini, hakim menghadapi dilema eksistensial: menegakkan formalitas perjanjian atau menghormati integritas moral pihak yang telah memenuhi kewajibannya. Ketegangan ini memunculkan pertanyaan filosofis dan epistemologis mengenai peran hakim sebagai “guardian of justice” dalam menavigasi dualitas antara aturan formal dan nilai moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dampak ketegangan antara kepastian hukum dan itikad baik terhadap keadilan substantif dalam transaksi properti, serta menganalisis penerapan teori interpretatif konstruktivisme Dworkin dalam Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PN Smr sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan No. 144/Pdt.G/2022/PN Smr menerapkan teori konstruktivisme Dworkin dengan menekankan perlindungan pembeli beritikad baik, menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun, fokus berlebihan pada moral substantif mengabaikan konstruksi nilai, prinsip, standar, dan norma, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi yurisprudensi. Sebagai penguatan kedepannya, diperlukan kebijakan hukum yang mengatur mekanisme over kredit secara jelas untuk menutup kekosongan norma, menjamin kepastian hukum, dan melindungi pembeli beritikad baik melalui standarisasi akta notaris. Selain itu, hakim sebaiknya melengkapi pendekatan Dworkin dengan kerangka NPSN: nilai untuk keadilan substantif; prinsip pada itikad baik dan kepastian hukum; standar memastikan prosedur administratif (PPAT); norma merujuk aturan positif (Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 37 PP No. 24/1997).
Itikad Baik; Kepastian Hukum; Keadilan Substantif
Hak Cipta (c) 2025 Wahyuddin, Hera Alvina Satriawan, Fatria Hikmatiar Alqindy, Allan Mustafa Umami https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan PPATK dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU dan UU Advokat
Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui PPATK sangat bergantung pada kepatuhan pelaporan LTKM. Namun, penunjukan advokat sebagai pihak pelapor menimbulkan konflik norma dengan kewajiban menjaga kerahasiaan profesi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kewenangan PPATK dalam mendorong advokat melaporkan LTKM sebagai instrumen deteksi awal, serta menganalisis pertentangan normatif antara UU TPPU dan UU Advokat terkait perlindungan hak serta kerahasiaan klien.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif atau doctrinal research, yang menganalisis hukum tertulis maupun putusan hakim. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan tiga sumber: bahan hukum primer (UUD 1945, UU TPPU, UU Advokat, PP 43/2015), bahan hukum sekunder (jurnal, karya ilmiah, sumber internet), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan literatur pendukung lainnyaPPATK berwenang mendorong kepatuhan pelaporan LTKM melalui pendekatan persuasif, namun efektivitasnya terbatas karena advokat memiliki independensi profesi. Penunjukan advokat sebagai pihak pelapor menimbulkan konflik norma antara PP No. 61 Tahun 2021 dan UU Advokat terkait kerahasiaan klien. Ketiadaan safe harbor clause memperlemah kepastian hukum, sementara standar FATF menekankan perlunya keseimbangan antara pelaporan dan privileged communication.Harmonisasi UU TPPU dan UU Advokat diperlukan melalui amandemen yang menegaskan kewajiban pelaporan advokat secara terbatas dengan perlindungan LPP melalui definisi jelas dan klausul safe harbor. PPATK bersama PERADI perlu menyusun panduan berbasis risiko dengan indikator normatif. Organisasi advokat wajib memperkuat kapasitas profesi melalui kurikulum dan pelatihan APU-PPT berkelanjutan demi membangun budaya kepatuhan etis.
Hak Cipta (c) 2025 Elshirah Triani Cory, Aulia Nafisha Rahma, Wevy Efticha Sary https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasa
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menunjukkan gejala kompleksitas sosial dan psikologis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mendorong anak di bawah umur melakukan kejahatan tersebut serta menganalisisnya melalui perspektif kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap sepuluh anak pelaku pencurian dengan kekerasan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan kerangka teori kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara faktor internal, seperti ketidakmatangan psikologis dan kondisi biologis, serta faktor eksternal seperti kemiskinan, disorganisasi keluarga, pengaruh lingkungan sosial negatif, dan rendahnya akses pendidikan. Ekonomi menjadi faktor dominan, dengan seluruh responden menyebutkan tekanan kebutuhan dasar sebagai motif utama, diperkuat oleh fakta bahwa 90% anak berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. Secara teoritik, perilaku kriminal anak-anak ini merefleksikan integrasi tiga teori kriminologi: Teori Pilihan Rasional menjelaskan kalkulasi untung-rugi dalam situasi terdesak; Teori Strain menggambarkan adaptasi ilegal akibat keterbatasan akses terhadap sarana yang sah; dan Teori Kontrol Sosial menjelaskan lemahnya ikatan sosial yang memfasilitasi perilaku menyimpang. Dengan demikian, pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak bukan sekadar tindakan impulsif, melainkan bentuk adaptasi rasional terhadap tekanan struktural dalam lingkungan yang minim kontrol sosial.
anak sebagai pelaku; pencurian dengan kekerasan; kriminologi; teori pilihan rasional; teori strain; teori kontrol sosial.
Hak Cipta (c) 2025 Danial Khariri, Rina Rohayu, Ufran https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Kerangka hukum pembentukan Danantara menurut UU Nomor 1 Tahun 2025, termasuk struktur organisasi dan kedudukan kelembagaannya di bawah Presiden dan bagaimana Evaluasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Model Tata Kelola Danantara, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah norma hukum, khususnya UU Nomor 1 Tahun 2025, untuk mengkaji dasar hukum, struktur organisasi, dan kedudukan Danantara di bawah Presiden, serta mengevaluasi kesesuaian tata kelolanya dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui analisis terhadap regulasi dan praktik hukum relevan. Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Negara berlandaskan pada UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menempatkannya sebagai entitas super-holding strategis di bawah kendali langsung Presiden. Undang-undang ini mengubah struktur pengelolaan aset BUMN dengan menciptakan badan hukum sui generis yang memiliki fleksibilitas operasional tinggi serta kewenangan luas dalam konsolidasi saham dan pengelolaan investasi lintas sektor. Melalui penambahan Bab IC, redefinisi status kekayaan BUMN sebagai modal privat, dan penguatan prinsip Good Corporate Governance, Danantara diposisikan sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional. Namun, konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, terbatasnya pengawasan legislatif, dan risiko berkurangnya akuntabilitas publik menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip transparansi dan checks and balances dalam tata kelola kekayaan negara. Evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola Danantara menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini didesain dengan semangat reformasi kelembagaan, praktiknya masih menghadapi berbagai kelemahan struktural dan kelembagaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi belum berjalan optimal akibat dominasi aktor politik, keterbatasan pengawasan eksternal, dan kurangnya dokumentasi tata kelola internal yang terbuka. Fairness terhadap pemangku kepentingan juga masih lemah, terutama bagi pemegang saham minoritas dan pekerja BUMN. Tanpa reformasi struktural dan komitmen implementatif terhadap prinsip-prinsip GCG, Danantara berisiko gagal menjadi lembaga investasi publik yang kredibel dan justru menjadi alat kekuasaan yang tertutup dan tidak akuntabel.
Danantara;Paradigma Pengelolaan Aset Negara;Legalitas;Tata kelola BUMN.
Hak Cipta (c) 2025 I Gede Sukarmo, Khairul Aswadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Untuk Remisi Berbasis Keadilan Distributif Di Lapas Perempuan Mataram
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai indikator pemberian remisi serta mengidentifikasi kendala penerapan prinsip keadilan distributif di Lapas Perempuan Kelas III Mataram. Metode yang digunakan adalah normatif empiris, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan sosiologis untuk mengkaji efektivitas hukum dan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik lapangan.SPPN merupakan instrumen strategis dalam menilai kemajuan pembinaan narapidana secara objektif, sejalan dengan pergeseran paradigma pemasyarakatan dari pendekatan retributif ke rehabilitatif. Diterapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021, SPPN di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dijalankan oleh tim Wali Pemasyarakatan dan Asesor melalui penilaian berbasis data dan bukti. Penilaian ini mencakup observasi perilaku, wawancara, telaah dokumen, serta tes, dengan pendekatan yang terindividualisasi sesuai karakteristik masing-masing narapidana.Optimalisasi SPPN telah menunjukkan dampak positif, seperti meningkatnya transparansi, motivasi narapidana, serta efektivitas dalam pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah kendala signifikan yang menghambat prinsip keadilan distributif. Kendala tersebut meliputi subjektivitas petugas, keterbatasan data yang akurat dan lengkap, belum optimalnya digitalisasi, serta rendahnya kapasitas SDM. Selain itu, inkonsistensi antarunit, resistensi terhadap sistem baru, dan tantangan integrasi data dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) turut memperparah ketimpangan dalam penilaian.Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan menyeluruh melalui penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, standardisasi teknis, serta percepatan digitalisasi. Langkah ini penting agar SPPN dapat benar-benar menjadi alat evaluasi yang adil dan efektif dalam mendukung pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan. Kata kunci: Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana;Remisi;Keadilan Distributif.
Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana;Remisi;Keadilan Distributif.
Hak Cipta (c) 2025 Yuvana Dewanti, Rina Rohayu Harun, Firzhal Arzhi Jiwantara https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu. Kajian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan pidana anak telah mengakomodasi prinsip pembinaan dan rehabilitasi, putusan hakim dalam kasus ini mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis, namun tetap menekankan pembinaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelaksanaan keadilan restoratif dan pengawasan terhadap peredaran senjata tajam di kalangan anak remaja.
Anak; Kekerasan; Kematian; Senjata Tajam;
Hak Cipta (c) 2025 Dhina Megayati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Persaingan Usaha yang Adil dalam Perkembangan E-Commerce di Indonesia
Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor perdagangan, khususnya melalui kehadiran e-commerce yang menciptakan ekosistem usaha baru dengan dinamika dan tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, prinsip persaingan usaha yang sehat menjadi sangat penting untuk dijaga, guna mencegah dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha besar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi pijakan hukum utama dalam mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya melalui ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 17. Pasal 27 mengatur larangan kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan sejenis dalam pasar yang sama, sedangkan Pasal 17 mengatur pelarangan penguasaan pasar yang berujung pada monopoli. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan konseptual untuk menelaah efektivitas pengaturan tersebut dalam menghadapi praktik anti persaingan dalam e-commerce. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi masih berfokus pada model konvensional dan belum mengakomodasi prinsip-prinsip hukum digital, termasuk belum diadopsinya prinsip ekstrateritorialitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan dan penguatan peran KPPU untuk memastikan hukum persaingan usaha tetap relevan dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.
Perlindungan Hukum; Perasingan Usaha; E-commerce
Hak Cipta (c) 2025 Nakzim Khaliq, Arief Rahman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ARAH PERKEMBANGAN JURNALISME DALAM BAYANG-BAYANG REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perubahan regulasi penyiaran terhadap kebebasan pers dan praktik jurnalistik di Indonesia, terutama terkait kemungkinan pembatasan terhadap independensi media dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan metode analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis untuk memahami dampak sosial dari perubahan regulasi tersebut terhadap kegiatan jurnalistik di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran berisiko mengganggu kebebasan pers, terutama dengan memperluas hak lembaga penyiaran untuk melakukan pengawasan dan penyensoran terhadap isi siaran, yang dapat menghambat pelaksanaan jurnalisme investigatif. Pembatasan-pembatasan ini dapat berdampak buruk pada peran pers sebagai kontrol sosial dan penyalur informasi yang bebas kepada publik. Selain itu, perubahan ini dapat mengurangi posisi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi akses publik terhadap informasi yang beragam dan kritis. Penelitian ini menunjukkan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap perubahan regulasi penyiaran agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pasal-pasal yang berpotensi menindas para jurnalis direvisi untuk memastikan regulasi penyiaran dapat terus melayani publik.
Hak Cipta (c) 2025 Taufik Adi, Ayu Nurakhman , Aini Puji Hidayati , Aurora Najwa Tabitha Arthalivia , Fauziyah Najwa , R. Wahjoe Poernomo Soeprapto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Konsumen Terhadap Cash On Delivery Bermasalah Pada Jual Beli di E- Commerce
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konsumen terhadap transaksi Cash on Delivery (COD) bermasalah dalam konteks jual beli di e-commerce, dengan fokus pada permasalahan yang timbul akibat kesalahan konsumen. Metode pembayaran COD, yang memungkinkan pembayaran tunai saat barang diterima, diperkenalkan untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan konsumen. Namun, praktik implementasinya seringkali menimbulkan permasalahan yang melibatkan marketplace, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir, dan pembeli. Penelitian ini mengidentifikasi pola transaksi COD bermasalah, di mana miskonsepsi konsumen terhadap mekanisme COD, seperti anggapan dapat membuka barang sebelum membayar atau menolak pembayaran tanpa alasan yang sah, menjadi sumber utama konflik. Faktor-faktor penyebab permasalahan dari sisi konsumen meliputi kurangnya pemahaman mekanisme COD, ketidakseriusan dalam pemesanan, dan ketidakcermatan dalam membaca deskripsi produk. Akibatnya, tindakan konsumen yang membatalkan pesanan atau menolak membayar tanpa dasar yang kuat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yang berpotensi merugikan pihak penjual dan kurir. Penelitian ini juga mengaitkan perilaku konsumen dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menekankan pentingnya asas ketelitian dan kehati-hatian dalam transaksi daring. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa konsumen memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan pesanan yang diterima, kecuali terdapat ketidaksesuaian atau cacat produk yang valid. Pemahaman yang komprehensif terhadap syarat dan ketentuan transaksi COD menjadi krusial bagi konsumen untuk menghindari permasalahan dan menunaikan tanggung jawabnya dalam ekosistem jual beli e-commerce.
Hak Cipta (c) 2025 Andika Nellsen Saputra, Wahyudin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggungjawab Perusahaan Kurir Ngojek Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen
Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah sistem perdagangan konvensional menjadi e-commerce, memberikan konsumen cara berbelanja yang cepat dan efisien dari hampir mana saja. Namun, pergeseran ini juga menyebabkan meningkatnya keluhan konsumen terkait barang yang rusak atau hilang. Studi ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab perusahaan kurir NGOjek dalam kasus-kasus tersebut dan upaya hukum yang tersedia bagi konsumen yang ingin mempertahankan hak-hak mereka. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa konsumen berhak atas ganti rugi atas kerugian yang dialami, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengaduan kepada perusahaan, mekanisme non-litigasi, atau litigasi melalui pengadilan.
Hak Cipta (c) 2025 Rizki Muhammad Ibnu Sabilillah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Hotel Di Mandalika Saat Event MotoGP
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap kenaikan harga hotel di Mandalika saat event MotoGP, serta mengidentifikasi tanggung jawab pelaku usaha yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya perlindungan terhadap konsumen, terutama dalam konteks harga akomodasi yang melonjak tinggi setiap kali perhelatan MotoGP diselenggarakan. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada upaya evaluasi terhadap kebijakan serta mengkaji sejauh mana pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pembina dan pengawas tarif kamar hotel, pelaku usaha perhotelan sebagai subjek hukum yang menjalankan praktik bisnis, dan konsumen atau wisatawan sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan konsumen di sektor pariwisata, khususnya dalam menghadapi event-event berskala internasional seperti MotoGP.
Hak Cipta (c) 2025 Seftian Nurafiat, Diman Ade Mulada, Arief Rahman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform Investasi Digital Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara platform investasi digital di Indonesia serta menelaah permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan investasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, guna memperoleh gambaran lengkap mengenai pola penyelenggaraan investasi bermasalah dan tanggung jawab hukum yang melekat pada para pihak terkait. Permasalahan utama yang dibahas meliputi pola-pola investasi bermasalah seperti piramida dan Ponzi, serta bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan terhadap platform penyelenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai pola investasi bermasalah tersebut mengandung risiko tinggi bagi masyarakat dan belum adanya perlindungan hukum yang memadai untuk investor. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan aturan hukum yang lebih efektif dalam mengatur platform investasi digital di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari kerugian akibat praktik investasi ilegal.
Tanggung Jawab Hukum: Investasi Digital;
Lalu Wira Pria Suhartana Lalu Wira Pria Suhartana
Hak Cipta (c) 2025 Aulia Adekutari Rayes, Lalu Wira Pria Suhartana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang Atas Reschedule Keberangkatan Pesawat Secara Sepihak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan terhadap konsumen serta tanggung jawab pihak maskapai terkait reschedule keberangkatan pesawat secara sepihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Reschedule keberangkatan pesawat secara sepihak yang dilakukan oleh pihak maskapai belum diatur pada regulasi manapun yang terkait seperti Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan lain yang terkait. Perlindungan konsumen dalam hal ini sangat dibutuhkan baik secara preventif maupun represif dengan melihat kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh konsumen. Apabila hal terkait reschedule keberangkatan secara sepihak oleh maskapai terjadi maka perlindungan yang dapat diberikan yaitu apakah dengan menyesuaikan waktu Reschedule tersebut dengan Delay ataukah dapat dikatakan pembatalan penerbangan. Bentuk tanggung jawab terhadap kendala tersebut belum secara jelas diatur, maka dari kekosongan norma itulah digunakan beberapa pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dan Pasal 1365 KUHPerdata serta dengan menggunakan prinsip tanggung jawab.
Penjadwalan ulang; Perlindungan konsumen; Tanggung jawab; Ketidakhadiran norma-norma
Nakzim Khalid Siddiq Nakzim Khalid Siddiq
Hak Cipta (c) 2025 Zevia Tristania Budi, Nakzim Khalid Siddiq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pelaksanaan Lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan Milik Debitur Di Bank Tabungan Negara Cabang Mataram
Penelitian ini membahas implementasi lelang parate eksekusi sebagai upaya penyelesaian kredit macet di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Mataram. Sebagai bank milik negara yang berfokus pada pembiayaan perumahan, BTN menghadapi risiko kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang ditangani melalui restrukturisasi atau eksekusi agunan. Pelaksanaan parate eksekusi didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang memungkinkan bank mengeksekusi agunan tanpa putusan pengadilan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen hukum dan wawancara dengan staf BTN Cabang Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agunan hanya dapat dilelang jika debitur gagal restrukturisasi dan telah diberikan tiga kali surat peringatan tanpa respons. Lelang dilakukan melalui KPKNL secara transparan menggunakan sistem e-auction. Kendala yang muncul setelah lelang antara lain keberatan debitur dan masalah administrasi, seperti proses balik nama. Meskipun prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan hukum, masih diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai kriteria agunan dan perlindungan debitur guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan parate eksekusi.
Parate Eksekusi, Kredit Macet, Hak Tanggungan
Hak Cipta (c) 2025 Muhammad Imam Haroki, Ari Rahmad Hakim BF, I Gusti Agung Wisudawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Dan Penjualan Produk Ilegal Pada Marketplace Facebook
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap iklan dan penjualan produk ilegal di Marketplace Facebook serta mengevaluasi efektivitas regulasi dalam menghadapi tantangan perdagangan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Marketplace Facebook adalah fitur di platform Facebook yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang secara online, baik itu barang baru maupun bekas, dengan fokus pada transaksi lokal dan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa lemahnya pengawasan dan celah hukum di Marketplace Facebook memungkinkan peredaran produk ilegal. Hal ini mengakibatkan kerugian pada konsumen, baik dari aspek kesehatan, keselamatan, maupun finansial. Selain itu, kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen memperburuk situasi, membuat mereka rentan terhadap penipuan dan risiko produk ilegal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, termasuk penguatan regulasi, peningkatan pengawasan melalui teknologi monitoring, dan edukasi konsumen. Kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dan menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, transparan, serta adil.
Kata Kunci: Konsumen, Produk Ilegal, Marketplace Facebook, Iklan
Kata Kunci: Konsumen, Produk Ilegal, Marketplace Facebook, Iklan Kata Kunci: Konsumen, Produk Ilegal, Marketplace Facebook, Iklan
I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha
Hak Cipta (c) 2025 Muh. Taufiq Hidayat, I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Asuransi Jiwa Bagi Penumpang Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan (Studi Layanan Grabike di Kota Mataram. Hasil penelitian dari bentuk pertanggungan dari perusahaan aplikasi Grabike pada mitra kerjanya adalah perusahaan Grabike menyatakan bahwasan nya Grabike bukanlah perusahaan transportasi yang mana pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja namun pihak Grabike menyediakan asuransi yang bekerjasama dengan PT. Grabike yaitu grab- proteksi yang berafiliasi dengan Allianz yang mana anggota dari mitra Grabika secara langsung terdaftarkan pada asuransi tersebut tanpa membayar premi setiap bulannya, yang merupakan bentuk pertanggungan keselamatan kerja dari perusahaan. Berdasarkan penjelasan ruang lingkup pertanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 beserta peraturan pelaksananya, penumpang dan penggemudi selain dari angkutan umum tidak dijamin berdasarkan Undang-Undang ini.
Pelaksanaan, Asuransi Jiwa, Penumpang Grabike
Hak Cipta (c) 2025 I Nyoman Aditya Angga Saputra, Septira Putri Mulyana https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130k/Pdt/2010 Tentang Saham Sebagai Jaminan Kredit Pada Deutsche Bank
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh kreditur sebagaimana ditinjau oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1130K/Pdt/2010. Pokok persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan eksekusi objek jaminan berupa saham yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemberi gadai, serta diajukan melalui permohonan yang keliru secara formil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap substansi putusan, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perjanjian jaminan kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi oleh Deutsche Bank sebagai kreditur, baik dari segi prosedur maupun perlindungan hukum terhadap pemberi gadai. Mahkamah Agung sebagai judex juris tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip hukum secara menyeluruh, terutama dalam memperhatikan asas keadilan substantif, asas keseimbangan, dan asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Selain itu, permohonan penetapan eksekusi melalui jalur voluntair atas objek yang disengketakan tidak memenuhi syarat sebagai permohonan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan hakim dalam memeriksa perkara jaminan kebendaan agar penerapan hukum lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.
Muhammad Tegar Audryon Arzayka Muhammad Tegar Audryon Arzayka
Hak Cipta (c) 2025 Muhammad Tegar Audryon Arzayka, Nizia Kusuma Wardani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Di Website Menurut Hukum Positif Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha iklan di website menurut hukum positif Indonesia.metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum positif Indonesia memberikan perlindungan kepada konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menekankan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan tidak menyesatkan dan pelaku usaha iklan harus bertanggung jawab atas verifikasi kebenaran informasi yang disampaikan dan memastikan iklan memenuhi standar hukum dan etika. Penyelesaian sengketa periklanan dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, dengan mediasi sebagai metode utama.
Amalia Widya Ningrum Amalia Widya Ningrum
Hak Cipta (c) 2025 Amalia Widya Ningrum, Lalu Achmad Fathoni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Terhadap Praktik Pendomplengan Reputasi Merek Dagang Yang Memiliki Persamaan Visual Pada Pokoknya (Studi Merek Mixue Dan Momoyo)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia, khususnya dalam merek Mixue dan Momoyo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia telah diatur secara cukup jelas, namun masih terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama dalam kasus merek yang memiliki unsur visual yang mirip. Merek Momoyo yang terbukti melakukan upaya pemboncengan merek (Passing off) pada merek Mixue yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sehat.
Hak Cipta (c) 2025 Nada Arista, Ari Rahmad Hakim BF https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap UMKM rumah tangga menurut hukum positif Indonesia serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen mempengaruhi keberlangsungan UMKM rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan (Statute Approach) dan (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap UMKM rumah tangga menurut hukum positif Indonesia terdiri dari preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa dengan kemudahan perizinan usaha melalui sistem OSS, akses kredit, HKI, dan jaminan produk halal. Perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan dan pemberian sanksi, termasuk terkait pelanggaran HKI yang dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. Penyelesaian sengketa antara UMKM dan konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, UMKM Rumah Tangga, Hak Kekayaan Intelektual
Candraditya Anggayasti Candraditya Anggayasti
Hak Cipta (c) 2025 Candraditya Anggayasti, Lalu Achmad Fathoni https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kerugian Konsumen Pada Kasus Overclaim Produk Skincare
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator produk skincare yang dapat dikategorikan sebagai overclaim serta bentuk tanggung jawab produsen terhadap kerugian konsumen akibat praktik tersebut. Overclaim dalam konteks ini merujuk pada klaim berlebihan atau menyesatkan yang tidak sesuai dengan kandungan sebenarnya maupun tidak didukung oleh bukti ilmiah yang valid. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta regulasi teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator suatu produk dikategorikan overclaim antara lain apabila terdapat ketidaksesuaian antara klaim dan komposisi produk, penggunaan bahasa yang menyesatkan, serta tidak terpenuhinya ketentuan hukum mengenai periklanan dan informasi produk. Praktik overclaim ini terbukti merugikan konsumen secara materiil dan immateriil. Berdasarkan hasil analisis, produsen memiliki tanggung jawab hukum, etika, dan sosial terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat overclaim. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menyediakan produk yang aman dan sesuai standar. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan regulasi serta kesadaran produsen dalam mematuhi ketentuan hukum guna melindungi konsumen dari praktik promosi yang menyesatkan.
Kata Kunci: Overclaim, Tanggung Jawab, Skincare, Perlindungan Konsumen
Hak Cipta (c) 2025 Ady Ahmad Daffa, Kurniawan, Diman Ade Mulada https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Jasa Angkutan Umum Dalam Perjanjian Pengangkutan Trayek Mataram - Taliwang Terhadap Para Penumpang
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban penyelenggara jasa angkutan umum dan tanggung jawab jasa angkutan umum dalam Perjanjian Pengangkutan Trayek Taliwang - Mataram terhadap penumpang. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Penyelenggaraan jasa angkutan umum terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak termasuk jasa pengangkut. Pengangkut bertanggungjawab atas keselamatan dan kenyamanan penumpang, sedangkan penumpang berkewajiban membayar tarif angkutan dan mengikuti aturan yang berlaku dalam penyelenggara angkutan. (2)Dalam pelaksanaan tanggungjawab administratif oleh penyelenggara jasa angkutan umum yaitu mendaftarkan izin usaha pengangkutan, mendapatkan, Izin KIR dan melakukan pelayanan yang aman, nyaman dan sesuai standar yang telah ditentukan. pada Pasal 192 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
Hak Cipta (c) 2025 Ghilank Agustiadi EP, Muhammad Sood, Nizia Kusuma Wardani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Maximum Securing Load (MSL) dalam Pengangkutan Laut menurut Hukum Positif di Indonesia
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab hukum terhadap Maximum Securing Load (MSL) dalam pengangkutan laut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MSL belum diatur secara teknis dalam regulasi, meskipun prinsipnya telah diakui dalam hukum nasional dan internasional. Tanggung jawab hukum terkait MSL melibatkan beberapa pihak diantaranya nahkoda, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, dan syahbandar. Penelitian ini menyarankan perlunya pengaturan teknis MSL secara eksplisit serta peningkatan pelatihan bagi awak kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Maximum Securing Load (MSL); Pengangkutan Laut; Tanggung Jawab Hukum
Hak Cipta (c) 2025 Audy Pratama Rasad, Sudiarto, Putri Raodah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce menurut hukum positif Indonesia dan problematika maupun perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, secara jelas pilihan penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan terkait alternatif penyelesaian sengketa masih menyisakan sejumlah ketidakjelasan dalam pengaturan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Nadya Azizah Mayla Ananda Nadya Azizah Mayla Ananda
Khairus Febryan Fitrahady Khairus Febryan Fitrahady
Hak Cipta (c) 2025 Nadya Azizah Mayla Ananda, Kurniawan, Khairus Febryan Fitrahady https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Film Atas Pengunggahan Ulang Tanpa Izin di Platform Telegram
Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta film yang diunggah ulang melalui aplikasi Telegram serta upaya penyelesaian yang dapat di tempuh oleh pemilik hak cipta untuk melindungi haknya. Metode yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undang dan Konseptual. Dari hasil penelitian ini Perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui upaya preventif sebagai bentuk pencegahan pembajakan di aplikasi Telegram, seperti upaya pemerintah memberikan perlindungan yakni pencatatan ciptaan pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bagian Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemerintah juga melakukan pemblokiran link serta public channel yang melakukan tindakan pembajakan karya sinematografi dengan mengunggah ulang film pada aplikasi media sosial telegram, Pemerintah juga berusaha melakukan sosialisasi dan edukasi tentang menghargai hak cipta dan bahaya pembajakan kepada masyarakat. serta upaya represif untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran. Upaya yang dapat di tempuh untuk melindungi haknya dapat berupa penyelesaian melalui jalur litigasi, baik perdata maupun pidana, dan jalur nonn-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.
Perlindngan Hukum; Pengunggahan Tanpa Izin; Hak Cipta
I Gusti Agung Wisudawan I Gusti Agung Wisudawan
Hak Cipta (c) 2025 Uswatun Mukhoyyaroh, I Gusti Agung Wisudawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Adat Sasak Di Lombok (Studi Pada Motif Tenun Di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Motif Tenun Masyarakat Adat Sasak di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB serta Untuk Mengetahui dan Memahami Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Motif Tenun Masyarakat Adat Sasak di Desa Sukarara, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, NTB. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia, khususnya motif tenun tradisional dari Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah Kementrian Hukum dan HAM NTB, Pemerintah desa Sukarara, dan para penenun yang ada didesa sukarara. Analisis bahan hukum yang akan dilakukan dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif.
Hak Cipta (c) 2025 Heru Apriandi, Yudhi Setiawan, Putri Raodah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Kasus Carding (Studi Di BTPN Cabang Mataram)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM KASUS CARDING ( Studi Di BTPN Cabang Mataram) Ni Putu Intan Ananda Nathania Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram E-mail: intannananda03@gmail.com ABSTRAK Di Indonesia telah terjadi kejahatan kartu kredit (carding) salah satunya yang dikutip dari CNBC Indonesia beberapa waktu lalu yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta.Sebagaimana diketahui, carding merupakan upaya pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami kebijakan serta tanggung jawab BTPN Mataram terhadap kasus carding dan untuk mengetahui dan Memahami optimalisasi perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kasus carding. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus carding di BPTN Cabang Mataram telah diatur melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU PPSK), peraturan yang dikeluarkan ojk sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan usaha bank serta kebijakan internal bank. Kata kunci : Carding, BTPN, Perlindungan hukum, Nasabah, UU PPSK
Ni Putu Intan Ananda Nathania Ni Putu Intan Ananda Nathania
Hak Cipta (c) 2025 Ni Putu Intan Ananda Nathania, Yudhi Setiawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Di Sumbawa Barat
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Efektivitas pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem OSS dan peran Pemerintah Daerah Sumbawa Barat dalam optimalisasi pelaksanaan sistem OSS terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 di Sumbawa Barat. Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang telah tertera pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yaitu yang pertama, setiap pemohon izin untuk melengkapi syarat-syarat awal pengurusan perizinan sesuai Pasal 22 PP No. 24 Tahun 2018, dan yang kedua, DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat juga memberikan sarana prasarana atau alat pendukung untuk mensukseskan perizinan melalui OSS dengan disediakannya layanan perbantuan dan 4 orang petugas yang siap membantu pelaku usaha. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat, sudah terlaksana dan efektif walaupun masih ditemukan kendala seperti masih terjadinya sistem eror pada aplikasi OSS dan masih ada para pelaku usaha yang kurang mengerti tata cara pendaftaran izin usaha dengan sistem online. (2) Optimalisasi Sistem OSS yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu :a.Membuka loket perbantuan di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat untuk pelayanan perizinan usaha menggunakan aplikasi OSS-RBA, b.Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan perizinan usaha melalui OSS-RBA;c.Melakukan konsolidasi dengan instansi terkait. Kata Kunci : Efektivitas, Perizinan Berusaha dan Elektronik OSS
Khanda Julian Kamiswara Khanda Julian Kamiswara
Hak Cipta (c) 2025 Khanda Julian Kamiswara, Eduardus Bayo Sili https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Perjanjian Bisnis Franchise Terhadap Mitra Usaha Es Teh Nusantara
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaaan perjanian bisnis franchise dan memastikan apakah sudah terealisasikan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan terhadap hak dan kewajiban antara pihak franchisor dan franchise, serta mengetahui bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi pemutusan sepihak oleh pihak franchisor. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif Empiris. Dalam pelaksanaannya perjanjian bisnis franchise itu di dasarkan pada perjanjian waralaba. Dalam hal ini pihak franchisor dengan franchisee disini sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemutusan sepihak oleh franchisor dalam perjanjian bisnis franchise Es Teh Nusantara telah diatur dalam kontrak perjanjian kerjasama Es Teh Nusantara pada Pasal 11 tentang Penyelesaian Perselilisahan yang mencantumkan bahwa tahap pertama akan dilakukan dengan cara penyelesaian musyawarah mufakat. Namun, jika upaya tersebut tidak menghasilkan solusi, maka kedua belah pihak dapat menggunakan penyelesaian melalui jalur Litigasi (Pengadilan) yang akan diputus oleh Hakim Perdata.
Hak Cipta (c) 2025 Mei Laudina Qomala Ashari, Yudhi Setiawan, Diman Ade Mulada https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Atas Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Bali
Badan Usaha; Pekerja; JKN; BPJS Kesehatan.
Hak Cipta (c) 2025 Anggi Yudistia Wulandari, Septira Putri Mulyana, Agus Harminsyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0