Commerce Law

Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor E-Commerce

L. Sigit Tri Adiatna — 2023-12-15

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Grab dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pdt.P/2020/PN.JKT.SEL. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini melakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta memperoleh bahan melalui studi dokumen dengan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, menganalisis serta menginventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan atau memiliki relevansi dengan materi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penegakan hukum persaingan usaha tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 36, dalam menjalankan tugasnya tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Grab dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia yaitu terjadinya Integrasi Vertikal dan juga Diskriminasi. Kemudian Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan fakta persidangan tidak menemukan adanya pelanggaran Integrasi Vertikal dan Diskriminasi yang dilakukan oleh Grab dan TPI sehingga Majelis Hakim menyatakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.

Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Kreator Tiktok Sebagai Karya Sinematografi MenuruT UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lydia Rinjani — 2023-12-15

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak cipta kreator tiktok atas konten
ciptaannya dan untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa atas hak cipta kreator tiktok
sebagai karya sinematografi.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,
dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian menyatakan bahwa pengaturan perlindungan hak cipta terhadap konten dalam aplikasi
tiktok diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan
layanan aplikasi tiktok yang melarang seseorang untuk mendistribusikan dan memperbanyak
konten tiktok untuk tujuan komersil. Adapun pertanggung jawaban terhadap pemilik konten
tiktok yang disebarluaskan tanpa izin yaitu sanksi bagi penyebar vidio tiktok sesuai Pasal 113
ayat 3 Undang-undang Hak Cipta.

Implementasi Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi UMKM

Ferona Puan Rusmadina — 2023-12-15

Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum merek dagang bagi UMKM dalam mendaftarkan merek terhadap produk yang dihasilkan, serta upaya pemerintah dalam mendaftarkan merek bagi UMKM di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, yang pertama para pelaku usaha mendapatkan perlindungan terhadap merek dagang dengan melakukan pendaftaran mereknya melalui Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTB. Kedua, Pemerintah Kota Mataram dalam mengatasi permasalahan dengan upaya memberikan pengetahuan dan kesadaran melalui pola penyuluhan, sosialisasi, dan memfasilitasi para pelaku usaha.

Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Melalui Program Islamic Banking Amanah (IB) Oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong

Ernidasari Rohmati — 2023-12-15

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah cabang Selong dan penyelesaian apabila terjadi pembiayaan bermasalah dalam sistem pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor melalui program Islamic Banking Amanah (IB) oleh Bank NTB Syariah cabang Selong yang menggunakan akad murabahah, Adapun dalam praktiknya proses pelaksanaan yang dijalanlan oleh Bank NTB Syariah Cabang Selong belum terdapat pembiayaan yang bermasalah.

Analisis Klaim Hak Cipta Terhadap Konten Video Pada Platform Youtube Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Mardiyana Putri Lestari — 2023-12-15

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video pada platform Youtube serta mekanisme klaim hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam platform Youtube. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video pada platform youtube yaitu pada dasarnya terdapat empat bentuk pelanggaran yaitu pertama: cover lagu; kedua: siaran langsung (live streaming); ketiga: pembajakan film; keempat: speech composing. Mekanisme klaim hak cipta pada platform youtube diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Youtube melalui sistem Content ID, yang mana telah sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Pembayaran royalti dibayarkan melalui program dan melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pinjaman Online

Anita — 2023-12-15

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pinjaman online,dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang terintegrasi maupun independent yang memiliki fungsi, tugas dalam mengatur system regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Adapun Bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online yang diberikan oleh OJK yaitu untuk menghentikan kegiatan usaha apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian.

Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Lombok Barat

Bagus Denhaq Bagus — 2023-12-15

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran rokok ilegal non cukai serta dampak dari peredaran rokok non cukai dan untuk mengetahui dampak dari peredaran rokok non cukai serta perlindungan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah peneletian hukum normatif – empiris dengan pendekatan perundang-undangan, penedekatan konseptual dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran rokok di kota Mataram masih banyak terjadi, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya persaingan usaha yang sehat dan dapat merugikan Negara dalam penjualannya dan dibutuhkan perlindungan hukum bagi rokok legal di pasaran. Manfaat dengan ditekanya peredaran rokok ilegal maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, adapun dampak secara langsung dengan ditekanya peredaran rokok ilegal adalah membatasi peredaran rokok ilegal, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok ilegal dan penindakan terhadap rokok illegal akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi, masih adanya peredaran rokok ilegal, membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap rokok ilegal. Menurut undang-undang tahun 2007 tentang cukai menyatakan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. bentuk perlindungan hukum yang digunakan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hak Informasi Pada Kemasan Produz Soft Contact Lenses Melalui Platform E-commerce

Putri Febrianti Gubtong — 2023-12-15

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak informasi produk softlens yang melebihi masa expired melalui platform e-commerce dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk softlens yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa expired melalui platform e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Adapun hasil penelitian ini Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap hak informasi pada produk softlens dan melebihi masa expired melalui platform e-commerce yaitu, Pasal 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perihal perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai perlindungan terhadap data pribadi yang cukup memadai dalam mengakomodasi perlindungan terhadap data pribadi konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perihal sanksi bagi pelanggar pengedar sediaan farmasi, Regulasi dari pihak platform e-commerce shopee yang berupa Syarat dan Kebijakan yang berisikan hak dan kewajiban dalam bertransaksi melalui platform e-commerce shopee.Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk softlens yang tidak mencantumkan informasi produk dan melebihi masa expired melalui Platform e-commerce yaitu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan produk tersebut dengan pemberian perawatan.

Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Yang Hartanya Lebih Kecil Daripada Utangnya

Ossy Abel Prasetya — 2023-12-16

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para kreditur separatis dalam proses kepailitan dan kedudukan hak kreditor separatis terhadap eksekusi jaminan dalam kepailitan yang harta pailitnya lebih kecil daripada utangnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diidentifikasi diperoleh dengan dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dimana perlindungan preventif dalam konteks pencegahan kerugian kreditor separatis dalam proses kepailitan diakomodir dalam Pasal 138 dan Pasal 178 ayat 1. Dalam hal perlindungan hukum represif, kreditor separatis dapat mengajukan berbagai upaya hukum seperti perlawanan, kasasi, peninjauan kembali, dan perdamaian. Kemudian Hak kreditur separatis ketika dalam keadaan insolven juga mempunyai hak sama dengan sebelum keadaan insolven tetapi haknya sudah bisa digunakan oleh kreditur separatis

Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Sinematografi Yang Diakses Pada Aplikasi Facebook

Fitri Handayani — 2023-12-16

Tujuan penyusunan penelitian ini untuk menganalisis tentang perlindungan pemegang hak cipta terhadap pembajakan sinematografi yang diakses pada aplikasi Facebook. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah mendistribusikan sinematografi karya orang lain pada aplikasi Facebook tanpa seizin pencipta merupakan pelanggaran hak cipta oleh karena itu perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya sinematografi yang dibajak pada aplikasi Facebook adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, upaya yang dilakukan pemilik hak cipta yang karyanya dibajak pada aplikasi Facebook yaitu dengan melaporkan langsung pada layanan yang tersedia pada aplikasi tersebut, adapun jalur yang ditempuh untuk pennyelesaian adalah dengan cara litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan) yaitu dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pengaturan Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Endorsement Antara Endorse Dan Endorser

Dita Fatmi Yurindra — 2023-12-16

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian endorsement antara endorsee dan endorser dari perspektif hukum positif dan bentuk tanggung jawab hukum endorser atas kerugian yang dialami endorse dalam perjanjian Endorsement. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian endorsement belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, namun dapat dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian dan Tanggung Jawab Hukum Endorser Atas Kerugian Yang Dialami Endorse Dalam Perjanjian Endorsement adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dikenai Pasal 17 ayat (1) huruf (c) dan (d) UUPK. Dengan menggunakan prinsip hukum yaitu liability on fault ditemukan unsur kesalahan pada endorser yaitu adanya kesengajaan atau kurang berhati-hati terhadap kerugian yang langsung diakibatkan oleh perbuatannya yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Cryptocurrency Terhadap Aset Crypto

Imam Taufikurahman — 2023-12-16

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pemilik aset crypto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak pihak dalam transaksi aset crypto yaitu Bursa Berjangka dan Anggota Bursa Berjangka. Untuk Anggota Bursa Berjangka sendiri terdiri dari Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, serta Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya dan hubungan hukum yang timbul dari para pihak dalam jual beli aset crypto tersebut adalah hubungan antara penjual (buyer) dengan pembeli (seller) yang melakukan sejumlah transaksi aset crypto, serta tanggung jawab pelaku usaha cryptocurrency terhadap konsumen pemilik aset crypto berdasarkan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam aktivitas cryptocurrency

Analisis Hukum Permohonan Kepailitan Terhadap Bank Menurut Hukum Positif Indonesia

Muh.Yaser Arafat Yaser — 2023-12-16

Hadirnya UU OJK memandatkan masalah kepailitan Bank di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan di dalam UU Kepailitan masalah kepailitan Bank masih di bawah pengawasan Bank Indonesia. Oleh sebab itu rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pengaturan kapailitan bank menurut hukum positif Indonesia, apakah Bank Indonesia tetap dapat mengajukan pailit terhadap bank pasca berlakunya UU OJK dan apa akibat hukum dari putusan pailit oleh bank menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pengaturan kapailitan bank menurut hukum positif Indonesia, kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan pailit terhadap bank pasca berlakunya UU OJK dan akibat hukum dari putusan pailit oleh bank menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum hukum kepailitan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan kepailitan terhadap bank di Indonesia saat ini hanya diatur di dalam UU Kepailitan. Oleh sebab itu, landasan hukum dalam pengaturan dan pengajuan pailit terhadap bank menggunakan UU Kepailitan. Bank Indonesia tetap dapat melakukan pengajuan pailit terhadap bank pasca berlakunya UU OJK. Sedangkan dalam UU OJK tidak mengatur dan menyebutkannya secara khusus terkait kewenangan permohonan pailit dari bank sebagai debitor dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akibat hukum dari putusan pailit terhadap bank yang mengakibatkan bank kehilangan haknya atas penguasaan dan pengaturan hartanya yang menjadi objek pailit. Pengaturan dan penguasaannya sudah diambil alih oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai Kurator.

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah

Ghina Aini — 2023-12-16

Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa PT. Bank NTB Syariah dalam akad pembiayaan berpedoman pada asas itikad baik dimulai dari tahap pra kontraktual, tahap adanya suatu kontrak hingga pada berakhirnya kontrak. Kemudian ketika asas itikad baik tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merubah suatu keadaan hukum berupa batalnya kontrak antara kedua pihak, timbulnya gugatan hukum, pembatalan jaminan hingga pembekuan akun oleh PT. Bank NTB Syariah.

Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Beriktikad Baik Dalam Pengembalian Modal Pada Investor Dalam Perjanjian Investasi

Fahmi Astrand Gusriadi — 2023-12-16

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi serta perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beriktikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi. Jenis penelitian yang digunakan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria atau indikator prinsip itikad baik dalam perjanjian investasi yakni berlandaskan keuntungan dan terletak pada isi perjanjian yang tidak dilanggar oleh para pihak, isi perjanjiannya tidak melanggar peraturan Perundang-undangan, tidak melanggar kepatutan, keadilan serta para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh dan kemauan baik. Berdasarkan analisis Penulis, perjanjian antara Jethanand Harkishindas Bhojwani dengan Anak Agung Putu Partama Wasa batal demi hukum. Karena syarat dan ketentuan perjanjian tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan pada kasus yang terjadi, perlindungan hukum terhadap perusahaan yang beritikad baik dalam pengembalian modal pada investor dalam perjanjian investasi, seharusnya direktur perusahaan tidak perlu dipidana penjara 8 (delapan) bulan, karena hal ini murni permasalahan atau perkara perdata. Namun dikarenakan direktur perusahaan telah dipenjara terlebih dahulu dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan modal investasi, maka berdasarkan hasil penelitian, direktur perusahaan dalam hal ini Anak Agung Putu Partama Wasa mendapatkan kompensasi setidaknya dengan tidak membayar penuh pengembalian modal dan/atau ganti kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh investor tersebut dihapuskan.

Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer (EO) Dengan Vendor

Baiq Almira Zenitha Mubinda — 2023-12-17

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum terhadap perjanjian kerjasama antara event organizer (eo) dengan vendor (studi di rossa wedding planner & event organizer). Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif-empiris, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Rossa Wedding Planner & Event Organizer dengan Vendor yakni hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut mendapatkan biaya pemakaian jasa dan membantu segala keperluan acara pernikahan. Berpedoman pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1338 KUHPerdata, dan Tanggung jawab pengusaha penyelenggara Rossa Wedding Planner & Event Organizer terhadap Vendor, merujuk pada perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Pengusaha penyelenggara kepada Partnership adalah pertanggungjawaban perdata dengan mengganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata) yaitu ganti kerugian meliputi biaya serta merujuk pada perjanjian yang telah dibuat.

Jeratan Social Commerce: Matinya Masa Depan UMKM di Indonesia Studi Kasus TikTok Shop di Indonesia

Muhammad Aryanang Isal — 2023-12-17

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi bisnis Social Commerce bagi pelaku UMKM, keberadaan Tiktok Shop sebagai Social Commerce sudah lama diantisipasi oleh pemerintah luar negeri, sedangkan pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan larangan praktek monopoli melalui Social Commerce, sebagaimana diatur dalam Permendag 31/2023. Globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi tak terelakkan dalam mengubah perilaku bisnis di Indonesia, namun jangan sampai hal tersebut justru dapat membunuh pelaku usaha kecil (UMKM). Sehingga peran pemerintah untuk menyusun regulasi menjadi penting untuk melindungi kelangsungan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Socio-Legal Studies yaitu melakukan analisis hukum doktriner dan studi interdisipliner dengan melakukan analisis wacana kritis terhadap statement dari aktor-aktor yang berkelindan dalam kebijakan Social Commerce. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan UMKM melalui Permendag 31/2023 tidaklah cukup, praktek monopoli bisnis tidak hanya terjadi pada Social Commerce saja melainkan juga terjadi di sektor E-commerce konvensional sehingga perlu adanya komitmen khusus untuk mengawasi Social Commerce dan E-commerce. Disisi lain pemerintah juga perlu meninjau perjanjian internasional dalam hal ini seperti ACFTA agar dapat sesuai dengan kebutuhan UMKM dan dapat menghindari praktek predatory pricing.

Perlindungan Konsumen Yang Membeli Barang Elektronik Berstatus Black Market Melalui E-Commerce

Mulya Agung Laksono — 2023-12-18

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang memperdagangkan barang-barang elektronik berstatus Black Market melalui E- Commerce. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bentuk perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 untuk melindungi hak-hak konsumen dan tanggung jawab produsen. Bentuk tanggung jawab yang seharusnya diberikan terhadap konsumen adalah pengembalian barang. Artinya produsen tetap akan bertanggung jawab atas kerugian yang telah diterima oleh konsumen dengan prosedur pengembalian.

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mengantisipasi Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Bank BRI Unit Taliwang)

Diah Indira Saraswati Putri — 2023-12-18

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian bank BRI Unit Taliwang dalam mengantisipasi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat dan menganalisis penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa wanprestasi perjanjian Kredit Usaha Rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif-Empiris yang melakukan studi lapangan pada Bank BRI Unit Taliwang. Dalam penelitian ini karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari obyek yang diteliti dan aspek atau fungsi tertentu dari perusahaan. Penelitian studi lapangan ini mengkaji secara mendalam tentang kondisi atau situasi tertentu untuk menentukan solusi dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Penyelesaian dari kredit bermasalah dapat diselesaikan melalui penyelamatan kredit dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring) dan penyelesaian kredit KUR melalui pihak ketiga yaitu perusahaan penjamin yang ditunjuk langsung oleh pemetintah yaitu PT. Askrindo dan PT. Jamkrindo.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui ODR (Online Dispute Resolution)

I Made Gending Ganesha Made — 2023-12-18

ABSTRAK
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)
I Made Gending Ganesha
NIM : D1A118108
Penelitian ini bertujuan agar pemerintah melakukan pembaruan terhadap Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan mengkonstruksi kembali substansi mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan memasuki ketentuan Online Dispute Resolution (ODR) serta mekanisme penyelesaian sengketanya.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang biasanya pendekatan yang digunakan Pendekatan Undang – Undang (Statute Approach),Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan pendapat para sarjana dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.
Adapun hasil dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah antara lain: (1). ODR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat karena lebih efektif dan efisien serta tidak terhalang kondisi geografis. (2). Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR) sama seperti penyelesaian sengketa konvensional pada umumnya. Hanya saja dalam ODR berbeda pada media yang digunakan, yakni mempergunakan media internet (Intenational network). Sehingga pada penyelesaian sengketa online, jenis penyelesaiannya menjadi : negosiasi online, mediasi online, dan arbitrase online.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Konsumen, Online Dispute Resolution