Commerce Law

Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pengunggahan film Bioskop Yang Diunggah Ke Instastory Tanpa Izin Hak Pencipta

Dayang Sasa Sismia Utami — 2024-06-24

This study aims to determine the legal protection given to cinema film copyright holders against uploading films through instastories without permission and to find out what efforts copyright holders can take regarding the uploading of cinema films without permission. The research method used is normative legal research method by using the method of statutory approach and conceptual approach. The results of this study indicate that preventive legal protection is carried out by fulfilling the rights of creators and copyright holders. Repressive legal protection in the Copyright Protection Act can be in the form of administrative sanctions, imprisonment and fines and additional criminal sanctions because the perpetrator commits the prohibition. Copyright legal protection is contained in the Copyright Law no. 28 of 2014, Law no. 11 of 2008 concerning ITE, and Law no. 33 of 2009 concerning Film. Then the efforts made by copyright holders regarding uploading without permission in the Copyright. The government protects copyrights and related rights in the world of information and communication technology (ICT). The government and judicial bodies carry out law enforcement. Copyright law enforcement is carried out by the government involving ministries. The legal remedies that copyright holders can take regarding uploading without permission have been regulated in the Copyright Act. Creators or copyright holders can take legal steps to obtain legal protection in the field of copyright, there are several legal steps that copyrights holders, including Mediation, criminal complaints, compensation lawsuits, content closure reports and Access Rights can take.

Analisis Kedudukan Hukum Perjanjian Pihak Label Musik Dan Komposer Dengan Sistem Jual Beli Putus

Lalu Mohamad Arief Prawiranegara — 2024-06-24

This research purpose is to analyze the legal position of agreements between music labels and composers using sold flat agreement systems and analyze the regulation after the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021. This type of research is a normative legal research method that originates from the regulations of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright. The legal validity of the agreement between the music label and the composer in the sold flat agreement systems before the enactment of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright that is, legally and formally null and void, because creations in Article 18 of Act Number 28 of 2014 are the object of the agreement and are prohibited from being sold by Sold flat system. The economic rights of the creator in this case the composer automatically returns to the creator. Regulation of agreements between music labels and composers under the Constitutional Court decision Number 63/PU/XIX/2021 that the judicial review submitted by Musica Studios is final so that Article 18 and Article 30 of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright do not contradict with the 1945 Constitution. Act Number 28 of 2014 restores fundamental rights owned by the creator, the fundamental rights owned by creators both moral rights and economic rights and the composer can still make an agreement with the Music Label regarding the rights to use the work for commercialization, with the implication that the creator/composer will still receive royalties as long as the work is commercialized.

Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Bilyet Giro Dan Cek Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

M. Najhalifanjanib — 2024-06-24

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan hukum atas nasabah penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dan tanggung jawab bank dan penerbit atas kerugian yang dialami penerima bilyet giro kosong dan cek kosong yang beritikad baik yaitu mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain tanggung jawab dalam hukum perdata ada juga tanggung jawab dalam hukum pidana, yaitu menerima sanksi hukuman apabila terbukti pemberian bilyet giro kosong dan cek kosong dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan pidana jika memenuhi unsur-unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara Toyota Lexus Melawan Prolexus (Studi Kasus Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-Hki/2014)

Denda Ayu Febriani Riaz Putri Putri — 2024-06-25

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kronologis dan kasus posisi dari persengketaan antara Toyota dan Polexus, serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa merek terkenal dalam putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang memfokuskan pengkajian norma atau kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada putusan dari Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014. FPenelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk dapat mengetahui secara rinci serta menyeluruh tentang penyelesaian kasus pada putusan dari Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus- HKI/2014. Persengketaan ini terjadi karena Toyota merasa keberatan atas pendaftaran merek Prolexus, sehingga Toyota menggugat pihak Prolexus namun ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Toyota kemudian mengajukan permohonan kasasi. Penyelesaian dari persengketaan ini menggunakan jalur Litigasi yaitu melalui pengadilan dan hasil dari putusan baik pada Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung sudah sesuai dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Dwi Alivia Mantika Mantika — 2024-06-25

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan seperti apakah hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan kontruksi. Pelaksanaan Kontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memproleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan. Tahap pelakasanaan kontrak dimulai pada saat terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) sampai dengan penghentian/ pemutusan kontrak. Pada pengadaan barang dan jasa sebagian maupun seluruh danaanya dibiayai oleh APBN/APBD.

Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Putusan Nomor 135k/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Cahyani Rizkika Utami — 2024-06-25

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan produk investasi emas di Pegadaian berdasarkan hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum terhadap hak cipta produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian, pengaturan produk investasi emas di Pegadaian berdasarkan hukum positif Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian. Berdasarkan Putusan Nomor 135k/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, perlindungan hukum terhadap hak cipta produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian akan timbul secara otomatis sejak produk tersebut diciptakan. Artinya, sebuah ciptaan dilindungi secara hukum sejak pertama kali diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pada kasus pelanggaran hak cipta produk investasi emas yang melibatkan Pegadaian dan Arie Indra Manurung, Majelis Hakim memutuskan bahwa sistem investasi Goldgram milik Arie Indra Manurung serta penjualan dan pembelian emas atau logam mulia tidak sama dengan produk investasi emas dari Pegadaian.

Perindungan Kreditor Dalam Penerapan Asas Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Annisa Latifah — 2024-06-25

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Kreditor dalam Penerapan asas keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Perlindungan hukum yang dimaksud merupakan perlindungan hak yang diberikan kepada Kreditor untuk mendapatkan keadilan haknya dalam Kepailitan dengan Seorang Debitor. Dalam Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Kreditor, namun Undang-Undang ini hanya menjelaskan mengenai Sistematika pengajuan Kepailitan, Utang, dan Pembagian Harta Kepailitan. Sedangkan untuk penerapan asas keadilan dalam putusan pengangkatan Kepailitan seorang Debitor tidak mengimplementasikan mengenai penerapan sebuah keadilan yang akan didapatkan oleh seorang Kreditor, karena dalam pertimbangan Hukumnya Hakim menggunakan dasar Hukum yang tidak cukup untuk melindungi seorang Kreditor, dasar Hukum yang digunakan yakni Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Analisis Kemitraan Antara Pt. Karya Tani Semesta Dengan Kelompok Tani Orong Mentagi Tentang Pengembangan Komoditas Bawang Putih Di Kecamatan Sembalun

Restu Karisma Dwi Cahyadi — 2024-06-25

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi tentang pengembangan komoditas bawang putih. Adapun jenis penelitian ini adalah secara hukum normatif empiris, penelitian secara normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan dengan meneliti secara langsung terhadap identifikasi hukum. Pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi adalah pola inti-plasma, tanggung jawab PT. Karya Tani Semesta atas kerugian yang dialami Kelompok Tani Orong Mentagi adalah tanggung jawab secara perdata, sedangkan penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa dalam kontrak perjanjian dan alternative penyelesaian sengketa.

Perlindungan Hak Cipta Atas Seni Tari Bali Cendrawasih Berdasarkan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Ida Ayu Puspita Widyantari Putri — 2024-06-25

This research aims to determine the copyright protection for the Balinese Cendrawasih Dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to determine the legal sanctions if there is a copyright violation of the Cendrawasih Dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. This approach uses a descriptive-qualitative data analysis method, namely the normative analysis of legal material obtained from document studies relating to copyright protection for the Balinese Cendrawasih dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research explains that legal protection for the Cendrawasih Dance copyright can take the form of preventive protection, namely by registering the copyright with the DJKI. Furthermore, repressive protection can be achieved in two ways; litigation and non-litigation. In the context of copyright infringement in works of art, legal sanctions play an essential role in maintaining justice and respecting the rights of creators. In general, copyright infringement can be divided into two main categories; copyright infringement from a civil perspective and copyright infringement from a criminal perspective. Sanctions for this criminal act are regulated in articles 113, 116, and 118 of Law Number 28 of 2014 because this article states that copyright violators can be subject to imprisonment and fines. Meanwhile, legal sanctions for civil actions are regulated in Article 100 of the Copyright Law because this article gives creators or copyright holders the right to seek compensation for copyright violantions.

Kepastian Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Yang Telah Pailit Terhadap Nasabahnya

Rezy Putri Ramadiyanti — 2024-06-25

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum nasabah asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi serta perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah akibat perusahaan asuransi yang telah pailit. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, kedudukan hukum nasabah asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi adalah sebagai kreditor istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif diberikan kepada nasabah atau pemegang polis melalui KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Perasuransian. Kemudian, perlindungan hukum yang bersifat represif ini berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Arbitrase) maupun melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin di SnackVideo Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dzurratun Nadifa Nadifa — 2024-06-25

Tinjauan Yuridis Pelarangan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Indah Humairah — 2024-06-25

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis mengapa ekspor benih lobster
dan impor pakaian bekas dilarang dan untuk menganalisis pelaksanaan pelarangan
ekspor benih lobster dan impor pakaian bekas berdasarkan hukum positif di
Indonesia. Larangan ekspor benih lobster disebabkan penurunan sumber daya
lobster, serta larangan mengekspor lobster yang sedang bertelur atau dengan ukuran
kurang dari 200 gram. Larangan impor pakaian bekas disebabkan adanya potensi
jamur dan bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Perdagangan
pakaian impor bekas dapat merugikan industri domestik dibidang konveksi dan
garment. Pelaksanaan Pelarangan Ekspor Benih Lobster dan Impor Pakaian Bekas
Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia belum berjalan dengan efektif.

Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Produk Obral (Studi Di Kota Mataram)

Lalu Muhamad Tantowi Al-Maragy — 2024-06-25

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut Undang-undang perlindungan konsumen serta perlindungan konsumen di Kota Mataram. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, pendekatan Undang-undang, dan pendekatan sosiologis. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, sekunder dan tersier, serta analisis data normatif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data yang akan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengaturan hukum terhadap penjualan produk obral menurut Undang-undang perlindungan konsumen adalah Pasal 11 UUPK yang menjelaskan bahwa : pelaku usaha dalam hal penjualan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui konsumen. Pelaku Usaha dilarang menaikkan harga barang/jasa sebelum melakukan obral. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam di kota mataram menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa: konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang mengandung kepastian hukum, keterbukaan informasi produk serta akses untuk mendapatkan informasi produk. Pemerintah daerah dan Lembaga Perlindungan Konsumen di kota Mataram telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh produk obral dengan pengawasan terhadap kualitas barang, memberikan teguran dan sanksi denda terhadap pelaku usaha.

Anggung Jawab Pt. Riona Cahaya Ilahi Terhadap Multi Level Marketing (MLM) Produk Skincare Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Laratu Maody Karani Mandario — 2024-06-25

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktek Multi Level Marketing produk skincare melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat dan pertanggungjawaban PT. Riona Cahaya Ilahi terjadinya wanprestasi. Dalam hal ini sistem Multi Level Marketing bertentangan dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikarenakan dalam praktik Multi Level Marketing melakukan pemasaran dengan memonopoli dan tidak mematuhi ketentuan hukum. Bentuk Pertanggunjawaban PT. Riona Cahaya Ilahi kepada member yang dipermsalahankan terkait lamanya pemberian bonus dikarenakan pelaporan member apabila bila mendapatkan member baru butuh proses pelaporan yang lama kepada pihak admin PT. Riona Cahaya Ilahi yang dimana sistem digunakan masih secara manual. Untuk mengatasi permsalahan tersebut pihak PT. Riona Cahaya Ilahi membuat aplikasi agar lebih efektif dalam pelaporannya sehingga pemberian bonus terhadap member tidak mengalami keterlambatan.

Tanggung Jawab Pengurus Bumdes Terhadap Kerugian Dalam Pengelolaan Bumdes Nusa Jaya

M. Fauzan Haryadi — 2024-06-25

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pengurus BUMDes Nusa Jaya terhadap kerugian dalam pengelolaan dana yang diduga mengalami penggelapan. BUMDes Nusa Jaya didirikan dengan akta pendirian Nomor: 02 tanggal 18 Juni 2019. Dugaan penggelapan dana sebesar 400 juta rupiah muncul karena tidak ada laporan pertanggungjawaban sejak 2021. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empirik dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan dana digunakan untuk pinjaman warga yang mengalami kredit macet akibat pandemi. Penelitian ini mengungkap kesulitan keuangan BUMDes dan menganalisis perlindungan hukum serta tanggung jawab pengurusnya

Pengajuan Hak Keberatan Oleh Prajurit Yang Dijatuhi Hukuman Oleh Atasan Yang Berhak Menghukum Maria Yolanda Anel Stefani Key

Yolanda Anel — 2024-06-25

This study aims to identify the criteria constituting a violation of Military Disciplinary Law and to elucidate the procedure for filing objections by soldiers who have been penalized by an authorized superior officer. The research employs a normative legal research method that examines legislation related to the issues under study using both statutory and conceptual approaches. Acts that contravene military disciplinary law, in short, refer to actions by soldiers violating Sapta Marga and the Soldier's Pledge. Violations of Military Disciplinary Law are essentially minor infringements. The process for filing objections within the military (TNI) can be undertaken in stages and may be submitted twice as required by the Ankum. The objection submission procedure involves understanding the rules and processes, consulting with a legal representative or advisor, drafting the objection, submitting the objection, review and evaluation, mediation or negotiation, decision-making, and the implementation of the decision.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Mengkonsumsi Vitamin Penggemuk Badan Tanpa Label Bbpom Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Baiq Shalsabilla Nadya — 2024-06-29

The purpose of this study is to find out the legal protection that can be provided by consumers if they are harmed by the use of body-fattening vitamins based on Positive Law in Indonesia and to find out the legal responsibilities of business actors towards consumers who are harmed by the use of body fattening vitamins. This research is normative legal research that uses statute, conceptual, and approaches. The result of the study can be concluded; (1) Legal protection for consumers is contained in Article 19 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which regulates the legal responsibilities of business actors in sales and purchase agreements with consumers. (2) the responsibility of Businessmen who do not display the BBPOM label will be subject to administrative sanctions, imprisonment, or a fine.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Hasil Konsolidasi

Yeyen Setiawati — 2024-06-29

The aim of this research is to determine the regulations for shareholders of consolidated limited liability companies in positive law in Indonesia and to determine the legal protection for minority shareholders of consolidated limited liability companies. The type of research used in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. In limited company consolidation in Indonesia, Law Number 40 of 2007 regulates shareholders by regulating their election, rights and obligations. Shareholders have rights such as attending the GMS, receiving dividends, and being involved in important company decisions. These rights relate to ownership, including distribution of dividends and liquidation of assets.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital Di Indonesia

Abdulbari bari — 2024-06-29

The purpose of this research is to determine the legal protection for investors in digital investment activities in Indonesia, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law No. 25 of 2007 concerning Capital Investment, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and BAPPETI Regulation No. 7 of 2022 concerning Determining the List of Crypto Assets That Can Be Traded. This research uses a type of empirical normative research. The study results and discussion of digital investment, such as cryptocurrency, create a legal relationship between investors and traders with rights and obligations regulated by CoFTRA regulations and the Currency Law. Investors have the right to clear information, benefits, and are obliged to understand risks and regulations. Traders are entitled to compensation and must provide information and protect investors' assets. The Investment Law and other rules protect investors, including the Consumer Protection Law and the Information and Electronic Transaction Law. This protection is essential to ensure investor safety from online investment risks, including illegal investments. The strategies to provide legal protection for investors are education, strengthening regulations and supervision, and implementing the precautionary principle. Law enforcement is also essential, including dispute resolution, criminal prosecution, and compensation. Firm and effective law enforcement can help prevent and eradicate illegal investment practices, protect, build trust and security, and encourage digital economic growth in Indonesia.

Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif

Opan Satria Aulia Aulia — 2024-06-29

Lombok Tengah memiliki potensi besar dalam industri kreatif, termasuk kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan pariwisata. Namun, kurangnya pemahaman tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat menghambat pertumbuhan sektor ini dengan rentannya karya seni dan inovasi lokal terhadap pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai peran HKI dalam mendukung penguatan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah. Metodeologi yang digunakan adalah Metode Normatif-Empiris dengan Pendekatan Undang-undang, Konseptual, Teori, Kasus, dan Interdisipliner. Hasil dan temuan dari analisis ini menyoroti beberapa poin penting. Pertama, pemahaman yang kurang tentang perlindungan HKI di Lombok Tengah berpotensi menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, terutama dalam industri kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan pariwisata. Kekurangan ini menyebabkan rentannya karya seni dan inovasi lokal terhadap pencurian dan penyalahgunaan oleh pihak lain, yang pada gilirannya dapat merugikan para pelaku ekonomi kreatif setempat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dapat memberikan insentif dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pelaku ekonomi kreatif. Peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam skema pembiayaan ini sangat penting. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan finansial, memberikan fasilitas, serta mengkoordinasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan HKI di kalangan pelaku ekonomi kreatif lokal. Dengan adanya keterlibatan aktif Pemerintah Daerah, diharapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Lombok Tengah.