Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Bidang Perizinan Usaha Pasca Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Studi Di Kota Mataram)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji maupun manganalisis bentuk perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha di Kota Mataram. Metode dari penelitian ini mengunakan penelitian hukum Normatif melalui pendekatan Undang-Undang, konsep, dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha yang berperan dalam pelaksanaan prosedur perizinan berusaha di Kota Mataram yaitu DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM Kota Mataram. Sebagai upaya memberikan pelayanan mudah, cepat dan sederhana DPMPTSP Kota Mataram meluncurkan mobil pelayanan perizinan usaha yang menyusuri pasar rakyat dengan jadwal yang telah ditetapkan.