PARHESIA berasal dari bahasa Yunani, merupakan istilah yang berkembang dalam ilmu hukum, yang berarti "berani menyampaikan kebenaran". PARHESIA merupakan media jurnal elektronik ilmiah yang dikelola oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram. Fokus Jurnal PARHESIA pada publikasi hasil penelitian, kajian, dan gagasan pengembangan ilmu pengetahuan bidang Pidana, baik Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional
PENEGAKAN HUKUM PELAKU GENOSIDA DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Artikel ini membahas tentang konsep kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional dan penegakan hukum terhadap pelaku keajahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang fokus pada analisis dan penafsiran terhadap norma-norma hukum, aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari artikel ini adalah: 1) konsep kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional merupakan kejahatan paling serius yang melanggar kepentingan fundamental atau merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional. 2) Penegakan hukum terhadap pelaku keajahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional harus mendapat dukungan dari setiap Negara, sehingga ketika pelaku meminta suaka ke Negara lain untuk menghindari pertanggungjawaban maka Negara tersebut berkewajiban untuk menolak.
Hak Cipta (c) 2025 Ramdani Abd. Hafizh, Jamaludin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK KOMUNAL (STUDI TAWURAN ANTAR DESA NGALI DAN DESA RENDA)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda serta Alternatif penyelesaian konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris dengan sifat menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Alpproach), Pendekatan konseptual (Conteptual Approach), Pendekatan sosiologi (Sosiological Approach). Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain: (1) Latar belakang konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu, faktor internal yang dimana adanya rasa keingintahuan, adanya kesempatan dan kehendak ingin bebas, serta faktor eksternal yaitu, faktor keadaan ekonomi, pergaulan bebas, kemudahan dan kurangnya pengawasan. (2). Adapun alternatif penyelesaian konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda yang dilakukan oleh Polsek Belo dengan mediasi penal melibatkan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan para pihak yang terlibat dalam usaha konflik tersebut.
Hak Cipta (c) 2025 Rizkika Wahyuningsih, Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENANGANAN PENYALUR PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum dan kendala dalam Penanganan Penyalur Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Polda NTB) Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis.upaya perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yaitu menerima laporan korban,melakukan pemeriksaan, korban TPPO membuat laporan informasi, membuat surat perintah penyelidikan kemudian mengumpulkan bahan keterangan wawancara terhadap saksi. Hambatan yang dialami oleh penyidik Polda NTB yaitu penyidik tidak dapat menahan agen penyalur di luar negeri yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Kendala eksternal yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi beberapa faktor yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung dan faktor masyarakat.Kata Kunci :Penegekan Hukum,Pekerja Migran,Perdagangan Orang.
Hak Cipta (c) 2025 m.zaidi hawari, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
JURNAL EKSISTENSI POLISI NASIONAL TIMOR LESTE DAN POLISI CIENTIFIK INVESTIGASI CRIMINAL DALAM MENJAMIN PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL
Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial berbasis demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga kedaulatan seperti Presiden, Parlamen, Pemerintah, dan Pengadilan, yang tunduk pada konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara. Pemerintah sebagai badan eksekutif memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, termasuk dalam bidang keamanan nasional. Salah satu institusi di bawah kendali pemerintah adalah Policia Nacional de Timor Leste (PNTL), yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi hak-hak warga negara. Meskipun konstitusi tidak secara eksplisit mengatur kewenangan PNTL, Peraturan Pemerintah No. 34/2024 memberikan dasar hukum yang jelas bagi operasional institusi tersebut. Di sisi lain, Policia Cientifica Investigação Criminal (PCIC), yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah No. 15/2014, memiliki kewenangan eksklusif dalam menangani kejahatan berat dan transnasional dengan pendekatan ilmiah, serta bersifat independen dari intervensi institusi lain. Status superior PCIC ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik kewenangan dengan PNTL di lapangan, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum terkait sebagai sumber utama analisis.
Hak Cipta (c) 2025 Alarico dos Santos, Leonito Ribeiro, Reinaldo F.Luis, Lic. Dir., M.Dir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINDAK PIDANA REKAYASA GENETIKA DALAM HAL PANGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis hukum tentang inovasi teknologi ge netik dalam perspektif hukum pidana. Jenis penelitian ini adalah hukum normative dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur mengenai Ketentuan Pidana Pasal 133: Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pemerintah telah menetapkan persyaratan dan prinsip dalam penelitian dan pemanfaatan rekayasa genetika, serta mengeluarkan berbagai peraturan terkait keamanan hayati dan pangan. Namun, rekayasa genetika dapat mengancam keaslian plasma nutfah dan keseimbangan alam. Penelitian ini menyarankan perlunya perhatian pemerintah untuk menerapkan pengujian laboratorium dan membentuk pengawas bagi benih tanaman transgenik di Indonesia. Pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia, dari tahun ke tahun. Pemakian produk berbasis kimia dan penggunaan rekayasa genetik dalam berbagai hal untuk kesejahteraan manusia. Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia dengan segala daya mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui akal pikiran manusia menciptakan rekayasa genetik dalam produk-produk tertentu. Semua itu untuk mendapatkan produk yang tinggi nilainya dan memberi nilai tambah yang tinggi bagi masyarakat, misalnya produk-produk rekayasa genetik untuk bidang pertanian.
Hak Cipta (c) 2025 Aulia safa'atul uzmah, Idi Amin, Syamsul Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada unsur kesengajaan ( dolus ) dalam perkara Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkara ini menyoroti tantangan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada tindak pidana siber, khususnya ketika pelaku mengemukakan adanya pengaruh dari pihak luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), data sekunder (literatur hukum), serta data tersier (kamus hukum). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetap menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu meskipun terdapat klaim campur tangan dari pihak ketiga, dengan penilaian telah terpenuhinya unsur keinginan ( willens ) dan kesadaran ( wetens ). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa analisis hakim belum sepenuhnya membedakan antara bentuk dolus directus dan dolus eventualis , serta kurang memperhatikan aspek tekanan psikologis yang mempengaruhi pelaku. Di sisi lain, perbandingan antara keputusan tingkat pertama dan banding mengungkapkan perbedaan dalam menafsirkan unsur-unsur “membuat dapat diakses” sebagaimana diatur dalam UU ITE, serta ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan persahabatan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Temuan ini menekankan pentingnya harmonisasi penafsiran hukum pidana di ranah digital demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Hak Cipta (c) 2025 Syifa Ul Husna, Edi Darmawijaya, Nurul Fithria https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab korporasi terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Pengadilan Negeri Unaaha, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, tanggungjawab korporasi terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin, dalam dakwaan JPU terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan negeri unaaha karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, jadi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif pertama, dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagimana diketahui bahwa sanksi yang dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa.
Hak Cipta (c) 2025 Deri Ariandi Putra, Lalu Saipudin, Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan faktor kendala penyidik dalam menangani tindak pidana judi online. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penyusun menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana judi online, yaitu menerima laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan dengan melakukan penindakan hukum dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Adapun kendala yang menjadi hambatan penyidik terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Hak Cipta (c) 2025 guntur eka wiguna, Nanda Ivan Natsir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI ANAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana penghinaan di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah peneliian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatanperundang-undangan, konseptual, dan kompartif. Kesimpulan dari penelitian, 1). Perlindungan hukum anak meliputi preventif (pembinaan moral dan penyuluhanhukum), korektif (rehabilitasi dan diversi), dan represif (penindakan hukum)., 2). Rehabilitasi sosial anak pelaku penghinaan di media sosial diatur dalam UU SPPA dan Permensos untuk memulihkan fungsi sosial anak dengan pendekatan keadilanrestoratif. Saran: 1). Pembinaan moral harus terintegrasi dalam pendidikan, penyuluhan hukum ditingkatkan, dan pendampingan hukum anak dipastikan.; dan 2). Pengawasan rehabilitasi sosial anak perlu diperkuat dengan lembaga koordinasidan pedoman operasional yang mencakup SOP dan evaluasi berkala.
Hak Cipta (c) 2025 baiq willa berliana putri_1, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYERANGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa dan mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa adalah faktor attachment (Keterikatan atau kasih sayang), faktor psikis, faktor agama, dan faktor lingkungan sosial yang negatif, serta karena minimnya kegiatan sosialisasi untuk memberikan pendidikan dan pemahaman tentang bahaya dan larangan penggunaan senjata tajam. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum yaitu upaya penal dan non-penal.
Hak Cipta (c) 2025 Gina Sakinah, Nanda Ivan Natsir, Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi, memahami hambatan kepolisian, dan integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di Kota Mataram. Jenis penelitian digunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, dengan upaya preventif berupa edukasi antara Kepolisian dengan Bank Indonesia dan represif melalui peradilan pidana. Hambatan Polresta Mataram meliputi faktor penegak hukum kurangnya sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih standar, serta faktor masyarakat yang masih perlunya kesadaran hukum. Integrasi kelembagaan, kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan upaya preventif maupun represif.
Hak Cipta (c) 2025 dara tri nurhikmayati, Idi Amin, Taufan Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN KESATUAN PELAKSANAAN PENGAMANAN PELABUHAN (KP3) DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
Permasalahan yang diteliti ialah peran Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, upaya apa yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dan mengetahui upaya dan hambatannya seperti apa. Jenis metode penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja KP3 dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan setelah mendapatkan informasi valid dari satuan reserse narkoba, dan sistem keamanan rutin di pelabuhan. Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) juga melakukan upaya berupa sosialisasi, patroli, dan pengawasan dengan pemeriksaan rutin di pelabuhan. Saat melaksanakan upaya, terdapat hambatan seperti tidak tersedianya sarana alat canggih, sterilisasi yang belum tercapai sepenuhnya dan minimnya informasi.
Hak Cipta (c) 2025 Dewa Gede Radya Pito Brata, syamsul Hidayat, Nanda Ivan Natsir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
RESTORATIVE JUSTICE: URGENSI HARMONISASI REGULASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk.mengkaji bagaimana pengaturan restorative justice dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia saat ini. Penelitian dilakukan secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai restorative justice baik sebagai pendekatan penyelesaian tindak pidana ataupun sebagai proses. Pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, Perma Nomor 4 tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun demikian perlu dilakukan harmonisasi terkait syarat matriil dan formiil dalam berbagai regulasi tersebut agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan secara sistematis.
Hak Cipta (c) 2025 Muhamad Syahril Jalaludin Jamil https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI TERHADAP KEJAHATAN SIBER
Penelitian ini bertujuan untuk.mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi pengguna siber terhadap kejahatan siber yang kini massif terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian dilakukan secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna terhadap kejahatan siber dan regulasi tersebut juga mengatur ancaman pidana terhadap pelaku. Pelaku adalah orang perseorangan atau korporasi. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku cukup berat karena dirumuskan secara komulatif alternatif dan disertai dengan pidana tambahan. Ancaman sanksi juga diatur dengan menerapkan sanksi maksimum khusus.
Hak Cipta (c) 2025 Muhamad Shalahuddin Jamil https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi pengguna pinjaman online menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online yang menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi telah diatur dalam UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua, UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa pidana penjara, denda, dan ganti rugi yang belum komprehensif diatur dalam peraturan tersebut karena belum mengatur mengenai tata cara lanjutan korban dalam mendapatkan ganti rugi.
Hak Cipta (c) 2025 Olga Salsabila kiasatina, Laely Wulandari, Idi Amin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas tersebut dalam penegakan hukum perpajakan di daerah tersebut dan apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan asas ultimum remedium khususnya di Kanwil DJP Nusa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dimulai dari tahap pengawasan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penuntutan. Setiap tahapan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha menerapkan asas ultimum remedium yang efektif untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, penerapan asas ultimum remedium ini masih belum optimal, dan tujuan untuk memulihkan kerugian pendapatan negara masih dianggap belum efisien. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Hak Cipta (c) 2025 regina reshi, titin nurfatlah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan penggelapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. Sehingga, adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg yang seharusnya Terdakwa sebagai notaris mengacu pada pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan biasa. Sebagaimana penguasaan barang yang digelapkan terjadi dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya.
Hak Cipta (c) 2025 syakira mala prajasa syakira, Laely Wulandari, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA WARGA KELURAHAN GERUNG SELATAN
Penelitian ini dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Lombok Barat dan BAPAS Klas IIA Mataram, untuk pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana warga Gerung Selatan dan efektivitas pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana warga Gerung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan melakukan wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat dan Balai Pemasyarakatan Klas IIA Mataram khususnya yang menangani pembinaan terhadap warga binaan dan klien. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Adapun pelaksanaan pidana penjara seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan pemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap wargabinaan dan klien semua diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2-Pasal 6. Tahun 2021 95 residivis, tahun 2022 75 residivis dan tahun 2023 28 residivis, total 198 residivis pada 3 tahun ke belakang, dan adanya perubahan lebih baik dari mantan Narapidana.
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat
Hak Cipta (c) 2025 wahyu hidayat, Nanda Ivan Natsir, Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik
The profession of a judge is a noble profession. Its decisions are expected to provide a sense of justice for all parties. Not only limited to realizing legal certainty. The researcher conducted a study on Decision Number 691/Pid.Sus/2020/PN Mtr concerning defamation. The purpose of this study is to contribute ideas to the development of criminal law in general and the crime of defamation, in particular. This research is a normative study using a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study show that judges in making decisions are required to explore, follow, and understand the legal values ​​and sense of justice that live in society. This article directs judges that judges must be able to understand the background, sociology of law and cultural anthropology that exist in an area. This is because various beliefs and values ​​are still alive, believed, practiced and considered as law in a number of areas. Thus, the decision will not only provide legal protection for victims, but also for society
Hak Cipta (c) 2024 Mila maulida Alawiyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTATION OF LAW ON THE RIGHT TO HEALTH SERVICES FOR PRISONERS : A CASE STUDY AT CLASS IIB PRAYA DETENTION CENTER
This study, titled Implementation of Law on the Right to Health Services for Prisoners : A Case Study at Class IIB Praya Detention Center, aims to determine whether prisoners' rights to health services are stipulated in the relevant laws and regulations, and how the implementation of the fulfilment of prisoners' health service rights is carried out at Class IIB Praya Detention Center. The research employs both empirical and normative methods, utilizing legislative, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that the right to health services for prisoners is indeed regulated in the existing legal framework. However, the fulfilment of these health service rights at Praya Detention Center has not been fully achieved. The lack of adequate health facilities negatively impacts the health and well-being of prisoners. This limitation often leads to insufficient access to necessary medical care, an increased risk of disease transmission, and a reduced quality of life for inmates. These issues may be attributed to inadequate infrastructure, a shortage of medical personnel, and budgetary constraints. Keywords: Right to Health Services, Prisoners, Detention Center.
Hak Cipta (c) 2024 Lalu Arafath Gymnastiar Rahman, Syamsul Hidayat, Ruli Ardiansyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN REINTEGRASI NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan serta faktor penghambat pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Lokasi penelitian di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram, terdapat dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kemandirian yang melalui pelatihan kerja seperti kerajinan, tata boga, dan batik ecoprint, serta pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, wawasan kebangsaan, kepramukaan, dan konseling. Pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan melibatkan penilaian kelayakan oleh Lapas dan Bapas, dengan tahap verifikasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Faktor penghambat dalam reintegrasi yaitu mencakup faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Kata Kunci: Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Reintegrasi
Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae Gusti
Hak Cipta (c) 2024 Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae Gusti , taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2023/PN.Sel)
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/PN Selong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu (1) penerapan pidana terutama terhadap terdakwa Abah tidak sesuai jika mengacu pada Asas Legalitas karena penjatuhan pidananya batal demi hukum jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 dan putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan bagi terdakwa. (2) pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mulai dari keterangan saksi anak korban, para saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut, sehingga hal tersebut memberatkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang tepat.
Hak Cipta (c) 2024 tara1 tara, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO. 755/PID.SUS/2017/PN.MTR).
Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia studi putusan pengadilan no. 755/pid.sus/2017/pn.mtr). Jenis penelitian hukum ini normatif dan emipiris. Hasil penelitian ini menunjukan Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggung jawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggung jawaban pidana pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan. Putusan Nomor: 755/Pid.Sus/2017/PN. Mtr harus didasarkan pada ketentuan di atas yang dikaitkan dengan ketentuan rumusan unsur yang ada dalam Pasal 103 ayat (1) huruf “fâ€ dan “gâ€ Jo. Pasal 51 huruf “dâ€, “gâ€, “hâ€,â€iâ€ dan “jâ€ Jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Dalam pemutusannya hakim harus mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang mana segala sesuatu yang diambil oleh hakim adanya rasa bertanggung jawab yang tinggi, berkeadilan, dan sama dimata hukum, dalam memutuskan dalam suatu perkara hakim harus mengedepankan suatu unsur Yuridis, Non Yuridis dan pertimbangan sosiologis, suatu mempertimbangkan segala sesuatu dalam menjatuhkan pidana.
Tindak Pidana, Putusan Bebas, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Hak Cipta (c) 2024 afdoansyah afdoansyah, Rodlyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan sosiologis (Sociological Approch), dan pendekatan kasus (Case Approach). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan terdiri dari perlindungan pada tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi. Peran penegak hukum dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pembunuhan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pya masih belum dilakukan secara optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan anak.
Hak Cipta (c) 2024 arfina melani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEBERLAKUAN ATURAN PEMAKSAAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENEGAKKAN AWIG – AWIG DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis mengenai ketentuan tindak pidana pemaksaan perkawinan berdasarkan pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diterapkan dalam penegakkan awig – awig di Kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan penelitian normatif dengan pengumpulan data berupa studi Pustaka serta beberapa pendekatan Perundang – Undangan dan Konseptual. Sehingga penelitian ini dapat dilihat bahwa ketentuan tentang pemaksaan perkawinan tersebut dapat berlaku dalam penegakkan awig-awig kawin maghrib di KLU melalui teori sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif, tetapi diperlukan revitalisasi terhadap sanksi adat tersebut berupa denda sejumlah uang bolong. Kata Kunci: Pemaksaan Perkawinan, Awig-Awig, Lombok Utara
Hak Cipta (c) 2024 Ni Luh Vinna Puja Astuti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perbandingan Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati antara Indonesia dan Korea Selatan
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati di Indonesia dan Korea Selatan serta bagaimana perbandingan pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati di kedua negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-Undang Khusus masing-masing negara. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Sedangkan pelaksanaan pidana mati di Korea Selatan dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan ketentuan Criminal Code (KUHP) Korea Selatan Kata kunci: Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Pidana Mati, Indonesia, Korea Selatan ABSTRACT This research aims to determine the types of criminal acts punishable by the death penalty in Indonesia and South Korea and the comparison of its implementation in both countries. The type of research used is normative legal research. This research determines that the types of criminal acts punishable by the death penalty in both countries are regulated by the Criminal Code and several special laws in each country. The method of the death penalty in Indonesia is by shooting following Law Number 2/PNPS/1964. Meanwhile, the death penalty in South Korea is conducted by hanging under the South Korean Criminal Code (KUHP). Keywords: Comparative Law, Crime, Death Penalty, Indonesia, South Korea
Hak Cipta (c) 2024 Nia Maharani, Syamsul Hidayat, Titin Nurfatlah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan yuridis Pemberian sanksi terhadap pelaksanaan pinjaman online yang menggunakan identitas seseorang tanpa seizin pemilik kartu identitas
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi apakah yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online dan bagaimana perlindungan hukumnya apabila data pribadinya digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi terhadap pelaksanaan pinjaman online terdiri dari sanksi penyalahgunaan data, pengancaman, pemerasan, pencemaran nama baik, pencurian, dan penipuan. Kemudian ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online yaitu salah satunya dengan upaya ganti rugi materill terhadap korban, restitusi dan kompensasi. Namun pemberian sanksi terkait pelaksanaan pinjaman online kini belum memiliki aturan atau tidak memiliki kejelasan aturan mengenai pinjaman online.
Hak Cipta (c) 2024 Bahyfar Lintang Mahendra Sapta Mahendra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan(Statute Approach) dan pendekatan konseptual(Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan perlindungan atas penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjaman online. Perlindungan itu berupa sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang sanksi atas kasus penyalahgunaan data pribadi pinjaman online dengan hukuman yang tergolong cukup besar. Sanksi yang dimaksud termuat dalam Pasal 45 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat aturan bagi pelanggar pasal 27A yang akan diterapkan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 400.000.000(Empat Ratus Juta Rupiah). Sedangkan Pasal 27B paling lama 6 tahun dan/denda paling banyak Rp. 1.000.000.0000(Satu Miliar Rupiah). Sanksi dalam ketentuan pasal tersebut tercantum sebagai bagian dari perlindungan hukum nasabah pinjaman online.
Hak Cipta (c) 2024 ANNISA RAHMATIA https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 10 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 89Pid.Sus2022PN Lsm)
PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) JO PASAL 10 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm) LIANA JUANITA D1A019322 APPLICATION OF ARTICLE 2 PARAGRAPH (1) JO ARTICLE 10 OF THE LAW OF THE RI NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PEOPLE (Study Decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm) ABSTRACT The purpose of this research is to find out and analyze the judge's considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts who assist or attempt to carry out human trafficking in decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm and the application of Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 10 of the Law Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking in decision Number 89/Pid.Sus/2022/PN Lsm. This research is normative legal research using the statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study can be concluded that (1) the judge's consideration in decision Number 89/Pid.Sus/202/PN Lsm was sufficient to impose a crime on the defendant, starting from the statements of the witnesses, the defendant's statement, and the evidence presented at the trial, making it easier for judges to consider the right decision. (2) the application of the crime against the defendant is not appropriate if it refers to the Principle of Legality because the sentence imposed is below the particular minimum limit of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons and the judge's decision does not reflect legal certainty. Keywords: human trafficking, application of the article, judge's consideration.
Hak Cipta (c) 2024 Liana Juanita https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Terpidana Yang Menjalani Pidana Melebihi Amar Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024)
Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang dipidana melebihi vonis penjara yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan. Peneliti melakukan kajian terhadap lamanya vonis yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabukak Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wkb, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 153/PID/2023/PT KPG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162 K/Pid/2024 terhadap seorang terdakwa dan diperbandingkan dengan lamanya waktu penahanan. Model penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, termasuk dalam hal terjadinya pemidanaan tanpa dasar hukum yang sah, maka seseorang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dengan dasar pasal 95 KUHAP, dan dapat juga melakukan pelaporan ke Komisi Yudisial terkait dengan Hakim yang memeriksa perkara tersebut
Hak Cipta (c) 2024 Raides Kota, Suheflihusnaini Ashady https://creativecommons.org/licenses/by/4.0