Parhesia

Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Dokter Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

2023-11-30T06:31:27+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk kesalahan dokter yang dapat pertanggungjawabankan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya yang dapat dipertangunggjawabkan secara pidana dapat dikelompokan menjadi kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) Adapun bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya meliputi: aborsi, euthasia, pemalsuan surat keterangan, membuka rekam medik, dan kelalaian baik yang menyebabkan luka-luka maupun kematian. Pelanggaran dokter atas kewajiban melakukan tindakan medis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan Pasal 359, 360, dan 362 KUHP maupun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selain dokter, pihak rumah sakit juga bisa menanggung beban tanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokternya, hal tersebut mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Pendekatan Restorative Justice

2023-11-30T06:31:24+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Penyelesaian konflik yang terjadi di tengah masyarakat dengan berbagai macam latar belakang kehidupan, adat budaya, karakter, sifat, pemikiran,dan pendirian sering kali memicu adanya konflik, tindak kekerasan, bahkan terjadinya perkara tindak pidana seperti yang terjadi di Dusun Ganjar, Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sehingga tersusunlah Skripsi yang berjudul Penyelesaian Konflik Sosial Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat), Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Kasus (Case Approach). Analisis data yang di gunakan adalah kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian Restorative Justice sesuai dengan perkap polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, pasal 12 di sebutkan proses penyidikan dapat di lakukan keadilan restoratif dengan syarat-syarat tertentu, faktor hambatan yg terjadi di Internal Kepolisian kurangnya pemahaman mediator, tidak ada peraturan yg mengatur secara kongkrit, maupun ekternal dari masyarakat itu Sendiri waktu tidak intensif dan poin-poin kesepakatan yang tidak merugiakan korban, sehingga Penyelesaian konflik Sosial melalui Pendekatan Restorative Justice di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat merupakan pemilihan jalan tengah yang sangat efektif sesuai dengan peraturan polri dengan pengembalian ganti rugi dalam bentuk materiil dan pemulihan kembali Setelah dilakukannya mediasi dengan Restorative Justice Walaupun dalam Penyelesaiannya memiliki beberapa hambatan internal dan eksternal namun tidak menjadi kendala Restorative Justice terselesaikan.

Peran Budaya Hukum Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Di Mataram

2023-11-30T06:31:20+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya hukum dari masyarakat yang berhadapan dengan kasus kejahatan kesusilaan serta apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kesusilaan. Budaya hukum korban yang takut dan pada umumnya lebih banyak bersikap diam terhadap reaksi kejahatan kesusilaan. Adanya budaya hukum masyarakat yang patriarki kemudian menganggap kejahatan kesusilaan merupakan suatu aib. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahap akhir pihak kepolisian, lurah, babinsa serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kota Mataram mengupayakan untuk menempuh proses jalur hukum yang sudah disepakati oleh pihak korban maupun keluarga. Dalam melakukan upaya penegakan hukum pihak kepolisan mendapat beberapa kendala yang mampu teratasi dengan baik.

Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia

2023-11-30T06:31:17+00:00

Perjanjian merupakan kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kebutuhan di bidang ekonomi. Perjanjian termasuk salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan interaksi ekonomi guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya. Pengertian perjanjian sendiri dalam sistem hukum Nasional di Indonesia disebutkan di Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) yaitu berbunyi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Namun pengertian Pasal 1313 KUHper dianggap tidak sempurna oleh para ahli karena tidak mencerminkan perjanjian dalam perkembangan masyarakat. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHper dianggap terlalu umum dan tidak memiliki kepastian hukum, sebabnya menurut Pasal 1313 KUHper memberikan pengertian terhadap perbuatan bisa saja setiap perbuatan selain perjanjian itu sendiri. Kemudian pengertian mengikatkan dirinya terhadap orang lain bisa saja tidak ada aspek konsesualisme, selanjutnya pengertian Pasal 1313 KUHper dianggap bersifat dualisme. Para ahli hukum sepakat untuk memunculkan teori hukum perjanjian klasik dan teori hukum perjanjian baru untuk menutup kekosongan hukum perjanjian dari ketidakjelasan pengertian hukum perjanjian dari Pasal 1313 KUHper. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian pustaka yakni mengambil bahan dari beberapa buku mengenai hukum perjanjian dan penyampaian kuliah hukum perikatan. Penelitian tidak berfokus kepada peraturan perundang-undangan namun tetap mempergunakan KUHper karena peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian perjanjian, namun sebaliknya doktri dari para sarjana hukum yang lebih digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian. Berdasarkan Penelitian Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia terdapat dua kesimpulan yakni pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHper sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai pengertian perjanjian karena sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perjanjian. Teori yang tepat untuk mengisi keterlambatan hukum perjanjian di Indonesia adalah teori baru. Oleh karenanya teori baru menyatakan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Saran saya untuk para akademisi hukum dan para pendidik hukum untuk dapat mengarahkan hukum perjanjian di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengingat perkembangan dinamika masyarakat Indonesia yang terus bergerak, jangan sampai seperti adagium yang menyatakan hukum tertatih-tatih mengikuti kehidupan manusia.

Penanggulangan Tindak Pidana Pengguguran Kandungan

2023-11-30T06:31:12+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses upaya penanggulangan tindak pidna pengguguran kandungan oleh pihak kepolisian serta apa saja kendala dalam proses penyelidikan terhadap hasus tindak pidana pengguguran kandungan di polresta Mataram. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan mengunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini antara lain : upaya dari kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengguguran kandungan ini mengunakan dua upaya secara preventif dimulai dari melakukan razia lokasi praktik bersalin yang melegalkan aborsi tanpa adanya saran dari dokter ataupun surat rujukan dan tempat pembelian obat penggugur kandungan seperti apotik dan toko obat, yang berada di kota Mataram.Upaya reprensif tindakan awal dari upaya ini dengan cara bekerja sama dengan pihak aparatur pemerintah seperti beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan seperti tidak adanya saksi dalam perkara kemudian barang bukti sudah di hilangkan atau dimusnahkan terlebih dahuku oleh pelaku, sulitnya penetapan tersangaka yang melarikan diri hingga luar kota.

Efektifitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Lombok Timur

2023-11-30T06:31:08+00:00

Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 6 kasus. Dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Resort Lombok Timur menitikberatkan pada langkah penal (represif) dan non penal (prevetif). Dalam menaggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentu adanya dukungan dan hambatan yang di alami oleh Kepolisian Resort Lombok Timur.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

2023-11-30T06:31:04+00:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM dan apakah kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi Fakultas Hukum UNRAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi, pendektan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Fakultas Hukum UNRAM berupa pembentukan satgas, penyuluhan tentang pencegahan pelecehan seksual di perguruan tinggi dan dikenakan sanksi administratif, pelaku diskor sampai 2 tahun, dan bentuk pemberian seperti kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum Terhadap korban pelecehan seksual. Adapun kendala dari pihak Fakultas Hukum UNRAM yaitu banyak korban yang tidak mau bicara, mengalami trauma, segi faktor ekonomoi dan sebagian warga kampus tidak mau pelecehan seksual itu diproses dengan alasan nama baik lembaga (kampus).

Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

2023-11-30T06:31:01+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian yang digunakan adalah pebelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam sistem pemidanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki permasalahan sehingga pemidanaan terhadapa korporasi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 163 tidak dapat dilaksanakan dengan baik permasalahannya adalah perumusan identitas terdakwa, tidak adanya hukum yang mengikat apabila korporasi tidak membayar pidana denda, serta KUHAP belum mengatur tentang acara pidana korporasi. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat.

Analisis Putusan Lepas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung

2023-11-30T06:30:58+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi Syafruddin Arsyad Temenggung dan pertimbangan hakim Dissenting Opinion yang memutuskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil yang diteliti hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dalam rangka melaksanakan perintah atasan dan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum perdata. Namun, satu hakim mengatakan kasus tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Persetubuhan Yang Dilakukan Kepada Anak Dalam Perspektif Containment Theory

2023-11-30T06:30:55+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak menggunakan containment theory dan bagaimana pelaksanaan penanganan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak berdasarkan containment theory yaitu terdapat faktor inner containment dan outer containment. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah yakni upaya represif dengan menindak pelaku dengan cara menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan upaya preventif berupa bekerjasama dengan pihak sekolah mengadakan sosialisasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat.

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Uang Konsumen

2023-11-30T06:30:52+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dari pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen serta apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahap akhir pihak kepolisian mengupayakan untuk menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice yang sudah disepakati oleh pihak korban maupun pelaku. Dalam melakukan upaya penanggulangan pihak kepolisan mendapat beberapa kendala yang mampu teratasi dengan baik.

Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Penggelapan Yang Mengalami Amnesia

2023-12-11T23:48:22+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana seorang penyidik dapat mengajukan tersangka penggelapan yang sedang mengalami amnesia ke hadapan pengadilan serta memahami kebijakan undang-undang dalam isu perlindungan hukum dari berbagai aspek perlindungan hukum yang relevan terhadap tersangka yang mengalami amnesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tersangka akan tetap dapat diajukan menjadi terdakwa oleh penyidik ke hadapan pengadilan, meskipun keadaan mental dari tersangka sedang terganggu (Amnesia) sehingga dibutuhkannya suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka yang sudah tercantum dalam KUHAP berupa, untuk diberitahu dengan jelas tentang tuduhan yang disangkakan, hak atas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa, dan hak untuk mempersiapkan pembelaan.

Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

2023-11-30T06:30:46+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisispertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak subsidi dan bagaimana penerapan pidana terhadap bagaimana menafsirkan kata “penyalahgunaanpengangkutan” secara konkret dalam hal menentukan kepastian hukum sehingga terhindar dengan adanya multi tafsir dalam merumuskan suatu unsure dalam setiap tindakpidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian pada putusan No 188/Pid.B/LH/2022/PN.Mtr hakim memberikan suatu pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengarah pada setiap unsur yang terdapat pada pasal 53 undang-undang minyak dan gas bumi yaitu terkait perizinan, namun hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tetap berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dengan pasal 55 Undang-undang minyak dan gas bumi yang mengatur terkait penyalahgunaan pengangkutan yang belum mengakomodir setiap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi Di NTB

2023-11-30T06:30:40+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB, Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh Polda NTB bersama-sama dengan PPNS BKSDA NTB dilakukan dengan saling berkoordinasi. Sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum penyelundupan hewan satwa yang dilindungi dengan mewujudkan suatu sistem yang melibatkan kebijakan, prosedur dan praktek-praktek yang dilakukan oleh lembaga- lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah, menemukan, mengejar, dan menindak pelanggaran hukum. Dan upaya BKSDA NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB dilakukan Secara Preventif (pencegahan) Preemtif (pembinaan) Represif (penindakan) dan kuratif (kerjasama).

Kajian Kriminologi Perang Antar Kampung Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang

2023-12-01T13:22:58+00:00

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung serta faktor-faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Polres Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan perang antar kampung di wilayah Polres Bima melalui tiga metode, yaitu, pre-emtif, metode preventif, dan metode represif. Sementara faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung yakni tidak adanya keterangan baik dari pelaku maupun korban, dan hadirnya keterangan dan saksi palsu dan, serta kurangnya barang bukti.