PARHESIA berasal dari bahasa Yunani, merupakan istilah yang berkembang dalam ilmu hukum, yang berarti "berani menyampaikan kebenaran". PARHESIA merupakan media jurnal elektronik ilmiah yang dikelola oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram. Fokus Jurnal PARHESIA pada publikasi hasil penelitian, kajian, dan gagasan pengembangan ilmu pengetahuan bidang Pidana, baik Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI LOMBOK TIMUR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor – faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di kabupaten Lombok Timur dan bagaimana Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris dengan metode pendekatan Yuridis, kriminologis, dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemerkosaan anak disabilitas disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal diantaranya yaitu; 1. faktor internal; ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan Hasrat seksual, rendahnya moralitas pelaku, kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga korban, ketidakmampuan dalam melindungi diri; 2. Faktor eksternal; faktor kesempatan, faktor lingkungan pergaulan yang buruk, pengaruh minuman keras/alkoholik. Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur oleh DP3AKB, UPTD PPA Lombok Timur, dan Polres Lombok Timur mencakup pendekatan preventif, pre-emtif, dan represif yang terintegrasi untuk melindungi kelompok rentan ini. Pendekatan ini didasarkan pada kerangka kriminologi yang membagi penanggulangan menjadi langkah pencegahan awal, intervensi dini, dan penindakan hukum pasca kejadian, dengan tujuan mengurangi faktor risiko seperti kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat.
Copyright (c) 2026 Elsa Putri Febriarta, Titin Nurfatlah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN PENGANCAMAN DAN PENYEBARAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE
Lonjakan pengguna pinjaman online yang mencapai 15,4 juta akun pada kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam inklusi keuangan di Indonesia. Namun, fenomena tersebut juga diiringi dengan meningkatnya praktik penagihan yang melanggar hukum, khususnya berupa pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector, yang tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga mencederai martabat debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi serta mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi debt collector pinjaman online. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengancaman dan penyebaran data pribadi oleh debt collector merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas culpabilitas, baik sebagai individu maupun korporasi.
Copyright (c) 2026 Era Fajira, Titin Nurfatlah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS TINDAK PIDANA MENAWARKAN JASA GAIB DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi unsur serta bentuk tindak pidana menawarkan jasa gaib dalam KUHP Nasional, mengkaji aspek pemidanaan dan pembuktiannya, serta melakukan analisis komparatif dengan pengaturan yang terdapat dalam Criminal Code Act Nigeria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan Criminal Code Act Nigeria, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana menawarkan jasa gaib dalam KUHP Nasional merupakan delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan menyatakan, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa dengan tujuan menimbulkan keyakinan bahwa perbuatannya dapat menyebabkan akibat tertentu yang merugikan, tanpa mensyaratkan terjadinya akibat nyata. Pembuktian tidak diarahkan pada kebenaran adanya kekuatan gaib, melainkan pada terpenuhinya unsur perbuatan dan kesengajaan pelaku. Dalam perbandingan dengan Nigeria, ditemukan bahwa kedua negara sama-sama merumuskan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, namun Nigeria memiliki cakupan perbuatan dan tujuan yang lebih luas dan kompleks. Dengan demikian, pengaturan di Indonesia lebih terfokus pada perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan individu, sedangkan Nigeria mencakup perlindungan yang lebih luas terhadap ketertiban sosial dan hak hukum masyarakat.
Copyright (c) 2026 Rahmat Mustakim, Nanda Ivan Natsir, Taufan Abadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERANAN RUMAH AMAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif bagi korban, salah satunya melalui penyediaan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara yang memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum bagi korban KDRT di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan rumah aman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah aman telah berperan sebagai instrumen perlindungan hukum melalui layanan terpadu berupa perlindungan fisik, pendampingan hukum, layanan psikologis, dan fasilitasi proses peradilan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta faktor sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT
Copyright (c) 2026 Farras Abyan Ghaffar, Idi Amin, Aryadi Almau Dudy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI PEDOMAN KEJAKSAAN NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI KEJAKSAAN TINGGI NTB
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan Pedoman Kejaksaan No. 1Ttahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pedoman tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pedoman ini telah terlaksana dengan baik di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat. Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana mulai diterapkan secara nasional sejak diundangkan dan ditetapkan pada tahun 2021. Penerapan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak diwujudkan melalui pendekatan hukum yang berperspektif gender dan berorientasi pada perlindungan korban. Jaksa dituntut untuk memahami relasi kuasa, kerentanan korban, serta dampak psikis dan sosial yang dialami perempuan dan anak. Dalam praktiknya, hal ini tercermin pada penyusunan surat dakwaan, tuntutan pidana, dan pelaksanaan persidangan yang tidak bias gender, tidak menyalahkan korban (victim blaming), serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Pedoman tersebut mengatur prosedur khusus dalam pemeriksaan korban perempuan dan anak.
Copyright (c) 2026 Nadiya Juana Dwi Astuti, Laely Wulandari, Atika Zahra Nirmala https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DI POLRESTA MATARAM
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya transaksi elektronik sekaligus memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya tindak pidana penipuan berbasis online yang kerap menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di Polresta Mataram telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan pelacakan pelaku lintas wilayah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan sarana pendukung, dan kerja sama antar instansi guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif.
Copyright (c) 2026 Esti Rahmadhani, Lalu Saipuddin, Idi Amin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN YURIDIS LEGALITAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan pertanggungjawaban pidana penggunanya. Permasalahan yang diteliti meliputi regulasi sepeda listrik di Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna yang menyebabkan kecelakaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis kepastian hukum penggunaan sepeda listrik dan merumuskan dasar pertanggungjawaban pidananya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengakomodasi sepeda listrik secara eksplisit, sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 hanya mengaturnya sebagai kendaraan tertentu tanpa sanksi pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, pertanggungjawaban pidana tetap dapat ditegakkan melalui Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang subjek hukumnya adalah "setiap orang", menjangkau pengguna sepeda listrik tanpa melanggar asas legalitas.
Copyright (c) 2026 Taruna Sayyid Bahtera, Nanda Ivan Natsir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK
Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak(studi kasus putusan Nomor 10/Pid Sus.Anak/PN.Mtr) dan penerapan pidana penjara dalam putusan nomor 10/Pid.Sus.Anak/PN.Mtr. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif,dengan metode pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute Approach, pendekatan konseptual (conseptual Approach), dan pendekatan kasus (case Approach). Hasil penelitian pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penjara dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN.Mtr adalah menyatakan secara sah anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan penerapan terhadap tindak pidana penjara dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN.Mtr hakim menyadari untuk perkara anak terlebih dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) untuk melindungi kepentingan dan jiwa anak sehingga penjatuhan pidana pokok di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh hakim kepada anak
Copyright (c) 2026 Baiq Rare Junti, Laely Wulandari, Zahratul’ain Taufik https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENEGAKAN HUKUM PELAKU GENOSIDA DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Artikel ini membahas tentang konsep kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional dan penegakan hukum terhadap pelaku keajahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang fokus pada analisis dan penafsiran terhadap norma-norma hukum, aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari artikel ini adalah: 1) konsep kejahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional merupakan kejahatan paling serius yang melanggar kepentingan fundamental atau merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional. 2) Penegakan hukum terhadap pelaku keajahatan Genosida dalam Hukum Pidana Internasional harus mendapat dukungan dari setiap Negara, sehingga ketika pelaku meminta suaka ke Negara lain untuk menghindari pertanggungjawaban maka Negara tersebut berkewajiban untuk menolak.
Copyright (c) 2025 Ramdani Abd. Hafizh, Jamaludin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK KOMUNAL (STUDI TAWURAN ANTAR DESA NGALI DAN DESA RENDA)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda serta Alternatif penyelesaian konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris dengan sifat menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Alpproach), Pendekatan konseptual (Conteptual Approach), Pendekatan sosiologi (Sosiological Approach). Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain: (1) Latar belakang konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu, faktor internal yang dimana adanya rasa keingintahuan, adanya kesempatan dan kehendak ingin bebas, serta faktor eksternal yaitu, faktor keadaan ekonomi, pergaulan bebas, kemudahan dan kurangnya pengawasan. (2). Adapun alternatif penyelesaian konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda yang dilakukan oleh Polsek Belo dengan mediasi penal melibatkan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan para pihak yang terlibat dalam usaha konflik tersebut.
Copyright (c) 2025 Rizkika Wahyuningsih, Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENANGANAN PENYALUR PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum dan kendala dalam Penanganan Penyalur Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Polda NTB) Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis.upaya perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yaitu menerima laporan korban,melakukan pemeriksaan, korban TPPO membuat laporan informasi, membuat surat perintah penyelidikan kemudian mengumpulkan bahan keterangan wawancara terhadap saksi. Hambatan yang dialami oleh penyidik Polda NTB yaitu penyidik tidak dapat menahan agen penyalur di luar negeri yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Kendala eksternal yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi beberapa faktor yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung dan faktor masyarakat.Kata Kunci :Penegekan Hukum,Pekerja Migran,Perdagangan Orang.
Copyright (c) 2025 m.zaidi hawari, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
JURNAL EKSISTENSI POLISI NASIONAL TIMOR LESTE DAN POLISI CIENTIFIK INVESTIGASI CRIMINAL DALAM MENJAMIN PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL
Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial berbasis demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga kedaulatan seperti Presiden, Parlamen, Pemerintah, dan Pengadilan, yang tunduk pada konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara. Pemerintah sebagai badan eksekutif memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, termasuk dalam bidang keamanan nasional. Salah satu institusi di bawah kendali pemerintah adalah Policia Nacional de Timor Leste (PNTL), yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi hak-hak warga negara. Meskipun konstitusi tidak secara eksplisit mengatur kewenangan PNTL, Peraturan Pemerintah No. 34/2024 memberikan dasar hukum yang jelas bagi operasional institusi tersebut. Di sisi lain, Policia Cientifica Investigação Criminal (PCIC), yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah No. 15/2014, memiliki kewenangan eksklusif dalam menangani kejahatan berat dan transnasional dengan pendekatan ilmiah, serta bersifat independen dari intervensi institusi lain. Status superior PCIC ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik kewenangan dengan PNTL di lapangan, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum terkait sebagai sumber utama analisis.
Copyright (c) 2025 Alarico dos Santos, Leonito Ribeiro, Reinaldo F.Luis, Lic. Dir., M.Dir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
THE CRIMINAL ACTS OF GENETIC ENGINEERING IN FOOD FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE
This study seeks to examine the legal analysis of genetic technology innovations from the standpoint of criminal law. It adopts both normative and empirical legal research methods, employing a statute approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Law No. 18 of 2012 concerning Food includes provisions under Article 133, which stipulates that food business operators who intentionally hoard or store food beyond the maximum quantity specified in Article 53—resulting in inflated prices of staple foods for profit—are subject to a maximum imprisonment of seven years or a fine of up to IDR 100 billion. The Indonesian government has established principles and regulatory standards governing the research and application of genetic engineering, including several laws related to biosafety and food security. Nevertheless, genetic engineering poses significant risks to the authenticity of genetic resources and ecological balance. This research recommends that the government intensify oversight by implementing laboratory testing procedures and establishing a regulatory body to monitor genetically modified seeds in Indonesia. Science and technology have long contributed to the improvement of human well-being and have continuously shaped modern lifestyles. The widespread use of chemical-based products and the growing application of genetic engineering in various sectors are part of broader efforts to enhance the quality of life. Through human intellect and innovation, genetically engineered products have been created with the aim of producing high-value goods that offer substantial added benefits to society—particularly in the agricultural sector
Copyright (c) 2025 Aulia safa'atul uzmah, Idi Amin, Syamsul Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada unsur kesengajaan ( dolus ) dalam perkara Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkara ini menyoroti tantangan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada tindak pidana siber, khususnya ketika pelaku mengemukakan adanya pengaruh dari pihak luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), data sekunder (literatur hukum), serta data tersier (kamus hukum). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetap menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu meskipun terdapat klaim campur tangan dari pihak ketiga, dengan penilaian telah terpenuhinya unsur keinginan ( willens ) dan kesadaran ( wetens ). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa analisis hakim belum sepenuhnya membedakan antara bentuk dolus directus dan dolus eventualis , serta kurang memperhatikan aspek tekanan psikologis yang mempengaruhi pelaku. Di sisi lain, perbandingan antara keputusan tingkat pertama dan banding mengungkapkan perbedaan dalam menafsirkan unsur-unsur “membuat dapat diakses” sebagaimana diatur dalam UU ITE, serta ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan persahabatan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Temuan ini menekankan pentingnya harmonisasi penafsiran hukum pidana di ranah digital demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Copyright (c) 2025 Syifa Ul Husna, Edi Darmawijaya, Nurul Fithria https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab korporasi terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Pengadilan Negeri Unaaha, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, tanggungjawab korporasi terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin, dalam dakwaan JPU terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan negeri unaaha karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, jadi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif pertama, dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagimana diketahui bahwa sanksi yang dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa.
Copyright (c) 2025 Deri Ariandi Putra, Lalu Saipudin, Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan dan faktor kendala penyidik dalam menangani tindak pidana judi online. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini penyusun menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana judi online, yaitu menerima laporan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan dengan melakukan penindakan hukum dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Adapun kendala yang menjadi hambatan penyidik terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Copyright (c) 2025 guntur eka wiguna, Nanda Ivan Natsir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI ANAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang melakukan tindak pidana penghinaan di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah peneliian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatanperundang-undangan, konseptual, dan kompartif. Kesimpulan dari penelitian, 1). Perlindungan hukum anak meliputi preventif (pembinaan moral dan penyuluhanhukum), korektif (rehabilitasi dan diversi), dan represif (penindakan hukum)., 2). Rehabilitasi sosial anak pelaku penghinaan di media sosial diatur dalam UU SPPA dan Permensos untuk memulihkan fungsi sosial anak dengan pendekatan keadilanrestoratif. Saran: 1). Pembinaan moral harus terintegrasi dalam pendidikan, penyuluhan hukum ditingkatkan, dan pendampingan hukum anak dipastikan.; dan 2). Pengawasan rehabilitasi sosial anak perlu diperkuat dengan lembaga koordinasidan pedoman operasional yang mencakup SOP dan evaluasi berkala.
Copyright (c) 2025 baiq willa berliana putri_1, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYERANGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa dan mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerangan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Sumbawa adalah faktor attachment (Keterikatan atau kasih sayang), faktor psikis, faktor agama, dan faktor lingkungan sosial yang negatif, serta karena minimnya kegiatan sosialisasi untuk memberikan pendidikan dan pemahaman tentang bahaya dan larangan penggunaan senjata tajam. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum yaitu upaya penal dan non-penal.
Copyright (c) 2025 Gina Sakinah, Nanda Ivan Natsir, Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi, memahami hambatan kepolisian, dan integrasi kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang palsu di Kota Mataram. Jenis penelitian digunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan upaya penanggulangan tindak pidana peredaran uang palsu, dengan upaya preventif berupa edukasi antara Kepolisian dengan Bank Indonesia dan represif melalui peradilan pidana. Hambatan Polresta Mataram meliputi faktor penegak hukum kurangnya sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih standar, serta faktor masyarakat yang masih perlunya kesadaran hukum. Integrasi kelembagaan, kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan upaya preventif maupun represif.
Copyright (c) 2025 dara tri nurhikmayati, Idi Amin, Taufan Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN KESATUAN PELAKSANAAN PENGAMANAN PELABUHAN (KP3) DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
Permasalahan yang diteliti ialah peran Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, upaya apa yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dan mengetahui upaya dan hambatannya seperti apa. Jenis metode penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja KP3 dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan setelah mendapatkan informasi valid dari satuan reserse narkoba, dan sistem keamanan rutin di pelabuhan. Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) juga melakukan upaya berupa sosialisasi, patroli, dan pengawasan dengan pemeriksaan rutin di pelabuhan. Saat melaksanakan upaya, terdapat hambatan seperti tidak tersedianya sarana alat canggih, sterilisasi yang belum tercapai sepenuhnya dan minimnya informasi.
Copyright (c) 2025 Dewa Gede Radya Pito Brata, syamsul Hidayat, Nanda Ivan Natsir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
RESTORATIVE JUSTICE: URGENSI HARMONISASI REGULASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk.mengkaji bagaimana pengaturan restorative justice dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia saat ini. Penelitian dilakukan secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai restorative justice baik sebagai pendekatan penyelesaian tindak pidana ataupun sebagai proses. Pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, kemudian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Perja Nomor 15 Tahun 2020, Perma Nomor 4 tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun demikian perlu dilakukan harmonisasi terkait syarat matriil dan formiil dalam berbagai regulasi tersebut agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan secara sistematis.
Copyright (c) 2025 Muhamad Syahril Jalaludin Jamil https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI TERHADAP KEJAHATAN SIBER
Penelitian ini bertujuan untuk.mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi pengguna siber terhadap kejahatan siber yang kini massif terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian dilakukan secara normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna terhadap kejahatan siber dan regulasi tersebut juga mengatur ancaman pidana terhadap pelaku. Pelaku adalah orang perseorangan atau korporasi. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku cukup berat karena dirumuskan secara komulatif alternatif dan disertai dengan pidana tambahan. Ancaman sanksi juga diatur dengan menerapkan sanksi maksimum khusus.
Copyright (c) 2025 Muhamad Shalahuddin Jamil https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian data pribadi pengguna pinjaman online menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online yang menjadi korban tindak pidana pencurian data pribadi telah diatur dalam UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua, UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa pidana penjara, denda, dan ganti rugi yang belum komprehensif diatur dalam peraturan tersebut karena belum mengatur mengenai tata cara lanjutan korban dalam mendapatkan ganti rugi.
Copyright (c) 2025 Olga Salsabila kiasatina, Laely Wulandari, Idi Amin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas tersebut dalam penegakan hukum perpajakan di daerah tersebut dan apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan asas ultimum remedium khususnya di Kanwil DJP Nusa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum perpajakan di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dimulai dari tahap pengawasan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penuntutan. Setiap tahapan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha menerapkan asas ultimum remedium yang efektif untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, penerapan asas ultimum remedium ini masih belum optimal, dan tujuan untuk memulihkan kerugian pendapatan negara masih dianggap belum efisien. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Copyright (c) 2025 regina reshi, titin nurfatlah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor 351/Pid.b/2023/PN.Mlg)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan penggelapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adanya ketidaksesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan. Sehingga, adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 351/Pid.B/2023/PN.Mlg yang seharusnya Terdakwa sebagai notaris mengacu pada pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan bukan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan biasa. Sebagaimana penguasaan barang yang digelapkan terjadi dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan jabatannya.
Copyright (c) 2025 syakira mala prajasa syakira, Laely Wulandari, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA WARGA KELURAHAN GERUNG SELATAN
Penelitian ini dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Lombok Barat dan BAPAS Klas IIA Mataram, untuk pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana warga Gerung Selatan dan efektivitas pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana warga Gerung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan melakukan wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat dan Balai Pemasyarakatan Klas IIA Mataram khususnya yang menangani pembinaan terhadap warga binaan dan klien. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Adapun pelaksanaan pidana penjara seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan pemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap wargabinaan dan klien semua diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2-Pasal 6. Tahun 2021 95 residivis, tahun 2022 75 residivis dan tahun 2023 28 residivis, total 198 residivis pada 3 tahun ke belakang, dan adanya perubahan lebih baik dari mantan Narapidana.
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat
Copyright (c) 2025 wahyu hidayat, Nanda Ivan Natsir, Taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik
The profession of a judge is a noble profession. Its decisions are expected to provide a sense of justice for all parties. Not only limited to realizing legal certainty. The researcher conducted a study on Decision Number 691/Pid.Sus/2020/PN Mtr concerning defamation. The purpose of this study is to contribute ideas to the development of criminal law in general and the crime of defamation, in particular. This research is a normative study using a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study show that judges in making decisions are required to explore, follow, and understand the legal values ​​and sense of justice that live in society. This article directs judges that judges must be able to understand the background, sociology of law and cultural anthropology that exist in an area. This is because various beliefs and values ​​are still alive, believed, practiced and considered as law in a number of areas. Thus, the decision will not only provide legal protection for victims, but also for society
Copyright (c) 2024 Mila maulida Alawiyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTATION OF LAW ON THE RIGHT TO HEALTH SERVICES FOR PRISONERS : A CASE STUDY AT CLASS IIB PRAYA DETENTION CENTER
This study, titled Implementation of Law on the Right to Health Services for Prisoners : A Case Study at Class IIB Praya Detention Center, aims to determine whether prisoners' rights to health services are stipulated in the relevant laws and regulations, and how the implementation of the fulfilment of prisoners' health service rights is carried out at Class IIB Praya Detention Center. The research employs both empirical and normative methods, utilizing legislative, conceptual, and sociological approaches. The findings indicate that the right to health services for prisoners is indeed regulated in the existing legal framework. However, the fulfilment of these health service rights at Praya Detention Center has not been fully achieved. The lack of adequate health facilities negatively impacts the health and well-being of prisoners. This limitation often leads to insufficient access to necessary medical care, an increased risk of disease transmission, and a reduced quality of life for inmates. These issues may be attributed to inadequate infrastructure, a shortage of medical personnel, and budgetary constraints. Keywords: Right to Health Services, Prisoners, Detention Center.
Copyright (c) 2024 Lalu Arafath Gymnastiar Rahman, Syamsul Hidayat, Ruli Ardiansyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN REINTEGRASI NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan serta faktor penghambat pelaksanaannya di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Lokasi penelitian di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan dan pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Bapas Kelas II Mataram, terdapat dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kemandirian yang melalui pelatihan kerja seperti kerajinan, tata boga, dan batik ecoprint, serta pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan, wawasan kebangsaan, kepramukaan, dan konseling. Pelaksanaan reintegrasi narapidana perempuan melibatkan penilaian kelayakan oleh Lapas dan Bapas, dengan tahap verifikasi, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Faktor penghambat dalam reintegrasi yaitu mencakup faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat. Kata Kunci: Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Reintegrasi
Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae Gusti
Copyright (c) 2024 Gusti Ayu Anastasya Angline fanggidae Gusti , taufan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2023/PN.Sel)
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong dan bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan hakim Nomor 124/Pid.Sus/PN Selong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu (1) penerapan pidana terutama terhadap terdakwa Abah tidak sesuai jika mengacu pada Asas Legalitas karena penjatuhan pidananya batal demi hukum jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 dan putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan bagi terdakwa. (2) pertimbangan majelis hakim terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Selong belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mulai dari keterangan saksi anak korban, para saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut, sehingga hal tersebut memberatkan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang tepat.
Copyright (c) 2024 tara1 tara, Lalu Saipudin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0