Private Law

Konseptualisasi Pengaturan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah berbasikan kepastian Hukum dan Keadilan

M. Yazid Fathoni, Sahruddin Sahruddin, Zaenal Arifin Dilaga — Tue, 20 Feb 2024 22:48:31 +0000

Permasalahan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan menarik untuk selalu menjadi bahan kajian Keberagaman penilaian dalam perjanjian jual beli hak atas tanah tergambar baik sebelum dan sesudah UUPA. Penelitian ini akan memfokuskan diri mengetahui konsep pengaturan perjanjian jual beli Hak Atas Tanah sebelum dan setelah berlakunya UUPA, konsep peralihan hak atas tanah di Indonesia jika dilihat dari perbandingan dalam konsep abstract system dan causal system, serta konsep peralihan hak atas tanah yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative. Sebelum dan setelah Indonesia merdeka, peralihan hak atas tanah melalui jual beli menekankan pada pejabat yang berwenang dalam jual beli hak atas tanah namun di masayarakat sebagian tetap menggunakan hukum adat sebagai dasar perjanjian jual beli hak atas tanah. Jika melihat ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, dapat dikatakan KUHPedata menganut sistem campuran yakni causal-asbtract system. Sistem ini secara tidak langsung serupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 namun dilapisi dengan semangat yang ada dalam UUPA.. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perjanjian jual beli hak atas tanah maka diperlukan pengaturan yang pasti terkait antara perjanjian jual beli dengan menggunakan akta PPAT dan perjanjian jual beli dengan cara adat. Penegasan ini diperlukan supaya masyarakat memiliki kejelasan mengenai patokan berprilaku, khususnya terhadap pegangan yang diyakini untuk mendapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli tanah.

Tinjauan Yuridis Pemberian Kartu Keluarga (KK) Bagi Pasangan Penikahan Siri

Alliya Abdul Basit, Sahruddin Sahruddin — Tue, 20 Feb 2024 22:50:03 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri, serta akibat hukum perkawinan siri setelah dikeluarkannya KK. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri yaitu supaya setiap warga negara termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri juga tercatat atau memiliki KK. Ketentuan ini di tegaskan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana urusan kependudukan dalam mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 108 Tahun 2019, lalu Kementrian Dalam Negeri pun telah menegaskan pasangan nikah siri bisa dimasukkan ke dalam satu KK, hal tersebut untuk menyukseskan pendataan semua penduduk melalui KK. akibat hukum pemberian Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan pernikahan siri di Indonesia hanya bersifat administrative dan bertujuan untuk menyukseskan pendataan penduduk melalui penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru, untuk memudahkan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk memperoleh kepastian hukum maka diikuti dengan penvcatatan perkawinan

Proses Peralihan Hak Atas Tanah Di Lokasi Transmigrasi Tambak Sari Menjadi Hak Guna Usaha Oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat

Fatma Almaqiah, Wiwiek Wahyuningsih — Tue, 20 Feb 2024 22:51:36 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses peralihan Hak Atas Tanah di lokasi transmigrasi Tambak sari menjadi Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat, serta apa hambatan yang timbul dalam proses peralihan Hak Atas Tanah di lokasi transmigrasi Tambak Sari menjadi Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat serta solusi mengatasi hambatan tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), metode pendekatan konseptual (conseptual approach) dan metode pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa Sertifikat untuk Hak Guna Usaha dengan pemegang Hak Atas Tanah yaitu PT. Sekar Abadi Jaya ini diagunkan di Bank untuk modal usaha. Namun, kegiatan tersebut berhenti disebabkan mengalami kredit macet. Sehingga, Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut dilelang, serta dalam proses peralihan kepemilikan Hak Guna Usaha di lokasi transmigrasi Tambak Sari oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat terdapat faktor penghambat, yaitu Masyarakat Tambak Sari menganggap bahwa tanah yang dijadikan lahan usaha tambak udang tersebut milik warga transmigrasi. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Sumbawa Barat yaitu dengan dilakukannya mediasi.

Analisis Tentang Pengambilan Kembali Tanah Wakaf

Herlina Septiana, Shinta Andriyani — Tue, 20 Feb 2024 22:53:18 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Ketentuan Pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Tanah wakaf dan dalam Ketentuan Agama Islam. Serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dan pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan pendekatan Sosiologis (Sociologocal Approach). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berdasarkan ketentuan hukum islam tanah wakaf di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang dikelola oleh Yayasan An-Nur Pondok Pesantren Al-Manar di Desa Seloto tidak dapat dilakukan pengambilan kembali .Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya sengketa dan pengambil kembali tanah wakaf oleh ahli waris didesa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat antara lain : rendahnya tingkat keimanan, menipisnya kesadaran beragama, kesalamahaman , kesadaran hukum, adanya kebutuhan dan kepentingan pribadi.

Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat

Nazila Wulandari, Eka Jaya Subadi — Tue, 20 Feb 2024 23:26:17 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.31/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukumnya. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dalam putusan ini para tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi. Akibat hukum dari perkara ini dimana perjanjian tersebut dibatalkan, membayar ganti rugi, terjadinya peralihan resiko dan membayar seluruh biaya perkara.

Pelaksanaan Perjanjian Sewa -Menyewa Tanah Aset Pemerintah Daerah Lombok Barat Antara Pemerintah Desa Dengan Petani Bunga

Fitriah Fitriah, Wahyuddin Wahyuddin — Tue, 20 Feb 2024 23:28:02 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pengelolaan dan pelaksanaan sewa-menyewa tanah aset Pemerintah Daerah Lombok Barat oleh Pemerintahesa Banyumulek dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada petani bunga apabila terjadi alih fungsi lahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan data lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa proses pengelolaan tanah Pemerintah Daerah Lombok Barat yang dikelola oleh Pemerintah Desa Banyumulek didasarkan pada Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 030/463.D/BPKAD/XII/2019 dan surat perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan tanggung jawab desa jika terjadi alih fungsi lahan yaitu dengan mengembalikan sisa uang pembayaran apabila perjanjian sewa belum berakhir dan melakukan pembagian sama rata tanah yang tidak dialihfungsikan kepada petani bunga agar tetap dikelola menjadi taman bunga.

Pengaturan Hukum Cyber Notary Dalam Hukum Kenotariatan Indonesia

Sulam Suci Fatiha, Diangsa Wagian — Tue, 20 Feb 2024 23:43:34 +0000

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep cyber notary dalam sistem hukum Indonesia dan kekuatan hukum akta autentik yang dibuat dengan menggunakan konsep cyber notary. Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian bahwa konsep cyber notary diatur pada Pasal 15 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tetapi masih tidak ditemukan adanya penjelasan terkait kewenangan dalam melakukan sertifikasi akta notaris yang dibuat dengan konsep Cyber Notary. Pada akta partije yang dibuat dengan cyber notary tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna, kemudian pada akta relaas yang dibuat menggunakan cyber notary memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Berdasarkan Putusan Ma Nomor 3753 K/Pdt/2020

Nur Sulaemaniyah, Allan Mustafa Umami — Wed, 21 Feb 2024 01:34:04 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 3753 K/Pdt/2020 dan bagai mana perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik dalam putusan nomor 3753 K/Pdt/2020 bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 3753 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian bahwa alasan-alasan kasasi dari tergugat II dapat dibenarkan dan bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh pembeli beritikad baik adalah ketika transaksi jual beli yang menurut pertimbangan dan putusan majelis hakim sah dan pembeli dapat memita pemenuhan prestasinya.

Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 Di Kota Mataram

Nabila Widiawati, H. Zaeni Asyhadie — Wed, 21 Feb 2024 01:35:47 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum Pekerja Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Mataram. Dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui berbagai literatur, buku, catatan, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas.

Analisis Yuridis Wanprestasi Jual Beli Tanah Dibawah Tangan

Zihan Hanggarani, Fatria Hikmatial Al Qindy — Wed, 21 Feb 2024 01:41:33 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan peralihan hak atas tanah yang belum memiliki sertifikat berdasarkan hukum positif di indonesia dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dalam perkara nomor 222/Pdt.G/2021/Pn.Mtr. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Berdasarkan hasil penelitian, peralihan hak atas tanah yang belum memiliki sertifikat harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Pasal 37 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Hak Asuh Anak

M. Jimli Assidiqi, Salim HS — Wed, 21 Feb 2024 01:43:29 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hadlānah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dan hadlānah Menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia, Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hadlānah ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada metode normatif.. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia menjelaskan bahwa apaila telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua, maka orang yang berhak atas hak asuh anaknya diberikan kepada ibu dari anak tersebut, baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.

Kedudukan Dan Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dinda Denizya Azis Putri, Hera Alvina Satriawan — Wed, 21 Feb 2024 01:45:04 +0000

Pengaruh pesatnya perkembangan teknologi dan internet memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan ekonomi maupun hukum di suatu negara. Salah satu bidang yang membawa dampak bagi masyarakat luas adalah perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Transaksi jual beli tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi dapat dilakukan dengan cara elektronik. Beberapa masalah tertentu muncul seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali dengan perkembangan mulai bergesernya jaman perdagangan konvensional menjadi sistem perdagangan transaksi elektronik. Salah satu masalah yang muncul dari sistem transaksi elektronik ini adalah persoalan keabsahan dari sistem transaksi tersebut. Secara spesifik, keabsahan yang dimaksud disini adalah keabsahan perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dibuat melalui sistem elektronik.

Analisis Putusan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Pembangunan Vila Caravanserai Lombok

Shidqi Andrian Putra, M. Yazid Fathoni — Wed, 21 Feb 2024 01:46:23 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan wanprestasi dalam kontrak kerja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan apa pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja pada putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundangan-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan wanprestasi dalam perjanjian kontrak kerja yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata, dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan adalah menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan pembangunan vila sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp 154.013.000,00

Analisis Yuridis Perjanjian Usaha Modal Ventura Dalam Pola Bagi Hasil

Ni Ketut Sintia Lestari, Salim HS — Wed, 21 Feb 2024 01:47:46 +0000

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pembagian hasil dalam perjanjian usaha modal ventura dan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian modal ventura dengan pola bagi hasil. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Hasil penelitian mengungkap bahwa besarnya bagi hasil tersebut tergantung dari perjanjian sebelumnya. Jadi, misalnya dalam perjanjian disebutkan bagi hasil itu besarnya 70:30, maka keuntungan atau kerugian dari perusahaan tersebut dibagi untuk kedua pihak sesuai dengan proporsinya, yaitu 70% untuk perusahaan pasangan usaha dan 30% untuk perusahaan modal ventura. Berkaitan dengan besarnya presentase dalam pola bagi hasil ini, guna meningkatkan dan melindungi perusahaan pasangan usaha yang dalam hal ini usaha kecil dan menengah, baik pinjaman dengan pola bagi hasil maupun penyertaan modal, besarnya modal perusahaan modal ventura tidak boleh lebih dari 40% dari besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan pasangan usaha. Dalam prakteknya penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi yang terjadi antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang melalukan wanprestasi biasanya diselesaikan dengan jalur Non Litigasi atau diluar pengadilan yaitu melalui cara mediasi atau musyawarah antar para pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan membawa perkara ini melaui proses hukum di Pengadilan.

Implementasi Penerapan Upah Minimum Kota Mataram Terhadap Pekerja Pada PT. Indofarma Global Medika

Nadia Prihatiningrum, Lalu Husni — Wed, 21 Feb 2024 01:50:29 +0000

Pemberian Upah Minimum merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan dalam memberikan hak bagi pegawainya dalam hal ini PT. Indofarma Global Medika yang berdomisili di kota Mataram yang memiliki pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Penerapan upah minimum Kota Mataram terhadap pekerja pada PT. Indofarma Global Medika yang diterapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 561 – 793 Tentang Upah Minimum Provinsi NTB Tahun 2023. Yang menetapkan upah minimum Kota Mataram sebesar Rp. 2.598.079 dikatakan sudah terimplementasi karena faktor yuridis dan faktor non yuridis yang diterapkan oleh PT. Indofarma Global Medika.

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dengan Akta Autentik Pada Usaha Pertambangan Galian C

I Gede Ngurah Sastrayana, Arief Rahman — Wed, 21 Feb 2024 01:51:51 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan akta autentik pada usaha pertambangan galian c di Desa Pemepek Kec. Pringgarata Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan para pihak pada tahun pertama dan tahun kedua berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akta autentik.Tetapi pada tahun ketiga terjadi permasalahan wanprestasi akibat dari pihak pertama yang melakukan manipulasi data keuntungan, sehingga perjanjian kerjasama diputuskan untuk diakhiri. Penyelesaian sengketa akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian ini yakni menggunakan upaya hukum di luar pengadilan yaitu dengan cara negosiasi.

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/Pdt/2017 Tentang Asas Itikad Baik Terhadap Penguasaan Tanah Milik Orang Tua Angkat

Pariari Pariari, Wiwiek Wahyuddin — Wed, 21 Feb 2024 01:53:09 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar petimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 407 K/PDT/2017 dan kriteria itikad baik dalam Penguasaan Tanah dikaitkan dengan putusan ini. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil yang diteliti diperoleh bahwa penguasaan tanah oleh tergugat telah dilakukan tergugat dalam menguasai tanah telah menguasai tanah obyek sengketa dengan itikad baik, dimulai dari orang tuanya. Sampai kepada para tergugat. tidak ada keberatan dan sanggahan dari pihak manapun dengan demikian harus dianggap pihak Penggugat dan Turut Tergugat telah melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa secara diam-diam (rechtsverwerking).

Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Pasangan Suami Istri Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing

Anang Ma’ruf, Rahmawati Kusuma — Wed, 21 Feb 2024 01:55:09 +0000

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menemukan pembagian harta Bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP. Serta untuk mengetahui status kepemilikan Hak Atas Tanah oleh Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Bagi Warga Negara Asing yang ingin memiliki Hak Atas Tanh di Indonesia, lebih baik memilik hak yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Hak Pakai dan Hak Sewa. Oleh sebab itu, WNI yang ingin menikah dengan WNA maka perlu membuat perjanjian terlebih dahulu agar WNI yang melakukan perkawinan campuran tetap dapat memiliki Hak Atas Tanah dan hak-haknya dapat dilindungi secara hukum. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dapat dibuat untuk mengatur hukum mana yang akan digunakan terkait harta benda jika terjadi perceraian. Sehingga hukum yang berlaku untuk harta benda dalam perkawinan campuran mereka terutama setelah perceraian sudah dapat ditentukan melalui hukum yang telah disepakati bersama.

Efektivitas Fungsi Pengawasan Bbpom Dalam Izin Edar Terhadap Obat-Obatan Penyebab Problematika Gagal Ginjal Akut Pada Anak-Anak Di Kota Mataram NTB

Muh.Al-Fayyadh Luhulima, H. Arba H. Arba — Wed, 21 Feb 2024 01:56:49 +0000

This study aims to determine the effectiveness of the supervisory function of BBPOM Mataram in supervising drugs that cause problematic acute kidney failure in children in the city of Mataram, NTB, and to find out the legal efforts made by BBPOM Mataram so that they can be optimal in protecting the public against drugs that cause problems of acute renal failure in children. The type of research used is empirical research, with statutory, conceptual, and sociological approaches. The results of the research and discussion show that the effectiveness of the supervisory function of BBPOM is less effective, even though they have carried out supervision by conducting raids and inspections, these activities should be carried out routinely and in carrying out socialization or counseling there are no activities that are more specific to the problem of drugs containing ethylene glycol and diethylene. Glycol (a dangerous chemical) causes acute kidney failure and lack of socialization through social media. BBPOM Mataram did not take legal action because, in the city of Mataram, no factories that produced drugs. Hence, they only gave administrative sanctions to pharmaceutical facilities if they violated the provisions.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Dari Tindakan Diskriminasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaagakerjaan

Rizki Rahmat Darmawan, Any Suryani Hamzah — Wed, 21 Feb 2024 02:01:02 +0000

The purpose of this research is to determine the legal protection arrangements for female workers based on Law Number 13 of 2003 on Employment and to identify the factors that influence the legal protection for female workers under the same law. The benefits of this study include academic, practical, and theoretical advantages. The research methodology employed a statute approach and a conceptual approach. The legal protection for female workers encompasses various rights, such as the freedom to choose their occupation, reproductive rights, equal wages, and occupational health and safety rights. Factors influencing legal protection for female workers include legal factors, law enforcement factors, legal facility factors, and societal factors.

Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan Antara Wedding Organizer Dengan Konsumen

Tegar Humam Rafii, Eka Jaya Subadi — Wed, 21 Feb 2024 02:02:44 +0000

Purposes of this study are to know and to explain agreement forms in Shinta Wedding Organizer and forms of dispute settlement in rent agreement between wedding organizer and consumer. Type of this study was empirical legal research which applied statute, conceptual, and sociological approach. Based on the obtained research’s result, it can be stated that the contracts are conducted in two ways, are verbally based on mutual trust principle and written in the form of unregistered contract with specific duty stamp. However, forms of dispute settlement of wedding equipment rent agreement will be initially through non-litigation, but this process is not final, since the court proceedings is the last and final procedure.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Lilik Sumiati, Arief Rahman — Wed, 21 Feb 2024 02:04:38 +0000

This study aims to determine the procedures for implementing land acquisition for constructing the Lombok International Airport ByPass road to the Land Acquisition Area for constructing the Lombok International Airport ByPass road to the Mandalika Special Economic Zone. This study uses empirical legal research with the statutory, conceptual, and sociological approaches. The data types in this study are primary and secondary, while the data sources use library research and field research. Techniques and ways of obtaining data are by conducting interviews and observations. The purpose of this study is to find out the procedures for implementing land acquisition for the construction of the Lombok International Airport ByPass road to the Mandalika Special Economic Zone, and to find out the inhibiting factors in this activity. The procedure for implementing land acquisition for the construction of the Lombok International Airport By Pass to the Mandalika Special Economic Zone as stipulated in Law Number 11 of 2020 Ciptaker regulates 4 (four) stages of acquisition starting from planning, preparation, implementation, and delivery of results. The land acquisition implementation committee has carried out land acquisition procedures following the provisions of the Laws and Regulations. The obstacles in constructing the Lombok International Airport By Pass road to the Mandalik Special Economic Zone include social, cultural, and economic factors.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa PT. Telkom

Selly Tri Noviastanti, Aris Munandar — Wed, 21 Feb 2024 02:07:10 +0000

This study aims to determine consumer protection for service users of Telkom Ltd subscribes to Indihome products. This research is normative and empirical legal research. Data collection was obtained by field library research by conducting direct interviews with the parties involved and by using statutory, sociological, and contextual approaches. The data that is processed as a source is primary and secondary data. The results of this study conclude that the legal relationship between IndiHome service users and Telkom Ltd is trading in IndiHome services and legal protection for users of IndiHome internet network services provided by Telkom Ltd is basically protected, because the rights of service users have been granted.

Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Rica Putri Anggriani, Zaenal Arifin Dilaga — Wed, 21 Feb 2024 02:08:34 +0000

This study aims to find out first how to bind patens as fiduciary guarantees and how to execute patents as fiduciary guarantees. The type of research used is normative research, with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of the research show that the binding of patents rights as fiduciary guarantees can be used as fiduciary guarantees can be used as collateral objects by binding the paten rights to fiduciary guarantee institutions because patent rights are part of intellectual property rights where patent rights have economic principles that will provide economic benefits to the owner patents. Patents can be bound by fiduciary guarantees because patents are intangible movable objects included in the fiduciary guarantee category, the way to execute patents right in a written agreement because in general patents rights cannot be sold in public auctions, or sold on the securities trading market so that if execution is carried out by selling underhanded it will result in at transfer of patents rights wich is carried out in a written agreement in the form of a notarial deed and registered or recorded at the Directorate General of Intellectual Property Rights (Ditjen HAKI) and subject to administration fees.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Bima

Ikhlas Ardy Putra, H. Djumardin H. Djumardin — Wed, 21 Feb 2024 02:10:48 +0000

The purpose of this study was to find out and understand the implementation of work contracts to improve surface irrigation networks in Bima Regency between providers and PPK and the obstacles faced by the parties in carrying out work contracts to improve surface irrigation networks in Bima Regency. This type of research is Normative-Empirical. The form of procurement of goverment goods/services is contained in Presidensial Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidensial Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. Implementation of the contracting agreement for the contruction of irrigation network between the Office of Public Works and Spatial Planning of the Regency Bima CV. Kawuncu there was the problem in the implementation thas was not in accordance with the predetermined time as a result of exceeding the fine limit and unilaterally terminating the agreement.

Pelaksanaan Peralihan Hutang Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Karena Pewaris Meninggal Dunia Menurut KUHPerdata

Jihan Adilla, Aris Munandar — Wed, 21 Feb 2024 02:12:43 +0000

This study aims to examine the arrangements of debt transfer due to the death of the testator guaranteed by a mortgage and the settlement of those cases according to the Civil Code. This research uses normative-empirical research. The conclusion showed that according to the Civil Code, the heir can determine whether he accepts, rejects, or accepts with conditions (benefisier). The methods of settlement according to the Civil Code were: if the heir accepted, then a novation (debt renewal) was carried out; if he refused, then an auction was carried out by the creditor; if he accepted with conditions, then he would be given the option to sell himself or be sold by the creditor.

Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Yang Dibawah Umur Berdasarkan Yang Terbaik Bagi Anak

Erika Ventaria Yulia, Lalu Hadi Adha — Wed, 21 Feb 2024 02:19:23 +0000

This study aims to determine the legal arrangements for child custody of minors due to divorce and the legal considerations of Religious Court judges in determining the best child custody for minors. The research used a normative research method. The results of the research were first in the case of Decision Number 36/Pdt.G/2023/PA.Smn, where the custody of the child went to his mother because he was still a minor. Furthermore, in the case of the second decision, Number 183/Pdt.G/2021/PA.Mdo, the child custody rights went to the father because the mother had died and there were still biological parents, that is, the father, so the judge considered the best child custody rights to the father even though the child was still underage. There is no law that strictly and clearly regulates the obligation for child custody to be given to the biological mother or biological father after a divorce; the only rule that regulates this matter is in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 105, where it is stated that the control of child custody for children under 12 years of age is given to the biological mother. Based on the results of this study, in Islamic law, there is no dispute over fighting over child custody for divorced parents, who have the right to take care of and protect their children; it must be given to the mothers

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Perusahaan Daerah Air Minum Dengan Pelanggan Air Minum

Ayu Futriani jannah, H. Djumardin Djumardin — Wed, 21 Feb 2024 02:21:25 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum antara Bagaimana substansi terhadap perjanjian baku antara perusahaan daerah air minum dengan pelanggan air minum, Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian baku di indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif – empiris .dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil terkait hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian baku di indonsia . yang dimana hak konsumen ialah menerima air bersih sesuai dengan standar kesehatan, sedangkan kewajiban PDAM Kota Mataramialah menyalurkan air bersih yang sesuai dengn standar kesehatan .dalam hal bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Di Desa Sesela

Lalu Hadi Adha — Wed, 21 Feb 2024 02:27:03 +0000

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut data BP2MI periode September 2018-2020 NTB mengirimkan atau menempatkan pekerja migran sebanyak 5.400 orang ke sejumlah negara Kawasan Asean, Asia dan erova. Sebagai salah satu daerah yang melakukan perekrutan PMII, Provinsi NTB juga menghadapi berbagai masalah dalam perekrutan hingga penempatan PMI. Ada pun permasalahan utama PMI di daerah ini salah satunya jumlah PMI non-prosedural yang cukup tinggi. Dari aspek hukum secara nasional Indonesia sebenarnya telah memiliki sederet regulasi untuk menjamin terlindunginya para pahlawan devisa itu. Payung besar perlindungan PMI tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur terkait perlindungan pekerja migran baik sebelum, selama, dan setelah bekerja. Pemerintah juga telah mengesahkan Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam peraturan terbaru, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Permodalan Antara Bumdes Dengan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

Sahruddin Sahruddin, Diangsa Wagian, M. Yazid Fathoni — Wed, 21 Feb 2024 02:33:50 +0000

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan
Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan untuk mengetahui serta menganalisis factor-faktor yang menghambat
pelaksanaan perjanjian kerjasama permodalan antara BumDes dengan usaha kecil dan menengah di Kawasan Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pelaksanaan perjanjian
peminjaman uang antara BUMDes dengan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan permohonan
kredit dan tahapan penandatanganan perjanjian pinjaman kredit. Hambatanhambatan Penyebab terjadi pinjaman macet pada BUMDes Kuta, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal meliputi iktikad tidak baik dan kurangnya kesadaran masyarakat Desa
Putri Nyale. Sedangkan sebab eksternal meliputi faktor ekonomi, gagal usaha/ panen, penyalahgunaan pinjaman modal, dan pendapatan yang berkurang.